POSMETRO MEDAN

HALAMAN

10

POSMETRO MEDAN

sambunganhukum panggung

Klik

RABU 4 MARET 2009

www.posmetro-medan.com

http://epaper.posmetro-medan.com

PT AJP Parahnya, warga Jalan Tapian Nauli, Gang Bakti KNPI, Padang Sidempuan ini malah dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja.

Bukan itu saja, keluarga pria malang ini juga harus menanggung sendiri biaya biaya perobatannya selama 6 bulan di RS Estomihi,Medan.

Kisah pahit itu diutarakan Rusmiadi pada POSMETRO MEDAN, kemarin (3/3) siang. Dijelaskannya, peristiwa yang merenggut

semangat hidupnya itu terjadi saat ia masih bekerja di pabrik gas Andalas Jaya Perkasa (AJP) Jalan Tanjung Morawa. Begitulah, 16 Mei 2005 sekira pukul 09.00 WIB, seperti biasa Rusmiadi tengah sibuk mengisi gas ke dalam tabung yang telah tersedia. Tapi naas, tanpa ia sadari ternyata pipa penyalur gas tersebut bocor dan tiba-tiba meladak. Seketika itu juga, seiring ledakkan, Rusmiadi pingsan setelah terlempar bebera-

pa meter dari posisinya semula.

Rekan-rekan seprofesinya yang menyaksikan peristiwa itu langsung memberikan pertolongan dengan melarikan Rusmiadi ke RS Estomihi, Medan.

“Saya menjalani perawatan di rumah sakit itu hampir 6 bulan lamanya. Bahkan, menurut dokter, 2 minggu saya tak sadarkan diri,” lirih pria malang itu. Bahkan,

dipicu atas tindakan Roy yang menarik calon penumpang di sekitar pool bus Sinabung Jaya untuk dibawa ke bis kecil telah mereka sewa.

Ketika itu di dalam kedai milik Lompoh, Liberti menanyakan kepada Roy Tarigan dan Edi Pinem yang sedang minum tuak soal alasan mereka menaikkan penumpang ke bis carteran di sekitar Pool Sinabung Jaya. Tak berselang berapa lama, tanpa sengaja Roy dan Liberti bertemu kembali di kamar mandi umum terminal. Saat itulah pertengkaran mulut yang berakhir dengan adu jotos terjadi.

Saat perkelahian berlangsung, Edi pun datang melerai, hingga berujung pada aksi perkelahian terpisah antara Liberti dan Edi. Saat itulah, Roy mengaku ambil kesempatan untuk menarik pisau dari pinggang Liberti, dan tanpa pikir panjang lagi, Roy langsung menikami tubuh Liberti hingga roboh bersimbah darah.

Melihat korbannya tak berdaya, Roy dan Edi langsung kabur menumpang mobil Tumpal, sedangkan Liberti berupaya menyelamatkan diri, namun sayang ia pun akhirnya tewas di atas meja mandor Sinabung Jaya.

Sementara itu, Roy dan Edi yang kabur ke Batam, akhirnya berhasil diamankan polisi. Kini atas perbuatannya ke dua orang itu dijebloskan ke dalam sel Mapolres Tanah Karo. (Nanang/Amri)

BAP membayar Rp 300/malam. Aksi pemerasan terhadap pedagang semakin nyata. Bukan hanya Rp 1000/malam, namun ada Rp 3500 hingga Rp 5000/malam. Rasa keberatan pedagang sudah lama dirasakan dan sudah sering membuat pengaduan.

Dan diamankannya ESN yang berkasnya telah diserahkan ke Kejaksaan menunjukkan keseriusan pihak berwajib, terutama kepolisian untuk menindak para pelaku pungli.

“Kami berharap hakim dapat memberi hukuman setimpal nantinya,” ujar Marpaung yang diiyakan pedagang lainnya. Namun mereka masih berharap supaya kepolisian bukan hanya mengamankan petugas jaga malam saja, namun harus bisa menangkap aktor intelektualnya yang saat ini masih berkeliaran bebas. “Jangan hanya penjaga malamnya saja, namun aktor intelektualnya BN dan FN harus diamankan,” tambah mereka.

