KAMIS
18 Juli 2013
33 SK Honerer K1 Tarif Angkot Menunggu SK Bupati Pemkab Tobasa Diserahkan BALIGE- Sebanyak 33 honorer Kategori I formasi 2012 menerima SK pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS). Penyerahan SK CPNS ini, secara simbolis diserahkan Bupati Tobasa yang diwakili Kepala Badan Kepegawaian Daerah Budiyanto Tambunan di kantor BKD Simanjalo, Balige, Rabu (17/7). Dalam sambutannya, Bupati Tobasa melalui Sekda mengatakan, setelah melalui proses yang relatif cukup panjang hingga terbitnya SK CPNS tersebut, sudah sepatutnya para honorer bersyukur. “Rasa syu-
kur dapat diwujudkan dengan melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan hati yang ikhlas. Berikan yang terbaik dalam melaksanakan tugas di tempat saudara/i ditugaskan,” terangnya. Dengan berubahnya status sebagai CPNS, ke-33 honorer tersebut diingatkan akan tanggung jawabnya sebagai pelayanan masyarakat. Disebutkan, status CPNS merupakan masa percobaan sebelum diangkat menjadi PNS. Dan apabila masa percobaan ini tidak dilalui dengan baik, maka akan berakibat kegagalan untuk diangkat men-
jadi PNS. Diminta agar pola kerja dan tindakan harus lebih baik dan terkendali, karena telah terikat dengan ketentuan yang berlaku. Budiyanto mengingatkan para CPNS agar dapat menjaga diri dan terus meningkatkan kinerja. Sebab walaupun sudah diangkat menjadi CPNS tidak mutlak menjadi PNS. Karena harus melalui proses prajabatan dan penilaian dari para atasannya. “Kedepannya, persiapkan diri untuk mengikuti prajabatan,” ujar Budiyanto. Terkait tindak lanjut status honorer Kategori II, diama-
natkan untuk tetap bekerja dengan baik dan sungguhsungguh, sembari menunggu terbitnya petunjuk teknis ujian seleksi penerimaan CPNS Kategori II Formasi Tahun 2013. Sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 132 Tahun 2013, 33 honorer K1 Formasi tahun 2012 yang diangkat menjadi CPNS ini, terdiri dari 32 orang tenaga teknis dan 1 orang tenaga pendidikan. Penyerahan SK tersebut, disaksikan para pejabat di lingkungan BKD Tobasa.(cr-03/ mua)
Mantan Kadis Kesehatan Tobasa Ditahan Sambungan Halaman 9 “Betul, Haposan sekarang kita tahan,” kata Direktur Ditreskrimsus Poldasu Kombes Pol Sadono Budi Nugroho saat dikonfirmasi Sumut Pos (grup METRO TAPANULI). Sadono mengatakan, Haposan diperiksa selama hampir delapan jam, mulai pukul10.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Haposan dicecar puluhan pertanyaan saat dilakukan penyelidikan. Sadono menutrukan, terjadinya dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan dan KB TA 2012, ketika Haposan Siahaan menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan, juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dia menjelaskan, dana yang dianggarkan untuk pengadaan Alkes sebesar Rp9 miliar bersumber dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Pemprovsu TA 2012. Namun kenyataan di lapangan, setelah dilakukan
penyelidikan dan disitanya alat kesehatan dari beberapa puskesmas di Tobasa, alat-alat kesehatan itu rekondisi (yang rusak kemudian diperbaiki, red). Bahkan, lanjut Sadono, kendati rekondisi, harga juga dimark up. “Harga sangat mahal sementara barang rekondisi,” katanya. Dalam kasus itu, lanjut Sadono, kerugian negara mencapai Rp4,9 miliar. “Hasil audit BPKP, negara dirugikan Rp4,9 miliar,” kata Sadono dengan menyebutkan masih mengembangkan kasus itu karena tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lain. Setelah dilakukan pemeriksa, Haposan menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bid Dokkes Poldasu sebelum dijebloskan dalam penjara. Setelah itu, barulah Haposan dikawal oleh petugas dan dibawa menuju ke rumah tahanan polisi (RTP) Poldasu.
