Issuu on Google+

K O R A N

KPKPOS K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

PUNGLI DI RSUD GUNUNGSITOLI I

HAL

EDISI 197 / THN IV 23 - 29 APRIL 2012 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan www.starberita.com

10

'Raja Tega' Telap Dana Bedah Rumah AEKKANOPAN - Warga kurang mampu selalu dipihak yang lemah. Mereka sering diperlakukan sangat tidak adil. Bahkan, acap kali warga kurang mampu dijadikan sumber 'mata pencaharian' atau objek cari makan oknum pejabat untuk memperkaya diri sendiri. Terutama oknum pejabat yang menangani masalah kemiskinan.

BEDAH RUMAH - Untuk membantu warga miskin memperoleh rumah layak huni, pemerintah melaksanakan program bedah rumah. Namun disayangkan, anggaran bedah rumah disinyalir ada yang ditelap oknum kecamatan. (KPK POS/DOK)

Bu Artis Akhirnya Diperiksa JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi baru menjadwalkan pemberkasan Angelina Patricia Pingkan Sondakh. Padahal sudah dua bulan lebih ia menjadi tersangka. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat ini dijerat dengan kasus suap dalam proyek Wisma Atlet. “Pemeriksaan saksi akan dimulai pekan depan (pekan inired)," kata juru bicara KPK, Johan Budi SP, di kantornya, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, KPK juga sudah menunjuk tim penyidik yang akan menangani pengusutan kasus itu. Namun Johan tak menyebutkan identitas saksi yang akan pertama kali diperiksa. "Informasi itu belum sampai kepada Humas.â&#x20AC;? Johan menjelaskan, pemeriksaan atas tersangka Angie nama panggilan Angelina - baru akan dijadwalkan setelah persidangan perkara suap Rp4,6 miliar dalam proyek Wisma Atlet <<< selanjutnya baca Hal. 2

Korupsi di Pemkab Paluta Harus Tuntas PALUTA - Gerakan mahasiswa (Gema) Padanglawas Utara (Paluta) terus mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengusut hingga tuntas kasus dugaan korupsi yang terjadi di Pemkab Paluta. Laporan tertulis tentang berbagai dugaan korupsi yang terjadi di Pemkab Paluta telah disampaikan Gema secara terulis kepada KPK di Jakarta, dua pekan lalu. Dalam laporan itu, Gema menyertakan bukti-bukti yang ada, sehingga tidak ada

alasan KPK tidak menindaklanjutinya. Ketua Umum Gema Paluta, Anwarsyah Siregar menyatakan, kemarin, pihaknya mendesak agar Abraham Samad selaku pimpinan bertindak tegas. "Jangan hanya diam saja, sementara kasus korupsi semakin marak di Indonesia, khususnya di Kabupaten Padang Lawas Utara yang saat ini sudah disebut sebagai sarang para koruptor,â&#x20AC;&#x153; ungkap Anwarsyah Siregar. <<< selanjutnya baca Hal. 2

kolom redaksi

ENAKNYA JADI KORUPTOR BETAPA enak menjadi koruptor di negeri ini. Mereka tak perlu risau akan hukuman mati, karena tidak ada perampok duit negara yang disetrum atau ditembak mati. Harta koruptor juga aman, tak bakal dirampas oleh penegak hukum. Setelah divonis bersalah pun, sebagian dari mereka masih bisa bebas, bahkan kabur. Tampak aneh, tapi benar-benar terjadi. Data Indonesia Corruption Watch mencatat ada 48 terpidana kasus korupsi yang masih bebas. Mereka belum juga dieksekusi oleh Kejaksaan Agung. Sebanyak 25 terpidana sudah melarikan diri sebelum dijebloskan ke bui dan sebagian kini masuk daftar pencarian orang. Satono, mantan Bupati Lampung Timur, hanyalah salah satu contoh. Terpidana korupsi yang divonis 15 tahun penjara ini keburu kabur karena Kejaksaan tak segera mengeksekusinya. Padahal Mahkamah Agung sudah memvonisnya bersalah di tingkat kasasi dalam kasus penempatan dana pembangunan di sebuah bank perkreditan rakyat. Dana Rp107 miliar ini sulit ditarik karena bank tersebut bermasalah. Satono juga dituduh menerima bunga Rp10,5 miliar dari bank. Sebelumnya, dua terpidana korupsi, yaitu Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamuddin dan <<< selanjutnya baca Hal. 2

KUNJUNGI WEBSITE KPKPOS : www.kpkpos.com

Seperti yang terjadi di Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura). Pemkab di sana belum lama ini mengucurkan anggaran untuk warga kurang mampu melalui program bedah rumah. Tujuan program ini diakui sangat mulia. Yakni warga yang rumahnya tak layak huni dibedah dan dijadikan sebagai tempat tinggal layak huni. Namun ironisnya, anggaran untuk <<< selanjutnya baca Hal. 2

KARTU INAFIS - Petugas menunjukan kartu Identifikasi Inafis saat peluncuran di Polres Jakarta Selatan, Jakarta. (KPK POS/IST)

Inafis Jadi Lumbung Korupsi Baru Mabes Polri JAKARTA - Mabes Polri menerbitkan kartu Indonesia automatic finger print identification center (Inafis), yang memuat nomor rekening, sidik jari, catatan kriminal, surat nomor kendaraan bermotor, nomor paspor, nomor KTP, dan nomor SIM seseorang. Penerbitan Inafis dituding menjadi lumbung korupsi baru bagi Mabes Polri. Mengingat, penerbitan kartu Inafis sangat mendadak, dan tanpa adanya sosialisasi. Hal ini juga tumpang tindih dengan kebijakan e-KTP yang sudah berjalan. "Juga tidak ada informasi terkait nilai proyeknya dan tidak melalui proses tender. Selain itu, pengenaan biaya Rp35 ribu untuk pembuatan kartu juga sangat

rawan pungli. Sehingga menjadi ladang korupsi baru polisi, mari kita sama-sama menolak kartu Inafis," tegas Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane di Jakarta, Jumat (20/4). DPR dan masyarakat, lanjut dia, wajar menolak penerbitan kartu Inafis, karena tidak transparannya proses tender. "Siapa yang mendapat proyek tersebut? Saya menduga ada kolusi antara perusahaan penyedia kartu Inafis dengan Bareskrim," tandasnya. Menurutnya, tak ada jaminan program Inafis bisa berjalan maksimal, meski Polri menyatakan kartu ini diharapkan bisa memangkas birokrasi dan penyelewengan, yang kerap dikeluhkan <<< selanjutnya baca Hal. 2

KPK Harus Beri Efek Jera Kepala Daerah yang Korup JAKARTA - Pakar hukum Universitas Indonesia (UI) Achyar Salmi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak ragu-ragu menindak kepala daerah yang terindikasi korupsi jika laporan masyarakat sudah cukup untuk ditindaklanjuti. "Ini dilakukan agar ada efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, terlebih kepala daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat," tandas mantan anggota Tim Seleksi KPK itu, di Depok, Kamis.

Achyar mengatakan hal tersebut menanggapi banyaknya laporan masyarakat kepada KPK terhadap kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi namun belum ditindak lanjuti. Contoh, kasus dugaan korupsi Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang sudah tiga kali dilaporkan ke KPK. Penanganan kasus korupsi oleh KPK, menurut dia, seharusnya menjadi suatu keistimewaan, karena penegak hukum tidak bisa menghentikan perkara yang dita-

ngani. Dia berharap masyarakat terus mengingatkan KPK untuk terus bekerja sungguh-sungguh. "Saya setuju kalau masyarakat terus memantau kinerja KPK, jangan sampai mereka bekerja tidak secara penuh," kata dia seraya menyatakan para pimpinan KPK memang dipersiapkan dapat bekerja dengan tekanan dari masyarakat. Sebelumnya, Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Febri Diansyah menuturkan, KPK harus lebih proaktif

mengakomodasi laporan masyarakat khususnya dugaan korupsi kepala daerah yang nilai kerugian negaranya lebih Rp1 miliar. "Sedangkan laporan dugaan korupsi yang dilakukan aparat di bawahnya, bisa dilakukan dengan lebih mengedepankan koordinasi dan supervisi dengan kejaksaan dan kepolisian," kata Febri. Sebagaimana diberitakan, Bupati Banyuwangi Abdullah <<< selanjutnya baca Hal. 2

DPD II Golkar Belum Tentu Dukung Ical JAKARTA - Mantan Ketua DPP Partai Golkar, Zainal Bintang mewanti-wanti klaim dukungan 2/3 DPD tingkat I kepada Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai capres hanya angin sorga. Sebab, untuk dapat menetapkan capres, harus mendapatkan dukungan tidak hanya DPD tingkat I melainkan juga hingga tingkat II. "Yang saya tahu AD/ART Golkar harus diambil berdasarkan seluruh suara DPD II. Karena keputusan strategis," jelasnya. Dia mengatakan, meski saat ini dukungan yang diklaim kubu Ical sudah mencapai 2/3 suara, namun itu hanya berasal dari

ZAINAL BINTANG DPD tingkat I saja dan tidak bisa mencerminkan dukungan DPD tingkat II. "2/3 DPD I, bukan DPD II. Barangkali tingkat I mengatakan

