7
SAMBUNGAN
Senin, 16 Januari 2012
6.000... SABTU (14/1) usai melantik pengurus cabang olahraga PON XVIII tahun 2012. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Riau Johar Firdaus mengakui upaya maksimal dari perwakilan rakyat di tingkat pusat seperti DPR RI dan DPD RI asal Riau sangat dibutuhkan. Soalnya, persolan izin yang dipermasalahkan masyarakat merupakan kewenangan Kementrian Kehutanan. "Masalah perizinan yang dipersoalkan itu, merupakan kewenangan pemerintah pusat yaitu di Kementrian Kehutanan. Tentunya di sini perlu perjuangan wakil-wakil kita yang duduk di DPRRI dan DPD-RI di tingkat pusat. Teman-teman yang di pusat harus melakukan desakan-desakan termasuk melalui partai politiknya masing-masing," ungkap Johar. Ketika ditanya upaya DPRD Provinsi Riau, apalagi saat warga Pulau Padang yang berdemo di Jakarta sudah ada yang sekarat, Johar mengaku pihaknya sudah koordinasi dengan kepala daerah dan melalui Badan Musayawarah (Banmus) sudah mendatangi Menteri Kehutanan RI. "Upaya DPRD Propinsi Riau sendiri bersama de-
Dari Hal. 1 ngan Badan Musyawarah sudah pernah menghadap langsung dengan Mentri Kehutanan. Kita sudah koordinasi dengan Bupati Meranti dan tim yang sudah dibentuk. Mereka sedang bekerja dan meminta kita memberikan waktu untuk menyimpulkan semuanya. Apapaun yang akan diputuskan nanti, tentu kita berharap hasilnya tidak akan merugikan kepentingan masyarakat," ungkap Johar. Dalam kesempatan tersebut, Johar juga menyampaikan informasi yang diperolehnya bahwa warga Riau yang menyampaikan aksi demo di Jakarta bukanlah warga tempatan Pulau Padang. "Kita malah mendapatkan informasi warga yang berdemo itu tidak warga tempatan. Bahkan ini juga pernah ditanyakan anggota DPR RI Lukman Edy. Untuk membuktikan apakah warga yang berdemo itu penduduk temapatan atau tidak, tentu perlu dibuktikan dengan KTP. Ini perlu koordinasi dengan Kepala Daerah Meranti. Ini malah kita dengar bupatinya tidak pernah koordinasi dengan wakil kita yang di pusat. Sementara, kita juga tidak bisa mengambil peran lebih besar karena izin itu ada di pusat. Jadi perjuangan mesti
melalui DPR RI dan DPD RI dengan berkoordinasi melalui pemerintah Kabupaten dan Propinsi Riau," ucapnya. Kerahkan Massa Lagi Sementara, sedikitnya 6.000 masyarakat Pulau Padang hari ini, Senin (16/1) akan mendatangi kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti. Massa ingin menjemput surat rekomendasi Revisi SK 327 Menhut tahun 2009. Kemelut HTI PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Pulau Padang hanya bisa diselesaikan bupati. Sekretaris Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat Pulau Padang (FKMPPP), Sutarno, Sabtu malam (14/1) di Selatpanjang, mengungkapkan, rekomendasi Revisi SK 327 Menhut tahun 2009 dari bupati itu, akan mengeluarkan hamparan Blok Pulau Padang seluas 41.205 hektare yang termasuk dalam SK 327 dimaksud. Meski menyadari pada tanggal tersebut ada indikasi penyerangan atau aksi penghadangan, namun FKMPPP bertekad tetap ke Selatpanjang dalam kaitan penyelesaian konflik atau penolakan masyarakat atas kehadiran RAPP di Pulau Padang. Sutarno menjelaskan, rencana kedatangan massa
