HALAMAN
10
POSMETRO MEDAN
sambunganhukum panggung SP 3 nya”, papar Zasnis. Dikatakannya, sudah 4 kali pertukaran Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kisaran sejak dari T Syahrijal,SH kemudian Budi Santoso,SH dan diganti Sadaarih Tarigan,SH dan saat ini Didi S,SH, kasus ini sudah diproses di Kejari Kisaran. Tapi yang terjadi bukannya semakin terang permasalahannya, melainkan kearah kaburnya persoalan. Lucunya lagi sebut Zasnis yang sejak awal konsen terhadap persoalan kasus dugaan korupsi di Asahan dan termasuk kasus tukar guling lahan PT BSP Kisaran ini, telah pernah menetapkan tersangka terhadap Direktur PT Graha Asahan Indah (GAI) SHS dan Kasi Intel Kejari Kisaran yang saat itu dijabat Lambok J Sidabutar,SH telah memerintahkan yang bersangkutan wajib lapor. Bukan hanya itu, Kejari Kisaran juga telah memeriksa Direktur Utama (Dirut) PT BSP Kisaran Ambono Juarno dan Kepala Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Asahan Jadi Utama.Tapi kasus yang sudah mencapai 6 tahun justru makin tidak diketahui ujung pangkalnya. “Jangan Kejari Kisaran hanya mampunya mengusulkan SP 3 dan tanpa bisa mengusut tuntas. Atau kasus yang ditangani dijadikan ajang untuk kepentingan tertentu dan bukan kepentingan penegakan hukum”, tegasnya.Sekedar dikatahui, Kepala Kejaksaan (Kejari) Kisaran Sadaarih Tarigan,SH telah pernah menggelar temu pers dengan wartawan di aula kantor Kejari Kisaran, Rabu (20/2). Orang nomor satu di Kejari Kisaran saat itu mengatakan akan menuntaskan kasus pelepasan HGU PT
korupsi hanya dituntut 1 tahun penjara. Ia juga menyayangkan sikap Kejari Tebing Tinggi dalam menangani penegakan hukum yang hanya bertujaun untuk kejar target. “Masak koruptor cuma dituntut 1 tahun penjara, anak kalilah. Pantaslah, makin hari makin banyak saja koruptor di negera ini. Orang hukumannya rendah. Tuntutan itu jelas tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat,” tandasnya. Sekedar mengingatkan, sebelumnyaAhmad Darwis Rambe, KTU Dinas Pendidikan Sergai Bedagai telah divonis 1 tahun penjara. (Tim)
Dituding termasuk pelanggaran adiministrasi atau pidana,” tegas Sopyan. Masih Sopyan,sesuai aturan, jika dalam pemeriksaan itu ditemui kesalahan administrasi, pihak Panwaslu akan melanjutkannya ke KPUD Karo dan Propinsi, dan sebaliknya jika ditemukan ada pelanggaran pidana, maka hasil kerja mereka ( Panwaslu) akan diserahkan ke GAKKUMDU ( Sentra Penegakan Hukum Terpadu Tindak Pidana Pemilu Karo, jelasnya. “Sesuai Peraturan KPU No 18 tahun 2008 Pasal 52 menyebutkan ,pelanggaran ketentuan dapat dipidanakan. Sedangkan sesuai UU No 10 Tahun 2008 pasal 264 dijelaskan kalau setiap anggota KPU dapat dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 36 bulan dan denda paling sedikit 6 juta rupiah serta paling tinggi 36 juta rupiah. Kasus ini sendiri berawal dari masuknya laporan mantan anggota KPUD Karo, Malem Jenda Singarimbun, SH yang awalnya disampaikan ke Kejari Kabanjahe setelah mengetahui adanya dana sisa pemasangan pengumuman di Koran yang dibagi bagikan 8 orang anggota KPUD Karo. Dalam laporan itu tertera adanya dugaan penyimpangan dan korupsi dana Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota Legislative Karo Pemilu Tahun 2009 di tubuh KPUD Karo yang paling tidak dilakukan oleh delapan orang anggota KPUD Karo, termasuk di dalamnya mantan