ABURIZAL BAKRIE sudah membawa mandat. Pertanyaaannya apakah DPD II kalau mengetahui Juli penentuan nasib bangsa ke depan yang sangat strategis, mau tidak mereka

mengirim suara dengan kertas? Kenapa mereka tak diundang datang supaya legitimasi Ketum sebagai capres sangat kuat, demokatis. Itu salah satu pandangan saya kalau DPP atau pengurus mau mengatasi pro kontra," ungkapnya. Menurutnya, selama ini belum ada penjelasan yang valid dari perdebatan itu. Namun yang ada saat ini adalah penjelasan mengenai legitimasi dukungan dari DPD yang mengalir ke Ical. "Bahwa DPD berhak apabila kuorum untuk melakukan apa saja. Tapi apa relevansi dari yang diambil? Harus juga jelas dong," imbuhnya. <<< selanjutnya baca Hal. 2

SBY di Antara Fadilah, Muhaimin dan Mallarangeng JAKARTA - Lingkar dalam Istana Kepresidenan kembali dikait-kaitkan dengan kasus korupsi. Tak tanggung-tanggung, penasihat Presiden, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Ini tentu menambah karut-marut inner circle SBY. Belum lama ini, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Siti Fadilah Supari ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan pada tahun 2005 dalam kapasitasnya sebagai kuasa pengguna anggaran. Proyek yang dikaitkan dengan kasus tersebut adalah <<< selanjutnya baca Hal. 2

DAN DENGARKAN ULASAN BERITA, SETIAP SABTU DI RADIO STARNEWS 102.6 FM

KPK POS

2

S AMBUNGAN

E D I S I 197 23 - 29 APRIL 2012

BU ARTIS AKHIRNYA DIPERIKSA ......................................dari hal 1 dengan terdakwa Muhammad Nazaruddin tuntas digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta. Angie ditetapkan sebagai tersangka pada 3 Februari 2012 . Ia diduga menerima suap dari proyek berbiaya Rp191 miliar itu. Puteri Indonesia 2001 ini dituduh melanggar Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 atau Pasal 12A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus Wisma Atlet, KPK telah menjerat pelaku lain, yakni Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah Mohammad El Idris, serta mantan Bendahara Umum Demokrat Nazaruddin. Baik Rosalina, Wafid, maupun El Idris telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada berpendapat, ada dua alasan kuat mengapa Angie harus segera diperiksa oleh KPK. Alasan itu adalah karena Bu Artis, kode untuk panggilan Angie oleh Mindo Rosalina, sudah berstatus tersangka, dan pemeriksaan itu urgen untuk menjerat pelaku korupsi lainnya. "Aneh kalau sudah tersangka tapi belum juga diperiksa," kata penelitinya, Zainal Arifin Mochtar, kemarin. Menurut dia, KPK mesti menggali, lewat Angie, siapa saja yang terlibat dalam kasus ini agar orang-orang itu segera bisa diperiksa. (BBS)

KORUPSI DI PEMKAB PALUTA HARUS ....................dari hal 1 Dia menambahkan, Gema Paluta meminta agar kasus dugaan korupsi yang melibatkan orang nomor satu di Paluta ini harus segera diselesaikan KPK. "Jika KPK tidak bisa mengungkap tuntas kasus ini, maka dikhawatirkan nantinya akan lebih parah lagi. Karena Bupati Paluta dinilai kebal hukum,” tegasnya. (DATUK)

KPK HARUS BERI EFEK JERA KEPALA DAERAH YANG KORUP ..............................dari hal 1 Azwar Anas dilaporkan ke KPK dengan tuduhan menyalahgunakan perubahan APBD 2011 hampir Rp6 miliar. Kasus ini dilaporkan Sekretariat Bersama LSM Banyuwangi pada 16 Februari, dan 7 Maret lalu. Laporan juga disampaikan Lembaga Pemerhati Penggunaan Anggaran Negara (Lappan) pada 5 April lalu. Atas laporan-laporan itu, Abdullah Azwar Anas mempersilakan dirinya dilaporkan ke KPK. Sebab, dia meyakini pelaksanaan proyek ruang terbuka hijau (RTH) sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan. "Hasilnya, tidak ada masalah. Kekurangan-kekurangannya sudah kami penuhi," kata Azwar. (IT/BBS)

DPD II GOLKAR BELUM TENTU DUKUNG ...................dari hal 1 Apabila rapimnassus tidak melibatkan langsung DPD II, maka legitimasi keputusan yang nanti diambil akan lemah legitimasinya. Pasalnya tidak ada jaminan dukungan DPD II sepenuhnya mendukung Ical untuk maju menjadi Capres internal di 2014. "Karena tak ada jaminan DPD II benar-benar secara konstitusional, organisatoris menyetujui. Karena mereka hanya tanda tangan, mandat kepada DPD I. Kalau itu digunakan pendekatan legitimasi mandataris, harus ada satu forum yang bisa menganalisis menguji itu oke atau tidak. Itu pertanyaan lagi. Apakah DPD II hanya dimanipulasi? Itu lubang yang terbuka," paparnya. (IT/BBS)

ENAKNYA JADI KORUPTOR ......................................dari hal 1 Bupati Subang Eep Hidayat, pun sempat tak kunjung dieksekusi. Kejaksaan selalu berdalih belum menerima salinan putusan sehingga tak segera bisa melakukan eksekusi. Tapi, anehnya, Kejaksaan juga sering tak mengajukan permohonan cekal bagi terdakwa atau terpidana. Ini yang membuat terpidana keburu kabur sebelum dimasukkan ke bui. Data ICW pun menunjukkan terpidana korupsi paling banyak lolos di wilayah kewenangan Kejaksaan Tinggi Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Membiarkan terpidana korupsi kabur karena persoalan remehtemeh itu tentu tidak bisa diterima. Apalagi cerita tentang adanya permainan antara narapidana kasus korupsi dan oknum kejaksaan sudah menjadi rahasia umum. Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung pun sebenarnya sudah lama bersepakat, eksekusi tak perlu menunggu salinan putusan, tapi cukup berpatokan pada petikan putusan. Jaksa Agung mesti menyampaikan lagi pedoman yang simpel tersebut kepada anak buahnya. Jika perlu, hal itu disampaikan melalui surat edaran resmi. Cara ini akan menutup peluang para jaksa mengulur-ulur eksekusi dengan berbagai alasan. Bahkan sebagian dari mereka sering berdalih terpidana tengah mengajukan permohonan peninjauan kembali. Padahal upaya hukum ini sama sekali tak bisa menunda eksekusi. Sebab, yang disebut putusan berkekuatan hukum tetap adalah vonis kasasi, dan bukan peninjauan kembali. Langkah lain yang mesti dilakukan Kejaksaan Agung adalah ikut dalam sidang pembacaan vonis majelis hakim kasasi. Dengan begitu, kebocoran informasi hasil sidang kepada terpidana yang memungkinkan dia melarikan diri terlebih dulu bisa diminimalkan. Kejaksaan Agung harus bergerak cepat. Mereka mesti serius memburu para narapidana yang telanjur kabur. Para jaksa yang terindikasi mempermainkan eksekusi perlu pula diselidiki, dan mesti diseret ke pengadilan bila ada bukti kuat. Hanya dengan cara ini, Kejaksaan bisa memulihkan kredibilitasnya yang amat buruk di mata masyarakat. (***)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

Bilah Hulu Juara Umum MTQ Labuhanbatu RANTAUPRAPAT - Ada yang berbeda pada Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) ke41 dan Festival Nasyid ke-26 Tingkat Kabupaten Labuhanbatu di Kecamatan Bilah Hulu kali ini. Betapa tidak, kalau pada malam pembukaan panitia menampilkan Qori International Darwin Hasibuan, demikian juga pada malam penutupan penonton kembali disuguhi hiburan menarik dengan menampilkan penyanyi padang pasir Nur Asiyah Jamil dengan group gambusnya Nada Sahara. Penutupan MTQ yang dilakukan Wakil Bupati Suhari Pane SIP, Sabtu malam, dihadiri Ketua DPRD Hj Ellya Rossa Siregar SPd, Asisten Pemerintahan Drs Karlos Siahaan, Asisten Ekbang dan Kesos Drs Edi Sampura Rambe MSi, Asisten Administrasi Umum Ahmad Muflih SH, para kepala SKPD, distrik manajer PTPN III, para pimpinan Ormas, OKP dan

diberikan hadiah berupa paket Umroh dari Keluarga dr H Tigor Panusunan Siregar kepada Juara I Tilawah Dewasa Putra. Dari Alumni Fakultas Hukum USU kepada Juara I Tilawah Dewasa Putri, dari Alumni Pamong IPDN dan STPDN kepada Juara I Tilawah Remaja Putra, dari Ikatan Dokter Indonesia Labuhanbatu kepada Pembaca Terbaik I Qiro’ah Sabaah Putra, dari PGRI Labuhanbatu kepada Juara I Qiro’ah Sabaah Putri dan dari para kepala SKPD kepada Juara PERAIH UMROH - Wakil Bupati Suhari Pane SIP didampingi Ketua DPRD Hj Ellya Rossa Siregar SPd dan para Asisten serta para kepala I Tilawah Remaja Putri. Untuk Cabang Tilawah SKPD foto bersama dengan para peraih hadiah Umroh. (KPK POS/HAH) Dewasa Putra diraih oleh M pimpinan Parpol. BKBPPM/2012 tanggal 12 yang diperoleh dari juara 1 Arifin dari Pangkatan, juara Pada kesempatan itu Wa- April 2012. sebanyak 8 kategori, juara 2 2 M Indra dari Panai Hilir kil Bupati juga mengumumJuara Umum MTQ sebanyak 7 kategori dan dan juara 3 Wagianto dari kan, untuk pelaksanaan Ketua Dewan Juri H Hus- juara 3 sebanyak 1 kategori. Rantau Utara. Untuk Dewasa Putri diMTQN XLII dan Festival ni Thamrin mengumumkan, Demikian juga Kecamatan Nasyid XXVII tahun depan Kecamatan Bilah Hulu ber- Rantau Selatan berhasil raih oleh Suyanti dari Bilah dilaksanakan di Kecamatan hasil meraih juara umum mempertahankan juara Hulu, juara 2 Nur Ainun dari Pangkatan, sesuai dengan MTQN ke-41 Tingkat Ka- umum Festival Nasyid de- Rantau Utara dan juara 3 Nur Laiya dari Bilah HiKeputusan Bupati Labuhan- bupaten Labuhanbatu de- ngan total nilai 47. batu Nomor 451.15/94/ ngan meraih total nilai 67 Pada kesempatan itu juga lir.(HAH)

