Nasional
Wakil Presiden memimpin rapat pleno TNP2K
Menjangkau Masyarakat Miskin Secara Lebih Tepat Oleh: iwan hamka
“Sistem pentargetan akan efektif bila mampu mengurangi exclusion error dan inclusion error,” jelas Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto dalam rapat pleno TNP2K, Senin 27 Juni 2011.
T
im Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) segera menyusun basis data yang menghimpun data 40 persen keluarga yang tergolong paling miskin di Indonesia. Penyusunan basis data tersebut berlangsung melalui Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) 2011. Dari sini TNP2K akan memperoleh sebuah sistem untuk menetapkan keluargakeluarga sebagai target yang berhak mendapatkan program perlindungan atau jaminan sosial. Bambang yang juga menjabat sebagai Deputi Seswapres Bidang Ke s e j a ht e ra a n Ra kyat d a n Penanggulangan Kemiskinan menjelaskan, exclusion error adalah kesalahan yang terjadi sehingga ada warga miskin yang seharusnya berhak menerima bantuan malah tidak menerima bantuan. Sebaliknya, inclusion error adalah kesalahan yang terjadi
sehingga warga yang tidak miskin justru menerima bantuan. Kedua kesalahan ini umumnya terjadi karena kualitas data yang masih belum baik. Bambang yakin, kualitas data hasil PPLS 2011 akan lebih baik karena penyusunannya melewati berbagai proses dan ujicoba. Pemerintah dapat menggunakan hasil PPLS 2011 sebagai basis data terpadu untuk semua program perlindungan sosial Pemerintah. Data ini juga menggantikan data yang dihimpun pada 2008 lalu. PPLS 2011 jelas lebih baik daripada PPLS 2008 yang hanya mendata 29 persen penduduk termiskin. Data yang terpadu sangat baik bagi program penanggulangan sosial karena akan memperbaiki pencapaian sasaran pen ang gulangan kemiskinan. “Data yang terpadu juga memungkinkan obyektivitas dan menghilangkan masalah selera dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial,” kata Wakil Presiden Boediono. Dengan data yang obyektif, juga tidak ada lagi kecurigaan dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial. Data ini akan menghimpun namanama per anggota keluarga dan berdasarkan alamat. Dalam rapat pleno itu hadir Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Kesehatan
Wakil Presiden Boediono memimpin Rapat Pleno TNP2K, Senin 27 Juni 2011. Endang Rahayu Sedyaningsih,
“Data yang terpadu juga memungkinkan obyektivitas dan menghilangkan masalah selera dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial.”
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Syariefuddin Hasan, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faisal, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida
PROGRES Edisi 8 juni 2011
29