Selain itu, proyek pengadaan Alkes di Tobasa ditangani rekanan Ridwan Winata. Pengusaha warga keturunan Tionghoa ini juga sudah ditahan Kejati Lampung dalam kasus korupsi Alkes. “Ridwan Winata rencananya akan kita periksa, namun keburu ditangkap Kejati Lampung dalam kasus korupsi pengadaan Alkes di daerah itu,” kata Sadono. Dia menjelaskan, sesuai pengajuan dari Pemkab Tobasa, pengadaan Alkes hanya bernilai ratusan juta rupiah. Namun diduga karena adanya lobi-lobi dengan oknum politikus yang ikut dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRDSU, sehingga dana dibengkakkan menjadi Rp9 miliar. “Dari hasil penyelidikan sementara, Ridwan Winata berperan penting dalam pencairan dana BDB untuk proyek Alkes di Tobasa, karena peran dia itulah sehingga dia dijadikan sebagai rekanan,” kata
Sadono. Dalam kaitan itu, pihak Tipikor Poldasu akan menelusuri dan mendalami keterlibatan oknum Banggar DPRDSU yang terlibat dalam penyaluran BDB tersebut. Hingga kini, kata Sadono, baru Haposan Siahaan dijadikan tersangka sekaligus ditahan, namun tidak tertutup kemungkinan tersangka bertambah. “Yang jelas, mantan Kadis Kesehatan Tobasa masih dijadikan tersangka, sedangkan untuk Ridwan Winata, seyogianya akan jadi tersangka tapi keburu ditangkap Kejati Lampung,” terangnya. Ditambahkan Sadono, proyek Alkes yang ditangani Ridwan Winata ada beberapa daerah yakni Kabupaten Tobasa, Samosir, Padang Lawas, Tapsel dan Labusel. Kemudian, polisi menemukan aliran dana ke rekening Ridwan Winata diduga mencapai Rp60 miliar.(gus/smg)
Dua Balon Bupati Terancam Dicoret Sambungan Halaman 9 perolehan kursi DPRD dan suara sah partai politik (parpol) pada pemilu 2009 lalu, maka hanya enam pasangan calon yang berhak maju dari jalur partai. Sementara pasangan balon yang mendaftar dari jalur partai sebanyak delapan pasang. Dengan demikian dua diantarnya terancan tercoret karena tidak memenuhi persyartan,” kata Ketua KPU Taput Lamtagon Manalu kepada METRO, Rabu (17/7). Untuk sementara, kata Lamtagon pihaknya masih melakukan verifikasi faktual berkas dukungan parpol bagi delapan pasangan tersebut. “Begitu pendaftaran ditutup Sabtu (6/7) kemarin, kami langsung melakukan verifikasi administrasi. Verifikasi yang
Lamtagon Manalu dilakukan seperti ijazah termasuk dukungan partai politik terhadap delapan pasangan tersebut,” ucapnya. Menurut dia, pencoretan dua pasangan dari delapan pasangan itu hampir dipastikan akan dilakukan. Hal itu
mengingat jumlah alokasi kursi DPRD sebanyak 35 kursi saja. “Sebenarnya jika dihitung, maksimal enam pasangan balon yang dapat diusung oleh parpol. Namun yang mendaftar ada delapan dari jalur parpol dan satu pasangan dari jalur perseorangan. Dengan demikian Pilkada Taput 2013 ini akan diikuti tujuh pasangan balon saja,” terang Lamtagon. Delapan pasangan balon yang mendaftar dari jalur parpol yakni Bangkit P SilabanDavid PPH Hutabarat, Pinondang Simanjuntak-Ampuan Situmeang, Nikson NababanMauliate Simorangkir, Banjir Simanjuntak-Maruhum Situmeang, Sanggam HutagalungSahat Sinaga, Ratna Ester Lumbantobing-Refer Harianja, Saur Lumbantobing-Manerep