Ketua, Drs BG dan Sekretaris KPUD Karo, JT. Pada prakteknya sebut Malem Jenda, pihak KPUD Karo hanya melakukan satu kali sosialisasi Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota Legislative Karo Pemilu Tahun 2009 di salah satu media cetak terbitan Medan . Padahal sesuai Peraturan KPU No 18 Pasal 40 ayat 1 Tahun 2008 dan sesuai daya tampung anggaran ( DIPA) KPUD Karo, sosialisasi harusnya dilakukan sebanyak 5 kali dengan jumlah dana sebanyak 27 juta rupiah. Namun dengan alasan telah melakukan koordinasi ke KPUD Propinsi dan Pusat, pihak KPUD Karo hanya melakukan pengumuman sebanyak 1 kali dengan penggunaan anggaran tetap 27 juta rupiah. “ Fungsi lima kali pengumuman itu kan ditujukan agar masyarakat bisa menilai calon anggota legislative yang akan ditetapkan, kalau hanya dilakukan sekali, berarti mengurangi hak rakyat, sudah begitu anggarannya sama pulak, kita kan bisa lihat berapa besar sih sebenarnya biaya pasang iklan satu hari, apa sampai 27 juta rupiah, ini kan aneh, “ tutur Melem. Lebih lanjut dikatakannya, tindakan itu KPUD Karo itu jelas-jelas telah merugikan para caleg dan mencederai semangat pemilu yang jujur dan adil sebagaimana didengungkan. “ Untuk itu, kita minta kasus ini cepat diselidiki dan diproses sesuai aturan demi tegaknya hukum diTanah Karo “ pinta Malem.(Nanang/Amry)
BSP Kisaran yang sebagian lahan yang dilepaskan itu telah dibangun Rumah Toko (Ruko) di atasnya. Tapi hingga dirinya dimutasikan, kasus yang diatangani Kejari itu tak juga tuntas. Sedang penggantinya,Didi S,SH yang dicoba dikonfirmasi Selasa ( 10/2) belum berhasil, namun Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Mustafa Kamal,SH mengatakan kasus tukar guling PT BSP Kisaran itu masih dalam proses. Namuan dirinya tidak bersedia menjelasakan sejauh mana perkembangan kasus tersebut. Dan juga membantah telah mengusulkan SP 3 dari kasus tukar guling PT BSP itu. (van/SMG)
MEDAN HINGGA kini polisi Resort Padang Sidempuan masih menyelidiki penyebab kebakaran kediaman Ali Nanga Hasibuan (38) yangisitri dan anaknya juga ikut terbakar. Dibantu pihak PT ANJ Agri polisi sudah memeriksa lima orang saksi atas insiden tersebut. Hal itu diungkapkan Head of HR & GA PT ANJ Agri Binanga Siswondo Parman kepada POSMETRO saat mendatangi Graha Pena, kemarin. Diantaranya Dakir Sugiarto, Mahmud Sofyan, Rifai Rita (security wilayah barat), Billem Siregar (mandor transport wilayah barat) dan Anwar Sanusi
Siregar (mekanik wilayah barat). “Disinyalir kebakaran itu akibat ledakan kompor milik keluarganya. Ali merupakan Danru PT ANJ yang baik dan tidak ada mempunyai masalah. Dengan adanya dugaan belum terbukti, akan dapat memberikan efek negative terhadap suasana kerja di lingkungan kebun ANJ Agri Binanga,” bebernya. Seperti pemberitaan sebelumnya, Minggu (25/1) sekira pukul 21.30 wib, rumahAli Nanga Hasibuan terbakar. Dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa. Namun, Ali beserta istrinya Takli dan Pikih (10) mengalami luka bakar yang sangat
parah. Sementara itu, Yeni (12) dan Nanda (4) hanya mengalami luka bakar ditangan kanan dan kaki kanan. Saat itu,Yeni dan Pikih tertidur di depan kamar. Sementara itu, Ali dan Nanda berada di kamar belakang dan Takli lagi nonton televisi. Baru beberapa saat kemudian, api pun muncul. Takli yang mengetahui ada api, berusaha untuk memadamkan api sambil menolong keluarganya dengan gigih sampai dirinya mengalami luka bakar. Lantaran luka yang diderita keluargaAli cukup parah, kelimanya pun diboyong ke Rumah sakit Herna. Kamis (29/2) Ali beserta Takli dan Pikih diboyong ke rumah sakit Kuala Lumpur utnuk mengobati luka mereka.(*)
Kami