menuju Kantor Bupati Kepulauan Meranti di Selatpanjang itu sudah final. Menurut mereka, untuk menghentikan kehadiran HTI PT RAPP tersebut saat ini sepenuhnya di tangan Bupati Kepulauan Meranti. Kesimpulan itu diperoleh setelah pertemuan massa dengan Menhut di Jakarta beberapa waktu lalu. "Pintu terakhir yang harus kami lakukan hanya meminta rekomendasi kepala daerah,”tegas Sutarno. Sutarno menegaskan, untuk mewujudkan keinginan masyarakat Pulau Padang, menolak HTI PT RAPP di Pulau Padang tidak ada jalan lain kecuali Bupati Kepulauan Meranti menerbitkan rekomendasi merevisi SK Menhut No.327 Tahun 2009, dengan penjelasan mengeluarkan Blok Pulau Padang seluas 41.205 hektare dari 350 ribu hektar hutan yang akan dijadikan HTI di lima kabupaten di Provinsi Riau. "Jadi kami tidak memaksa pencabutan SK 327 tahun 2009 itu secara keseluruhan, melainkan hanya minta direvisi agar blok hutan Pulau Padang tidak termasuk dalam SK 327 tersebut," terangnya. Bupati Kepulauan Me-
nama zapin pada tugu yang telah dibangun diganti dengan nama yang pas dengan bentuk yang ada sekarang ini. Karena bagi kita hal ini adalah persoalan etika yang harus tetap terpelihara," jelasnya. Tenas juga mengaku prihatin langkah pemerintah dalam membangun khasanah budaya ini lebih mengedepankan dan mementingkan estetika , namun menghilangkan etika pada nilainilai falsapah budaya di dalamnya. Sehingga harapan pemerintah dalam membangun tugu zapin ini lari dari makna sebelumnya. Dia mengaku, tidak menyalahkan Gubernur Riau H M Rusli Zainal dalam persoalan ini, justru yang perlu dipertanyakan langkah aparaturnya dalam membangun tugu tersebut. Karena bisa jadi bukan Gubernur Riau yang menginginkan tugu seperti sekarang ini, tapi berdasarkan keinginan aparat di bawahnya. Diminta Masukan Tenas justru sangat menyayangkan aparatur peme-
rintah yang menangani pembangunan tugu ini tidak pernah melakukan kajian dan meminta masukan para budayawan dan pelaku Seni di Riau. kalau para pembantu Gubernur Riau sebelumnya, meminta masukan dari para tokoh Melayu Riau persoalannya tidak seperti sekarang ini. "Memang benar ada beberapa orang datang kepada saya meminta masukan konsep pembangunan tugu zapin, dan itu sudah saya jelaskan panjang lebar tentang berbagai hal. Tapi setelah diskusi berakhir justru yang bersangkutan menyatakan tugu itu sudah dibuat, sehingga hasil diskusi itu hanya diatas kertas saja," tambahnya. Bahkan Tenas juga tidak menyalahkan para pembuat patung yang bukan orang Melayu, sehingga format yang dibuatnya tidak nyambung dari estetika dan etika khasanah budaya Melayu itu sendiri. Walaupun pandai, namun karena perbedaan budaya, maka sentuhan Me-
layunya tidak terasa di tugu Zapin. Jika yang membangun tugu itu masyarakat lokal, sentuhan Melayu akan terasa. Sementara itu, anggota Komisi D H Ramli Sanur saat dikonfirmasi mengaku, sangat mendukung kritisi yang disampaikan budayawan Melayu Riau Tenas Effendy terhadap keberadaan tugu zapin. Bagaimanapun dewan sangat menghargai pendapat tersebut dan meminta pemerintah menindaklanjuti saran yang disampaikan H Tenas Effendy. Kalau Tokoh Melayu Riau menilai tugu zapin yang dibangun tidak sesuai namanya, maka itu harus disikapi dan ditindak lanjuti secara arif. "Kita berjanji akan menindaklanjuti keinginan orang tua kita Pak Tenas Effendy ini. Kita akan mengaggendakan memanggil satuan kerja terkait salah satunya membahas usulan tersebut dan program kegiatan ke depannya," tambah Ramli Sanur. (dar)
Tenas... IA sudah mengamati secara detail sepasang patung penari yang dinamakan Tugu Zapin itu. Bagi Tenas, karya patung itu cukup bagus, namun sayang tak sesuai tujuan awal yakni membuat Tugu Zapin. Ada beberapa catatan patung itu tidak bisa disebut patung zapin, pertama penari laki-laki di atas dan wanita di bawah tidak seperti tari zapin. Seharusnya, ke-dua penari sejajar dengan rentak tariannya. Unsur kedua mencakup soal pakaian penari perempuannya yang tidak memakai kerudung. Nilai-nilai Melayu dalam tari patung zapin itu kosong. Dengan begitu, keberadaan tugu zapin ini perlu dipertanyakan dan dikaji ulang, terutama menyangkut nama. Tenas mengkhawatirkan, nama Zapin yang melekat di tugu itu akan menjadi pertentangan berbagai pihak. "Saya melihat tugu yang dibangun itu seperti orang berdansa atau lebih pas disebut zapin temporer. Karenanya saya meminta agar
