JUMAT
7 Desember 2012
BK Berikan Sanksi kepada Empat Anggota DPR JAKARTA- Hasil rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan (BK) DPR RI
atas laporan Menneg BUMN Dahlan Iskan terkait dugaan pemerasan anggota DPR
kepada pihak BUMN tidak terbukti. Namun, BK memutuskan ada pelanggaran etika yang
Korban Topan Bopha
Capai 500 Orang MANILA— Hingga Kamis (6/12), korban terjangan topan Bopha di Filipina tercatat 500 orang meninggal dunia dan 200.000 orang kehilangan tempat tinggal. Karena itu, Pemerintah Filipina kini meminta bantuan dunia internasional untuk membantu pemulihan pascabencana. Pihak Pemerintah Filipina mengatakan, sebagian besar korban adalah para migran miskin yang datang ke kota New Bataan dan Monkayo untuk bertani di lereng pegunungan dan bekerja di tambang-tambang emas liar. Menurut salah seorang pimpinan angkatan darat Filipina, Mayor Jenderal Arier Bernardo, sebanyak 258 korban tewas ditemukan di pesisir timur Mindanao, sementara 191 jenazah lainnya ditemukan di sekitar kota New Bataan dan Monkato. Dikhawatirkan korban tewas akibat topan Bopha ini bisa mencapai lebih dari 500 orang. ”Kami masih mencari 377 orang yang dinyatakan hilang dan tantangan terbesar kami saat ini adalah menemukan orang-orang ini,” kata Bernardo. Aparat Pemerintah Filipina mengatakan belum menyerah untuk menemukan semua orang yang dinyatakan hilang. ”Tak ada batas waktu yang ditentukan. Pencarian terus dilaksanakan sampai selesai,” kata Kepala Pertahanan Sipil Filipina, Benito Ramos. Sementara itu, Presiden Benigno Aquino sudah mengirim pasokan makanan dan bahanbahan kebutuhan pengungsi lainnya ke lokasi bencana dengan menggunakan kapal untuk membantu sekitar 150.000 orang pengungsi. Menteri Kesejahteraan Sosial Corazon Soliman mengatakan, pemerintah kini mencari bantuan Organisasi Migrasi Internasional di Swiss untuk membangun penampungan sementara untuk mengurangi beban kamp pengungsi yang sudah ada saat ini. ”Prioritas utama saat ini adalah membangun penampungan sementara agar para pengungsi memiliki tempat untuk berteduh,” ujar Soliman. Topan Bopha yang menghantam Pulau Mindanao pada Selasa (4/12) lalu merupakan topan ke-16 yang menerjang negeri kepulauan itu. Setiap tahun, rata-rata 20 topan menghantam Manila dan sekitar separuhnya sangat mematikan. (dtc/int)
Senjata Kimia Suriah Selesai Dirakit DAMASKUS - Militer Suriah dikabarkan telah selesai merakit senjata kimia yang selama ini menjadi kekhawatiran negara-negara Barat. Gas sarin yang berbahaya dan mematikan telah diisikan ke dalam bom yang bisa diluncurkan melalui udara. Bahkan, perintah peluncuran bom kimia tersebut hanya tinggal menunggu perintah dari Presiden Suriah Bashar al-Assad. Sorang pejabat pemerintahan Amerika Serikat (AS) menyatakan, bom kimia tersebut bisa saja dijatuhkan di wilayah Suriah sendiri dengan menggunakan pesawat-pesawat jet milik militer Suriah. Demikian seperti dilaporkan oleh NBC News dan dilansir AFP, Kamis (6/12). Kendati demikian, pejabat AS yang enggan disebut namanya tersebut menekankan, bom kimia tersebut belum dimasukkan ke dalam pesawat-pesawat Suriah. Selain itu, lanjut si pejabat, Presiden Assad juga belum mengeluarkan perintah resmi untuk meluncurkan bom-bom tersebut. Namun di sisi lain, jika Suriah benar-benar berniat meluncurkan bom kimia tersebut, maka yang dikhawatirkan dunia internasional akan terjadi. “Sangat kecil kemungkinan dunia internasional untuk menghentikannya,” ucapnya. Media AS, CNN melaporkan, dinas intelijen sejumlah negara seperti Israel, Yordan, Libanon, dan Turki berhubungan secara intens dengan intelijen AS untuk merumuskan langkah selanjutnya dalam menghadapi isu senjata kimia Suriah ini. Meskipun beberapa waktu lalu, pemerintah Suriah pernah menegaskan bahwa pihaknya tidak akan pernah menggunakan senjata kimia. Termasuk dalam menghadapi para pemberontak yang berusaha menguasai ibukota Damaskus. Namun pada Selasa (4/12), seorang pejabat AS lainnya mengungkapkan kepada AFP bahwa Suriah tengah dalam proses mencampur zatzat kimia yang digunakan untuk membuat gas sarin. Nantinya gas kimia mematikan tersebut akan digunakan dalam serangan artileri melawan para pemberontak. Terhadap laporan tersebut, Presiden AS Barack Obama telah memberikan peringatan terhadap Presiden Assad. Obama mengingatkan Assad soal konsekuensi yang akan diterima Suriah, jika memang negara tersebut menggunakan senjata kimia dalam melawan kelompok pemberontak yang merupakan rakyatnya sendiri. (dtc/int)
F/MUSTAFA RAMLI/JAWA POS
PERAS BUMN : Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR, M Prakosa memberikan keterangan soal pelanggaran kode etik anggota DPR RI, Kamis (6/12) di Gedung Parlemen di Jakarta. Sidang Badan Kehormatan DPR memutuskan empat anggota DPR terbukti melanggar etika dalam kasus dugaan pemerasan BUMN.
