SELASA, 1 NOVEMBER 2011
HEARING MEMANAS
Warga Paret Tolak PT MPU POSKO,BOLTIM DPRD Boltim melakukan dengar pendapat dengam masyarakat Desa Paret dan PT MPU, Senin (01/11). Hearing yang dipimpin Ketua DPRD Boltim, Hj. Sumardia Modeng sempat memanas sebab sejum lah warga tetap bersikukuh menolak PT MPU melakukan aktivitas pertambangan di Desa Paret. “Kami masya rakat pantai menolak aktivitas perusahaan,” kata Rasyid
Lacui, warga Desa Paret. “Sampai kapan pun kami tetap menolak kehadiran PT MPU,” katanya lagi. Sementara Repol Moko dongan selaku Humas PT. MPU mengataan perusahaan perusahaan siap mem bangun apa yang menjadi keinginan warga termasuk tanggul pemecah ombak, dan beberapa kegiatan lainya. “kami sangat menghargai apa yang menjadi keluhan warga dan ini menjadi
catatan bagi kami. Jadi kami hanya menginginkan agar pihak eksekutif dan legislatif memberikan izin,” katanya. Di sisi lain, Ketua LSM Padior Boltim Yance Momongan meminta Pemerintah jeli dalam mengambil sikap.” Jika kita selalu menolak investor maka ada ketakutan kedepan para investor takut untuk masuk di Boltim,” ucapnya. Sementara itu Sofyan Alhabsyi, anggota DPRD Boltim , mengatakan
legislatif tidak punya hak untuk menutup perusahaan . “Namun kami punya hak untuk memberikan rekomendasi jika ada gejolak dimasyarakat,” ujar Alhabsyi. Kepala Badan Lingkungan Hidup Boltim, Julius Pelealu, mengatakan, intinya PT MPU haris melakukan sosialisasi. “Nasib PT MPU ada pada sosialisasi. Jika masyarakat menolak maka perusahaan akan di tutup,” pungkas Julius.(mg-04)
Ratusan Pendukung Sangadi Lobong Datangi Pemkab POSKO,LOLAK - Jika sebelumnya puluhan warga Desa Lobong meminta Bupati untuk mencopot jabatan Sangadi mereka, Samsudin Hamin. Sebaliknya, Senin (31/10) kemarin, giliran ratusan pendukung Sangadi ‘berbalas pantun’ dengan mendatangi Pemkab Bolmong. Kepala Bagian Pemdes Cymmy Wua Sstp menjelaskan, jika kedatangan ratusan pendukung sangadi untuk menegaskan dukungan mereka atas kepemimpinan sangadi. “Permintaan kelompok pro Sangadi adalah mempertahankan kepemimpinan Sangadi sekarang ini.” ujar Cymmy. Ditambahkan Cymmy, jika pihaknya akan melaporkan aspirasi masyarakat tersebut kepada Bupati dan Wabup, baik dari kelompok pro sangadi dan kontra. Ditempat yang sama, Camat Passi Barat Demsi Potabuga SE mengungkapkan, sebelumnya telah mengundang Anggota DPRD Bolmong Herman Kembuan, Kapolsek Passi Bersatu Saiful Tammu, dan warga yang tidak suka dengan kepemimpinan Sangadi. Namun, sayangnya warga tidak hadir dalam rapat pertemuan yang digelar di kantor Camat. “Intinya, saya
telah membangun komunikasi untuk mempertemukan antara kelompok pro dan kontra sangadi.” ungkap Demsi. Ditambahkannya, Kelompok pro sangadi yang datang di Pemkab Bolmong lebih dari tiga ratusan warga. “Mereka menilai, Sangadi telah menjalankan program dengan baik.” ungkap Demsi. Seperti diketahui, keluhan warga yang tidak mendukung Sangadi lantaran peraturan desa (Perdes) yang telah ditetapkan melalui BPD tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dan memberatkan. Akan tetapi, hal itu sudah di tegur Camat serta direspon positif oleh sangadi untuk dirubah. “Seperti pembuatan balai desa dengan menagih kotak amal dipinggiran jalan, izin itu belum saya keluarkan.” tambah Demsi. Sementara itu, Kapolsek Passi bersatu Saiful Tammu mengatakan, silakan warga menyampaikan aspirasi, namun tidak perlu anarkis. Dimana menyuarakan aspirasi dengan aman dan tertib. “Jika anarkis akan berhadapan dengan hukum.” pungkas Saiful.(723)
Riston Sebut Pimpinan SKPD ‘ Tidak Paham Tupoksi’ POSKO,BOLSEL — Dewan Kabupaten Bol-Mong Selatan (Bolsel) mengeluarkan pernyataan tegas, terkait dengan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkesan tidak mengerti akan tugas dan tanggungjawab yang diemban. Hal ini juga karena diakibatkan dengan laporan sejumlah masyarakat soal keluhan-keluhan pembangunan proyek baik fisik maupun pengadaar barang yang ada di Desa-Desa yang terkesan asal-asalan. Menyikapi laporan dari masyarakat tersebut, wakil ketua Dekab Bolsel, Riston Mokoagow menegaskan, kalau ada SKPD seperti itu, lebih baik mundur saja dari jabatan. Dari pada sebentar nanti hanya terus menimbulkan efek buruk baik dari kalangan masyarakat, maupun Pemerintah.” Itukan atas nama pemerintah, nah dari pada terus menimbulkan konflik dikalangan masyarakat dan pemerintahan, lebih baik mundur saja dari jabatan,” kata Riston.
Dijelaskannya, memang sejauh ini banyak pekerjaan dari beberapa SKPD yang terkesan ‘caa beres’ namun itu sudah mutlak adalah kesalahan dari SKPD, karena sudah cukup lama masalah proyek pembangunan maupun pengadaan barang, terus menjadi bahan perbincangan dari masyarakat dan bahkan semua elemen. Meski demikian, dalam hal ini Bupati tidak bisa disalahkan, tetapi dari SKPD itu sendiri yang harus sadar diri. Karena semua jabatannya itu berasal dari kajian Baperjakat, namun itu hanya sebatas berhak menduduki jabatan strategis saja, padahal sebenarnya tidak ada kemampuan dalam bidang yang diemban.”Dalam persoalan tidak memahami tupoksi, kita tidak bisa menyalahkan Bupati. Namun kesadaran dari SKPD yang bersangkutan untuk sadar diri dan mengundurkan diri dari jabatan,” terang Riston.(tr-14)
Landjar: Boltim Berpeluang Rekrut CPNS POSKO,BOLTIM – Wacana moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS) menimbul kan kegelisahan ribuan pencari kerja di Kabupaten Bolmong Timur. “ Kasiang kalau so nya ada peneri maan PNS. Torang pe umur
so kandas paling tahun depan so nimbole month iko seleksi CPNS ulang karna umur yang membatasi , sedangkan disisi lain pemerintah pusat so keluarkan moratorium,” ung kap Algufri Mahmud salah satu pencaker yang berharap agar
tahun ini Boltim bisa merekrut CPNS. Namun kegelisahan para pencari kerja tersebut segera disikapi oleh Bupati Sehan Landjar. Ia mengatakan Boltim masih punya peluang untuk melakukan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Ini karena
belanja pegawai Boltim masih di bawah lima puluh persen APBD. “”Pencari kerja tak usah cemas sebab Boltim masih berpeluang merekrut CPNS sesuai dengan kebu tuhan daerah,” kata Landjar.(mg-04)