Dari Hal. 1
Hari... PIHAKNYA juga akan memplenokan surat rekomendasi pelantikan yang akan diserahkan ke DPRD Kota Pekanbaru. "Rapat pleno nanti menetapkan dan mengumumkan langsung calon terpilih Walikota dan wakil Walikota Pekanbaru terpilih. Setelah itu kita menyerahkan surat rekomendasi pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk dikirim ke DPRD Kota Pekanbaru," jelasnya singkat. Secepatnya Dilantik Ketua DPRD Kota Pekanbaru Desmianto yang dikonfirmasi Haluan Riau, Sabtu (14/1) mengatakan jadwal pelantikan dipastikan satu minggu setelah ketetapan pemenang disampaikan MK. "Paling sekitar satu minggu setelah DPRD menerima hasil putusan MK dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru," terangnya. Menurut Desmianto, semua pihak sepakat dan sangat diharapkan agar pelaksanakan pelantikan bisa dilakukan secepatnya. Sedangkan untuk menentukan harinya, katannya, dewan tidak perlu lagi melakukan rapat Banmus. "Sesuai kesepakatan dalam rapat, saya selaku pimpinan DPRD Kota Pekanbaru bisa menentukan hari dan tanggalnya dan itu dilakukan secara langsung sesuai kesepakatan anggota legislatif," ungkap Desmianto Diminta Mundur Pengamat politik Riau Zaini Ali menilai Ketua (KPU Pekanbaru beserta
Dari Hal. 1 anggota komisionernya sebaiknya mengundurkan diri sebelum dimundurkan masyarakat Pekanbaru. Pasalnya, sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), KPU Pekanbaru sudah melakukan pelanggaran undang-undang dan bekerja diluar batas kewenangannya. "Sebaiknya komisioner KPU mengundurkan diri sebelum dimundurkan. Integritas mereka selaku pelaksana Pemilu sudah tidak ada lagi dan perlu dipertanyakan. KPU Pekanbaru juga sudah melakukan pelanggaran Undang-Undang Pemilu dan sudah sepantasnya hal ini dilanjutkan ke ranah hukum melalui Pengadilan," ungkap Zaini ketika dihubungi Haluan Riau, Minggu (15/1). Dijelaskan Zaini, selain kuatnya intervensi dari pihak luar terhadap KPU Pekanbaru, proses rekrutmen anggota Komisioner KPU Pekanbaru juga tidak baik. Karena proses seleksi tidak dimulai dengan prinsip kejujuran, akhirnya melahirkan keputusan yang tidak dilandasi kebenaran seperti saat ini. "Ini semua berawal dari proses rekrutmen yang tidak baik. Jika seleksinya tidak memenuhi unsur kejujuran, maka akhirnya menghasilkan sebuah ketidakbenaran," kata Zaini. Menurut Zaini, Firdaus MT dan Koalisi PAS yang berada pada posisi dirugikan dengan kebijakan KPU dan Panwaslu Kota Pekanbaru
sebaiknya memang membawa hal ini ke ranah hukum. Sebab, jika ini dibiarkan maka akan menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan Pemilukada selanjutnya. "Sebaiknya memang pihak yang dirugikan seprti Firdaus MT dan pasangannya Ayat Cahyadi memproses ini secara hukum. Kalaupun masyarakat juga bisa melakukan clas action, namun pihak yang paling dirugikan dengan pencemaran nama baik oleh KPU adalah Firdaus MT," paparnya. Bukan Wewenang MK Sementara itu, Ketua KPUD Riau Edi Sabl, Minggu (15/1) menegaskan bahwa MK tidak berwenang memutuskan pelanggaran kode etik KPUD Kota Pekanbaru. Sebab MK hanya berwenang mengadili sengketa Pemilukada, bukan kode etik KPUD Kota Pekanbaru. Kewenangan untuk memutuskan KPUD Kota Pekanbaru melakukan pelanggaran kode etik ada di Dewan Kehormatan. Pelanggaran kode etik yang disampaikan MK, kata Edi Sabli, bukanlah merupakan amar putusan, akan tetapi MK hanya mengutipnya dari berbagai pihak. Ketika ditanyakan mengenai pengawasan KPUD Riau terhadap PSU Kota Pekanbaru yang dilaksanakan KPUD Kota Pekanbaru, Edi Sabli mengatakan bahwa, pengawasan yang dilaksanakan KPUD Riau telah dilaporkan ke MK. "Pengawasan yang kita lakukan terhadap KPUD Kota te-