'RAJA TEGA' TELAP DANA BEDAH RUMAH ........................................................................dari hal 1 warga miskin ini menjadi kesempatan bagi oknumoknum yang berwatak jahat. Soalnya, bantuan yang harusnya disalurkan, ditelap oknum pejabat, sehingga warga penerima bantuan semakin menderita. Contohnya, Azro'i alias Guntur (50) warga Kampung Masjid, Pasar Bilah selaku penerima bantuan rumah bedah 2011. Guntur bukannya merasa senang, tapi sebaliknya semakin menderita dan menanggung malu, akibat dikejar-kejar utang tagihan pengusaha panglong untuk bahan material bedah rumah. Anggaran bedah rumah untuk Guntur disunat oknum kecamatan senilai Rp3 juta dengan berdalih untuk 'sang raja' kecil di Kecamatan. Oknum Camat AI SIP, disebut-sebut warga si "Raja Tega", karena menggerogoti hak si miskin. Karenanya,

masyarakat Kualuh Hilir berharap agar Bupati Labura H.Kharuddin Syah SE, segera menindak bawahannya. Dan segera menyelesaikan kasus yang menyangkut warga kurang mampu ini. Azroi alias Guntur mengaku kepada KPK POS, Kamis (19/4), dia sebagai pihak yang berhak menerima dana bedah rumah merasa sangat tertindas atas sikap aparat kecamatan setempat. "Seharusnya uang yang saya terima senilai Rp15 juta bersih. Tetapi dipotong oknum bernama Syarifuddin Rambe sebesar Rp3 juta, dengan dalih disuruh pak Camat untuk pajak negara dan dijanjikan uang tersebut nantinya akan dikembalikan. Namun hingga saat ini uang tersebut tidak juga dikembalikan," pungkas Guntur. Menurut Guntur, dia sudah berjanji kepada pengu-

saha panglong kekurangan pembayaran untuk bahanbahan bangunan segera dilunasinya. Namun nyatanya, dia tak mampu melunasi material bangunan, karena potongan tersebut. "Saya dan keluarga kini menanggung beban dan perasaan malu. Dan halini menjadi pikiran kami terus," tutur Guntur, seraya menambahkan, "Saya rasa tak wajar pemotongan ini di akukan pihak Camat tanpa peraturan yang resmi". Hal yang sama juga disinyalir berlaku pada penerima bantuan bedah rumah yang terjadi diLabura. Pada Desember 2011 lalu, tercata ada enam KK di desa itu yang menerima bantuan bedah rumah dengan kisaran dana Rp15 juta/rumah. Jumlah ini belum termasuk di desa-desa lain dalam kecamatan wilayah kabupaten Labura. "Jika uang saya tidak

dikembalikan dalam waktu dekat ini, saya akan mengadukan permasalahan ini kepada Bapak Bupati Labura dan kepada pihak kejaksaan Negeri Rantau Prapat," tegas Guntur. Ketika masalah ini dikonfirmasi KPK Pos kepada oknum kecamatan Kualuh Hilir yang dituding sebagai pemotong dana (Syaf.Rambe-red) melalui ponselnya, tidak ada jawaban. Bahkan Ponsel sang oknum Camat selalu tidak aktif. Selanjutnya, saat dikonfirmasi kepada Camat Kualuh Hilir, Ali Imran SIP, melalui pesansingkat (SMS) diterima jawaban; "mohon maaf menurut saya tak ada pak, itu pun rumah bedah tahun 2011 sudah selesai" bahkan telah diserah terimakan langsung oleh Bapak Bupati dan boleh sama-sama kita tinjau ke lapangan". Catatan wartawan koran

INAFIS JADI LUMBUNG KORUPSI BARU MABES POLRI masyarakat. "Polisi punya banyak rencana, tetapi banyak juga yang tak selesai," ujarnya. Penerbitan kartu Inafis, tandas Neta, makin membuktikan birokrasi di Indonesia memang masih semrawut. Mengingat terengah-engahnya Kemendagri merampungkan perekaman data eKTP, justru Mabes Polri malah membuat kartu Inafis, yang dinilai pemborosan anggaran. Kartu Inafis ini juga menimbulkan pertanyaan. Benarkah Kemendagri sebagai pelaksana UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan tak mampu menyediakan informasi kependudukan yang diperlukan instansi-instansi lain? Tidakkah beban perekaman Inafis semakin menyebabkan kinerja kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban mas-

yarakat akan semakin keteteran? Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengaku tidak tahu menahu mengenai program pencatatan Inafis yang dikerjakan Kepolisian. Program ini tidak sama dengan program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang dijalankan Kemendagri. "Saya nggak atau apa isinya. Tidak bisa saya komentar," katanya. Kemungkinan besar, sambung Mendagri, pendataan yang dilakukan kepolisian tidak mencakup seluruh penduduk Indonesia. "Tapi saya tidak tahu prosesnya seperti apa. Tanya saja kepolisian," ujarnya sambil menyarankan kepolisian hendaknya koordinasi pelaksanaan e-KTP. Martin Hutabarat, anggota Komisi III DPR melihat proyek kartu Inafis oleh Polri, justru tumpang tindih

dengan proyek e-KTP nya Kemendagri. Bahkan, pengadaan kartu Inafis seharga Rp35 ribu dinilai rawan penyelewengan. "Inafis tumpang tindih dengan e-KTP dan rawan penyelewengan. Sulit menyangkal kalau Inafis tidak tumpang tindih de-ngan eKTP. Sebab, data yang mau ditampilkan dalam Inafis, semuanya bisa ditampung dalam e-KTP sehingga orang akan bertanya-tanya, untuk apa membuat dua alat pengadaan untuk isi dan keperluan yang sama," kata Martin. Selain itu, dengan harga kartu Inafis seharga Rp35 ribu, menurut Martin, bisa sangat rawan penyelewengan. Dia khawatir ada permainan dalam proyek besar ini. "Bisa triliunan rupiah diperoleh dari bisnis ini dengan mudah oleh Polri. Alat-

ini, untuk Kecamatan Kualuh Hilir saja, ada 13 rumah yang memperoleh anggaran bedah rumah. Mereka yang memperoleh bantuan itu adalah, 1.Nurgayah. 2. Sarbaini. Di Desa Teluk Piai 1.Ali Mugayap, 2.Rataman. Di desa Sei Apung, 1.Latipah. Di desa Sei Sentang, 1.Buyung Jailani. Di desa Teluk Binjai, 1.Usman Tambunan dan di Kelurahan Kampung Mesjid, 1.Sangkot Julandi, 2.Siti Zauyah, 3.Abdul Muis, 4.Yusran Nasution, 5.Solehuddin Purba dan 6.Guntur Azori. Untuk satu Kecamatan Kualuh Hilir saja, ada 13 rumah yang dibedah. Bagaimana di Kecamatan Lain?. Apakah juga terjadi pemotongan?. Itulah pertanyaan yang muncul di kalangan penggiat anti korupsi di Labura, menanggapi dugaan terjadinya pemotongan untuk warga miskin itu. (TAN)

.......................................dari hal 1

alat pengadaannya pun belum tentu ditenderkan. Makanya sangat rawan penyelewengan," katanya. Masyarakat juga akan mudah menduga bahwa bandar atau kontraktor dibelakang e-KTP jugalah yang bermain dalam pembuatan Inafis ini karena serakah tidak cukup mengeruk keuntungan triliunan dari bisnis e- KTP lalu memainkan lagi Inafis, tambahnya. Kepala Bareskrim Mabes Polri, Irjen Pol Sutarman menjelaskan, kartu Inafis memegang peran strategis dalam pelayanan masyarakat di kepolisian. Diharapkan masyarakat bisa mengurus berbagai hal hanya dengan satu kartu saja. Semua identitas seseorang ada di dalam satu kartu. Kartu Inafis bertujuan memudahkan layanan administrasi masyarakat. Bagi

kepolisian, layananan ini juga menjadi sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Lingkungan Kepolisian RI. Kartu Inafis memuat nomor rekening, sidik jari, catatan kriminal, surat nomor kendaraan bermotor, nomor paspor, nomor KTP, dan nomor SIM seseorang. Dia mengaku yakin, kartu Inafis akan memberikan manfaat ganda bagi masyarakat. Salah satunya penggunaan Inafis untuk membayar denda tilang. Setelah diputus denda, negara diberi kewenangan untuk mendebet dari rekening yang dimiliki, sehingga langsung ke negara. "Karena itu tidak terjadi bentuk penyimpangan yang selama ini terjadi, ucapnya. (ENDY)

