Nasional
JUMAT
13
April 2012
Internasional
Negara Asia Tenggara Panik SINGAPURA- Singapura ikut panik ketika gempa berkekuatan 8,6 Skala Richter mengguncang Aceh dan sebagian Sumatera. Beberapa negara Asia Tenggara dan Asia Selatan juga merasakan dampaknya. Gempa yang berpusat di Aceh ini berdampak pada penerbangan udara. Dua penerbangan Singapura yang dijadwalkan menuju Phuket, Thailand, terpaksa balik ke Bandara Internasional Changi karena Bandara Internasional Phuket ditutup dengan alasan peringatan tsunami. SilkAir MI 756 berangkat dari Singapura pukul 16.45 waktu setempat namun harus kembali karena kabar tsunami. Penerbangan Silk Air lainnya, MI 758 seharusnya meninggalkan Singapura pukul 18.35 waktu setempat, namun keberangkatannya ditunda. Beberapa penelepon yang menghubungi hotline MediaCorp mengungkapkan bahwa mereka merasakan getaran yang kuat di Marine Parade, Beach Road, Bukit Panjang, Bendemeer Road, Farrer Road, dan Whampoa Road. Namun mereka menambahkan, guncangan akibat gempa kali ini tidak seburuk gempa pada tahun-tahun sebelumnya. Devi Singh, seorang warga Bukit Panjang, menuturkan, “Saat itu pukul 16.50 (atau pukul 15.50 WIB). Saya berada di depan komputer di rumah dengan ibu mertua dan suami saya ketika tiba-tiba saya merasa pusing. Suami saya berbaring karena dia juga merasa pusing.” ”Namun ketika saya mendongakkan kepala, saya melihat lampu bergoyang ke kiri dan ke kanan. Ini berlangsung sekitar 60 detik. Dan ada dua guncangan lainnya selama 20 detik,” ungkap Devi. (kmc/int)
HALAMAN
11
METRO TAPANULI
Kasus Angie Lambat karena Terkendala Administrasi JAKARTA- Satu demi satu tudingan miring mengarah ke KPK terkait lambannya intitusi ini dalam menindaklanjuti penetapan Angelina Sondakh sebagai tersangka. Pihak KPK menyebut pengusutan kasus ini terkendala persoalan administrasi. Terkait lambannya penanganan kasus ini bahkan sempat beredar kabar KPK sampai sekarang belum mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) untuk Angie sebagai tersangka. Namun Wakil Ketua KPK Zulkarnain membantah informasi ini. Menurut Zulkarnain, pemeriksaan terhadap Puteri Indonesia 2001 itu belum dilakukan karena terkendala masalah administrasi dan juga bukti-bukti yang masih perlu dikumpulkan. ”Hanya masalah administrasi perkara saja. Termasuk perihal bukti,” kata Zulkarnain dalam pesan singkatnya, Kamis (12/4). Sebelumnya, Komisi III DPR meminta KPK segera menjelaskan alasan lamanya penahanan kedua tersangka. ”KPK harus jelaskan kenapa lama penahanan Angie dan Miranda. Kalau enggak dijelaskan, anggapan umum yang menyebut KPK bekerja untuk memenuhi pesananpesanan tertentu jadi tidak terelakkan,” ujar Ketua Komisi III DPR Benny K Harman di Gedung DPR,
Anggelina Sondakh usai keluar dari ruang pemeriksaan kantor KPK terkait kasus wisma atlet. Senayan, Jakarta, Kamis (12/4). Bila KPK tidak memberi penjelasan, maka Komisi III sebut Benny akan melakukan rapat kerja khusus untuk meminta keterangan dari pimpinan KPK. “Dewan akan mengambil keputusan memanggil KPK untuk menjelaskan karena setiap langkah KPK harus bisa dipertimbangkan,” tuturnya.Selain mempermasalahkan penahanan Angie dan Miran-
da, Komisi III juga akan mempertanyakan standard operating procedure (SOP) penetapan status seseorang menjadi tersangka. Benny mengatakan, KPK tidak boleh sewenang-wenang menetapkan status tersangka hanya karena tekanan pihak tertentu bukan berdasarkan alat bukti. ”Karena KPK tidak memiliki kewenangan SP3 apalagi bila SOP tidak diikuti, outputnya batal demi hukum.