KPK Cegah Menpora ke Luar Negeri TERKAIT KASUS HAMBALANG JAKARTA- KPK mencegah Menteri Pemdua dan Olah Raga Andi Alfian Mallarangeng ke luar negeri untuk waktu enam bulan ke depan. Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam keterangan pers di kantor KPK Jakarta, Kamis (6/12) petang. ”Saya jelaskan, KPK telah mengeluarkan surat cegah ke luar negeri atas nama AAM, dan dua nama lainnya,” kata Bambang. Pencegahan itu terkait dengan kasus proyek Hambalang. Dalam kasus Hambalang ini, KPK baru menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Dedy Kusdinar sebagai tersangka. Penetapan Dedy sebagai tersangka disebut KPK sebagai anak tangga pertama yang menjadi pijakan KPK dalam menelusuri keterlibatan pihak lain. KPK kini membuka penyelidikan baru proyek Hambalang yang fokusnya pada sejumlah hal, di antaranya proses sertifikasi lahan, pengadaan barang Hambalang, serta aliran-aliran uang terkait proyek tersebut. Sebelumnya, Nazaruddin menud-
Juru bicara KPK Johan Budi memberi keterangan pers terkait pencegahan Menpora Andi Malarangeng ke luar negeri. ing bahwa ada uang dari proyek Hambalang yang mengalir ke Andi Mallarangeng. “Keterlibatan Andi Mallarangeng juga ada. Andi menerima uang dari Mahfud Suroso yang berasal dari PT Adhi Karya,” kata Nazaruddin kala itu. Menurut Nazaruddin, uang Rp100 miliar dari pelaksana proyek Hambalang yakni PT Adhi Karya yang dibawa oleh Mahfud Suroso ternyata Rp50 miliar diserahkan ke Yulianis untuk
dibawa ke kongres Partai Demokrat di Bandung awal tahun 2010 dalam rangka pemenangan Anas sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Sisa sebesar Rp50 miliar diserahkan Mahfud Suroso ke DPR dan beberapa orang lainnya, termasuk ke Andi Mallarangeng. Bahkan, Nazaruddin mengungkapkan uang yang mengalir ke Andi Mallarangeng sampai Rp10 miliar sebagaimana pengakuan Mahfud Suroso kepada dirinya. (dtc/int)
Mendikbud Yakin Kurikulum Baru Bisa Diterima JAKARTA- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh terus mengawal proses uji publik terhadap perubahan kurikulum pendidikan 2013. Dia mengklaim tidak ada lagi persoalan mendasar terkait kurikulum, kecuali masalah kesiapan implementasinya. Mengacu data yang disampaikan Mendikbud dalam konferensi pers di Kemdikbud, Kamis (6/12), situs yang disiapkan khusus untuk uji publik kurikulum baru telah diakses lebih dari 15.000 pembaca, dengan lebih dari 1300 komentar. Jumlah itu akan berkembang terus. “Semua pandangannya kita apresiasi, ada yang setuju, setengah setuju, setuju dengan alasan hingga menolak. Gak apa-apa kalau ada yang punya pandangan berbeda, agar sempurna hidup itu,” ujar Nuh. Kalau dicermati, lanjut dia, ada beberapa masukan dalam proses uji publik. Namun tidak banyak pihak yang keberatan. Hanya saja yang sering jadi perhatian masyarakat justru berkaitan kesiapan implementasinya. Sebab, banyak pihak menganggap guru belum siap menerapkan kurikulum baru. “Apa yang dilakukan? Ya tentu persiapan. Jadi tema besarnya bagaimana kita mempersiapkannya, wilayah teknis itu. Artinya kurikulum bagus,” ujar Mendikbud. Terkait persiapan implementasi kurikulum baru itu sendiri, Menteri asal Surabaya itu kembali menegaskan bahwa ada tiga hal yang dipersiapkan. Di antaranya yang paling mendasar terkait buku pegangan bagi guru maupun si murid, pelatihan guru, serta administrasi tata kelola. Untuk buku pegangan, Kemdikbud
Mendikbud M Nuh justru sudah menyiapkannya. “Loh kok bisa kurikulum belum siap, buku sudah disiapkan? Tentu kita sudah paham perubahan yang mana sih, misalnya Matematika, dibanding dengan yang lalu yang berubah yang mana. Itu sudah bisa kita perkirakan dari diskusi-diskusi,” papar Nuh. Sementara untuk pelatihan guru akan dilakukan secara bertahap dengan dua pendekatan, yakni bertahap dari sisi jenjang pendidikan atau bertahap dari wilayah sekolahnya. Artinya, guru yang berjumlah 2,9 juta orang tidak dilatih sekaligus karena dalam implementasi kurikulum, tahap awal akan dilakukan di kelas 1 dan IV (SD/MI), kelas VII (SMP/MTs), dan kelas X (SMA/SMK) Imbas dari rencana perubahan kurikulum ini ternyata juga akan sampai pada orang tua siswa. Para orang tua terpaksa harus bersiap merogoh kantong lagi untuk membeli bukubuku pelajaran baru yang sesuai dengan kurikulum baru.