Sebagai bentuk kekesalan, rencananya Pedagang Pusat Pasar yang tergabung dalam Pedagang Pasar Pasar Medan (P4M) yang berjumlah 1000-an orang rencananya akan melakukan aksi unjuk rasa ke kantor DPRDSU dalam waktu dekat. Adanya keterangan bahwa kesepakatan uang jaga malam antara KP3M dengan P4M sebelumnya tidak pernah terjadi.

Namun, karena sebagian pedagang Pusat Pasar merasa terjepit, mau tak mau membubuhi tandatangan.

“Pedagang terpaksa saja memberikan tandatangan. Kalau nggak, pedagang diancam dan diteror,” jelas mereka lagi. Awalnya mandat penanggungjawab jaga malam untuk menjaga kedai pedagang Pusat Pasar diberikan PD Pasar sama Dawamudin Nasution. Tapi, mandat tersebut berdalih ke tangan Badal Napitupulu untuk mengelola dan mendanai penjaga malam. (Sormin)

perobatanku hingga sembuh. Tapi nyatanya apa, janji itu diingkari PT AJP, perusahaan tempat saya bekerja selama 7 bulan itu hanya memberikan biaya perobatan Rp 8 juta. Bayangin saja, saya dirawat di rumah sakit hampir setengah tahun,” sesal Rusmiadi.

Parahnya lagi, tanpa sepengetahuanya, pihak perusahaan tiba-tiba memanggil orang tuanya ke Medan.

Setibanya di Medan, mereka disuruh menandatangani surat PHK. “Waktu itu orangtua saya tak tahu kalau surat yang ditandatanganinya itu adalah surat pemecatan saya.

Karena mereka tak pandai membaca. Alhasil, dengan penandatanganan itu, saya tak bisa berbuat apa-apa lagi. Akibatnya jangankan menuntut dipekerjakan lagi, uang perobatan pun tidak diberikan

perusahaan. Untung saja ada bantuan dari darmawan. Kalau nggak, mungkin sampai saat ini saya tidak bisa apa-apa. Karena sekali operasi saja, uang yang dihabisi jutaan jumlahnya. Sedangkan saya tidak ada pekerjaan dan hidup di tengah keluarga yang serba kekurangan,” tandas Rusmiadi mengakhiri seraya menunjukkan tangannya yang cacat. (Ali)

Ditangkap

Senjata benar, pisau itu adalah milik kedua pelaku, yang sengaja mereka siapkan untuk membunuh bapak,” tegas Effendi.

Lebih lanjut dijelaskannya, selama ini Liberti tidak pernah lagi mengantongi senjata tajam jenis pisau yang dulunya memang kerap ia selipkan di pinggangnya.

“Jadi tidak mungkin saat kejadian bapak ada membawa pisau, Karena bapak datang ke terminal bukan dalam rangka untuk berkelahi, melainkan untuk melihat situasi terminal sekaligus membantu temannya yang hari itu hendak balik ke Medan,” ujar Effendi lagi.

Atas dasar itu, setelah reka ulang berlangsung, atas saran Kanit Resum Tanah Karo, Aiptu J Sinuraya. Effendi langsung membawa beberapa saksi ke ruangan penyidik untuk memberi keterangan tambahan yang isinya mengcounter alibi kedua pelaku yang mengatakan kalau pisau yang mereka gunakan untuk membunuh Liberti adalah milik korban yang berhasil mereka rebut.

Sementara jalannya reka ulang yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Tanah Karo, AKP Lukmin Siregar didampingi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Saprudin SH itu menyebutkan, peristiwa yang sempat membuat terminal atas Tiga Baru Kabanjahe itu ‘mencekam’ berawal dari perselisihan antara Roy dan Liberti yang

lanjutnya, akibat luka bakar itu, ia harus mengubur dalam-dalam rencana naik ke pelaminan bersama Canarani (28) kekasihnya. “Padahal sehari sebelum kejadian, saya dan Canarani akan tunangan. Tapi impianku itu gagal bak ditelan bumi,” beber anak kedua dari empat bersaudara itu dengan mata berkacakaca. “Padahal pihak perusahaan janji bakal menanggung biaya

Sugianto

PM/IST

dari Panti Parawasa, meski Sugianto telah menunjukkan buku nikahnya dengan Ruminis..

