SELASA
20 November 2012 “Kalau semua pejabat sama seperti Pak Dipo, langsung lapor KPK, bersih kan negeri ini,”
Ketua DPR Marzuki Alie.
“Intinya dari RUU KPK ini rakyat mau apa, itu akan kami tindaklanjuti. Kami akan terus mengawal secara intensif keberlangsungan RUU KPK, apa yang diinginkan masyarakat itu lah yang juga menjadi keinginan kami,” Ketua KPK Abraham Samad.
Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Dimyati Natakusumah.
Buruh dan Tuntutan Penghapusan Outsourcing Beberapa waktu lalu, ribuan buruh di berbagai daerah turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi menuntut pemenuhan hak-hak mereka. Salah satu isu utama dalam aksi demonstrasi kali ini adalah tuntutan penghapusan sistem outsourcing. Sebab, dianggap sebagai bentuk dari perbudakan modern dan semakin menjauhkan buruh dari kesejahteraan ekonomi.
Oleh : Bawono Kumoro PEKERJA outsourcing seringkali dipandang sebagai warga kelas dua di perusahaan tempat mereka bekerja. Tingkat kesejahteraan yang mereka terima jauh di bawah tingkat kesejahteraan pegawai tetap di perusahaan tersebut, meski berada pada kualifikasi pekerjaan sama. Fasilitas maupun tunjangan tidak setara dengan fasilitas dan tunjangan pegawai tetap. Sebagaimana diketahui bersama, sistem outsourcing diatur melaluiUndang-Undang(UU)No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Meski masalah outsourcing ini telah berkali-kali digugat kaum buruh, belum terlihat iktikad sungguh-sungguh dari pemerintah – dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi– dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan revisi UU.
UU No. 13/2003 mengamanatkan sistem outsourcing diperbolehkan untuk sektor-sektor pekerjaan bukan inti. Bahkan, KementerianTenagaKerjadanTransmigrasi telah menetapkan lima bidang pekerjaan yang diperbolehkanmenggunakansistemtersebut. Kelimanya adalah cleaning service, keamanan, transportasi, katering, dan jasa migas pertambangan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan terjadi berbagai penyimpangan. Di mana, tidak sedikit perusahaan yang menerapkan sistem outsourcing untuk sektor pekerjaan inti. Jelas terjadi keteledoran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi karena tidak melakukan pengawasan ketat terhadap perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem itu untuk sektor pekerjaan inti.
Padahal, menjadi tugas dan kewajiban Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melakukan pengawasan dan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan penyimpangan tersebut. Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasiterkesanlamban dan melakukan pembiaran terhadap berbagai penyimpangan itu. Sehingga,keadaansemakinmemburuk karena berlarut-larut tanpa keinginan politik (political will) untuk mengatasi. Perusahaan-perusahaan yang gemar menggunakan outsourcing semata-matadidasariatasmotivasi mencari untung karena dapat menggunakan tenaga kerja secara lebihmurah.Sementaraitu,perusahaan jasa outsourcing pun mencari untung dengan tenaga-tenagakerjamurahyangmemilikikompetensi tidak memadai. Karena itu, masuk akal bila pihak pengusaha cukup kesal dengan keadaan ini. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berulang kali meminta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menertibkan perusahaan jasa outsourcing yang melakukan pengabaian terhadap hak-hak pekerja. Perilaku buruk perusahaan jasa outsourcing itu membuat hubungan buruh dan peng-
“Yang mau minta saya mundur dari KPK koruptor. Yang saya katakan, saya akan mengundurkan diri, pulang, apabila kalau saya tidak bisa berbuat apa-apa, sedangkan saya sudah digaji oleh negara,”
Kirim Opini Anda ke email: metroasahan @yahoo.com. Maksimal tulisan 5.000 karakter
Sikap Kami Membentengi Hukum
usahamenjaditidakbaik.Sehingga, tak jarang berujung kepada aksi demonstrasi dan mogok kerja. Tidak hanya kalangan pengusaha. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa juga tidak dapat menyembunyikan kejengkelan terhadap Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai permasalahan sistem ini. Hatta meminta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi merumuskan aturan outsourcing secara lebih tegas untuk kemudian diajukan kepada DPR sebagai salah satu materi revisi UU No. 13/ 2003. Cukup beralasan bila Hatta
