Issuu on Google+

PERPRES 122 / 2012 tentang REKLAMASI DI WP3K

Oleh : Dr. Sudirman Saad, M.Hum Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAUPULAU-PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

REKLAMASI vs REHABILITASI REHABILITASI Ada indikasi kerusakan fisik/ekosistem

REHABILITASI

REKLAMASI

KONSERVASI

REVITALISASI

REVITALISASI Ada indikasi kerusakan /penurunan fungsi dan kualitas KONSERVASI Ada indikasi keadaan yang ada dipertahankan REKLAMASI Ada indikasi kebutuhan akan lahan

Pembangunan, pengembangan

Usaha untuk mempertahankan

PERPRES 122/2012

PERPRES 121/2012

TENTANG REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU--PULAU KECIL PULAU

TENTANG REHABILITASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU--PULAU KECIL PULAU

PERMEN PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAUPULAU-PULAU KECIL PERMEN KEBERLANJUTAN KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN MASYARAKAT DALAM REKLAMASI

PERMEN TATA CARA REHABILITASI

UU 27/2007

REKLAMASI

 Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase  Perencanaan dan pelaksanaan Reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden

Outline Perpres Reklamasi • • • • • • •

BAB I. KETENTUAN UMUM BAB II. PERENCANAAN REKLAMASI BAB III. PERIZINAN REKLAMASI BAB IV. PELAKSANAAN REKLAMASI BAB V. MONITORING DAN EVALUASI BAB VI. KETENTUAN PERALIHAN BAB VII. KETENTUAN PENUTUP

Perencanaan

Ruang lingkup Perpres Pelaksanaan reklamasi

Perpres dikecualikan untuk a. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr DLKr)) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus; khusus; b. lokasi pertambangan pertambangan,, minyak minyak,, gas bumi bumi,, dan panas bumi bumi;; dan; dan; c. kawasan hutan dalam rangka pemulihan dan//atau perbaikan hutan dan hutan..

� Reklamasi tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut �

Pasal 3 PERENCANAAN REKLAMASI

Penentuan Lokasi penyusunan rencana induk studi kelayakan (teknis teknis,, ekonomi finansial finansial,, Lingkungan hidup)) hidup penyusunan rancangan detail

Pasal 4

A

B

lokasi reklamasi

Harus sesuai RZWP RZWP--3-K Provinsi,, Kabupaten/Kota Provinsi Kabupaten/Kota dan//atau RTRW Nasional, dan Nasional, Provinsi,, Kabupaten Provinsi Kabupaten/Kota /Kota

lokasi sumber material reklamasi

wajib mempertimbangkan aspek teknis, aspek lingkungan hidup, dan aspek sosial ekonomi

Pasal 11

a. kajian lingkungan hidup strategis; b. kesesuaian dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota; c. sarana prasarana fisik di lahan reklamasi dan di sekitar lahan yang di reklamasi; d. akses publik; e. fasilitas umum; f. kondisi ekosistem pesisir; g. kepemilikan dan/atau penguasaan lahan; h. pranata sosial; i. aktivitas ekonomi; j. kependudukan; k. kearifan lokal; dan l. daerah cagar budaya dan situs sejarah

Pasal 12

a.rencana peruntukan lahan reklamasi; b.kebutuhan fasilitas terkait dengan peruntukan reklamasi; c. tahapan pembangunan; d.rencana pengembangan; dan e.jangka waktu pelaksanaan reklamasi.

Pasal 16

PERIZINAN REKLAMASI

Menteri memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada: pada:

Kawasan Strategis Nasional Tertentu Kegiatan reklamasi lintas provinsi,

mendapat pertimbangan dari bupati/walikota dan gubernur.

Kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah. Gubernur atau Bupati Bupati//Walikota memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi sesuai dengan kewenangannya

Pasal 17

Izin Lokasi Persyaratan a. identitas pemohon pemohon;; b. proposal reklamasi; c. peta lokasi dengan koordinat geografis; dan d. bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau-Pulau Kecil (RZWP(RZWP-3-K) dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari instansi yang berwenang.

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota memberikan atau menolak permohonan izin

Paling lambat 20 (dua puluh puluh)) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap

paling lambat 2 tahun wajib menyusun:

a. rencana induk induk;; b. studi kelayakan;; dan kelayakan c. rancangan detail reklamasi.. reklamasi

Pasal 18

Izin Pelaksanaan Persyaratan a. b. c. d.

e. f.

g.

izin lokasi lokasi;; rencana induk reklamasi eklamasi;; izin lingkungan lingkungan;; dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finansial;; finansial dokumen rancangan detail reklamasi; eklamasi; metoda pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi;; dan reklamasi bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan.

Menteri, gubernur, Menteri, gubernur, dan bupati//walikota bupati memberikan atau menolak permohonan izin

paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

jangka waktu paling lambat 1 tahun wajib melaksanakan: a.pembangunan fisik; b.menyampaikan laporan secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali c. reklamasi sesuai dengan rancangan detail dan izin lingkungan

Pasal 19

Jangka Waktu Perizinan Izin Lokasi

Izin lokasi reklamasi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun.

Izin Pelaksanaan

Izin pelaksanaan reklamasi berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 5 tahun dengan mempertimbangkan metode dan jadwal reklamasi.

Pasal 19

Pencabutan Izin Dicabut apabila

Tahapan Pencabutan

a. tidak sesuai dengan perencanaan reklamasi; dan/atau b.Izin lingkungan dicabut.

a. memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga (tiga)) kali berturut berturut--turut turut,, masing--masing dalam tenggang masing waktu 1 (satu (satu)) bulan oleh Menteri Menteri,, gubernur,, dan bupati gubernur bupati//walikota walikota;; b. dilakukan pembekuan selama 1 (satu satu)) bulan bulan;; dan c. pencabutan.

Pasal 26

Pelaksanaan Reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan :

Pelaksanaan Reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan: a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat; b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.

Pasal 27 Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat dilakukan dengan: a. memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai; b. mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya; c. memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi; d. merelokasi permukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi; dan/atau e. memberdayakan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi.

Pasal 31 MONITORING DAN EVALUASI Monitoring dan evaluasi reklamasi dilakukan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.. kewenangannya Monitoring dan evaluasi dilakukan pada tahap pelaksanaan reklamasi agar sesuai dengan perencanaan dan izin lingkungan

PERMEN PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL tertuang dalam Perpres 122/2012 Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pasal 21

PERMEN KEBERLANJUTAN KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN MASYARAKAT DALAM REKLAMASI tertuang dalam Perpres 122/2012 Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pasal 28

DRAFT PERMEN PERIZINAN REKLAMASI DI KAWASAN PESISIR DAN PULAU--PULAU KECIL PULAU

RUANG LINGKUP

• • • • •

jenis dan persyaratan perizinan perizinan;; mekanisme perizinan reklamasi reklamasi;; pengalihan perizinan perizinan;; kewajiban pemegang izin pengendalian izin; izin;

Draft Permen

Mekanisme Perizinan

PERMOHONAN

VERIFIKASI

PENERIMAAN/ PENOLAKAN IZIN

BERITA ACARA PENERIMAAN PERMOHONAN

EVALUASI

DRAFT PERMEN TENTANG KEBERLANJUTAN KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN MASYARAKAT DALAM REKLAMASI

Keberlanjutan Kehidupan Masyarakat

Keberlanjutan Penghidupan Masyarakat

 Pemberian akses masyarakat;  Pemberian kompensasi/ganti kerugian  Relokasi pemukiman  Mempertahankan mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya  Pemberdayaaan masyarakat


Sosialisasi Perpres Dirjen