Titik terang baru kelihatan setelah Sugianto kembali mendatangi Panti Parawasa bersama beberapa jurnalis. Ruminis dikeluarkan. Itu pun usai suaminya membawa surat permohonan dari Kepala Desa Tanjung

Morawa yang sekaligus melampirkan buku nikah pasangan itu.

Riangkah Ruminis usai dikeluarma. Itu karena selama di dalam panti dia dianiaya oleh oknum PNS di panti itu. Ruminis mengaku acap dipukuli. Penganiayaan terjadi begitu kisah kekejaman yang dialami Ruminis diendus sebuah media massa.

Ruminis ditanyai sang oknum yang ingin tahu siapa yang membeberkan kisah kekejaman di dalam Panti Parawasa. Ruminis polos saja menjawab, “Suamiku yang lapor (pada wartawan).” Tapi pengakuan itu malah berujung penganiayaan.

Ruminis ditampar. Tak hanya dengan tangan sang oknum, tapi juga ditampar dengan sandal.

Selain itu, menurut Ruminis, oknum pegawai lain juga turut menunjanginya. Selama di dalam

Panti Parawarsa, Ruminis dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Ia juga dijadikan buruh tani di lokasi itu. Soal makanan, pengakuannya malah lebih menyayat.

Menurut Ruminis, banyak wanita binaan di Panti Parawasa dipaksa makan dengan makanan berulat. Ruminis juga merasakan itu. “Sudah tiga kali kami makan makanan berulat. Pertama ditemukan di sayur pait, kedua di ikan asin, ketiga di nasi. Aku tidak bisa memakannya, tapi harus. Kami tidak pernah dibina di lokasi itu, bahkan disuruh bekerja di ladang mereka,” kata Ruminis.

Saking kerasnya pembinaan di dalam panti, seorang teman Ruminis sampai mengalami pendarahan dan tidak dikasih obat.

Padahal, wanita itu lagi hamil.

Karena penyiksaan beruntut itu

pula, Sugiono, suami Ruminis, mengaku akan melanjutkan kasus ini ke jalur hukum. “Saya lagi berembuk dengan keluarga,” katanya. Tapi semua pengakuan Ruminis dibantah Ka Seksi Parawasa Berastagi, W Saragih.

Menurutnya, pihak Parawasa tidak pernah melakukan penyiksaan seperti yang diungkap Ruminis, mantan siswa binaannya.

Menurutnya, semua yang dilakukan di Panti Parawasa adalah bentuk pembinaan yang sudah terprogram. “Wah, tidak benar itu Pak, kita tidak pernah siksa para binaan, jadi tidak benar itu,” elak Saragih.

Menyikapi kasus ini, Kommas Ham Jakarta yang disampaikan Johny Nelson Simajuntak lewat selulernya kemarin (3/2) siang kepada wartawan mengatakan, kalau kejadian (Ruminis) itu benar, pejabat di Panti Parawarsa

RABU 4 MARET 2009

jelas menyalahi aturan.

“Parawasa adalah tempat pembinanan bagi Pekerja Seks Komersial (PSK), jadi kepada seluruh pejabat di kantor itu tidak boleh melakukan kekerasan terhadap siswa yang dibina karena itu telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM),” katanya. Lebih lanjut menurut Nelson, proses pembinan itu tujuannya memperbaiki kelakuan orang.

Katanya, kalau panti Parawarsa Brastagi malah membuat orang menjadi sengsara, keberadaan kantor itu sendiri perlu ditinjau ulang, bila perlu ditutup.

