Pontianak Post

Pontianak Post

aneka

Sabtu 9 Februari 2013

2 Polres Cek Lahan Sawit Sambungan dari halaman 17

hanya ingin menentukan titik koordinat lahan yang dieksekusi oleh pengadilan.

“Karena BPN yang memahami ini. Jadi, kita bawalah BPN kedua belah pihak,” kata polisi lagi. Awal bulan Pebruari, Pengadilan Negeri Singkawang, melakukan eksekusi terhadap dua ratusan hektar lahan yang sudah ditumbuhi sawit. Pengugat, Djong Sumatri memenangkan gugatannya yang dilayangkan

kepada PT Patiware Perintis Makmur. PT Patiware Perintis Makmur kalah di pengadilan negeri dan melakukan banding di Pengadilan Tinggi Pontianak.

Di Pengadilan Tinggi Pontianak pun, Djong Sumatri memenangkan perkara tersebut.

Tergugat, tidak melakukan kasasi terhadap keputusan PT. Alhasil, sesuai dengan aturan PN Singkawang melakukan eksekusi. Usai dieksekusi, keesokan harinya, pejabat polisi Kalimantan Barat datang ke

Ke Perbatasan Hampir Pasti Kunjungi Malaysia Singkawang.

Sebab, menurut Direskrim Umum Polda Kalbar, Komisaris Besar Rudi Hartono, kehadirannya menindaklanjuti laporan dari PT Patiware terhadap dugaan pencaplokan lahan yang diduga di lahan yang dieksekusi. Bahkan, Rudi Hartono bertemu langsung dengan Ketua PN Singkawang guna meminta penjelasan.

Hingga pukul 16.00 WIB BPN masih melakukan pengukuran dengan alat yang mereka bawa. (zrf)

Vihara Mulai Dikunjungi

Sambungan dari halaman 17

selalu mengingatkan kepada pemerintah untuk memberdayakan masyarakat perbatasan khususnya agar bisa menjadi masyarakat yang mempunyai skill, pengetahuan dan kemampuan.

Karena dengan SDM yang berkualitas tentulah mempercepat proses pembangunan di segala bidang sesuai dengan program yang di canangkan oleh pemerintah. Sehingga

sembahyang mulai ramai,” katanya.

Seperti pengalaman Imlek tahun-tahun sebelumnya. Vihara di pusat Kota Singkawang ini akan mulai didatangi warga yang akan bersembahyang satu hari hingga tepat hari Imleknya.

“Biasanya dipenuhi umat yang sembahyang, mulai dari Sabtu hingga Minggu, yang tepat hari Imlek,” katanya.

Biasanya saat datang ke Vihara, umat akan membawa buah-buahan sebagai persembahan. Selain itu juga tidak dilupakan adalah perlengkapan yang wajib ada.

Vihara yang berada di pusat Kota Singkawang memang sudah terlihat indah, terlebih ada penambahan lampion maupun umbul-umbul khas warna Imlek. Hal ini juga dilakukan beberapa pengurus kelenteng lainnya. Rata-rata tempat ibadah sudah dibersihkan, kemudian ditambah pernak-pernik khas.

Di Vihara Tri Dharma Bumi

Raya, tidak hanya digunakan tempat sembahyang warga Singkawang saja. Melainkan dari luar kota ini banyak juga yang secara rutin setiap tahun beribadah di tempat itu. Salah satunya adalah warga Pontianak, Atie.

Pria berkaca mata tersebut sudah dua hari ini datang di Singkawang. Jelang Imlek, dia pun sudah melaksanakan sembahyang di Vihara itu.

“Sudah rutinitas setiap tahun, kalau jelang Imlek pasti saya ke Singkawang,” kata Atie, Jumat (8/2).

Apa yang dilakukan dan diharapkan saat Imlek, lanjut Atie, bagaimana di tahun nanti bisa mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi dirinya, keluarga dan seluruh masyarakat Singkawang ataupun Kalimantan Barat.

“Sembahyang juga akan saya lakukan tepat dihari Imlek nanti, bersama dengan umat lainnya,” katanya. Warga Kota Singkawang yang akan merayakan Imlek, telah mulai menghias rumah masingmasing dengan pernak pernik

khas hari raya ini.

Dipercaya, mempercantik tempat tinggal akan mendatangkan rezeki bagi keluarga.

“Menghias rumah merupakan salah satu tradisi turun temurun, dipercaya mempercantik rumah adalah bentuk penyambutan dewa rezeki yang akan datang di pagi hari.