Manalu dan Sanggam Hutapea-Martinus Hutasoit. Saat ditanya, kedua pasangan yang bakal tercoret tersebut, pihaknya mengaku belum tahu lantaraan masih tahap verifikasi. “Kita belum simpulkan siapa kedua pasangan tersebut, karena saat ini kami masih merlakukan verifikasi faktual atas dukungan parpol tersebut. Setelah itu baru kita umumkan nanti,” ucapnya. Untuk diketahui, ada sembilan pasangan balon yang mendaftar, baik dari jalur partai dan perseorangan. Dari sembilan pasangan yang mendaftar itu sebanyak delapan pasangan menggunakan jalur parpol dan satu pasangan dari jalur perseorangan yakni pasangan Margan Sibarani-Sutan Nababan.(cr-01/mua)
Razia Jalur Darat Diperketat Sambungan Halaman 9 “Kami sekarang memperketat razia jalur darat masuk menuju Taput. Razia ini salah satu sasarannya sebagai antisipasi mencari pelarian para tahanan tersebut. Ada beberapa titik razia yang digelar, namun pada umumnya di pintu-pintu masuk Taput,” terang Eduard. Terpisah, Kasubag Humas Polres Taput Aiptu W Baringbing menyampaikan, pihak-
nya juga meningkatkan kesiagaan dan telah menurunkan personel berpakaian preman di titik-titik tertentu. Hal ini untuk mendeteksi keberadaan para napi pelarian tersebut. Barimbing melanjutkan, dalam razia itu pihaknya menerjunkan seluruh personel kepolisian, mulai dari unit Satlantas, Reskrim, Intelkam dan seluruh Polsek se-Taput agar waspada dan siaga demi keamanan masyarakat Taput.
Baringbing menyebutkan, selain menerjunkan anggotanya, pihaknya juga mengimbau pengelola dan pemilik tempattempat umum agar meningkatkan pengawasan dan proaktif memberikan informasi kepada petugas atau aparatur pemerintah, apabila melihat sesuatu atau gelagat mencurigakan. “Kami minta pengelola tempat-tempat umum lebih meningkatkan keamanannya. Lebih selektif lagi bila melihat se-
seorang dengan gelagat mencurigakan segera diinformasikan kepada petugas. Demikian juga warga yang hendak bepergian keluar kota juga diimbau jangan lupa membawa KTP serta surat-surat lidentitas lainnya,” ucapnya. Untuk diketahui, napi di LP Tanjung Gusta, Medan melarikan diri dari sel tahanan Kamis (12/7) dengan cara membakar LP tempat mereka ditahan. (cr-01/mua)
TOBASA- Sejak pemerintah menaikkan harga BBM, tarif angkutan darat dan angkutan danau di Tobasa ikut mengalami kenaikan. Hasil kesepakatan bersama organda dan organisasi pengangkutan sejenis (OPS) yakni angkutan danau, kenaikan tarif angkutan sebesar 15-20 persen. Hasil kesepakatan ini telah diterapkan dilapangan, meski keputusan soal tarif masih menunggu surat keputusan bupati. “Kalau besaran kenaikan tarif angkutan sudah disepakati dengan organisasi pengangkutan yang ada. Tapi ini (harga) harus melalui surat keputusan bupati. SK belum turun dari bupati, mudah-mudahan minggu ini diteken,” kata Kabid Keselamatan dan Pengendalian Dinas Perhubungan dan Informatika Tobasa Ojak Samosir, Rabu (17/7) di Balige. Ojak menambahkan, untuk tarif ongkos bagi pelajar ditetapkan sebesar 50 persen dari ongkos yang ditetapkan.