SBY DI ANTARA FADILAH, MUHAIMIN DAN MALLARANGENG ...............dari hal 1 pengadaan alat kesehatan untuk kejadian luar biasa penyakit dengan anggaran sebesar Rp15,5 miliar. Korupsi tersebut diduga merugikan negara sebesar Rp6,1 miliar. Sebelum menjadi anggota Wantimpres, Siti merupakan Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid I pemerintahan SBY-JK. Penetapan tersangka Siti Fadilah Supari ini, yang notabene penasehat presiden, seolah menambah deretan lingkar dalam Istana terkait dan dikaitkan dalam perkara korupsi. Sebelum Siti, menteri SBY di KIB II, yakni Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah justru telah terpidana dalam kasus

pengadaan mesin jahit dan sarung di Departemen Sosial. Tidak sekadar itu, dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II ini, beberapa menteri SBY juga disebut-sebut dalam perkara korupsi. Sebut saja Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng disebut dan menjadi saksi dalam kasus suap wisma atlet. Begitu pula dengan menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar yang disebut-sebut baik dalam persidangan maupun sebagai saksi dalam kasus suap dana PPID Kemenakertrans. Terkait status tersangka anggota Wantimpres Siti Fadilah Supari, Menteri Sekretaris Kabinet

Dipo Alam mengatakan pihaknya menunggu laporan tertulis dari aparat pengak hukum. "Kami masih menunggu dulu, karena saya sendiri belum menerima tertulis dari Kapolri atau KPK," kata Dipo. Dia memastikan jika ada kejelasan status Siti Fadilah Supari pihaknya akan mengambil sikap atas posisi Siti Fadilah Supari sebagai anggota Wantimpres. Sementara Koordinator Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, penetapan tersangka Siti Fadilah Supari dalam kasus korupsi membuktikan kegagalan SBY dalam merekrut para men-

terinya. "Ini bukti SBY salah pilih dalam memilih para menterinya," katanya di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis. Neta juga menyebutkan situasi itu juga terjadi di KIB II dengan penyebutan sejumlah menteri dalam kasus korupsi seperti Andi Mallarangeng dan Abdul Muhaimin Iskandar. "Kabinet idol di Cikeas ternyata kualitasnya rendah," kata Neta. Neta menyinggung pernyataan Presiden SBY tentang komitmennya sebagai panglima dalam memberantas korupsi. "Sekarang terbukti hanya menjadi retorika presiden dalam pemberantasan korupsi," tandas Neta. (BBS)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpos@yahoo.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

E D I S I 197 23 - 29 APRIL 2012

KORUPSI

Rugikan Masyarakat Adat, UU Kehutanan Diuji ke MK Jakarta - Majelis panel Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dimohonkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan dua komunitas masyarakat adat. Yakni, Kanegerian Kuntu dan Kasepuhan Cisitu (anggota AMAN). Mereka memohon pengujian Pasal 1 angka 6 sepanjang kata “negara”, Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan kepentingan nasional”, Pasal 5 ayat (1) sepanjang frasa “hutan berdasarkan statusnya terdiri dari (a) hutan negara, (b) hutan hak,” ayat (2) dan sepanjang frasa “pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”,dan ayat (4), Pasal 67 UU Kehutanan. Mereka meminta MK agar mengubah dan membatalkan beberapa pasal dalam UU Kehutanan itu karena bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (3), UUD 1945. “Lebih dari 10 tahun, UU Kehutanan telah dijadikan alat oleh negara untuk mengambil alih hutan hak kesatuan masyarakat adat dalam mengelola hutannya, kemudian dijadikan hutan negara,” tutur kuasa hukum para pemohon, Iki Dulagin dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di ruang sidang MK, Jumat pekan lalu. Iki Dulagin mengatakan atas nama negara hutan (adat) dijual/ diberikan/diserahkan kepada pemilik modal untuk dieksploitasi tanpa memperhatikan hak dan kearifan lokal masyarakat adat di wilayah itu. “Ini yang menyebabkan terjadinya konflik antara kesatuan masyarakat hukum adat dengan pengelola baru atas hutan adat mereka, seperti yang dialami pemohon II dan III,” katanya. Dia menilai adanya konflik kawasan hutan itu menunjukan pengaturan kawasan hutan tidak memperhatikan klaim kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya. Kesatuan masyarakat hukum adat belum memperoleh hak penguasaan tanah dan sumber dayanya sendiri yang diklaim. Tak jarang mereka dianggap bertindak kriminal ketika mengakses kawasan hutan di wilayahnya. “Memang ada regulasi yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam berupa hutan yang harus dilindungi dan dikelola demi kese-

jahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, tetapi tak jarang kenyataannya untuk menggusur dan mengusir masyarakat hukum adat dari kawasan hutan adat. “Tentunya ini tidak dapat dibenarkan.” UU Kehutanan telah menyebabkan lahirnya ketidakpastian hak bagi masyarakat adat atas wilayah adat mereka yang pada akhirnya melahirkan kemiskinan bagi masyarakat adat itu sendiri lantaran hak pengelolaan diserahkan kepada pemilik modal. Padahal, hak masyarakat adat atas wilayah adat merupakan hak yang bersifat turun-temurun. ”Hak ini bukanlah hak yang diberikan negara kepada masyarakat adat melainkan hak bawaan yaitu hak yang lahir dari proses mereka membangun peradaban di wilayah adatnya,” jelasnya. Iki mengaku aksi penolakan terhadap pemberlakuan UU Kehutanan ini telah disuarakan secara terus menerus oleh kesatuan masyarakat hukum adat dengan melapor ke sejumlah lembaga negara. Namun, upaya penolakan di lapangan justru disikapi dengan tindakan kekerasan dari negara dan swasta. Dalam petitumnya, pemohon meminta agar pasal 1 angka (6) inkonstitusional sepanjang tidak dibaca “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pasal 4 ayat (3) inkonstitusional sepanjang tidak dibaca “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada.” “Menyatakan Pasal 5 ayat (1), (2), (3) inkonstitusional sepanjang tidak dibaca ayat (1) hutan berdasarkan statusnya terdiri dari, (a), hutana Negara, (b) hutan hak, (c) hutan adat, ayat (2) pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 5 ayat (2), (4), dan Pasal 67 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tuntutnya. Anggota majelis panel hakim, Harjono meminta agar pemohon menyebutkan hak-hak konstitusional. “Hak-hak konstitusional Anda apa? Saudara me-refer Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin HAM, mana hak Anda yang berhubungan dengan pasal 28? Anda dirugikan oleh UU Kehutanan, ini mestinya diargumentasikan dan diperjelas,” saran Harjono. Ketua majelis panel, Ahmad Fadlil Sumadi mempertanyakan ketidakjelasan antara wilayah hukum adat dgn hutan negara yang menyulut konflik ini menjadi masalah. “Apa yang salah memang tidak diterapkannya undangundang itu menyebabkan saudara dirugikan? Ini mesti diperjelas,” kata Sodiki. Selanjutnya, majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya. (HKM.C)

NASIONAL

Nazaruddin Dinilai Membebani Negara JAKARTA - Persidangan tingkat pertama kasus suap Wisma Atlet dengan terdakwa M Nazaruddin tuntas hari ini, Jumat pekan lalu. Pria yang dipecat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat itu dihukum untuk menjalani hukuman badan selama empat tahun 10 bulan. Ditambah lagi denda Rp 200 juta subside empat bulan penjara. Tak hanya itu. Majelis pun menyatakan dalam amar putusannya, rekening terdakwa tetap diblokir untuk perkara lain. Majelis hakim yang dipimpin Dharmawati Ningsih menyatakan terdakwa terbukti menerima suap terkait pembangunan wisma atlet di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Setidaknya Nazaruddin menerima lima lembar cek senilai Rp 4,6 miliar karena telah mengupayakan PT Duta Graha Indah Tbk (DGI) sebagai pelaksana proyek itu. “Mengadili, menyatakan terdakwa M Nazaruddin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan ketiga, yakni Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi,” kata Dharmawati. Kala menguraikan pertimbangannya, majelis menilai terdakwa selaku anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat pernah beberapa kali melakukan pertemuan dengan sejumlah koleganya. Misalnya, dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Ketua Komisi X Mah-

yuddin dan Anggota Komisi X DPR, Angelina Sondakh di kantor Kemenpora. Dalam pertemuan tersebut terdakwa memberitahukan Andi bahwa sertifikai Hambalang sudah selesai. Menteri Andi pun menjawab terima kasih. Lalu beberapa waktu kemudian, terdakwa kembali melakukan pertemuan dengan Angie dan Direktur Marketing PT Anak Negeri, Mindo Rosalina Manulang di sebuah restoran Jepang di Jakarta. Saat itu, Rosa diperkenalkan sebagai seorang pengusaha kepada Angie. Lalu Rosa dan Angie pun saling bertukar nomor telepon. Lalu, sekira April 2010, terdakwa bersama Rosa makan di sebuah restoran sambil bertemu Sesmenpora Wafid Muharram. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Nazaruddin pernah menyampaikan bahwa DGI merupakan perusahaan swasta yang bagus untuk melaksanan proyekproyek di Kemenpora, selain perusahaan dari BUMN. Karena, DGI pernah terbukti membangun Grand Indonesia. Atas pembicaraan tersebut, Wafid pun menanggapinya dengan baik. Menurut Wafid, dirinya siap melaksanakan permintaan Nazaruddin apabila pimpinan di Kemenpora ataupun anggota DPR setuju juga. “Wafid siap melaksanakan perintah pimpinan