lah dilaporkan ke MK, harus dibedakan, sengketa pemilukada di MK, pidananya pengadilan, sedangkan kode etik di Dewan Kehormatan. Tak ada wewenang MK untuk memutuskan pelanggaran kode etik KPUD Kota," ucap Edi Sabli seraya mengatakan dia selaku KPUD Riau akan berkoordinasi dengan KPU RI untuk mencermati putusan MK tersebut. Langgar UU Seperti diberitakan sebelumnya, MK dalam putusan Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 perkara Pemilukada Pekanbaru, Jumat (13/1), pada bagian pertimbangan hukum menilai KPU Pekanbaru secara sadar atau tidak sadar telah melanggar atau mengesampingkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "setelah dibuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih". Namun pada penyataanya KPU Pekanbaru tidak membuat keputusan yang berisi 'penetapan pasangan calon terpilih' pada PSU dalam pleno 27 Desember 2011. Malahan justru KPU membuat Keputusan Nomor 79 Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2001 atau sehari setelah pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara yang isinya mengugurkan H. Firdaus, ST, MT, sebagai Calon Walikota Pekanbaru Tahun 2011. (ben/
singkat. Kami tadi datang pukul 9.00 WIB, dan besok sudah harus berangkat lagi ke Jakarta pukul 7.00 WIB,” lanjutnya. Kendati demikian, Bondan bersama rekannya merasa terpukau atas sejumlah tempat yang sempat mereka kunjungi, seperti kilang minyak PT Chevron Pacific Indonesia. Bondan menye-
butkan tempat itu seperti Amerika kecil. “Kami tak menyangka ada tempat seperti itu. Well, itu menakjubkan. Di tempat lain mungkin tak ada,” lanjut dia. Bondan Prakoso & Fade 2 Black juga menyinggung aksinya dalam peluncuran varian low skutik terbaru besutan Suzuki tersebut. Sabtu malam, band ini akan
membawakan 10 lagu dengan durasi penampilan satu jam. Sementara, single “Tak Terkalahkan” yang baru dipublikasi Bondan Prakoso & Fade 2 Black mulai memasuki tangga lagu di 200 radio di Indonesia. Dikatakan, single itu juga akan muncul bersama album baru group musik ini, Februari mendatang. (ded)
Penasaran... MUSISI yang terkenal dengan suara dan atraksi permainan bass ini mengaku belum pernah menghabiskan waktu lebih dari 24 jam di Pekanbaru. Dari tiga kali konser Bondan Prakoso & Fade 2 Black yang diselenggarakan, mereka hanya memiliki waktu kurang dari sehari semalam. “Jeda waktunya sangat
Dari Hal. 1
ranti, Irwan Nasir melalui Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti, Makmun Murod kepada Haluan Riau Minggu (15/ 1) menjawab, prinsipnya apa yang dituntut masyarakat Pulau Padang dalah hak azazi mereka. Hanya saja dalam beberapa kali kesempatan bupati sudah berkalikali mengakui untuk memberikan rekomendasi revisi izin dimaksud, tidak diatur dalam Permenhut No.39 tahun 2008 rekomendasi dari bupati. Dalam peraturan Menteri Kehutanan jelas disebutkan, untuk merevisi atau mencabut perizinan yang di-
keluarkan Menteri Kehutanan harus dilakukan oleh Menteri Kehutanan itu sendiri. Walau ada 11 item yang dapat mencabut atau merevisi izin yang dikeluarkan Menhut, tidak satupun yang menyebut harus berdasarkan rekomendasi kepala daerah. "Jadi kalau toh masih itu yang dituntut masyarakat Pulau Padang dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti itu sama saja menyuruh atau memaksa bupati melanggar peraturan. Kita beranggapan pemerintah pusat telah membenturkan antara masyarakat dengan pemerintah daerah.