Dengan disambut sedemikian, dewa rezeki akan senang datang ke rumah, artinya rezeki juga akan terus datang ke pemilik rumah,” kata Sung Djun.

Menurut warga yang tinggal di Singkawang Barat ini, hiasan atau pernak pernik Imlek yang dipasang diantaranya adalah angka Fu Shi. Biasanya hiasan ini akan ditempel di pintu rumah. Fu Shi sendiri, merupakan per lambang dari keberuntungan, ketentraman dan kedamaian.

“Kita berhadap dalam rumah tangga kita, selalu diberikan keberuntungan, ketentraman dan kedamaian,” katanya.

Selain menempel angka Fu She, lanjutnya, perhiasan lain biasa dipasang adalah lampion, nanas.(fah)

Sambungan dari halaman 17

kerugian multidimensi dan terbuang dengan percuma, waktu kerja, kerugian angkutan barang, dan angkutan penumpang umum.

“Di tingkat psikologis juga sangat berdampak pada tingkatan emosi masyarakat yang meningkat pada saat berkendaraan,” ujar Senaman kemarin.

Dikatakannya, jalan rusak jelas menganggu mobilitas sosial ekonomi serta mendorong pemborosan waktu yang luar biasa. Hal tersebut dirasakan sekali oleh dirinya, ketika hendak berurusan ke kota Kecamatan.

Seharusnya waktu yang ditempuh bisa singkat tetapi lantaran kondisi jalan yang buruk menyebabkan perjalanan menjadi tergangu.

Kendala jalan rusak dan buruk juga bisa membuat kos menjadi meningkat, terutama terhadap kendaraan yang membawa barang muatan seperti sembako ke daerah pedalaman seperti menuju Desa Malenggang,Noyan dan sebagainya, maka perputaran roda ekonomi seret, produktivitas merosot dan rakyat merugi. Jika ini berlangsung lama, kesejahteraan umum bakal menurun dan tentu saja mengarah kepada proses pemiskinan masyarakat.

Jika transportasi tersendat, biaya perjalanan jadi tinggi.

Ini melemahkan harga di tingkat produsen sekaligus meningkatkan harga di tingkat konsumen. Infrastruktur yang jelek di pedesaan, misalnya, jelas mempersulit petani memasarkan produk pertanian.

“Jika terhambat, produk musiman itu bisa membusuk, harganya jatuh, dan akhirnya petani rugi. Di luar hitunghitungan untung rugi tadi, efek jalan rusak juga bahkan mengancam keselamatan nyawa.

Kecelakaan karena lubang di tengah jalan tentu saja mengancam siapa saja yang sedang melintas,”pungkasnya.(ags)

Pemekaran Harus Libatkan Gubernur Sambungan dari halaman 17

komunikasi kembali dijalin dengan baik antara tim dengan pemerintah provinsi, antar kabupaten yang akan bergabung di provinsi pemekaran.

“Koordinator sebaiknya mengagendakan kembali pertemuan lima kabupaten yang akan mekar, samakan kembali persepsi agar proses bisa cepat berjalan dan terealisasi,” imbuhnya.

Pada dasarnya kata dia, warga di Timur Kalbar tetap menginginkan adanya pemekaran provinsi karena menyangkut pelayanan pemerintahan dan pemerataan pembangunan.

“Orang tidak mau melihat siapa timnya, di deklarasikan kapan, yang orang mau lihat provinsi ini bisa mekar, sehingga diharapkan kesejahteraan di timur Kalbar pun bisa meningkat,” ucapnya.

Selama dia di DPRD Sintang sampai sekarang, dia mengaku perkembangan kerja tim dari tahun ketahun hanya itu-itu

saja, tak ada perkembangan yang berarti.

“Kalau sudah ada kejelasan saya yakin pemekaran ini sudah terealisasi karena tahun lalu saja Kalimantan Utara sudah bisa,” tukasnya.

Jujur kata dia dengan kondisi tersebut selama ini juga tidak diketahui berapa anggaran yang telah dikeluarkan masing-masing pemerintah daerah karena ketika bicara anggaran apalagi dalam jumlah besar kata dia tentunya bicara efektif atau tidak anggaran yang dikeluarkan.