dan anggota DPR, dijawab terdakwa sudah clear and clean,” kata Hakim Anggota Ugo. Beberapa hari kemudian, Wafid pun bertemu dengan dua petinggi DGI, Dudung Purwadi dan Mohammad El Idris. Dalam pertemuan tersebut, kedua pegawai DGI itu menyampaikan company profile perusahaannya kepada Wafid. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri anak buah terdakwa, yang bernama Rosa. Sebelum pertemuan ini, terdakwa pernah bertemu El Idris dan meminta untuk kerjasama dengan Rosa. Untuk menindaklanjuti hasil pertemuan, Rosa bertemu dengan Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet, Rizal Abdullah dan meminta PT DGI dimenangkan dalam proyek tersebut. Hal senada dilakukan Wafid kepada Rizal. Setelah itu, Rosa atas perintah dari terdakwa bertemu dengan El Idris untuk berkoordinasi membicarakan pembagian fee. Awalnya, pihak terdakwa meminta fee sebesar 18 persen dari nilai proyek setelah dipotong pajak. DGI menawar pada 12 persen. Setelah bernegosiasi, kedua pihak setuju fee diberikan DGI sebanyak 13 persen dari nilai proyek. “DGI berikan cek senilai Rp 4,6 miliar kepada terdakwa melalui Yulianis dan Oktarina Furi,

sebagai bagian dari realisasi fee 13 persen,” kata Hakim Anggota Sofialdi. Tak Sependapat Menguraikan pertimbangannya, majelis hakim tak sependapat dengan nota pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukum mengenai adanya aliran dana wisma atlet ke Kongres Partai Demokrat yang memenangkan Anas Urbaningrum. Menurut Sofialdi, dari fakta persidangan terungkap bahwa kongres dilakukan pada bulan Mei 2010, sedangkan lima lembar cek diterima Nazaruddin melalui anak buahnya pada Februari dan Maret 2011. Atas dasar itu, majelis menilai, tudingan terdakwa dan penasihat hukumnya tak ada kaitannya dengan surat dakwaan yang disusun tim penuntut umum KPK. “Aliran dana dalam kongres Partai Demokrat yang ada di brankas tak ada relevansinya dengan perbuatan terdakwa dalam dakwaan penuntut umum,” ujar Sofialdi. Selain itu, Hakim Anggota Marsuddin Nainggolan mengatakan, nota pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukumnya mengenai cek yang diterima merupakan marketing feedari perusahaan swasta juga ditolak majelis. Alasannya, karena fee yang disepakati antara Permai Grup dengan DGI sebagai pelaksana proyek sumber dananya berasal dari APBN.(HKUM.C)

Penunjukan Langsung Alkes Rugikan Negara JAKARTA - Teka-teka kesalahan Menteri Kesehatan 2004-2009, Siti Fadilah Supari, mulai terkuak. Status tersangka yang dilekatkan polisi rupanya terkait kebijakan penunjukan langsung pengadaan alat-alat kesehatan (alkes). Kebijakan itu dinilai polisi menyalahi prosedur. Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Saud Usman Nasution, proyek pengadaan alkes tahun anggaran 2005 itu diduga merugikan keuangan negara. Kendati menyalahi prosedur dan merugikan keuangan negara, sejauh ini penyidik meyakini Siti Fadilah tak menikmati hasil korupsi. Pernyataan ini disampaikan Saud kepada wartawan di Batam, Kepulauan Riau, Kamis pekan lalu. Menurut jenderal polisi bintang dua itu, gara-gara kebijakan itu negara dirugikan hingga

Rp6,1 miliar. Yang menikmati hasil korupsi itu justru pihak lain. Ditambahkan Saud, sudah menjadi resiko Menteri selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan harus ikut bertanggung jawab atas proyek dengan segala penyimpangannya. "Itu kan memang risiko menteri. Dan pengertian korupsi dalam Undang-Undang, siapapun yang membuat orang lain untuk merugikan negara, maka dia juga korupsi. Dan kesalahan tersangka ada di kebijakan. Ada kesalahan prosedur," ujarnya. Pengacara Siti Fadilah, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan kliennya memberikan ‘persetujuan’ setelah ada saran dari Kepala Pusat Penanggulangan Bencana. Saran disampaikan tertulis melalui Sekjen Kementerian Kesehatan. Siti Fadilah lantas memerintahkan Kepala Biro Keua-

ngan melakukan telaah apakah dimungkinkan penunjukan langsung atau tidak. Kesimpulan telaah: ada cukup alasan untuk penunjukan langsung. Pengadaan alat kesehatan adalah untuk menghadapi situasi darurat pasca banjir bandang di Kutacane, Aceg, Oktober 2005. Menurut Yusril, besaran tanggung jawab kliennya masih memerlukan pendalaman dengan menunjukkan alat-alat bukti dan argumen hukum untuk membenarkan atau menyanggah kebenarannya. Mengingat status tersangka Siti menjadi perdebatan, muncul tuduhan nuansa politis dalam proses penyidikan polisi. Apalagi, polisi mengakui sendiri, yang bersangkutan tak menikmati hasil korupsi. Namun Saud membantah tudingan langkah hukum polisi

bernuansa politis. Sebab, para penyidik kasus ini bertindak secara profesional, dan tidak terpengaruh opini pihak manapun. Penyidik bekerja berdasarkan alat bukti dan fakta. Dan, kasus ini masih dikembangkan. “Kami akan terus bekerja sesuai dengan fakta dan bukti," imbuhnya. Saud juga menjelaskan penyidik terus mengikuti proses persidangan empat tersangka lain yang saat ini diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mengenai jadwal pemeriksaan Siti Fadilah sebagai tersangka, Mabes Polri belum bisa memastikan. Siti Fadilah pun sudah memberikan kuasa kepada pengacara yang akan mendampinginya dalam proses hukum. Yusril dan delapan orang advokat lain dari Ihza&Ihza Law Firm akan mendampingi. (HKM.C)

Tanah Berlimbah, Bukti Korupsi Bioremediasi Chevron JAKARTA - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menurunkan tim untuk memeriksa kondisi tanah di tempat proyek bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) berjalan. Tim penyidik memeriksa dua lokasi berbeda di daerah Riau, diantaranya Duri. Pengecekan fisik di Riau dilakukan untuk membuktikan bahwa proyek bioremediasi atau penormalan setelah terkena limbah tidak dilakukan alias fiktif. Padahal, anggaran sebesar AS$23,361 juta atau sekitar Rp200 miliar telah diajukan kepada BP Migas. Anggaran ratusan miliar itu pun telah dicairkan. Penyidik, menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung M Adi

Toegarisman melakukan pemeriksaan mulai dari tempat penampungan tanah yang terkena limbah, tanah yang sedang diproses bioremediasi, dan tempat hasil bioremediasi. “Hasilnya tentu kami crosscheck dengan ahli yang telah kami siapkan,” katanya, Jum’at pekan lalu. Sepulang dari Riau, penyidik membawa ratusan kilo contoh tanah dari tempat pengeboran minyak CPI. Ahli akan meneliti kandungan limbah dalam dalam contoh tanah yang diambil dari dua lokasi di Riau. Oleh karenanya, penyidik belum dapat mengumumkan hasil penelitian tersebut. Rupanya penyidik yakin proyek bioremediasi tidak dijalankan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

Andhi Nirwanto mengatakan berdasarkan alat bukti, terdapat dugaan kuat tidak dijalankannya proyek bioremediasi. “Penyidik menduganya pasti ke sana (bioremediasi tidak berjalan). Nah, ini adalah salah satu barang buktinya,” ujarnya. Alat bukti kuat permulaan telah dikantongi penyidik untuk menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus ini. Lima orang tersangka berasal dari unit kerja CPI, sementara dua tersangka lain berasal dari perusahaan yang mengerjakan proyek bioremediasi, PT Sumigita Jaya (SJ) dan PT Green Planet Indonesia (GPI). Ketujuh tersangka itu adalah General Manager Sumatra Light North (SLN) Operation CPI Alexiat

Tirtawidjaja; Manajer SLN dan Sumatera Light South (SLS) Endah Rumbiyanti; Team Leader SLN Kabupaten Duri Propinsi Riau Widodo; Team Leader SLS Migas Kukuh; General Manager SLS Operation Bachtiar Abdul Fatah; Direktur Utama SJ, Jaya Herlan; dan Direktur GPI, Ricksy Prematuri. Terhadap ketujuh tersangka, penyidik belum merasa perlu melakukan penahanan. Apa tidak khawatir tersangka menghilangkan barang bukti karena masih menjabat di perusahaannya masing-masing? Andhi malah bertanya balik, “yang mau dihilangkan apanya? Kalau barang buktinya tanah sudah sama penyidik, dokumennya juga sudah”. Selain itu, penyidik juga

telah mengantongi foto tanah terkena limbah dan membawa contoh tanah dari dua lokasi proyek bioremediasi. “Untuk itu, penyidik sampai sekarang belum menganggap perlu (penahanan). Tapi, belum enganggap perlu itu bukan berarti tidak ya. Lihat perkembangan dan keperluan penyidik,” tuturnya. Penyidikan kasus ini dilakukan sejak pertengahan Maret 2012. Berawal ketika CPI mengikat kontrak dengan BP Migas untuk melakukan penambangan minyak tahun 2003-2011. CPI menganggarkan kegiatan penormalan lingkungan secara keseluruhan, meliputi air, udara, dan tanah sebesar AS$270 juta. Teknik penormalan tanah setelah terkena limbah

minyak itulah yang disebut bioremediasi. Kegiatan bioremediasi ini seharusnya dilakukan sejak tahun 20062011. CPI telah menunjuk dua perusahaan lain untuk melakukan bioremediasi, yaitu PT Green Planet Indonesia (GPI) dan PT Sumigita Jaya (SJ). Untuk melakukan bioremediasi, anggaran sebesar AS$23,361 juta telah diajukan ke BP Migas dan anggaran itu sudah dicairkan. Namun, tidak ada kegiatan bioremediasi yang dilakukan. Program bioremediasi itu diduga fiktif, sehingga negara dirugikan sebesar AS$23,361 juta atau sekitar Rp200 miliar. Tudingan tidak berjalannya program bioremediasi sudah dibantah Vice President Policy, Government, and Public