Kami kira Menhut harus tegas menegakkan peraturan, jika memang izin yang dikeluarkan harus direvisi atau dicabut, jangan melemparkan masalah itu ke daerah," katanya. Masih menurut bupati, jika Pemerintah Daerah yang akan memberikan rekomendasi merevisi atau mencabut SK tersebut, sebaiknya butir yang terkandung dalam Permenhut No.39 Tahun 2008 itu dirubah dulu. Lalu, dicantumkan kewenangan pemerintah daerah untuk menerbitkan rekomendasi, atau merevisi dan mencabut sebuah izin yang dikeluarkan Menhut. (dis/jos)
pada laga ini sangat menentukan untuk laga selanjutnya yang cukup berat. "Pertandingan berikutnya dipastikan akan cukup berat, karena kita akan menjalani laga away ke kandang Persib, kemudian ke kandang Pelita Jaya, selanjutnya home lagi menjamu Persipura di sini," tuturnya sedikit kecewa. Namun terdengar kabar dari beberapa pengurus PSPS yang enggan disebutkan namanya, bahwa yang menjadi faktor buruknya penampilan Dzumafo dan kawan-kawan sore itu karena terkait soal keterlambatan pembayaran gaji oleh pihak manejemen."Gimana mau semangat, kalau tak dikasih vitamin," ujarnya. Pada pertandingan itu, kekalahan Askar Bertuah bermula dari gol yang diciptakan oleh Fabiano Beltrame pada menit 31. Legiun asing Persija yang musim lalu merumput bersama Persela Lamongan tersebut sukses menjebol gawang PSPS yang dijaga Fance Herianto setelah tendangan yang dilepaskannya saat terjadi kemelut di depan mulut gawang hasil sepak pojok yang terjadi sebelumnya membuat kedudukan menjadi 1-0 untuk tim
tamu. Pasukan Macan Kemayoran ternyata tidak puas mempermalukan tuan rumah hanya dengan skor 1-0. Pada menit 72, striker gaek yang telah menjadi icon klub ibu kota tersebut, Bambang Pamungkas berhasil menggandakan kemenangan tim tamu menjadi 2-0. Mendapat umpan matang dari tandemnya, Budi Setiawan yang baru saja masuk menggantikan Oktavianus, BP sukses merobek jala gawang PSPS dengan tendangan kerasnya. Skor 0-2 untuk kemenangan Persija tetap bertahan sampai pertandingan berakhir. Pelatih Persija, Iwan Setiawan menyatakan kalau hasil pertandingan ini sungguh luar biasa."Melihat cuaca disini cukup panas, awalnya membuat kita khawatir akan stamina anakanak, namun ternyata kemenangan masih bisa kita raih, mendapat tiga angka dikandang lawan tentu memang menjadi harapan kita,"pungkasnya. Dengan hasil itu, PSPS harus puas turun ke peringkat 4 karena posisinya diambilalih Persiwa yang menahan PSMS 1-1. PSPS mengoleksi 12 angka sementara Persiwa 13 poin.(pep/uta)
kuasi para penumpang. Karena itu, ratusan penumpang berutang nyawa pada Schettino. ANSA mewartakan pernyataan adik Schettino, Giulia. Menurut Giulia, Schettino sempat menelepon ibu mereka, Rosa, 80 tahun, sekitar pukul 05.00 WIB. Saat itu, Schettino berkata, “Mama, sekarang tengah terjadi tragedi. Tetapi Mama harus tenang. Saya berupaya menyelamatkan penumpang. Namun, untuk sementara, saya belum bisa menelepon mama.” Kapal mewah tersebut membawa 4.234 penumpang dan kru ketika menghantam karang di sebelah barat Italia. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Roma mengatakan 126 warga Amerika yang ada di kapal pesiar tersebut tidak mengalami luka serius. 170 WNI Ada 170 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di kapal Costa Concordia. Semua WNI itu merupakan kru kapal. "Info dari KBRI Roma 170 WNI sebagai awak kapal ada di sana. Saat ini penumpang dan awak kapal sudah dievakuasi di kota pelabuhah dekat lokasi kejadian," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene, Minggu (15/1). Adakah yang tercatat sebagai penumpang? "170 Orang itu tercatat sebagai anak buah kapal (ABK), kru kapal, bukan