“Kalau tidak efektif mengapa tetap harus dialokasikan, ini tentunya jadi tanda tanya karena kalau efektivitas anggaran tidak jelas karena hasilnya hanya dari satu polemik ke polemik yang lain, lebih baik dialokasikan untuk kepentingan ril di masyarakat, seperti bantuan bibit karet atau cetak sawah,” jelasnya.

Jadi kata dia pembentukan PKR ini jangan hanya sekadar mencari popularitas belaka

karena kalau mau bicara jujur siapa yang tidak mau PKR ini jadi.

“Kalau semudah membalik telapak tangan besok kita inginkan, besok bisa langsung jadi, tapi ini kan tidak, karena ini bicara proses, kalau proses kurang berjalan dengan baik maka sulit untuk mendapatkan hasil yang baik,” katanya.

Pemekaran juga kata dia tetap berbicara soal kepentingan politik, jadi tim juga harus memetakan partai mana atau fraksi mana yang siap mendukung total rencana pembentukan PKR. “Kondisi perpolitikan lokal juga harus dipertimbangkan, karena politik itu adalah sesuatu yang bisa dikomunikasikan dengan baik, lihat juga desain besar rencana pemekaran Kalbar seperti apa. Kalau tidak ada komunikasi yang baik saya yakin tetap beginilah rencana PKR, rencana tetap tinggal rencana, realisasinya entah kapan masih tanda tanya,” pungkasnya. (mus)

Ditambahkannya, selama ini faktor kesejahteraan dan kesenjangan ekonomi yang menjadi masalah utama.

Bukan cerita baru, ketika masyarakat perbatasan menjual hasil pertaniannya, dan harus bersusah payah, berjalan kaki untuk ke negeri jiran, dengan harapan pendapatan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dijual didaerah sendiri. Pemerintah, katanya, lebih “memaksakan” keinginan untuk membangun sesuai dengan selera pusat.

“Akan lebih baik, dan sesering mungkin mengadakan pertemuan dengan warga setempat, kemudian menyaring dengan sebenar-benarnya apa yang mereka- masyarakat percmyk

batasan-inginkan. Sehingga, pemerataan pembangunan segala lini bisa diwujudkan,” tambahnya. Faktor keamanan, menurutnya, memang diperlukan. Namun, akan lebih baik kalau masalah keamanan tadi berjalan beriringan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Apalagi Kalbar mempunyai wilayah berbatasan yang cukup banyak, seperti di Entikong (Sanggau), Jagoibabang (Bengkayang) dan Badau (Kapuas Hulu). ‘’Saya juga mengharapkan agar TNI ketika membuat posko di perbatasan tidak hanya dijadikan lahan bagibagi perwira dari luar pulau Kalimantan. Seharusnnya, bisa menitikberatkan kepada putra-putra daerah yang lebih

daerah yang rawan terjadinya kejahatan - kejahatan antar negara yang pada kenyataannya dalam menyelesaikan kasus kejahatan lintas negara tersebut, bukanlah pekerjaan mudah dan para petugas penegak hukum banyak mengalami kendala.

Sebagai contoh adalah kasus-kasus penganiayaan TKI dan sejenisnya, yang mana dalam penyelesaian kasusnya sering banyak mengalami hambatan di lapangan.(*)

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Singkawang, Bong Cin Nen menggelar open house di kediamannya Jalan SM Tsjafiuddin, Gang Dwi Tunggal nomor 60/106 Singkawang Barat.

Berbeda dengan ketua dewan, Bong Cin Nen menggelar open house dua hari berturut-turut, Ahad dan Senin 10 dan 11 Pebruari. Open house mulai digelar pukul 10.00 WIB hingga 18.00 WIB.

“Kita mengajak bersamasama, wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah, forkopimda, anggota dewan, kadis, kepala badan, intansi, TNI/ Polri, BUMN/swasta, pimpinan parpol, ormas, LSM dan masyarakat lainnya untuk bisa menghadiri open house ini. Momentum imlek ini bisa dijadikan ajak memupuk persaudaraan agar semakin dekat,” kata dia menjelaskan. (zrf)

mengenal budaya setempat.

Disamping itu, ketika pemerintah membangun di atas tanah adat atau tanah masyarakat harus juga dibayar dengan harga yang pantas,’’ katanya.Petrus mengusulkan, dari beberapa desa atau radius beberapa kilometer sebuah wilayah bisa dibuat semacam ‘’daerah istimewa perbatasan.’’