Affairs CPI, Yanto Sianipar. Dia menyatakan bioremediasi sudah dilakukan sesuai kontrak dan aturan yang berlaku, mulai dari proses tender, implementasi kontrak, pelaksanaan, sampai tinjauan lapangan. Yanto mengklaim CPI memiliki data terkait pembersihan yang dilakukan. Pembersihan tanah-tanah itu dilakukan dalam siklus empat sampai enam bulan sekali setelah satu penambangan selesai. Selain itu, Yanto menegaskan CPI telah melakukan tender secara terbuka. GPI dan SJ terpilih bukan dengan penunjukan langsung. Dalam proses tender, kedua perusahaan lulus kualifikasi teknis dan secara komersial menawarkan harga yang paling murah. (HKUM.C)

KPK POS

4

E D I S I 197 23 - 29 APRIL 2012

Dana BOS Terindikasi Diendapkan Kepsek NISEL – Kepala SD Negeri 077309 Orahili Huruna Kecamatan Lolowa’u, Kabupaten Nias Selatan, Faonasokhi Halawa belakangan ini menjadi santer dibicarakan guru-guru di sekolah itu. Pasalnya, Faonasokhi Halawa diduga menyelewengkan uang Biaya Operasional Sekolah (BOS) di sekolah yang dipimpinnya untuk triwulan pertama periode Januari-Maret 2012 diperkirakan sebesar Rp 30 juta. Menurut sumber dari beberapa orang Guru Tidak Tetap (GTT) SDN Orahili Huruna yang dikonfirmasi mengatakan, dana BOSperiode Januari – Maret 2012 belum dimanfaatkan oleh oknum kepala sekolah yang mana honor GTT belum dicairkan dengan alasan belum diambil di bank. Kemudian, pengadaan buku-buku paket yang seharusnya dibeli sesuai yang tercantum pada Rancangan Anggaran Biaya (RAB), Alat Tulis Kantor (ATK), serta beberapa pos yang lain belum dilaksanakan karena dana BOS di SDN Orahili hanya kepsek dan bendahara yang tahu (tidak transparan-red). Menurut sumber yang layak dipercaya, guru PNS yang ada di SDN Orahili cuma 3 orang saja sementara guru-guru GTT sebanyak 11 orang sehingga Kepsek tidak sewajarnya memperlakukan mereka dengan tidak adil dan sengaja mengkebiri hak-hak mereka. "Dan mungkin saja kalau kami tidak ada dapat dipastikan proses belajar mengajar di SDN orahili akan terkendala," kata sumber pada Jumat pekan lalu. Akibat tindakan oknum Kepsek itu, lanjut sumber, semangat mereka untuk mengajar mulai berkurang. "Kalau honor kami tidak dibayar maka kami akan mengundurkan diri dan mencari pekerjaan yang lain yang dapat menghidupi keluarga kami," ucap sumber. Kepala SDN Orahili Huruna Faonasokhi Halawa yang dikonfirmasi tidak mau menjelaskan rincian penggunaan dana BOS tersebut bahkan terlihat gugup ketika diminta tanggapannya. Plt Kadis Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, Dra Magdalena Bago ketika dimintai keterangan mengelak untuk dikonfirmasi dengan alasan sibuk, sambil mengatakan saya tidak berwenang memberikan tanggapan dalam pelaksanaan dana BOS. Orangtua murid di SDN Orahili Huruna meminta kepada Bupati Nias Selatan Drs Idealisman Dachi untuk mengevaluasi kinerja Kepala SDN Orahili Huruna, Faonasokhi Halawa karena tindakannya dapat mencoreng citra pendidikan di Nias Selatan dan sengaja menghambat kelancaran kegiatan pendidikan didaerah ini.(YAGI/DERIS)

KORUPSI

SUMUT

Empat Bulan Honorer Kontrak Belum Dibayar ACEH TAMIANG - Selama empat bulan ini, honorer para tenaga kontrak di Kabupaten Aceh Tamiang belum dibayar. Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari mereka terpaksa berhutang. Anggota DPRK Aceh Tamiang, Mansyur Arby mengaku aneh dengan kinerja eksekutif hingga sampai empat bulan belum membayar gaji seluruh tenaga kontrak tersebut, padahal APBK telah

disahkan awal Maret lalu. “Untuk biaya rutin bisa di dahulukan pembayarannya jika sudah dipastikan di plot di APBK Aceh Tamiang 2012," ujarnya pada Senin pekan lalu. Dia berharap jangan sampai muncul kesan kalau menyangkut hak pegawai kecil eksekutif melambat-lambatkan namun sebaliknya jika menguntungkan pejabat sangat cepat di dahului. Saat ini, untuk memenuhi kebutuhan keluarga tenaga kontrak terpaksa berhutang kesana-

kemari, walau kesal namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Anggota dewan dari Fraksi PA ini meminta bupati segera membayar gaji tenaga kontrak mereka. Tanggapan Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Aceh Tamiang, Drs Ahmad As’adi mengatakan, lambatnya pembayaran gaji pegawai oleh sejumlah Satuan Kerja (Satker) karena pengesahan APBK Aceh Tamiang baru dilakukan awal Maret. Pihaknya membuat Surat

Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Kontrak berdasarkan jumlah tenaga kontrak yang disahkan di APBK Aceh Tamiang. Beberapa dinas sudah mengambil SK tersebut untuk 'mengamprah' gaji tenaga kontrak dan ada juga yang belum mengambil. “Kita harapkan dalam waktu dekat semua tenaga kontrak selesai pembayaran honornya. Jumlah tenaga kontrak di Aceh Tamiang sebanyak 2.512 orang diberikan honor Rp 720 ribu per bulan,” sebutnya. (BSO)

K PK POS KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

TANJUNG BALAI - Kejaksaan Negeri Tanjung Balai meningkatkan status hukum mantan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Asahan Ir H Safaruddin Nasution MM dari saksi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi tanggul Sei Asahan senilai Rp 8 miliar. Dana itu bersumber dari APBN 2009. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun mantan pejabat Wali Kota Tanjungbalai ini belum dilakukan penahanan. Pemeriksaan dalam kafasitas tersangka sudah dilakukan. Safaruddin diperiksa kejari selama delapan jam lamanya. “Belum dilakukan penahanan karena tersangka selain masih kooperaktif, dia juga bersedia dipanggil kapan saja. Selain itu Safaruddin juga dijamin keluarganya,” kata Kajari Tanjung Balai-Asahan, Edi Winarto SH MH didampingi Kasi Pidsus Akhmad Erdiansyah P Hasibuan SH MH dan Kasi Intel Kifli R Harahap SH,

Rabu pekan lalu. Edi menyebutkan, pada saat proyek itu berjalan, Safaruddin yang saat itu selain menjabat Kadus PU Asahan tahun 2009 juga sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA). Dia telah melakukan pencairan proyek 100 persen, sementara hasil pekerjaannya baru mencapai 50,49 persen. Lebih lanjut Edi menjelaskan, ada 4 paket pekerjaan tidak selesai 100 persen, namun dananya sudah dicairkan. Padahal pekerjaannya baru 50,49 persen, dan ada yang 80 persen. "Pihak kejaksaan sudah mempunyai alat bukti yang cukup sehingga kasus dugaan ini kami tingkatkan ke penyidikan. Penetapan status hukum tersangka sesuai dengan sprin lidik tertanggal 30 maret 2012 (sprindik 873/N.2.15/Fpk.1/03/2012 dan (sprindik 874,875,876) dan Haris Munandar selaku PPTKnya serta Robert Hutahean dan Hendrik Sihombing selaku kontraktornya dari Kota Medan.(AND)

Ketua DPRD Dituntut 40 Bulan Penjara

DITAHAN–Tersangka kasus korupsi Pajak, Firman (kanan) dikawal petugas Kejaksaan seusai menjalani pemeriksaan di gedung Jampidsus, Kejagung, Jakarta, kamis, (19/4). Mantan atasan Dhana Widyatmika itu ditahan selama 20 Hari kedepan oleh Kejagung karena telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencucian uang saat bertugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pancoran, Jakarta.