Kadisdiknas “Akibat perbuatan itu, bukan hanya negara saja yang dirugikan, tapi proses belajar mengajar juga ikut terhalang, karena tidak tersedianya moubilier bagi anak didik,” tegas Disman. Usai pembacaan tuntutan, majelis hakim yang diketuai Abdul Hutapea SH menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan pembelaan tedakwa atas tuntutan jaksa. Sekretaris GAMKI Serdang Bedagai, Sarlim Sipayung SPd, saat diminta komentarnya soal rendahnya tuntutan jaksa itu kepada POSMETRO MEDAN mengatakan, dalam sejarahnya baru kali ini kasus
www.posmetro-medan.com
http://epaper.posmetro-medan.com
Rumah Danru Securtiy PT ANJ Terbakar
SP 3 telah diusul SP 3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) nya. Dugaan usul SP 3 itu disampaikan Kordinator LBH PUBLIeKAsahan Zasnis Sulung kepada METRO,Selasa ( 10/2) di kantornya, Jalan Diponegoro, Kisaran. Menurutnya, kasus tukar guling yang telah diproses Kejari Kisaran sejak tahun 2003 lalu, kini mulai senyap dan persoalan itu pun seakan ditelan bumi. “Senyapnya kasus tukar guling lahan 14 hektar yang diusulkan Pemkab Asahan sebagai perluasan kota dan saat ini talah berdiri bangunan rumah toko (ruko) ratusan pintu di atasnya, diindikasi telah diusul SP3 nya. Padahal diduga telah terjadi kerugian negara satu miliar lebih dalam tukar guling tersebut akibat prosudur yang tidak jelas. Saya khawatir kasus ruislag ini sama dengan kasus Panti Nirmala, yatu setelah senyap beberapa bulan , maka yang muncul bukannya proses lanjutan ke pengadilan melainkan tersohor kabar telah diusul
Klik
KAMIS 12 FEBRUARI 2009
PM/SYAHRUL
Martahan Togatorop ketua FSPBRI SU.
sudah memasuki usia pensiun yakni 56 tahu, tahun 2005 lalu kami di PHK. Tapi PT BRI tak memberikan hak pansiun di usia pensiun kami,” terang Martahan
mengawali ceritanya. Dijelaskan Mertahan, adapaun hak-hak yang belum dibayarkan PT BRI itu diantaranya, pesangon 2 kali ketentuan, penghargaan masa kerja satu kali ketentuan, penggantian hak satu kali ketentuan, pengembalian hasil pengembangan iuran yang dibayar pekerja selama aktif yang berdasar pada Undang-undang ketenaga kerjaan No 13 tahun 2003 Pasal 167 ayat (3). Selanjutnya, hak-hak pekerja selama satu tahun Masa Persiapan Pensiun (MPP) yang terdiri dari, pembayaran insentif dan bonus yang berdasar pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2005-2007 Pasal 42 ayat (2). “Sebenarnya kami tidak tinggal diam. Berulang kali masalah kami tanya ke PT BRI, tapi tuntutan tetap tak mereka tanggapi. Karena tak ditanggapi, November 2008 lalu, kami pun mengajukan gugatan ke
Peradilan Hubungan Industrial (PHI) ke Pnegadilan Negeri Medan. Tapi sayang, keadilan yang kami harapkan tak kami dapat juga di instansi peradilan itu. Malah sebaliknya, PHI malah menolak gugatan mereka dengan memenangkan PT BRI. Kalau begini, kenana lagi kami harus mengadu,” ujar Martahan kesal, seraya mengaku akan mengajukan banding atas putusan itu. Disebutkan Martahan, hakim memenangkan pihak BRI atas gugatan mereka dengan dalih hakhak yang diberikan kepada para pensiun berupa tunjangan hari tua, program pensiun iuran pasti, jamsostek, program pensiun manfaat lebih besar dari apa yang telah ditetapkan di Undang-undang ketenaga kerjaan No 13 Tahun 2003 pasal 167 ayat 3 tentang hak para pensiun yang di PHK karena usia pensiun. Hak-hak itu