Sekretaris Aliansi Orang tua Peduli Pendidikan Indonesia (APPI), Jumono, mengatakan bahwa perubahan kurikulum ini hanya akan menambah beban bagi orang tua murid. Pasalnya, bukubuku pelajaran akan diubah semua terutama untuk siswa Sekolah Dasar (SD) yang metode pembelajarannya berubah menjadi tematik integratif. ”Untuk yang punya anak SD ini akan semakin terbebani. Karena otomatis bukunya berubah semua sesuai dengan tema,” kata Jumono, saat jumpa pers di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jalan Kalibata Timur, Jakarta, Kamis (6/12). Ia menambahkan bahwa ini juga merupakan akibat dari memaknai kurikulum hanya sebagai daftar mata pelajaran saja. Perubahan kurikulum hanya sebatas pada pengurangan mata pelajaran saja yang kemudian berujung pada masalah buku pelajaran yang ikut berubah karena yang lama tak lagi berlaku terutama yang mata pelajarannya kemudian hilang. ”Apa yg mau diharapkan kalau seperti ini. Ini ide nggak bener saat memaknai kurikulum hanya mapel saja,” jelas Jumono. Mengenai adanya rencana pemerintah akan menyediakan buku pelajaran pada siswa secara cumacuma, ia tidak yakin bahwa hal tersebut dapat berjalan dengan baik. Mengingat selama ini masalah pengadaan buku pelajaran siswa masuk dalam urutan belakang jika dikaitkan dengan anggaran. ”Bagaimana buku bisa digratiskan. Dari mana dapat uang pemerintah. Apalagi ini buku yang harus disediakan cukup banyak. Kami kira saat kurikulum berganti, buku akan bertambah, orang tua tetap akan terbebani,” tandasnya. (kmc/int)
dilakukan oleh empat anggota DPR RI. ”BK telah memutuskan terkait adanya dugaan etika dewan. Dalam keputusan itu ada sejumlah anggota melanggar etika dan lainnya tidak terbukti,” kata Ketua BK DPR RI M Prakosa, di komplek parlemen, Kamis (6/12). Disebutkan oleh Prakosa, ada empat anggota DPR yang terkena sanksi kategori ringan hingga sedang, tiga anggota lain tidak terbukti sehingga perlu direhabilitasi nama baiknya. Selain itu ada pula tiga nama yang dinyatakan salah alamat terkena tudingan Dahlan. Tiga nama salah alamat yang dilayangkan Dahlan adalah Andi Timo Pangerang (FPD), Muhammad Hatta (F-PAN), M Ichlas El Qudsi (F-PAN). Sedangkan empat nama yang terkena sanksi dan tiga nama yang direhabilitasi, Prakosa enggan menyebutkannya. Prakosa beralasan, nama-nama tersebut bisa dipublikasikan saat surat keputusan BK sudah diterima yang bersangkutan ataupun oleh pihak fraksi masing-masing. ”Empat nama diberikan sanski ringan sampai sedang, tiga nama direhabilitasi dan tiga tidak terlibat. Nanti saya bisa sebutkan saat surat sudah diterima yang bersangkutan, sekarang suratnya masih di proses,” jelasnya. (dtc/int)
Adnan Pandu Praja
Krisis Penyidik, KPK Terancam Lumpuh JAKARTA- Ketika koruptor merampok uang rakyat triliunan rupiah, upaya pemberantasan korupsi justru mengalami kendala. Penarikan penyidik oleh kepolisian membuat Komisi Pemberantasan Korupsi terancam lumpuh. Sebab, sejumlah kasus besar yang tengah diungkap KPK akan terhambat. Desember ini, 13 penyidik segera ditarik Markas Besar Polri karena masa tugas mereka di KPK berakhir. Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengakui, dua kasus besar yang tengah diungkap KPK, yaitu kasus Bank Century dan proyek pembangunan kompleks olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, paling terganggu dengan penarikan penyidik itu. Padahal, KPK hampir mengungkap aktor utamanya. ”Kami harus melakukan regrouping lagi untuk penyidik. Kami harus menghitung ulang lagi kekuatan sumber daya manusia di KPK karena, terus terang, ini (penarikan penyidik) sangat berpengaruh dalam kerja- kerja kami menuntaskan sejumlah kasus,” kata Adnan di sela- sela Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi, di Jakarta, Kamis (6/12). Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, hambatan dalam penindakan kasus korupsi terjadi bukan karena manajemen di KPK, melainkan penarikan penyidik besar-besaran itu. ”Servis pelayanan publik di bidang pencegahan terutama penegakan hukum, mudah-mudahan dipahami oleh masyarakat, terjadi kelambatan. Dan, itu bukan akibat dari KPK, tetapi akibat situasi sekarang ini. Diawali dari penarikan itu,” katanya. Menurut Busyro, penarikan 13 penyidik itu tak diduga. Sebab, saat sengketa penanganan kasus simulator mengemudi antara KPK dan Polri, yang akhirnya diselesaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat itu sempat disampaikan, pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sumber Daya Manusia di KPK. Presiden Yudhoyono dalam pidatonya berjanji akan merevisi PP No 63/2005 guna mengatasi penarikan sewenang-wenang pegawai KPK dari instansi asalnya. Namun, menurut Busyro, meski draf revisi tersebut telah sampai di Sekretariat Negara, sampai sekarang Presiden belum menandatangani. Dalam draf revisi itu, lanjut Busyro, salah satu poinnya adalah mengatur penempatan pegawai KPK yang berasal dari instansi lain dari yang awalnya 8 tahun menjadi 12 tahun. Pegawai dari instansi lain juga berhak memilih kembali ke instansi asalnya atau tetap menjadi pegawai KPK. Seminggu lalu, kata Busyro,
KPK menyurati Presiden soal kebutuhan revisi aturan tentang SDM KPK itu. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengakui, draf revisi PP itu masuk ke Kantor Presiden beberapa waktu lalu. Namun, draf itu harus dikembalikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi karena mengandung sejumlah kekurangan. ”Masih ada yang harus disempurnakan sehingga dikirim kembali ke Menpan. Setiap hari saya selalu menanyakan perkembangannya karena ingin secepat mungkin itu diselesaikan,” kata Sudi, Rabu. Soal penarikan penyidik itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Boy Rafli Amar mengatakan, pada November 2012, masa tugas 13 penyidik Polri di KPK sudah berakhir.”Kamimemberitahukanbahwa pada November 2012 ada 13 penyidik yang masa tugasnya berakhir di KPK,” katanya. Akan tetapi, lanjut Boy, sampai saat ini penyidik tersebut masih bertugas di KPK. Dengan berakhirnya masa tugas itu, penyidik tentu akan kembali ke Mabes Polri. Ia menambahkan, salah satu dari 13 penyidik itu adalah Komisaris Novel Baswedan. Padahal, Wakil Presiden Boediono menyatakan, kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan KPK merupakan kunci keberhasilan pemberantasan korupsi. ”Saya berpendapat, komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan KPK merupakan kunci keberhasilan kita untuk mencegah dan memberantas korupsi di Tanah Air,” ujar Boediono, kemarin di Jakarta, saat membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi, yang diadakan oleh KPK. Menurut Boediono, untuk membangun koordinasi yang baik di tubuh pemerintah dalam pencegahan korupsi, beberapa bulan lalu pemerintah merumuskan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012. Perumusannya melibatkan sejumlah pihak di luar pemerintahan. Sasaran utama Stranas, antara lain, meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Menurut Wapres, kemauan untuk berbenah diri juga sangat penting dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi. Korupsi yang menggurita, ujar Busyro, membuat bangsa Indonesia yang kaya raya akan sumber daya alam ini bisa melarat. Berdasarkan pengalaman KPK, korupsi adalah gejala dari lemahnya integritas individu, keluarga, institusi, dan antarinstitusi. (kmc/int)