dalam Pasal 2 mengingat Penye-
dari norma-norma kemasyara-
lenggaraan Perlindungan Anak
katan. Anak yang mengalami
harus berasaskan Pancasila dan
masalah kelakuan diberi pelayanan
UUD ‘45 dan prinsip dasar Konvensi
dan asuhan yang bertujuan
Hak Anak (CRC) yang meliputi Non
menolongnya guna mengatasi
Diskriminasi, kepentingan yang
hambatan yang terjadi dalam masa
terbaik bagi anak, hak untuk hidup,
pertumbuhan dan perkembangan-
kelangsungan hidup dan per-
nya. Pelayanan dan asuhan juga
kembangan
diberikan kepada anak yang telah
serta penghargaan
dinyatakan bersalah melakukan
terhadap anak.
pelanggaran hukum berdasarkan Perlindungan Anak di bidang
keputusan Hakim. Ketiga, UU No.
Hukum Pidana
8 tahun 1981 tentang Kitab
Jauh sebelum terbentuknya
Undang-Undang Hukum Acara
UU Perlindungan Anak sudah diatur
Pidana (KUHAP). Pasal 153 (3)
ketentuan Undang-undang yang
yang isinya “sidang yang terdakwa
melindungi anak sebagai pelaku
anak harus dilakukan tertutup
tindak pidana dan pelaksa-
untuk umum”, sedangkan ayat (5)
naannya dilakukan di sidang anak
“Hakim dapat menentukan anak
pada Pengadilan Negeri dalam
yang belum mencapai usia 17
wilayah hukum setempat, yaitu
tahun tidak diperkenankan meng-
pertama, Kitab Undang-Undang
hadiri sidang”. Keempat, Peraturan
Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal
Pemerintah (PP) No. 7 tahun 1983
45,46
yang
tentang pelaksanaan KUHAP pasal
diundangkan pada tanggal 26
19 : “tempat tahanan dipisahkan
Februari 1946. Kedua, UU Kesejah-
berdasarkan jenis kelamin, umur
teraan Anak No. 4 tahun 1979 Pasal
dan tingkat pemeriksa”.
dan
pasal
47
1 butir 8 mengatur tentang anak
Dengan dibentuknya Undang-
yang mengalami masalah kelakuan
Undang Pengadilan Anak No. 3
yaitu anak yang menunjukkan
Tahun 1997 yang berlaku tanggal
tingkah laku yang menyimpang
3 Januari 1998, 1 tahun setelah
40
JURNAL CEGAH, EDISI 1, TAHUN II, FEBRUARI 2007