CMYK
Edisi: 55/Minggu III Juli 2012
8a
Untan Tertutup Sikapi Kasus Beasiswa Mahasiswa Asal Natuna PONTIANAK - Jika di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), kasus beasiswa mahasiswa asal Natuna cukup hangat, tidak demikian yang terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). Malahan, di lingkungan Universitas Tanjungpura (Untan) sendiri, riak kasus tersebut nyaris tak terdengar. Pihak rektorat Untan sendiri, terkesan tutup mulut terkait kasus beasiswa bagi mahasiswa asal negeri Gerbang Utaraku tersebut. Rektor Universitas Tanjungpura (UNTAN), Prof. Dr Thamrin Usman DEA juga tampak tidak tertarik soal kasus yang digemborkan mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Farmasi di perguruan tinggi yang dinakhodainya. Wartawan PAB Indonesia di Pontianak yang hendak konfirmasi kepada rektor, juga belum berhasil mengorek keterangannya. Sikap tertutup pihak Untan, diduga kuat karena tidak ingin memperkeruh suasana. Sumber tidak resmi di rektorat Untan mengungkapkan, sikap diam yang ditunjukkan Thamrin karena tidak ingin ikut campur lebih jauh urusan Pemkab Natuna. Dikatakan sumber, tanggung jawab perguruan tinggi itu hanya mengajar seluruh mahasiwa, termasuk asal Natuna. Menyangkut pembiayaan melalui beasiswa seperti yang dikeluhkan mahasiswa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemkab Natuna. Berita sebelumnya mengangkat pernyataan Fanni Iood SH, Praktisi Hukum di Provinsi Kepri yang menyebutkan kejaksaan baik Kejari Natuna maupun Kejaksaan Tinggi Kepri sudah saatnya menelusuri kasus beasiswa terhadap mahasiswa asal Natuna di Universitas Tanjungpura, Pontianak. Alasannya, kasus tersebut, tidak lagi sekadar kelalaian atau administrasi melainkan, sudah mengarah kepada dugaan penyelewengan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Natuna, Darmanto tidak menampik bahwa Bupati Natuna, Ilyas Sabli pernah berjanji akan membantu biaya 16 mahasiswa pada tahun 2011 sebesar Rp20 juta, namun belum bisa terealisasi karena dananya tidak tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Natuna. "Pernah ada memo dari buati untuk mengucurkan dana tersebut, namun BKAD tidak bisa mencairkan karena tidak ada dalam posting APBD," katanya. Sumber terbaru di Pemkab Natuna menyebutkan, kasus tersebut terjadi akibat adanya miskomunikasi. Padahal kata sumber, dana yang dijanjikan sudah diserahkan kepada pihak Universitas Tanjungpura sesuai Memorandum of Agreement (nota kesepakatan). Sebelumnya, kasus anggaran untuk beasiswa bagi 16 mahasiswa asal Natuna di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Farmasi, Universitas Tanjungpura, Pontianak kian terkuak pasca pengakuan dari mantan Kepala Bidang Pendidikan dan Menengah Marka DJ. Diungkapkan, anggaran tersebut sebesar Rp5,2 miliar. Menurutnya, dana itu secara umum dialokasikan untuk pembangunan asrama, biaya semester, pembelian buku dan laptop mahasiswa. Kendati demikian, ia mengaku tidak mengingat detil penggunaannya. Marka menjelaskan, program pengiriman putra-putra terbaik Natuna kuliah di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Farmasi Untan berawal dari keinginan Pemkab Natuna memenuhi kebutuhan tenaga medis. Apalagi ketika itu, pemerintah merasa kesulit a n mendapatkan tenag a
Dr Thamrim Usman
medis, khususnya dokter dan apoteker yang betah bertugas di Natuna. Dari pertimbangan itu, Pemkab menawarkan kepada putra-putri terbaik Natuna kuliah di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Farmasi Untan. Sehingga didapati 16 mahasiswa terdiri dari delapan orang untuk program kedokteran dan delapannya lagi untuk farmasi. Sudharmadi, Direktur Hukum dan Pemerintahan Lembaga Aktif Pemantau Aparatur Negara (Lapan) yang ditemui saat meninjau kerusuhan di Planet Holiday, Kota Batam, Senin (18/6/2012). Sudhramadi mengatakan, pihaknya masih memberi waktu kepada Ilyas Sabli untuk mengatasi permasalahan tersebut sebelum permasalahan tersebut digiring ke ranah hukum. Menurut Sudharmadi, akhir-akhir ini permasalahan terhadap mahasiswa sangat sensitif. Selain program pemerintah yang semakin fokus terhadap dunia pendidikan, status mahasiswa sebagai objek juga sangat