Korupsi, A Beng Jadi Terdakwa MEDAN - Seorang oknum pengusaha, Eddy Wijaya alias A Beng, terpaksa didudukkan di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang bersidang di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu pekan lalu. Abeng didakwa terlibat menikmati uang hasil korupsi penyaluran bantuan minyak goreng (migor) bersubsidi di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2008 silam. Sebagai perantara penyalur dalam pembelian minyak goreng, A Beng merugikan negara sebesar Rp 847,4 juta. Dalam pembacaan dakwaan dihadapan majelis hakim diketuai Suhartanto SH, jaksa penuntut umum, Netty Silaen SH, menyebutkan penyaluran minyak goreng (migor) bersubsidi tahun 2008 di Kabupaten Batubara, me-

netapkan Yadi Suprayogi, Ketua Koperasi Kelapa Sawit Rakyat Bina Sejahtera, sebagai penyalur migor tahap I dan Sumardi, Direktur UD Sahabat Sejati, sebagai penyalur tahap II dan III. Usai dana penyaluran migor tahap I sebanyak 130.870 liter senilai Rp 327.175.000 cair dan ditransfer ke rekening Yadi Suprayogi di Bank Mandiri Cabang Jalan Krakatau Medan, terdakwa selaku rekanan memerintahkan Yadi Suprayogi menandatangani satu blok cek bank tersebut. Kemudian, terdakwa menuliskan nominal jumlah uang di cek dan nama-nama orang yang akan menerima cek itu. Kemudian, pada penyaluran migor tahap II dan III masing-masing sebanyak 130.870 liter senilai Rp 327.175.000, yang dilaksa-

nakan UD Sahabat Sejati, terdakwa yang juga sebagai rekanan menyuruh Sumardi menandatangani satu blok cek Bank Mandiri Cabang Jalan Letda Sujono Medan. Selanjutnya, terdakwa menuliskan nominal jumlah uang di cek dan siapa-siapa yang menerima uang tersebut. "Dalam penyaluran minyak goreng bersubsidi tahap I, II dan III, saksi Yadi Suprayogi dan saksi Sumardi membeli minyak goreng melalui terdakwa. Sedangkan terdakwa membeli dari PT Bintang Tenera," sebut jaksa. Namun, kata jaksa, fakta di lapangan sebagian besar dana penyaluran minyak goreng bersubsidi tersebut tidak disalurkan. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp 847.495.000, sesuai lapo-

ran hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut. Karena perbuatan terdakwa itu, jaksa menjeratnya melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, subsider pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Sementara itu, tim penasehat hukum terdakwa kepada majelis hakim meminta waktu untuk mengajukan eksepsi (nota keberatan) pada persidangan mendatang. Alhasil, sidang pun ditunda majelis hakim hingga pekan depan. (AND)

RKB SMK Swasta BNKP Terlambat GUNUNGSITOLI – Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Swasta BNKP Gunungsitoli yang bersumber dari dana direktorat pembina SMK tahun anggaran 2011 senilai Rp 210 juta dilaksanakan secara swakelola oleh kepala sekolah, dimulai bulan Desember 2011 sampai Maret 2012 dengan volume 2 ruangan. Ternyata, sampai hari ini belum selesai dikerjakan, diduga karena kepala sekolah tidak lancar membayar harga bahan yang sudah terpakai kepada suplier bahan dan tukang. Suplier bahan/pengadaan tukang, Yuniaman Mendrofa ketika di konfirmasi Rabu

Korupsi, Mantan Walikota Jadi Tersangka

pekan lalu mengatakan, soal keterlambatan pelaksanaan pembangunan gedung kendala yang dialami selama ini adalah kepala sekolah tidak lancar membayar harga bahan bangunan yang sudah terpakai dilapangan, termasuk pembayaran upah tukang sering macet. Dan berdasarkan uraian pengeluaran pada pembangunan RKB tersebut sampai 24 Maret 2012 bahwa uang yang sudah dikeluarkan Rp 138.804.500, sementara yang sudah diterima dari pihak Kepsek Rp 107.100.000, sehingga sisa yang belum dibayar Rp 31.704.500. Selanjutnya, mengingat

pencairan dana dari Kepsek tidak lancar sehingga para tukang malas bekerja dan pekerjaan sempat terhenti. Namun yang sangat di sayangkan, ketika para tukang terhenti bekerja malah Kepsek mengambil kesempatan untuk mengalihkan pelaksanaan pembangunan kepada tukang lain tanpa pemberitahuan sebelumnya. "Saya heran, Kepsek mampu mendatangkan tukang yang lain sedangkan pembayaran harga bahan dan upah kerja tukang dikesampingkan, ini tidak adil," ujar Yuniaman Mendrofa yang juga salah seorang pengurus di Yayasan SMK Swasta BNKP

Gunungsitoli. Kepala Sekolah SMK Swasta BNKP Gunungsitoli Auguso Gulo yang hendak di konfirmasi tidak bisa di temui karena menurut staf Tata Usaha Kepsek sedang memimpin rapat. Lalu, ketika di hubungi melalui SMS, Kepsek mengatakan masalah keterlambatan pembangunan tanya kepada yayasan BNKP. Sedangkan ketika diminta informasi kepada pegawai tata usaha mengatakan pemasangan pintu ruang belajar yang di kehendaki Kepsek, tidak di ikuti pekerjanya. Namun, menurut Yuniaman bestek pada pembangunan RKB ada dua

buah yang mana letak pintu ruang belajar dalam bestek yang pertama, itulah yang dikehendaki Kepsek sedangkan letak pintu yang dipedomani tukang adalah pada bestek terakhir, sehingga sangat membingungkan tukang mana yang harus di ikuti. Sementara itu, mantan Kadis Pendidikan Kota Gunungsitoli, Drs Radius Ndruru yang diminta tanggapannya mengatakan, keterlambatan tidak ada masalah karena dananya sudah ada di rekening kepala sekolah. Ketika ditanya apakah keterlambatan tersebut ada sanksi, Radius Nduru tidak memberikankomentar.(TIM)

MEDAN - Ketua DPRD Kota Binjai non aktif, Haris Harto dituntut 40 bulan penjara oleh penuntut umum Tipikor Kejari Binjai Heriansyah dalam persidangan kasus perkara dugaan korupsi dana Koni Binjai tahun 2007, sehingga negara dirugikan senilai Rp 951juta, Selasa pekan lalu. Selain mengenakan pasal hukuman penjara, penuntut umum juga mengenakan denda Rp 100 juta subsidair 3 bulan kurungan dan menghukum terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 951 juta. Denda Rp 100 juta subsidair tiga bulan kurungan dan menhukum terdakwa mengganti kerugian sebesar Rp 951 juta atau apabila tidak sanggup membayar digantikan enam bulan kurungan. Haris Harto diduga terlibat korupsi saat menjabat Ketua Harian Komite Olah-

raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Binjai, pada 2007 lalu. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negri Binjai Heriyansyah di depan majelis hakim meminta pada majelis hakim agar menyatakan Haris Harto terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan KONI Binjai sebesar Rp 951 juta dari dana yang dicairkan sebesar Rp 1.77 miliar lebih. Menurut Jaksa Penuntut Umum, Haris Harto tidak menyalurkan dana bantuan KONI tersebut ke berbagai cabang olahrga yang ada di Binjai. Lebih lanjut Jaksa Penuntut Umum menyatakan, dalam pengajuan bantuan dana Haris Harto melampirkan rencana penggunaan anggaran ke Wali Kota Binjai, namun tidak merealisasikan dana bantuan tersebut.(AND)

16 Pegawai RSU Pirngadi Diperiksa Kejatisu MEDAN–Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, hingga Rabu pekan lalu, sudah memeriksa 16 pegawai Rumah Sakit Umum (RSU) 'dr Pirngadi' Medan, terkait kasus dugaan korupsi senilai Rp 7,7 miliar pengadaan sistem informasi rumah sakit (SIR) di kota itu. Pelaksana harian (Plh) Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut), Ronald Bakara mengatakan, pemeriksaan tersebut untuk mengetahui siapa-siapa oknum pejabat di rumah sakit itu yang harus bertanggungjawab dalam kasus tersebut. Pemeriksaan kasus menurutnya, terus dilakukan secara intensif oleh tim penyidik yang dipercaya menanganinya. "Kejati Sumut tetap komit untuk mengusut dan memberantas kasus korupsi yang merugikan keuangan negara itu," kata Ronald. Dia mengatakan, dari 16 karyawan RSU Pirngadi yang dimintai keterangannya itu, ada beberapa orang di antaranya oknum pejabat, yakni wakil direktur, koordinator SIR, bendahara dan ketua panitia lelang. "Mereka (oknum pejabat) diperiksa minggu lalu

di kantor Kejati Sumut," ucap dia. Lebih jauh Ronald mengatakan, kemungkinan pemeriksaan terhadap pegawai di lingkungan RSU Pirngadi Medan akan terus bertambah, dan ini tergantung hasil perkembangan kasus yang sedang diusut institusi kejaksaan tersebut. Ditegaskannya, dalam penanganan kasus dugaan penyimpangan yang terjadi di rumah sakit milik Pemkot Medan, kejaksaan tetap serius. "Siapa saja yang terbukti terlibat, akan diproses secara hukum dan tidak ada diskriminasi," tandasnya. Ketika ditanya mengenai kasus dugaan korupsi di RSU dr Pirngadi, Ronald mengatakan, dalam pengadaan SIR itu ditemukan adanya permainan atau pemberian "komisi" kepada PT Buana sebagai penyedia alat tersebut. Selain itu, jelasnya, alat tersebut juga tidak dapat digunakan sejak tahun 2010. "Kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan rumah sakit milik pemerintah itu, mulai diselidiki Kejati Sumut sejak 5 April 2012. Kasus ini akan secepatnya dituntaskan," kata Ronald Bukara. (AND)

BIRO MALAYSIA : Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, M Irham Arifin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Ediwan Zega, Noveli Zebua, Ononota Zega, Derisman Giawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO ROKAN HILIR: Susanto; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Mulia Sinaga, Serah Purba, Restuni Barus, Riki Ramayadi Sinaga ; WARTAWAN DAERAH: Panusunan P Silitonga(Deliserdang); Ruben Sembiring, Elison Sipahutar (T Tinggi); Jhon Edy Saragih (Simalungun); Hendrik Nadeak (Dairi); Perasan Tumangger (Pakpak Bharat); Hasanuddin Hasibuan, Syawaluddin Tanjung, Mhd Dani Siahaan, Ali Tua Rambe (Labuhanbatu); Timbul Sinaga, Jonner Aritonang (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, M Nurdin Pohan Nurbaim Nasution, Jarunjung Sinurat (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/Asahan); Herman, Ramlan Harahap (Tanjungbalai); Sahril (Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Ramlan Matondang (Palas); Juliber Silitonga (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger, Alamuddin Banchin (Subulussalam); Sahidin (Kutacane); Rizal Lubis (Pekanbaru); Inro Kisinger Tua, Doni Efendi (Jambi); Arman Maduwu, Tomas Yeferson Lature (Nias Selatan).