MasalahnyaapakahinfoMirandadan Angie ditetapkan sebagai tersangka di luar SOP? Kalau itu betul saya menyarankan pimpinan KPK melakukan koreksi demi hukum, kredibilitas dan integritas,” imbuhnya. Seperti diketahui, KPK menetapkan Miranda sebagai tersangka pada tanggal 26 Januari 2012. Miranda diduga terlibat suap berbentuk cek pelawat saat dirinya terpilih sebagai Deputi Gubernur
Senior Bank Indonesia di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR tahun 2004. Sementara Angie ditetapkan sebagai tersangka pada 3 Februari 2012. Mantan Wakil Sekjen Demokrat itu diduga terlibat dalam kasus suap Wisma Atlet SEA Games. Kabarnya, KPK telah menerbitkan Sprintdik untuk Miranda sejak awal bulan ini. Sedangkan untuk Angie masih belum. (dtc/int)
Koalisi Panas, Menteri dari PKS Tetap Bekerja Korean Air Diancam Bom OTTAWA- Pesawat penumpang milik maskapai penerbangan Korean Air terpaksa didaratkan di pangkalan militer di Kanada barat, Rabu (11/4), menyusul adanya telepon gelap yang menyatakan ada bom di pesawat tersebut. Pesawat yang berangkat dari Vancouver, Kanada, tujuan Seoul, Korea Selatan, itu lantas dialihkan ke pangkalan udara Comox di Pulau Vancouver pada tengah malam, dengan dikawal dua jet tempur AS. Di lokasi tersebut, pesawat mendapat pemeriksaan ketat dari aparat setempat. Pihak Korean Air mengatakan, semua penumpang dan awak yang berjumlah 146 orang pun diperiksa. Setelah itu mereka diinapkan di dua hotel di Pulau Vancouver. Sementara bagasi serta barang-barang lain diteliti. “Setelah selesai pemeriksaan bagasi dan barang, pemeriksaan pesawat akan dilakukan,” demikian disebutkan dalam siaran pers maskapai tersebut. Jadwal penerbangan pun masih menunggu rampungnya proses pemeriksaan di Vancouver. Awalnya, seorang penelepon gelap menghubungi kantor Korean Air di Amerika Serikat, 25 menit setelah pesawat jenis Boeing 777 itu lepas landas. Pesawat lantas diperintahkan mendarat di pangkalan udara sekitar 110 kilometer barat laut Vancouver. Komando Pertahanan Udara Amerika Utara (NORAD) mengerahkan dua pesawat tempur F-15 dari Portland, Oregon, untuk mengawal pesawat itu hingga ke tempat pendaratan. (kmc/int)
JAKARTA- Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri menyatakan, saat ini para menteri dari Partai Keadilan Sejahtera tetap menjalankan tugasnya dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Menteri-menteri dari partai tersebut tak terpengaruh isu dikeluarkannya PKS dari koalisi partai pendukung pemerintah. Hal itu disampaikan Salim dalam menanggapi pernyataan sejumlah elite politik Partai Demokrat, yang meminta Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mempertimbangkan keberadaan tiga menteri PKS di kabinet. “Menteri-menteri PKS tetap bekerja, tidak ada perubahan. Itu hak prerogatif dari Presiden SBY untuk menentukannya,” ujar Salim di Gedung Kementerian Sosial RI, Jakarta, Kamis (12/4). Salim yang berasal dari PKS itu mengatakan, saat ini belum ada keputusan resmi mengenai posisi PKS dalam Sekretariat
Salim Segaf Gabungan Partai Pendukung Pemerintahan Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Oleh karena itu, pihaknya tidak terpengaruh dengan obrolan di luar mengenai hal tersebut. “Itu pendapat dari sebagian kawankawan koalisi. Tapi yang memutuskan di
luar atau di dalam adalah pimpinan Setgab (Presiden Yudhoyono, red). Yang muncul sekarang kan pendapat-pendapat pribadi saja,” tegasnya. Status PKS dalam koalisi partai terus memanas setelah partai tersebut menolak mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak pada 1 April 2012. Akibat penolakan ini, PKS disebut pembangkang oleh sejumlah politisi Demokrat. Hingga kini Presiden belum juga menyatakan putusan resmi mengenai keberadaan PKS dalam Setgab. Oleh karena itu, kedudukan tiga politikus PKS di kabinet pun masih tetap berjalan. Selain Salim, dua menteri PKS lainnya juga masih memegang posisi dalam kabinet pemerintahan SBY adalah Menteri Pertanian Suswono dan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring. (pks/int)
Siti Fadilah Supari
Mabes Polri: Siti Fadilah Belum Tersangka
Jelang Peluncurat Roket Korut
Jepang Siaga Penuh JEPANG-Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda, Kamis (12/4), mengatakan, negaranya bersiaga penuh terhadap rencana peluncuran roket Korea Utara, yang diperkirakan terjadi kapan saja dalam beberapa hari mendatang. ”Kami ingin berupaya agar mereka menahan diri sampai menit terakhir,” kata Noda kepada wartawan, saat ia tiba untuk melakukan pembicaraan dengan gugus tugas khusus yang dibentuk guna menangani tanggapan Jepang terhadap rencana peluncuran tersebut. “Namun, kami ingin sepenuhnya siap untuk menghadapi setiap kemungkinan,” kata Noda. Korea Utara yang memiliki senjata nuklir telah menyatakan rencananya untuk meluncurkan satelit antara Kamis dan Senin depan untuk menandai seratus tahun kelahiran pendiri negara itu, Presiden Kim Il-Sung. Para kritikus Barat melihat peluncuran itu sebagai uji coba rudal terselubung yang dilarang oleh Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tokyo telah menempatkan sistem pertahanan rudal untuk mencegat dan menghancurkan roket itu jika terlihat jatuh di wilayah Jepang. (kmc/int)
FOTO: FERY PRADOLO/INDOPOS
Badan Narkotika Nasional (BNN) memusnahkan 2.761,87 gram narkotika golongan I jenis shabu dari 2.832,35 gram shabu kristal disita petugas dari hasil pengungkapan dua kasus yang berbeda. di halaman gedung BNN Jakarta, kemarin (12/4).