diantaranya, pesangon dua kali ketentuan, penghargaan masa kerja satu kali ketentuan. Penggantian hak satu kali ketentuan, pengembalian hasil pengembangan iuran yang dibayar pekerja selama aktif,”ujar Togatorop yang juga Ketua Forum Silaturahmi Pekerja BRI SUMUT (FSP-BRI SU) mengawali pembicaraannya. “Dari mana hakim bisa membandingkan kalau yang diberikan lebih besar dari pada ketentuan undang-undang, tapi berapa besar nominal yang diberikan BRI pun tak ada disebut, jadikan ini sudah jelas hanya mau mengelabui kami saja. Sesuai Undang-undang No 13, harusnya kami menerima hak-hak para pensiun yang di PHK karena usia pensiun,” jelasnya dengan wajah bingung. Memang diakui Martahan, sampai saat ini mereka masih
menerima gaji rata-rata Rp 1,5 juta daro PT BRI. “Sebenarnya gaji yang diberikan setiap bulannya itu adalah uang kami juga bukan uang BRI. Karena uang kami masih tetahan sama mereka, kalau dihitung-hitung uang kami yang ditahan kalau di depositokan bunga perbulannya kan sama saja dengan nominal gaji yang diberikan ,”ungkapnya. Terpisah, Sofyan Basyir, Direktur PT BRI Pusat yang ditemui POSMETRO MEDAN di kantor BRI jalan Putri Hijau,Medan mengatakan, pensiunan itu tak ada hubunganya dengan BRI. “Kalau ditanya masalah hak-hak normatif pensiun yang belum dibayar, itu tidak ada hubungannya dengan BRI, tapi dana pensiunlah yang menanggung jawapinya. Pokoknya masalah hak-hak pensiun itu pihak dana pensiun yang mengurusnya ya,” tandas Sofyan. (Syahrul)
KAMIS 12 FEBRUARI 2009 KAMIS 12 FEBRUARI 2009 KAMIS 12 FEBRUARI 2009 KAMIS 12 FEBRUARI 2009 KAMIS 12 FEBRUARI 2009 KAMIS 12 FEBRUARI 2009 KAMIS 12 FEBRUARI 2009 KAMIS 12 FEBRUARI 2009 KAMIS 12 FEBRUARI 2009 KAMIS 12 FEBRUARI 2009 KAMIS 12 FEBRUARI 2009 KAMIS 12 FEBRUARI 2009 KAMIS 12 FEBRUARI 2009 KAMIS 12 FEBRUARI 2009 KAMIS 12 FEBRUARI 2009
6 Hektar kilang tersebut,” ujarnya. Bukan itu saja, karena keluhan itu tak ditanggapi juga, warga juga sudah melaporkan hal ini secara tertulis kepada MY Basyrun, Ketua DPRD Serdang Bedagai, dan Camat Perbaungan, Drs Nasrul Azis
Siregar. Masih Sukamsi, penutupan saluran air itu dilakukan Kilang Aman Jaya dengan menimbun saluran saluran air, sehingga makin menyempit dan merendam areal sawah milik warga yang berada di seberang kilang. “Dulu sebelum
kilang ini dibangun, aliran air masih lancar. Petani masih bisa mengusahai sawah mereka, tetapi sejak beroperasinya kilang itu, petani padi petani terancam gagal panen,” bebernya. ujarnya. Terpisah, pengusaha kilang batu
bata Aman Jaya yang diwakili Yusuf alias Maklai (40) saat dikonfirmasi kepada POSMETRO MEDAN mengakui soal penutupan saluran air tersebut. Untuk itu dikatakan Yusuf, saat ini pihaknya telah membuat parit
pembuangan, namun pembangunanya masih dalam pengerjaan. Selain itu, pembelokan saluran air tersebut menurut Yusuf telah mendapat ijin dari perangkat desa dan memiliki SIMB dari KPT Serdang Bedagai. (Malik)
Negeri di Langkat yang dicantumkan penerima dana ATK Rp 2,085 miliar dari APBD Langkat tahun 2007. Kepala SMA Negeri juga bakal kita periksa selaku penerima dana serupa sebesar Rp 600 juta, dan 2 SMK menerima Rp 105 juta. Sedangkan 43 Kepala Sekolah SMP di Langkat yang diperiksa, mengaku tidak ada menerima dana ATK sebesar Rp 1,3 miliar. Tersangkanya sudah ditahan, namun bigbosnya masih kita buron, bilang G.Sinuhaji. Terpisah, Kapolres Langkat AKBP Drs. H Dodi Marsidy ketika dikonfirmasi POSMETRO MEDAN melalui perwira penghubung (Pabung) Kompol Edi Sudarsono menyebutkan, saat ini pihaknya sudah melayangkan surat pangilan kepada Kadis Pendidikan Langkat Dra, Hj Azizah M.Seif yang dalam kasus ini statusnya sebagai tersangka. “ Surat panggilannya sudah kita layangkan kepada tersangka