Sementara untuk angkutan danau, menerapkan tarif relatif apakah penumpang bolak-balik atau istilah pulang pergi (PP). Maka tarif berkurang dari harga maksimum yang ditetapkan. “Misalnya ongkos BaligePorsea Rp7 ribu, tapi untuk pelajar setengah dari harga tersebut. Kalau penumpang PP (pulang pergi) tarif ongkos Rp27 ribu, maka bisa dipungut menjadi Rp25 ribu,” katanya. Meski telah disepakati bersama, masih terdapat kendala dalam penerapan ongkos yang memakai uang pecahan Rp500. Di Tobasa sendiri, penggunaan pecahan Rp100 hingga Rp.500 tidak biasa dipakai. Hal itu membuat para sopir angkot mem-
bulatkan tarifnya. Menurut dia, seperti ongkos pelajar yang tadinya harus membayar Rp3500, karena tidak ada uang pecahan maka digenapkan menjadi Rp4 ribu. “Padahal telah ditetapkan setengah dari tarif yang ditetapkan, khusus kepada pelajar. Satu sisi memang menguntungkan sopir, tapi disisi lain sangat memberatkan,”sebut Ojak. Ojak mengungkapkan, selama penerapan kenaikan tarif angkutan di Tobasa tidak mengalami kendala. Pihaknya pun berjanji akan terus mengawasi penerapan tarif baru ini sehingga tidak sampai merugikan masyarakat. sebab tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan. “Kita juga sudah memerintahkan anggota dilapangan agar betul-betul mengawasi. Karena memang salah satu dari tugas kita adalah mengawasi selama penerapan tarif baru ini,” sebutnya.(cr-03/mua)
Penjual Ombus-ombus Tolak Ikuti Pesta Ombus-ombus Sambungan Halaman 9 juga mengaku keberatan fotonya dimuat di baliho pemberitahuan pesta ombus-ombus tersebut. “Saya sendiri tidak tahu dan tidak mengenal siapa yang mengambil foto saya pada saat berjualan. Saya juga tidak tahu kapan saya difoto dan untuk apa foto saya itu digunakan. Makanya saya sangat kaget melihat ada foto saya di baliho yang dipampang di depan terminal mini Siborongborong itu,” ujar Iwan Sianipar kepada METRO, Rabu (17/7) di Siborongborong. Dengan tegas, Iwan langsung menyatakan keberatannya atas foto tersebut. ”Jadi, saya sangat keberatan foto saya itu dimuat di baliho tersebut. Karena tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saya. Dan saya minta foto saya itu
segera dicabut,” tandasnya. Sementara itu, empat rekan Iwan sesama penjual ombusombus, masing-masing Makmur Pasaribu (38), Supirman Hutasoit (37), Karim Lumbantoruan ((64) dan Branti Simanjuntak (46) juga menolak mengikuti acara pesta ombus-ombus tersebut. “Kami tegaskan, tidak akan mengikuti acara pesta ombusombus itu. Karena memang kami tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Dan lagi kami tidak tahu apa tujuan dari pesta itu,” tandas Branti Simanjuntak dan diamini rekanrekannya. Branti menyebutkan, mereka juga heran kenapa tibatiba pesta ombus-ombus itu ada setelah ratusan tahun ombus-ombus yang mereka lestarikan mulai dari orangtua mereka masing-masing. ”Kita heran dan kaget kenapa baru
sekarang ada pesta ombusombus itu. Apakah itu tujuannya untuk ajang politik atau untuk menghabiskan anggaran pemerintah kita tidak tahu. Yang jelas, kami tidak akan ikut nanti kesana. Kalau ada teman kami yang ikut kesana maka kami harus melakukan klarifikasi,” paparnya. Sementara itu, Camat Siborongborong Marojahan Hutasoit, saat dihubungi melalui telepon selulernya, Rabu (17/ 7) mengatakan, stafnya yang mengambil foto Iwan Sianipar tersebut. Stafnya sudah meminta izin kepada yang bersangkutan dan memberitahukan untuk apa foto di petik. “Anggota saya yang memfoto. Tidak hanya itu, dia juga sudah memberitahukan untuk apa foto itu diambil. Tapi nanti kami cek dululah,” katanya.(hsl/mua)