kritis. "Maklumlah, mahasiswa itu orang berpendidikan. Jangankan kepentingan sendiri, kepentingan orang awam pun dituntut, apalagi urusan sendiri," katanya. Sudharmadi mengaku sangat terenyuh mengetahui nasib mahasiswa asal Natuna yang kekurangan dana di Kalimantan. Padahal kata dia, dengan kondisi Natuna yang masih terbelakang dalam pembangunan, khususnya kesehatan, tentunya sangat membutuhkan SDM yang kwalified. "Saya kira adikadik mahasiswa di Pontianak itu merupakan aset daerah Natuna sehingga perlu dimodali sehingga menjadi paramedis yang berkualitas," ujarnya. Seperti mencuat ke permukaan, 16 mahasiswa kedokteran dan farmasi asal Natuna mengaku tertipu oleh kebijakan pemimpin Natuna yang menjanjikan beasiswa bagi mereka. Seperti penuturan Lina yang awalnya mengaku bangga dan gembira karena bisa menikmati kesungguhan pemerintah untuk membantu proses kuliahnya. Selain ditanggung semua bisaya akademis, setiap mahasiswa juga mendapat uang saku sebesar Rp300.000 per orang setiap bulannya. Sayangnya, hingga mahasiswa menjelang tamat, belum bisa menikmati janji tersebut. Merasa haknya tidak terpenuhi, mahasiswa mempertanyakannya kepada Pemkab Natuna. Namun yang mereka peroleh hanya kekecewaan karena para pejabat terkait di Pemkab Natuna, tak satupun yang memberi jawaban kepastian. (Astang)
Bupati Perlu Transparan Soal Suksesi di Perusda NATUNA - Bupati Natuna Drs H Ilyas Sabli MSi perlu lebih fokus melaksanakan suksesi Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (Perusda). Jika masih terdapat permasalahan yang berpotensi menghambat, bupati perlu bersikap transparan. Pendapat tersebut disampaikan Purboyo SE, wartawan senior yang juga kandidat Dirut Perusda Natuna. Dikatakan, Perusda merupakan lokomotif pembangunan, khususnya di sektor ekonomi sehingga perlu diberdayakan secara
optimal. "Kalau selama ini terkesan vakum, yang rugi justru pemerintah daerah sendiri," katanya. Purboyo mengaku sangat memahami kesibukan Ilyas Sabli dalam menjalankan roda pemerintahan, namun tidak berarti dengan mengulur-ulur waktu bagi pergantian struktur di Perusda. Alasannya, justru dengan mengefektifkan pelaksanaan suksesi kepemimpinan di Perusda, maka kinerja bupati lebih optimal, khususnya di lini ekonomi berbasis masyarakat.
Menyinggung kemungkinan adanya kendala hukum sehingga roda suksesi terlihat vakum, Purboyo tidak melihat gejala tersebut. Ia memperkirakan, mandegnya tahapan suksesi karena pengurus lama ingin menyelesaikan seluruh administrasi sehingga ketika dilangsungkan serah terima dengan pengurus baru nantinya, tidak ada lagi kendala administratif. "Saya melihat dari sana. Jadi, saya sangat memaklumi hal itu," katanya. (arifin)
Pejabat Natuna menggelar Sidak persediaan Sembako.
Stok Sembako Aman, Kenaikan Harga Lumrah NATUNA - Stok sembako di Kabupaten Natuna aman hingga Lebaran. Kendati demikian, tidak tertutup kemungkinan terjadinya kenaikan harga di pasaran. Hal itu disampaikan Senagip, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Natuna kepada wartawan beberapa waktu lalu. Dikatakan, kendati ditargetkan aman, pihaknya tetap melakukan pengecekan secara langsung dan kontinu baik dari sisi persediaan maupun harga. "Pada pertengahan Ramadan nanti, kita
tetap melakukan pengecekan langsung ke pasar. Kita akan melihat langsung persediaan stok di pasar dan memantau harga jika terjadi kenaikan yang melonjak untuk dicari jalan keluarnya," terangnya. Senagip mengatakan, mengenai kenaikan harga, masih merupakan hal yang lumrah sesuai hukum pasar dimana permintaan semakin meningkat pada masa Ramadan, apalagi jelang Lebaran. Namun yang perlu diwaspadai, menurutnya yakni kadar lonjakan harga tersebut, jika
tidak wajar, perlu dicari solusinya. Untuk Natuna, Ramadan dan Lebaran tahun ini yang tepat pada Agustus menjadi suatu pertanda baik, tidak seperti tahun lalu pada masa musim utara. Karena, lanjutnya, pada musim ini gelombang dapat mencapai tiga hingga empat meter, sehingga banyak kapal tidak bisa berlayar. Untuk memenuhi sembako dan barang harian lainnya, untuk Kabupaten Natuna didatangkan dari Jakarta, Medan, Kalimantan Barat dan Tanjungpinang. (arifin)
Genjot Percepatan Kawasan Industri