Daerah tersebut diistimewakan, khususnya transaksi jual beli, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya. ‘”Saya yakin, dengan cara seperti itu daerah perbatasan dalam sekejap akan makmur dan sejatera,’’ katanya.

Makanya usulan untuk Kementerian Urusan Perbatasan perlu kembali digaungkan an diwujudkan, imbuhnya. (ing)

+

Benahi Pendidikan dan Kesehatan Sambungan dari halaman 28

penggunaan BOS dari seorang kepala sekolah kepada gurunya, terkait inventaris buku. Seharusnya dana BOS bisa dipergunakan untuk mendanai pembelian buku tenaga pendidik dan terdidik, tetapi di sini malah guru disuruh membeli sendiri,” ungkap Nuraida.

“Untuk itu saya berharap ada kesadaran bersama baik

kepala sekolah dan jajaranya serta dinas terkait, yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu untuk membenahi ini,” pesannya.

Tidak sebatas pendidikan, lanjut ibu dua anak ini, sektor kesehatan Kapuas Hulu juga perlu pembenahan untuk tenaga medisnya. Terutama untuk dokter spesialis.

Kedepan, harus diupayakan agar dokter spesialis dapat

standby di daerah guna mengayomi masyarakat Kapuas Hulu.

“Harus diupayakan misalnya di Badau, beasiswakan lah salah satu putra daerah di sana untuk disekolahkan menjadi dokter spesialis, sehingga ketika dia selesai bisa menetap dan mengabdi di daerahnya sendiri, dan tidak dikhawatirkan lagi dia pindah ke luar daerah,” saran Nuraida.(wank)

Bupati Kecewa Layanan Kal-Star terbang setiap hari ke Putussibau. Padahal pengguna angkutan udara di Putussibau ramai, walau harga yang ditawarkan Kal-Star beberapa hari ini kepada penumpang relatif tinggi.

Menurut Nasir, kondisi penerbangan maskapai Kal-Star yang tidak menentu ini jelas menghambat pembangunan di Kapuas Hulu. Para pejabat provinsi maupun pusat pun menjadi enggan berkunjung ke Kapuas Hulu. Begitu pula

dengan investor, menjadi malas menanamkan modalnya di Bumi Uncak Kapuas.

Melihat tidak konsistennya Kal-Star, Pemkab Kapuas Hulu membuka peluang bagi maskapai lainnya untuk membuka rute penerbangan ke Putussibau. Bahkan rencananya maskapai Garuda dengan jumlah penumpang sekitar 100 orang akan membuka rute dari Pontianak-Putussibau.

“Untuk itu landasan bandara pangsuma diperpanjang.

Anggaran untuk itu sudah ada, yaitu lebih dari Rp20 miliar,”

jelasnya.

Hal senada dilontarkan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kapuas Hulu, Abang M Isnandar ST, yang ikut dalam penerbangan tersebut. Selama ini ia menilai pelayanan KalStar tidak memuaskan. Selain jadwal yang tidak menentu, harga tiket pun relatif tinggi.

“Kita harap Kal-Star jadwalnya bisa tiap hari. Jadwal penerbangan kalau bisa dimajukan, paling tidak dimajukan dua jam. Kalau memang bisa pagi akan lebih baik,” imbuhnya. (wank)

Dorong Lewat BMT Sambungan dari halaman 28

mana produk-produk yang ditawarkan BMT merupakan aplikasi dari ekonomi syariah berbasis Islam. “Dijamin sesuai prinsip-prinsip syariah,” katanya.

Hal senada juga diungkap-

kan ketua Bazda Kapuas Hulu, Zainuddin. Di mana lembaga yang dipimpinnya juga telah cukup lama membuka BMT. Sudah cukup banyak pelaku usaha kecil, mikro dan menengah yang menjadi nasabah pihaknya. “Kita menerapkan prinsip bagi hasil. Itu yang

membedakan dengan sistem konvensional,” kata Zainuddin.Dia mengatakan, pihaknya akan terus berkomitmen mendorongpengembanganpotensi ekonomi yang ada, terutama ekonomi kecil, mikro dan menengah yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. (wank)

Drainase Tak Berfungsi Maksimal Sambungan dari halaman 28

baru harus direncanakan dengan sebaik mungkin.

“Jangan asal buat drainase, buatlah drainase yang benar-benar pantas dan layak disebut drainase, sehingga sanitasi kota kita terkesan

tidak asal-asalan juga,” tegas Safarni.

