C M Y K
.BARU
Usai Nyontreng, Gubri Pantau TPS
Mr President KAMIS, 9 JULI 2009 [
13
]
Hasil Quick Count Pilpres 2009
SATU PUTARAN! PEMILIHAN Presiden (Pilpres) 2009 nampaknya cukup satu putaran. Pasangan calon presiden dan wakil presiden SBY-Boediono mengumpulkan suara lebih dari 50 persen hampir di semua quick count dan exit pollyang ada. Menurut peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi, hasil Exit Poll LSI pada pukul 15.30 WIB menunjukkan pasangan Megawati-Prabowo menempati posisi kedua dengan 26,37 persen, dan pasangan JKWiranto memperoleh 12,75 persen. Dengan data yang masuk 95,13 persen. Hasil quick count LP3ES juga menunjukkan angka yang tidak jauh berbeda. Pasangan Mega-Prabowo mengumuplkan 27,62 persen, SBYBoediono 59,82 persen, dan pasangan JK-Wiranto 12,56 persen. Walau pasangan SBY-Boediono unggul telak dari kedua pasangan lainnya, tapi di beberapa Kabupaten pasangan JK-Wiranto unggul di Sulawesi. Begitu juga pasangan Mega-Prabowo unggul di beberapa Kabupaten di Pulau Jawa. Capres Jusuf Kalla yang diwawancarai wartawan mengatakan, bagaimanapun pihaknya akan menunggu hasil akhir perhitungan suara manual. Namun
seandainya dinyatakan kalah, dia siap menerima. Lain pula dengan kubu MegaPrabowo. Menurut anggota tim suksesnya Fadli, hasil Pilpres ini sudah bermasalah sejak awal. "Apapun hasilnya dan siapapun yang menang dalam Pilpres, ini bermasalah," imbuh dia. Masalah pertama, yaitu masalah daftar pemilih tetap (DPT). DPT sudah bermasalah sejak lama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan sebelum Pilpres. Malahan, kemarin KPU pun mengakui kalau DPT bermasalah. Kemudian dalam proses sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), alat peraga contreng mengarahkan untuk memilih gambar di tengah. "Jadi saya tidak heran kalau hasilnya seperti ini. Cuma apakah ini absah? Apakah jurdil? Siapapun pemenangnya, kita bicara masalah sistem yang jauh hari sebelum Pilpres," gugat Fadli. NWK / IY
PEKANBARU — Gubernur Riau, HM Rusli Zainal MP usai menyontreng bersama keluarga di TPS 4 Jalan Diponegoro, tepatnya belakang Petala Bumi lama, Rabu (8/7) sekitar pukul 08.30 WIB, langsung melakukan pemantauan ke sejumlah TPS yang ada di Riau. Kepala Biro Humas Provinsi Riau, Zulkarnain yang dikonfirmasi Pekanbaru MX menyebutkan, Gubernur Riau sempat berkumpul dengan di rumah dinas bersama sejumlah Muspida, seperti Kapolda Riau, Danrem dan Kajati. Bahkan Wakil Gubernur, HR Mambang Mit usai menyontreng di TPS 2 Jalan Sukaterus, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sail, Pekanbaru datang ke rumah dinas Gubri. Setelah sarapan pagi, rombongan Muspida ini langsung bergerak ke sejumlah TPS. ‘’TPS yang pertama kali dipantau Gubri dan rombongan adalah TPS di Muara Fajar. Disana Walikota Pekanbaru, Herman Abdullah menyam-
C M Y K
M
MX/TAUFIQ
GUBERNUR Riau, HM Rusli Zainal SE MP, bersama rombongan saat melakukan peninjauan salah satu TPS di Teratak Bulu, Kabupaten Kampar pada Pilpres, Rabu (8/7).
but kehadiran rombongan ini,’’ ujar Zulkarnain. Kemudian pemantauan hari Pemilihan Presiden (Pilpres) oleh Gubri dan Muspida ini berlanjut ke Teratak Buluh, Kabupaten Kampar. Di TPS ini Bupati
Kampar, Burhanuddin juga menyambut kedatangan rombongan ini. ‘’Terakhir Gubri dan Muspida memantau TPS di Kabupaten Siak, tepatnya Kecamatan Minas. Sejumlah Mupida di Kabupaten
Siak terlihat menyambut para rombongan. Hanya saja Bupati Siak, Arwin tidak terlihat, beberapa sumber mengatakan Arwin sedang memantau TPS di Bungaraya,’’ tambahnya. MXA
Fahmi Idris: Siapa pun yang Terpilih Cacat Hukum KETUA Tim Kampanye Nasional JK- Wiranto Fahmi Idris mengatakan siapapun yang terpilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden kali ini akan cacat hukum. Hal itu disebabkan banyaknya persoalan terkait pelaksanaan pemilu yang hingga hari pelaksanaan
pilpres masih belum terselesaikan secara tuntas. ‘’Cacat hukum tapi tidak menggugurkan. Siapa pun yang terpilih nantinya berkewajiban untuk membereskan persoalan itu, terutama yang berkaitan dengan DPT agar pelaksanaan
pemilu berikutnya dapat lebih baik,’’ ujarnya usai mencontreng di TPS IX kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumbar, Rabu (8/7). Menurut Fahmi, keputusan MK yang membolehkan penggunaan KTP untuk ikut mencontreng pada pilpres
kali ini belum sepenuhnya membereskan masalah DPT dan justru menimbulkan berbagai persoalan baru. Persoalan itu, kata dia, mulai dari banyak nama ganda hingga penggunaan KTP orang yang sudah meninggal. SAI/NET