Gebrakan SCN Ditunggu di Natuna NATUNA - Rencana PT Sarana Citra Nusa (SCN) untuk pembangunan kawasan industri penunjang eksplorasi migas di Kabupaten Natuna, disambut positif oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Natuna, Ilham Kauli. Hal itu disampaikan Ilham kepada wartawan menyikapi rencana SCN datang ke Natuna. "Kita siap mendukung percepatannya. Bila perlu kita akan melayangkan surat resmi dalam proses awal guna percepatan pembangunan di daerah
Natuna," katanya. Ilham mengatakan, rencana pihak SCN tersebut merupakan hasil kunjungan Bupati Natuna, Ilyas Sabli beserta rombongan ke kawasan industri Kabil, yakni PT SCN akan melakukan survei awal. Ditegaskan, pembangunan suatu kawasan industri penunjang perusahaan ekplorasi migas di Natuna sangat penting. "Natuna sebagai daerah penghasil migas dengan empat perusahaan yang sudah berproduksi dan dua perusahaan migas yang sudah
melakukan sosialisasi berpotensi menjadi kawasan industri," ucapnya. Alasannya, jika kawasan industri berada di Natuna, tentu akan menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan migas tersebut. Dengan demikian, akan menekan biaya transportasi penunjang beroperasinya perusahaan migas. Direktur PT SCN, Agus P Hidajat mengungkapkan dalam internasional map memang tercantum Pulau Natuna se-
bagai salah satu potensi pengembangan industri selain Batam. Ia mengatakan, sangat wajar jika Natuna dipilih sebagai pengembangan suatu kawasan industri penunjang operasional perusahaan migas, karena memang perusahaan tersebut beroperasi di Natuna. "Sebagai satu perusahaan yang sudah terpercaya dalam grup perminyakan akan mendapat respon dari perusahaan yang akan menjadi tenant untuk berinvestasi di Natuna," ucapnya. (arifin)
Selama Puasa Kafe dan Rumah Makan Tutup RANAI - Seluruh kafe dan rumah makan di Natuna ditutup selama Ramadan. Penutupan itu berdasarkan masukan dari berbagai pihak di Natuna. Demikian disampaikan Sekretaris Pemerintah Kabupaten Natuna, Syamsurizon, Selasa (17/7) di ruang rapat kantor Bupati Natuna, Ranai. Keputusan ini merupakan masukan berbagai pihak," tegasnya. Dikatakan Syamsurizon, mengingat banyaknya kegiatan Kafe yang sudah diambang toleransi maka Pemkab Natuna memandang perlu untuk melakukan penertiban dan pembersihan lokasi-lokasi yang dianggap tempat maksiat tersebut. "Laporan yang kita terima, sudah banyak kafe yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Oleh karena itu, kita memanfaatkan moment Ramadan untuk memulai penertiban terhadap warung remang-remang itu," katanya. Selain itu, seluruh kafe yang ada di Natuna, hingga saat ini belum satupun yang mengantongi izin dari pemerintah.
CMYK
Karenanya, harus diambil tindakan yang tegas tanpa menepikan kebijaksanaan. "Hingga saat ini tak ada kafe-kafe itu yang memiliki izin. Karenannya kita harus mengambil tindakan tegas terhadap mereka, tapi kita juga mesti bijaksana," katanya. Ditambahkan, kafe-kafe yang ada itu, letaknya juga tidak jauh dari tempat ibadah
foto ilustrasi
dan pemukiman warga. Parahnya, kafe-kafe itu, berdekatan sekali dengan Masjid Agung Natuna. Hal itu tentunya cukup mengganggu kenyamanan orang dalam beribadah. Itu sangat aneh sekali kan," tambahnya. Pemkab katanya, akan memfasilitasi pemulangan para pekerja seks yang terjaring ra-
zia nanti, secara gratis, Sebab kebanyakan mereka berasal dari luar. "Kita juga mesti memperhatikan sisi kemanusiaannya. Kalau kita tutup tempat mereka bekerja, mereka mau kerja apa? Oleh kerena itu, jika terjaring, kita pulangkan secara gratis," katanya. Camat Bunguran Timur, Marka DJ mengatakan, jumlah kafe yang ada di Kota Ranai terdapat11 kafe. Saat ini, belum satupun yang memperoleh izin dari pemerintah. Ia pun mengaku, pernah memanggil pemilik kafe dan mengimbauan untuk tidak membuka aktifitas kafe secara terang-terangan seperti saat ini. "Kami sudah tiga kali mengimbau pemilik kafe agar mereka memperbaiki sistemnya. Mereka sebaiknya tidak lagi beroperasi di Ranai. Sebab pemerintah tidak mengizinkan," katanya. Ia berharap, razia penyakit masyarakat yang akan dilakukan nanti bisa memberi efek jera kepada mereka yang melanggar. (hk)