penumpang," kata Tene. Penumpang kapal yang selamat diungsikan ke sekolah, hotel dan gereja di Kota Giglio, sebuah kepulauan. Sedang yang terluka serius dilarikan ke pusat pertolongan pertama di tenda-tenda di dermaga. Ambulans hilir mudik dari pinggir laut dan memacu menaiki bukit yang terjal, diiringi sirene meraung-raung. Jumlah penumpang yang selamat melebihi jumlah penduduk Kota Giglio yang hanya 1.500 orang. Walikota Giglio, Sergio Ortelli, meminta "siapa pun yang memiliki atap" untuk membuka pintu rumahnya untuk para korban kapal pesiar. Korban selamat juga ada yang dibawa helikopter dan kapal feri ke Kota Grosseto dan Porto Santo Stefano. Costa Crociere, perusahaan pemilik kapal pesiar, mengatakan belum mengetahui dengan segera penyebab kecelakaan itu. "Pikiran kami tertuju ke para korban dan kami ingin menyampaikan belasungkawa kami dan kedekatan kami kepada keluarga dan temanteman," katanya. Costa Concordia, kapal terbesar yang pernah dibangun di Italia, dijadwalkan mengitari Savona, Marseille, Barcelona, Palma de Mallorca, Cagliari dan Palermo, dan pelayaran itu dijanjikan akan menjadi perjalanan dengan 'aroma buah jeruk'. (tif/dtc)
PSPS... DI LEVEL tertinggi sepakbola Indonesia yang waktu itu masih divisi utama. Tepatnya pada 28 Januari 2004 di Stadion Rumbai, PSPS berhasil mengalahkan Persija 2-1, kemudian pada 13 Maret 2005, PSPS menang tipis 1-0 atas tim berjuluk Macan Kemayoran itu. Kemudian pada 8 April 2010, PSPS kembali mencatat kemenangan 1-0. Terakhir pertemuan di Liga Super pada 26 September 2010, Persija sukses mencuri satu poin dengan menahan imbang tuan rumah 2-2. Pelatih PSPS Pekanbaru, Mundari Karya kepada wartawan menyebutkan kalau timnya sore itu terlihat kehilangan motivasi dan kepercayaan diri. "Sangat jelas, seluruh pemain sore ini tidak memiliki semangat, motivasi dan kepercayaan diri sama sekali. Padahal kemenangan di dua laga sebelumnya tidak lain karena anak-anak bermain penuh dengan kerja keras dan perjuangan, namun sekarang hal itu tidak terlihat," ujar Mundari. Mundari juga menambahkan kalau sebelum pertandingan dirinya sudah menekankan kepada seluruh pemain bahwa poin penuh
Dari Hal. 1
Kapal... TIGA jenazah dievakuasi dari laut setelah kapal pesiar Costa Concordia karam dekat Pantai Tuscany, Italia. Akibat menabrak batu karang, lambung kapal pesiar Costa Concorida bolong. Ribuan penumpang panik saat berupaya menyelamatkan diri mereka. Menurut media massa, sebanyak 40 orang masih belum ditemukan. Para pengamat mempertanyakan bagaimana kapten kapal Francesco Schettino bisa membiarkan kapal tersebut menabrak batu karang. Padahal Schettino sudah sebelas tahun bekerja untuk pemilik Costa Concordia. Kepala Kejaksaan Kota