Pembangunan drainase yang sudah ada, menurut Safarni, terkesan hanya berorientasi pada kepentingan oknum pejabat dan kontraktor saja, sehingga hasil pembangunan drainase itu pun

jauh dari kesan bagus, rapi dan indah.

“Ke depan, hal seperti ini jangan sampai terulang terus menerus. Pembangunan drainase baru harus di rencanakan dengan sebaik-baiknya agar tidak asal buat dan tidak asal jadi,” tutup Safarni.(wank)

Hindari Ingin Coba Sambungan dari halaman 28

Sisanya 60% persen adalah pekerja. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan pelajar dalam hal penggunaan, penyalahgunaan maupun terlibat peredaran gelap narkoba cukup tinggi. Angka itu akan terus bertambah apabila tidak ada upaya pencegahan.

“Terutama kepada mereka yang belum tersentuh. Karenanya, langkah strategis untuk meminimalisir terlibatnya para gemerasi muda terhadap kegiatan negatif tersebut harus di galakkan,” kata Agus.

Di Kapuas Hulu, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba ini, ditambahkan Agus, juga mulai menggeliat,

+

di mana Kabupaten Kapuas Hulu satu dari sekian kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia.

Posisi geografis Kabupaten Kapuas Hulu ini merupakan posisi strategis, terutama karena letaknya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. (wank)

Pembiayaan Proyek Gedung DPRD Diprotes

Tangani Menyeluruh Sambungan dari halaman 17

open house yang digelar.

“Sudah setiap tahun kita menggelar open house. Untuk itu, kepada seluruh masyarakat untuk bisa hadir. Kita persilahkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,” kata Thjai Chui Mie. Menurut dia, open house ini bentuk nyata untuk semakin dekat dengan masyarakat.

Sambungan dari halaman 28

Keluhan Jalan Rusak Diabaikan

masyarakat perbatasan kedepannya bisa berorientasi dan berpikir ke arah internasional.

Terutama dalam hal memperjualbelikan hasil potensi kekayaan alam bumi pertiwi ke Sarawak Malaysia.

Akan tetapi harus berakar dan berdasarkan kepada semangat nasionalisme dan tetap berada dalam genggaman Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Seperti yang diketahui, bahwa kawasan perbatasan merupakan

Ketua dan Wakil Ketua Sambungan dari halaman 17

Sambungan dari halaman 17

27

Sambungan dari halaman 28

ditanggapi, dana pembangunan itu tetap dianggarkan,” kata anggota DPRD Sintang, Heri Jamri, kemarin.

Menurut Heri, sebagai anggota legistif, dirinya tidak mengetahui persis berapa dana yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan gedung DPRD Sintang.

Pasalnya, biaya pembangunan terus dianggarkan tapi proyek tersebut tak kunjung selesai. Sementara dana yang sudah tersedot sangat besar.

“Sebetulnya gedung tak ada pengaruhnya terhadap kinerja, meski bangunannya mewah sekalipun. Lebih baik dana diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur, karena dapat dirasakan

langsung masyarakat. Kalau ini tidak, dana justru banyak terkuras untuk membangun gedung DPRD,” kata dia.

Heri mencontohkan akibat kurang baiknya infrastruktur, jarak tempuh Sintang-Senaning harus memakan waktu sampai 12 jam.

Kemudian beberapa daerah di Sintang masih belum dapat dijangkau melalui akses darat. Kondisi tersebut, lanjut dia, mesti lebih penting dari sekadar menyelesaikan gedung.

Heri menambahkan, sebetulnya perjuangan telah pernah ditempuh ketika dalam pembahasan anggaran. Hanya saja keberadaan anggota DPRD yang menolak penganggaran kembali gedung DPRD kalah dalam voting,

sehingga dana tersebut kembali lolos dalam anggaran APBD. Dewan ini sifatnya kolektif kolegial, sehingga keputusan diambil berdasar kesepakatan demokratis. Kita harus menghormati suara terbanyak. “Sampai hari ini saya tidak tahu berapa pagu anggaran yang dibutuhkan untuk membangun gedung DPRD. Dan kapan target penyelesaiannya, saya juga tidak tahu,” ungkap dia.

Ia pun mengatakan, dalam laporan setiap tahun hasil audit BPK yang disampaikan Pemkab tidak masalah dalam pembangunan tersebut. “Setiap tahun audit BPK hasilnya bagus. Tapi, kita juga tidak tahu secara teknisnya,” kata dia. (stm)