Dokter RSUD Tarutung Tak Hadiri Sidang Sambungan Halaman 9 dalam persidangan menyatakan, surat gugatan sudah sampai kepada lima pihak tergugat dan telah dibuktikan dengan tanda tangan surat gugatan yang disampaikan oleh PN Tarutung. Namun kelima tergugat tidak menghadiri sidang. “Jadi untuk itu sidang kita tunda dulu. Kita akan menyurati kelima tergugat lagi,” kata Rosmina sambil mengetok palunya. Sementara itu, Roder Nababan selaku kuasa hukum dari Pandapotan Purba, warga Desa Saitnihuta, Tarutung kepada METRO usai persidangan menyatakan, selain telah melaporkan ke Polres Taput atas dugaan malapraktik kasus meninggalnya Vetty Purba saat menjalani operasi di RSUD Tarutung, pihaknya juga menyampaikan gugatan di PN Tarutung dengan lima tergugat yang dianggap bertanggung jawab atas kematian siswi SMA tersebut. “Jadi keluarga Vetty, khususnya orangtuanya sudah melaporkan kematian Vetty ke Polres atas dugaan malapraktik saat operasi hernia di RSDU Tarutung. Keluarga korban membuat laporan itu sebenarnya lebih untuk membuktikan kematian putrinya tersebut apakah penyebabnya. Kalau memang benar dugaan malapraktik agar ke depannya kejadian seperti itu tidak ter-
ulang lagi bagi masyarakat lainnya,” paparnya. Mengenai gugatan secara perdata yang mereka lakukan terhadap lima tergugat yakni SH, J, HP, BS dan TL. Orangtua korban merasa dirugikan secara materil dan immaterial dengan meninggalnya putrinya yang berusia 16 tahun tersebut saat menjalani operasi hernia di RSUD Tarutung beberapa waktu lalu. “Jadi dalam gugatan itu ada kita sampaikan sejumlah kerugian secara materil dan immateril. Jadi kita lihat saja hasil persidangan selanjutnya,” katanya. Dikonfirmasi secara terpisah, HP salah satu tergugat yang dihubungi oleh METRO melalui selulernya mengakui pihaknya tidak dapat menghadiri sidang pertama yang dilaksanakan Rabu (17/7) di PN Tarutung. “Jadi kami masih memproses surat kuasa. Karena kami akan menghunjuk kuasa hukum untuk mengikuti sidang gugatan tersebut. Selain itu, tentunya kami sendiri pun masih mempelajari gugatan. Tentunya di sidang selanjutnya kami ataupun kuasa hukum sudah pasti akan hadir,” katanya. Mengenai gugatan tersebut, tambah HP, pihaknya akan tetap berharap adanya perdamaian dalam sidang dengan agenda mediasi yang akan dilakukan oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara
DIJU AL CEP AT DIJUAL CEPA KAPAL 10 UNIT Dengan harga Bervariasi Harga mulai dari 20 Juta/unit
Ukuran 4 s/d 7 Ton Lengkap dengan fiber Hubungi: 0853 5854 6666 Awi
tersebut nantinya. “Kita tentunya akan selalu ada perdamaian. Karena tidak ada yang lebih indah dari perdamaian itu sendiri,” ujarnya. Sebelumnya, HP yang merupakan pelaksana tugas jabatan Direktur RSUD Tarutung menyatakan, terkait meninggalnya Vetty saat menjalani operasi hernia di RSUD Tarutung, pihak RSUD Tarutung menganggapnya sebagai musibah yang tidak diiginkan semua pihak. “Tentunya itu kita menganggap kejadian itu sebagai musibah yang sudah pasti tidak kita harapkan terjadi,” katanya. Sebelumnya, Vetry Purba (16), meninggal dunia saat menjalani operasi hernia di RSUD Tarutung pada 25 Juni lalu. Warga Desa Saitnihuta, Tarutung yang merupakan siswi kelas X di SMA Negeri 2 Tarutung itu awalnya datang ke RSUD Tarutung untuk melakukan pemeriksaan yang ditemani ibunya. Oleh dokter menyarankan untuk melakukan operasi pada hari itu juga. Keluarga pun akhirnya menyetujui rencana operasi itu. Namun saat dilakukan operasi, Vetty mengalami kejang-kejang hingga sesaat kemudian dia meninggal dunia. Karena tidak wajar, orangtua korban langsung melapor kejadian tersebut ke Polres Taput atas dugaan malapraktik. (cr-02/mua)