BNN Masih Tunggu ‘Nasib’ MoU dengan Kemenkum HAM JAKARTA- Badan Nasional Narkotika (BNN) belum mendapat kabar pengaktifan kembali Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemekum HAM dan BNN mengenai upaya penumpasan narkotika yang ada di lingkungan Kemenkum HAM. Menkum HAM Amir Syamsuddin sebelumnya menyatakan, pihaknya akan mengaktifkan kembali MoU tersebut paling lambat Rabu (11/4) kemarin, setelah sebelumnya dibekukan.Pembekuan sendiri merupakan langkah meredam ketegangan pasca insiden dugaan penamparan
yang dilakukan Wamenkum HAM Denny Indrayana terhadap seorang sipir dalam sidak ke Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Senin (3/4) pekan lalu. ”Kami masih menunggu pengaktifan kembali MoU tersebut,” kata Kepala Humas BNN, Kombes Sumirat Dwiyanto, di Gedung BNN, Jl MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (12/4). Pengaktifan MoU rencananya adalah dengan melakukan beberapa pembakuan teknis-mekanis pola sidak di lapas-rutan yang menjadi sasaran target terdapat jaringan narkotika. ”Kalaupun ada perubahan tetap tidak
menganggu penyelidikan BNN, karena BNN bekerja berdasarkan undang-undang (UU 35/2009),” tegas Sumirat. Asalkan, lanjutnya, kerahasiaan dan kecepatan dalam pengungkapan tetap terjaga dalam setiap sidak. ”Kalau orangnya tentu mudah saja diamankan karena berada di dalam lapas, yang dibutuhkan bukan hanya tersangka tapi juga barang bukti,” ujar Sumirat seraya memberi contoh penangkapan salah seorang napi di Lapas Pekanbaru dengan barang bukti handphone yang sempat berpindah tangan. (kmc/int)
JAKARTA- Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, hingga saat ini belum berstatus tersangka terkait kasus pengadaan alat kesehatan yang disidik Mabes Polri. Hingga saat ini Polri masih melakukan klarifikasi.”Belum, belum. Masih klarifiksi dulu. Kita akan klarifikasi apakah memenuhi unsur atau tidak untuk ditingkatkan,” kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Saud Usman Nasution, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Kamis (12/4). Dia menjelaskan pada Senin (9/4) lalu, Siti Fadilah mendatangi Mabes Polri, khususnya ke Direktorat 3. Kedatangannya untuk mengklarifikasi permasalahn sehubungan dengan kasus di Kementerian Kesehatan di saat dia masih menjadi menteri kesehatan. ”Kemudian kasus ini sedang dalam proses klarifikasi di Direktorat 3 Bareskrim Polri. Kemudian Kita sedang menunggu informasi khusus di persidangan yang nantinya terlihat apakah Ibu Siti Fadilah ini memenuhi unsur sebagai tersangka atau tidak,” imbuh Saud. Apa perannya? “Beliau sebagai menteri kesehatan, apakah beliau dalam penunjukan langsung ini ada keterlibatan atau tidak. Kita lihat nanti,” ucap Saud. Sebelumnya Mulya Hasmy, mantan Kepala Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan Kementerian Kesehatan, di pengadilan Tipikor hari ini, mengatakan Siti Fadilah sudah menjadi tersangka. Mulya menjadi saksi untuk terdakwa M Naguib, yang pada proyek itu adalah mantan direktur pemasaran salah satu anak perusahaan PT Indofarma Tbk. M Naguib disidang di pengadilan Tipikor, Jl Rasuna Said, Jaksel, Kamis (12/4) dengan agenda pemeriksaan saksi. Hal tersebut diketahui ketika, salah satu penasihat hukum terdakwa menanyakan mengenai kapan dirinya diperiksa di Mabes Polri. Kasus Alkes itu terkait pengadaan barang saat Siti Fadilah menjabat sebagai Menkes. (dtc/int)