Selain itu, dia juga berharap kepada siswa yang pernah terkena tindak kekerasan di panti Parawarsa itu, supaya membuat pengaduan secara resmi ke Kommas Ham untuk ditindaklanjuti (nanang & amry/)

RABU 4 MARET 2009

RABU 4 MARET 2009 RABU 4 MARET 2009 RABU 4 MARET 2009

RABU 4 MARET 2009 RABU 4 MARET 2009

KPK petugas menyita uang USD 90 ribu, Rp 54 juta serta dua unit kendaraan pribadi.

KPK sebenarnya sudah lama melakukan penyelidikan. Informasi kali pertama masuk sekitar Senin, pukul 16.00. Awalnya ada kabar pertemuan Darmawati Dareho dan Hontjo Kurniawan di sebuah restoran di Jalan Juanda.

Mereka tengah menegosiasikan sesuatu. Diduga pertemuan itu mendiskusikan tentang proyek yang tengah digarap di Indonesia Timur yang didanai Rp 100 miliar tersebut. Beberapa saat kemudian, Abdul Hadi datang bergabung. ?Beberapa petugas KPK sudah meluncur dan mengamati terus,? jelas Juru Bicara KPK Johan Budi SP, kemarin.

Beberapa saat setelah pertemuan berlangsung, Darmawati mengajak Abdul Hadi menumpang Honda Jazz, miliknya. Sedangkan Nissan Terano yang sebelumnya digunakan Abdul Hadi mendatangi rumah makan itu, menguntit dari belakang. ?Setiap gerak-geriknya terus kami ikuti,? jelas Johan.

Nah, saat kendaraan Darmawati tersebut tiba di persimpangan antara terowongan Casablanca dengan Jalan Sudirman, pukul 22.30 sejumlah petugas KPK menghentikan mereka. Dari mobil itu, petugas menemukan USD 80 ribu dan Rp 54 juta yang tersimpan di tas warna coklat. Petugas yang mengubek-ubek isi kendaraan, kembali menemukan barang bukti USD 10 ribu yang tersimpan di bawah jok. Uang saat itu langsung

dihitung ditempat. Bahkan petugas KPK meminta tukang ojek menjadi saksi penghitungan itu.

Operasi penangkapan masih berkembang. Dari mana asal uang tersebut terkuak. Rombongan petugas kemudian meluncur ke sebuah apartemen di Jakarta Barat. Dari sana, Hontjo turut diringkus. Malam itu juga ketiganya menghadapi penyidikan maraton di gedung komisi.

Abdul Hadi selama ini dikenal sebagai politisi PAN berasal dari Sulawesi Selatan. Sebelum menjabat sebagai anggota DPR, Abdul Hadi juga seorang aktifis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dia juga pernah punya jabatan di berbagai produksi majalah, dan PT Bukaka Teknik Utama.

Wakil Ketua KPK M Jasin juga membeberkan ihwal penangkapan itu. Menurut dia, Abdul Hadi mengaku bahwa uang tersebut berasal dari Hontjo. Dia mengaku telah menerima Rp 1 miliar, 27 Februari lalu. Informasi yang dihimpun Jawa Pos, belakangan uang tersebut diduga telah mengalir kepada seorang bernama Johny Allen. Hontjo juga diduga telah menyerahkan fulus Rp 2 miliar kepada legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Tak hanya itu. Darmawati yang sehari-harinya bertugas sebagai PNS bagian tata usaha juga kecipratan dana proyek itu. Abdul Hadi mengaku telah memberikan Rp 600 juta kepada ibu dua anak itu. Penyidik menjerat mereka

dengan pasal berlapis. Yang pasti khusus Abdul Hadi dikenakan pasal 5 ayat (2) junto Pasal 11 atau Pasal 12 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kabar penangkapan itu juga didengar keluarga dan para kolega Abdul Hadi dan Darmawati.

Anggota Komisi III DPR RI Arbab Paproeka secara langsung membesuk koleganya itu. Tadi saya tidak dapat membesuk secara langsung. Hanya melihat dari monitor saja, kata Arbab.

Kedatangannya itu untuk memastikan penangkapan Abdul Hadi yang selama ini dianggap kader terbaik di PAN. Tentu kejadian ini akan disikapi fraksi. Tapi hasilnya kami tidak akan mendahului dulu, jelasnya. Fraksi juga menyiapkan bantuan hukum untuk Abdul Hadi.

