Pelatihan SVLK bersama MFP
Joko Pramono, Wakil Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jepara
J
oko Pramono menyebut SVLK menandai bahwa isu kehutanan dan lingkungan Indonesia sudah masuk ranah international. Kenyataannya, mutu hutan di Tanah Air memang anjlok. Di kawasan Jepara, dulu hutan cukup lebat dengan pohon sebagai bahan baku industri mebel melimpah. Tapi kini kawasan hutan terus tergerus, pohonnya yang tumbuh pun tak selebat dan belum sebesar dulu. Dari keadaan seperti itu, muncul kebijakan Pemerintah RI untuk menerapkan SVLK di kalangan pelaku usaha perkayuan, baik di hulu maupun di hilir, temasuk industri mebel. Laju kerusakan hutan yang seolah tak terbendung membuat masyarakat internasional dengan mudah menuding Indonesia sebagai biang illegal logging. Dengan begitu, produk mebelnya pun dicap ilegal pula. Dan dengan keadaan seperti itu, mereka melihat Indonesia begitu mudah menyepelekan aturan.
Joko Pramono. Isu kehutanan dan lingkungan Indonesia masuk ranah international.
Surutnya mutu hutan akibat illegal logging juga tampak dari banyaknya beredar kayu tak legal di pasar kayu. Banyak indikator yang menandai adanya peredaran kayu ilegal di satu daerah. Salah satu indikator tersebut adalah praktek tak “dimatikannya” dokumen kayu pada saat mengalami perpindahan tempat dan perubahan bentuk begitu kayu diperdagangkan. Praktek tak “mematikan” dokumen kayu cukup banyak dilakukan pengusaha dan pengrajin mebel. Meski demikian, Joko Pramono juga melihat bahwa beberapa peraturan masih dipandang sebagai momok oleh pengusaha dan pengrajin. Itu salah satu alasan mengapa sampai tejadi ada pengusaha mebel dan pengrajin menempuh
84
cara tak mematikan dokumen perjalanan kayu. Menurutnya, Pemda, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, pernah menyatakan berniat membuat kebijakan berisi berbagai kemudahan bagi kalangan usaha. Di luar forum, pernyataan Joko Pramono ini mendapat tanggapan dari narasumber Agus Setyarso. Agus Setyarso mengatakan bahwa sebagai sebuah wacana, sikap Pemkab Jepara tersebut cukup progresif. Hanya saja itu masih sulit terwujud sampai pada tahap implementasi, karena masih sebatas ucapan. Untuk membuat sebuah kebijakan efektif, harus dituangkan tertulis, misalnya peraturan daerah (Perda). Khusus tentang SVLK, kata Joko Pramono, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jepara bersama Asmindo Komda Jepara sudah bertemu dengan Bupati. Mereka menyusun draf Perda untuk mempermudah bagi pelaku usaha mebel dan kerajinan kayu di situ dalam mendapatkan SVLK. Menurutnya, Jepara berniat meniru Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang membuat beberapa terobosan dalam Perda-nya untuk membantu pengusaha perkayuan mengakomodasi SVLK. Ia menjelaskan bahwa industri mebel dan kerajinan kayu di Jepara merupakan yang paling unik di Indonesia. Ini terutama karena masyarakat Jepara telah melakukan kegiatan produksi perabot dan ukiran kayu secara tradisi yang berlangsung lama dan turun-temurun. Tradisi ini sudah ada jauh sebelum berbagai peraturan tentang industri berbasis kayu muncul. Karena itu, pengusaha dan pengrajin, Asmindo, dan Pemkab Jepara ingin agar peraturan, termasuk SVLK, berlaku lentur. Ia menyebutkan, jika SVLK diberlakukan bagi industri dan kerajinan kayu di Jepara itu tak sekadar SVLK yang rasa Indonesia, melainkan lebih khusus SVLK “rasa Jepara”. l