Grosseto, Francesco Verusio, mengatakan kepada kantor berita ANSA bahwa kemungkinan kapten kapal lalai sehingga mendekati Giglio. “Kapal itu menghantam karang yang tersangkut di sisi kiri sehingga kapal itu miring sehingga banyak air masuk dalam waktu dua sampai tiga menit,” kata Verusio. Menurut Verusio, saat insiden, Schettino sedang memimpin dan dia pula yang mengarahkan rute tersebut. Pengacara Schettino, Bruno Leporatti, mengatakan kliennya memahami alasan kenapa dia ditahan. Tetapi, menurut Leporatti, Schettino menunjukkan keahliannya sebagai kapten kapal saat eva-
Dari Hal. 1
Pulau... DESA Tanjung Padang, Kecamatan Merbau. Menurut Wan Abubakar, kayu-kayu hutan Pulau Padang ini disinyalir dikirim ke Malaysia dan Singapura. "Saya heran kenapa bisa terjadi penebangan hutan secara liar di Pulau Padang, saya yakin ada oknum yang memodali praktek Illog ini," katanya. Dia menjelaskan, pembalakan liar yang dilakukan oleh oknum yang memodali praktik ini tidak bisa didiamkan, karena sudah merusak hutan dan menghasut masyarakat menolak HTI yang dijalankan PT RAPP. Bahkan anggota DPR RI mengatakan, tidak adanya pengawasan dari aparat keamanan terutama di Polhut dan Dinas kehutanan. "Kenapa bisa terjadi penebangan hutan secara liar di Pulau Padang ini, dan kemana Dishut dan aparat keamanan yang membiarkan hutan di Pulau Padang ini hampir gundul. Sepertinya tim pemberantasan illog di Riau ini sudah mati suri. Kami akan melaporkan
Dari Hal. 1 hasil pantauan ini kepada Menteri Kehutanan dan meminta Menhut untuk menindak tegas pelaku," tegasnya. Menurut Wan Abubakar, terjadi konflik antara warga dan PT RAPP disinyalir bukan murni datang dari warga Pulau Padang. Hanya segelintir orang yang tidak meminginkan adanya HTI di Pulau Padang karena dikhawatirkan akan mengganggu proyek mereka dalam setiap penebangan hutan secara liar tanpa adanya penanaman kembali. Kemudian pemodal merasa khawatir dan menghasut beberapa warga agar menolak HTI yang di jalankan oleh PT RAPP. "Gerakan protes yang dilakukan oleh warga sepertinya ada yang memboncengi, yang selama ini mendanai ilog. Saya bukan membela RAPP, tapi kami langsung turun dan melihat bagaimana kondisi hutan di Pulau Padang yang sudah habis sebelum RAPP melaksanakan HTI," jelasnya. Dia juga mempertanyakan kenapa aksi demo
dan penolakan HTI baru terjadi pada tahun 2011, sedangkan izin HTI yang dikantongi RAPP pada tahun 2004 dan baru dan baru dioperasikan oleh PT RAPP pada tahun 2010. "Kenapa para pendemo tidak melalukan pada tahun 2004. Ini berarti adanya provokasi dari oknum yang terlibat pembalakan liar yang beroprrasi sudah lama," katanya. Selain meminjau dari udara , imbuh Wan, dia bersama anggota Komisi IV juga bertemu dengan masyarakat Pulau Padang. San sebagian besar masyarakat ternyata tidak menginginkan adanya demo dan penolakan HTI. Sebab aksi tersebut menyebabkan masyarakat hilang mata pencaharian dari RAPP. "Sejak terjadinya pro dan kontra kehidupan masyarakat jadi tidak menentu dan sering terjadi penekanan dan pengucilan dari pihak-pihak yang tidak menginginkan beroperasinya RAPP di Pulau Padang," katanya dari hasilhasil berbincang langsung dengan masyarakat. (nur)