Sementara, Darmawati juga dibesuk oleh dua putranya, kemarin.

Mario, putra Dramawati yang masih duduk kelas V SD mengaku sedih dengan kejadian itu. Saya tadi lihat mama, katanya. Ketua KPK Antasari Azhar amat kesal dengan terulangnya kejadian itu.

Saya harap ini yang terkahir. Para penyelenggara negara harus menunjukkan kepedulian terhadap pemberantasan korupsi, jelasnya.

Menurut Antasari, beberapa hari sebelumnya, para politisi baru mengadakan deklarasi antikorupsi.

Kenyataannya, kejadian yang sama masih terus-terusan terulang.

Bagaimana soal Johny Allen Marbun Antasari mengungkapkan masih terus mengembangkan kasus itu. Yang pasti siapapun yang

terlibat tak akan lolos dari kasus ini, ungkapnya.

Penangkapan itu melengkapi wakil rakyat yang terjerat kasus korupsi di KPK. Sedikitnya ada tujuh anggota parlemen yang harus duduk di kursi terdakwa akibat ulahnya itu. Di antaranya, Sarjan Tahir (Fraksi Partai Demokrat), Al Amin Nur Nasution (Fraksi PPP), Antony Zeidra Abdidin, Hamka Yandhu (Fraksi Partai Golkar), Bulyan Royan ( Fraksi Bintang Reformasi), Yusuf Erwin Faishal ( Fraksi Kebangkitan Bangsa).

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, Sunaryo mengaku sudah merekomendasikan penonaktifan Darmawati Dareho dari tugastugasnya sebagai pejabat eselon III di Bagian Tata Usaha (TU) Distrik Navigasi Tanjung Priok. Bahkan dia juga memerintahkan ruangan kerja Darmawati disegel.

Meskipun KPK belum minta, kami sudah lebih dulu memblokir dan menyegel kantor yang bersangkutan, ujarnya.

Upaya itu menurut Sunaryo dilakukan untuk memudahkan KPK melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kasus dugaan suap tersebut. Dengan begitu, ada keleluasaan untuk memeriksa segala berkas yang terkait secara lebih lengkap. Kita berharap dengan ruangan kantornya disegel, rantai organisasi di Distrik Navigasi tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya, lanjutnya.

Sunaryo menegaskan, langkah itu adalah bagian dari komitmen

Dephub untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan juga sebagai bentuk dukungan terhadap kinerja KPK. Selain menonaktifkan dan menyegel ruang kerja Darmawati, Dephub juga sedang melakukan pengumpulan datadata yang terkait dengan kasus tersebut. ?Barangkali nanti dapat digunakan KPK untuk mengembangkan penyidikannya, kata dia.

Sunaryo mengaku terkejut atas keterlibatan Darmawati pada kasus ini. Alasannya, dengan posisi yang didudukinya saat ini, potensi Darmawati untuk terkoneksi dengan Abdul Hadi Djamal dan proyek pembangunan pelabuhan dan bandara di kawasan Indonesia Timur relatif jauh. Sehingga dirinya juga bertanya-tanya apa kaitannya. Kalau menurut logika, rantainya terlalu jauh. Dia hanya staf tata usaha, dan di distrik navigasi pula. Tapi, ya, itu tidak mustahil juga untuk terjadi, ungkapnya.

Ditambahkan Sunaryo, kasus yang tengah disidik KPK itu merupakan proyek lama yang dirancang sebelum dia menjabat sebagai Dirjen Perhubungan Laut (November 2008). Tapi, bukan berarti saya harus tutup mata dan bertindak masa bodoh. Karena keberadaan saya di sini, salah satu ya untuk membersihkan kasuskasus yang ada dan memperbaiki sistem di sini. Sehingga diharapkan ke depan tidak ada lagi peristiwa memalukan seperti ini, pungkasnya. (Jpnn)

REDAKTUR

REDPEL

PIMRED