terlihat jengkel dengan berlarutlarutnya permasalahan ini. Mengingat, aksi demonstrasi dan mogok kerja kaum buruh dapat memengaruhi minat para investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Padahal, kini Indonesia tengah giat mempromosikan diri di berbagai forum internasional sebagai negara tujuan investasi paling menjanjikan. Oleh karena itu, penyelesaian masalah sistem ini sangat bergantung pada keseriusan dan political will antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melakukan pengawasan dan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan penyimpangan. Outsourcing mutlak harus dibenahi dan ditata ulang dengan mengedepankan keuntungan pada kedua belah pihak. Arus deras investasi asing yang masuk ke Indonesia dan tingginya pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun terakhir jangan sampai melahirkan ironi bagi kaum buruh kita. Ketiadaan rasa keadilan, ketiadaanperlindungan,danminimnya pemenuhan hak-hak pekerja tidak bisa lagi ditoleransi. Apalagi, di saat bersamaan Indonesia memiliki mimpi besar menjadi negara tujuan investasi paling menjanjikan. Arus deras investasi asing justru harus dijadikan momentum untuk melakukan perbaikan nasib terhadap kaum buruh. (*) Penulis adalah Peneliti Politik The Habibie Center
TUDINGANbahwamafianarkobamerambahkemana-mana bukanlah isapan jempol belaka. Mereka bekerja sangat gesit memasuki lorong-lorong gelap kekuasaan penegak hukum, bahkan juga kekuasaan istana. Di tangan mafia narkoba, tidak ada yang mustahil. Status pun bisa diubah-ubah. Pada tingkat pertama, tangan mafia narkoba menawar para aparat penegak hukum untuk mengubah status dari pengedar menjadi pemakai. Kalau itu mentok, masih ada pengadilan yang tersusun dalam empat tingkatan. Ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi di tingkat banding, kasasi di Mahkamah Agung (MA), lalu peninjauan kembali di MA juga. Jika di empat tingkatan pengadilan itu kerja mafia masih juga membentur tembok, jalur untuk mengubah status belum sama sekali terputus. Masih ada jalan grasi di tangan presiden yang masih bisa ditembus. Itulah dugaan gara-gara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi grasi kepada gembong narkoba Meirika Franola alias Ola pada September 2011 lalu. Ola yang oleh empat tingkatan pengadilan divonis hukum mati, melalui grasi Presiden, diringankan menjadi seumur hidup. Salah satu dasar yang membuat grasi itu turun, sebagaimana dikemukakan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, ialah status Ola sebagai kurir. Ketika empat tingkatan pengadilan memvonis Ola hukuman mati karena Ola pengedar, banyak yang kaget mengapa status pengedar itu bisa berganti menjadi kurir. Dengan status kurir, begitu logika sang pemberi pertimbangan agar grasi diberikan, Ola berhak untuk diberi pengampunan. Di lembaga yudikatif tertinggi, Mahkamah Agung, amat mungkintanganmafianarkobajugabekerja.Ituterlihat,misalnya, dari pembatalan hukuman mati gembong narkoba Hanky Gunawan menjadi hukuman 15 tahun penjara. Hakim peninjauan kembali yang diketuai Imron Anwari, dengan anggota Achmad Yamanie dan Nyak Pha, mendiskon besar-besaran hukuman atas Hanky. Begitulah jika mafia narkoba sudah bekerja. Kendati vonis atas gembong narkoba sudah dijatuhkan, tidak ada kamus selesai, selama ada celah untuk bernegosiasi. Tangan-tangan mafia, dengan segala kuasa uang yang amat melimpah, telah memaksa institusi hukum tertinggi sekalipun bertekuk lutut. MA sebagai benteng terakhir pelindung bagi masyarakat yang amat mendambakan keadilan pun dijebol. Karena itu, siapa pun yang menjadi penentu peringanan hukuman kepada gembong narkoba harus diselidiki. Para hakim agungyangmemberikanhukumanringankepadaparagembong narkoba tidak boleh lepas dari sentuhan hukum, begitu pula para pembisik sehingga grasi turun. Jelas sekali bahwa kasus narkoba, sebagaimana kasus korupsi, merupakan kejahatan luar biasa yang tidak boleh ditangani dengan cara-cara biasa. Menghukum ringan para bandar berarti mendegradasi kejahatan luar biasa menjadi kejahatan biasabiasa saja. Pada titik itu, perang melawan kejahatan luar biasa pada hakikatnya hanyalah memberi panggung leluasa bagi para mafia. (*)