(Azizah-red) untuk diminta hadir hasi ini (Kamis-red) guna dimintai keterangan sekaitan kasus korupsi dana DAK/DAU tahun 2007 dimana dua anak buah Azijah yaitu Ismail Gunawan telah diamankan lebih dulu beberapa hari lalu dan saat ini masih mendekam disel Polres Langkat, “ jelas Kompol Edi Sudarsono belum dapat memastikan apakah orang nomor didinas pendidikan itu akan datang atau tidak. “Kita tungu saja besok, kalau setelah dipangil dia tidak datang, kita kan mau tau juga alasanya apa dan kenapa, kalau karena sakit katanya, keterangan dari dokternya mana, seandainya memang benar-benar sakit maka kita akan berikan kesempatan selama tiga hari bagi tersangka untuk berobat dan selama tiga itu kita akan mengawasinya terus, artinya pada hari keempat masa perobatan kita akan kembali melayangkan surat pangilan kedua. Dan kalau dipangilan
kedua ini juga yang bersangkutan mengaku masih sakit, maka kita akan kirim dokter Polisi untuk memeriksanya guna mengecek kebenaran sakit yang bersangkutan,” beber Edi seraya menambahkan pihaknya tetap pokus dengan kasus korupsi yang satu itu. Sedangkan Kadis Pendidikan Dra. Hj Azizah M.Seif yang coba dikonfirmasi POSMETRO MEDAN melalui telepon selulernya berulang kali tak pernah berhasil. Handphone Azizah yang dihubungi selalu tidak aktif. Sementara itu Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI) meminta Kepala dinas (Kadis) Pendidikan dan Pengajaran Langkat Dra Hj Azizah M Seif untuk memenuhi panggilan jaksa. “Tidak perlu melarikan diri atau bersembunyi, beberapa waktu lalu Kadis pendidikan Langkat memberikan surat sakit dari Rumah Sakit Permata Bunda, Medan, ketika dipanggil Kejaksaan. Dan kini beliau sudah tidak
ada lagi di rumah sakit itu, tetapi menghilang entah ke mana. Seharusnya Dra Hj Azizah bersikap gentelmenlah, apalagi dua orang bawahannya sudah mendekam di Sel Polres Langkat dan Rutan Tanjungpura, “ ungkap Misno Adi Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) MPI-Langkat ketika dimintai komentarnya oleh POSMETRO MEDAN tentang menghilangnya Kadis pendidikan Langkat tersebut. Diketahui, belakangan ini Polres Langkat dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Stabat sedang beradu cepat untuk menangkap ‘bigbos’ pemenggal Dana Alokasi khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2007 yang angkanya mencapai Rp 8 miliar lebih itu. Namun sang bigbos, yakni Kadis Pendidikan dan Pengajaran Langkat Dra Hj Azizah M Seif keburu menghilang, setelah keluar dari rumah sakit Permata Bunda, Medan , pekan lalu. (Darwis)
Kadis “Kita sudah melayangkan surat panggilan terhadap Kadis P dan P Langkat untuk menghadap jaksa, tapi orang nomor satu di Dinas Pendidikan itu mengaku kurang sehat atau dalam keadaan sakit dengan menunjukkan surat keterangan sakit dari dokter di Rumah Sakit Permata Bunda,Medan. Bahkan pekan lalu, yang bersangkutan sudah tidak ada di rumah sakit tersebut, meski begitu, kita akan tetap mencarinya,” ungkap G Sinuhaji. Masuh Sinuhaji, dari hasil pengembangan pemeriksaan terhadap Adilita Bangun yang menggelapkan dana ATK SLTP se Langkat sebesar Rp 1,3 miliar. Kejaksaan juga telah memeriksa 300 Kepala SD penerima bantuan ATK, namun pengakuan mereka tidak semuanya dana ATK itu diterima ,bahkan ada yang tidak menerima. Selain itu, Kejaksaan juga masih terus melakukan pemeriksaan terhadap 282 Kepala SD. Karena ada 582 SD
REDAKTUR
REDPEL
PIMRED
sosialisasi p mereka per rapat khusus Diknas Kabu Dalam p Abdy Muham perintah ma Sinar Perangi 3,9 miliar ya harus dipoto sekitar Rp 6 tongan itu d sebesar 10 pe