KPK POS

5

E D I S I 197 23 - 29 APRIL 2012

KORUPSI

LIPSUS

Wajar Terjadi KAPALA Bagian Perekonomian Pemko Medan Dahnar Siregar mengatakan, kenaikan tarif kontribusi PD Pasar merupakan hal yang wajar terjadi. "Dari tahun 2003 sampai sekarang tarif kontribusi PD Pasar tidak pernah naik. Jadi wajar kalau sekarang naik sampai 100 persen," ujarnya sambil menambahkan bahwa yang menangani soal kenaikan tarif ini adalah Badan Pengawasan Pemko Medan. Menurut Dahnar, kenaikan ini tidak akan membebani pedagang karena kenaikannya bukan dalam jumlah yang besar. Saat ini kontribusi PD Pasar yang ada di Kota Medan masih sangat kecil. Bahkan sepengetahuannya, masih ada tarif kontribusi senilai Rp 500. Jadi jika naik 100 persen menjadi Rp 1000, itu sangat wajar terjadi. Kalau naiknya tidak bertahap juga sah-sah saja mengingat tarif kontribusi sudah lama tidak naik," ujar Dahnar. (VIN)

Tarif itu Retribusi ABDI Nusa Tarigan SH selaku praktisi hukum mengartikan tarif pasar adalah retribusi. Retribusi itu berbeda dengan pajak. "Kalau pajak memang kewajipan kita semua dan dampaknya lama kita rasakan. Lain dengan retribusi, harus ada pengembaliannya, dalam arti kata para pedagang bayar retribusi berarti mereka berhak mendapatkan keuntungan. Misalnya perbaikan fasilitas dan sebagainya," papar Abdi. soal kenaikan tarif kontribusi, lanjut abdi, maunya PD Pasar atau Pemko Medan berkaca dulu atas kinerja mereka mengelola pasar-pasar tradisioanal tersebut. Kita bisa menilai dari semberawutnya bentuk pasar, dari segi kebersihan saja mereka tidak becus menanganinya. Akibat dari kenaikan retribusi itu pasti berdampak kepada masyarakat kecil. Para pedagang pun pasti menaikkan harga-harga dagangan mereka karena mereka tidak mau merugi. Menurutnya, para pedagang tidak perlu membayar tarif sebelum pengelola pasar memperbaiki fasilitas yang menjadi tanggung jawab PD Pasar. Pedagang bisa buat gugatan atau perlawanan.(FER)

Protes Kenaikan PROTES keras datang dari para pedagang Pasar Petisah yang beralasan bahwa kenaikan tersebut akan semakin membuat mereka merana. "Soal kenaikan tarif ini, kami akan melawan karena pemerintah tidak peduli dengan nasib kami para pedagang," ujar Indra Rangkuti (26) salah satu pedagang Petisah. Kata Indra, pedagang pasar Petisah telah melakukan rapat pada Rabu malam pekan lalu untuk membahas kenaikan tersebut. Dan Kamis pagi pekan lalu, mereka melakukan aksi damai dengan menutup kios sampai Pemko Medan mau menanggapi keluhan mereka. Selain mereka menolak kenaikan, mereka juga menuntut Pemko meninjau kembali perjanjian dengan PT Gunung Kencana Karya Sentosa (PT GKKS) selaku pengelola gedung Pasar Petisah. Para pedagang merasa resah karena kebijakan PT GKKS yang memasukkan Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di dalam areal gedung pasar. Namun soal keamanan dan kebersihan pasar tidak pernah dipedulikan PT GKKS.(FER)

TOLAK KENAIKAN TARIF KONTRIBUSI Kenaikan tarif kontribusi yang dilakukan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan sebanyak dua tahap, tahap pertama sebesar 60 persen berlaku mulai 7 Maret 2012 sampai 30 Juni 2012. Kemudian tahap kedua sebesar 100 persen mulai berlaku pada 1 Juli 2012 nanti. Kenaikan ini ditolak oleh 51 pasar tradisional yang ada di Kota Medan dan tergabung dalam Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara (P3TSU) Kota Medan.

"KAMI menolak kenaikan ini. Kami pedagang kecil yang sudah terjepit makin terjepit dengan kenaikan ini. PD Pasar tidak berpihak pada kepentingan pedagang, kami ini binaan PD Pasar tapi kami tidak merasakan manfaatnya. Silahkan naik tapi renovasi pasar juga selesai dalam tiga bulan. Kami sudah trauma dengan janji-janji direksi PD Pasar," kata Mardi Chan, Ketua P2TSU Kota Medan dan juga Ketua Pedagang Pasar Sukaramai, mewakili para pedagang, Selasa pekan lalu. Menurut Mardi, bukan pedagang tidak mau memenuhi kenaikan tarif tapi harus sesuai dengan janji dan apa yang akan

diterima pedagang. "Kolusi dan Pungli lewat PK-5 juga sangat tinggi di PD Pasar, saya tau benar ini. Jadi jangan pedagang terus yang disalahkan dan dieksploitasi," tegasnya. Ketua Pasar Timah mengakui soal adanya kutipan-kutipan liar dari kios-kios. Tapi pembenahannya hanya pada pengecatan kantor kepala pasar yang katanya untuk penilaian Adipura. "Bukan pasar yang dibenahi, talang saja yang sudah kena kepala kalau orang lewat tidak diperbaiki," A Min Ketua Pasar Timah. Lanjut A Min, pasar yang dipimpinnya masuk pasar kelas III, sebelumnya dia membayar tarif kontribusi sebesar Rp 36 ribu per kios,

Pedagang:

Rahudman Harahap MM, sesuai surat tanggal 27 Februari 2012 Nomor 937/ 3120. Dalam surat persetujuan walikota tersebut tertulis alasan kenaikan tarif ini untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dan meningkatkan deviden Pemko Medan. "Tapi kami menduga bahwa kenaikan ini karena adanya kepentingan segelintir organisasi yang mencari keuntungan sepihak," kata Mardi lagi. Contoh kenaikan tarif ini, kamar mandi yang sebelumnya Rp 300 naik menjadi 1000. BAB dari Rp 500 jadi Rp 1500, mandi yang sebelumnya Rp 1000 naik menjadi Rp 2000.

Tingginya kenaikan ini tidak dibarengi dengan perbaikan fasilitas. "Tarif naik tapi fasilitas umum di tiap pasar buruk," kata pengurus Pusat Pasar Kota Medan, Gidion Ginting. Sebelumnya, para 21 perwakilan pasar dan pengurus P3TSU pernah melakukan rapat dengar pendapat Komisi C DPRD Kota Medan pada 20 Maret 2012. Hasilnya, dewan memanggil Dewan Pengawas dan Kabag Perekonomian Pemko Medan, Direksi PD Pasar, pengurus P3TSU Kota Medan untuk membicarakan kenaikan tarif kontribusi untuk sewa toko dan izin, namun sampai hari ini belum menunjukkan hasil. (MEI)

Ketua Pedagang Pasar Tradisional Sumut Cabang Medan

PD Pasar Aksara Kejam SESUAI perjajian PD Pasar dengan Pemko Medan, lantai satu Pasar Aksara hanya boleh menjual sembilan bahan pokok, tapi sekarang tidak hanya menjual sembilan bahan pokok, malah sudah ada yang jual baju, sepatu, dan berbagai barang pecah belah. "Pengunjung tidak harus ke lantai dua untuk berbelanja karena lantai satu sudah," kata Murdiathun Husni (44) seorang pedagang pecah-belah dilantai dua. "Kami tidak mau membayar kontribusi selama

lalu naik menjadi Rp 76 ribu. "Saya pernah bertanya kepada dewan kota bidang ekonomi dan keuangan Pemko Medan bahwa tarif kontribusi tidak termasuk PAD Kota Medan. Saya pernah tanya ini ke Dirut PD Pasar dan dia tidak bisa jawab," katanya sambil menjelaskan bahwa tarif kontribusi masuk ke tarif sinkronisasi yang di dalamnya termasuk biaya keamanan, kebersihan, dan cukai. Para pedagang meminta walikota dan DPRD Kota Medan meninjau ulang Surat Keputusan Direksi PD Pasar Kota Medan Nomor 974/1238/PDPKM/2012 tanggal 02 Maret 2012. Kenaikan yang disetujui Walikota Medan, Drs H

PD Pasar tidak menertibkan pedagang-pedagang ilegal yang berada di lantai satu. Sudah tujuh tahun konflik ini terjadi tetapi tidak pernah ditanggapi. PD Pasar hanya bisa menunutut haknya, sedangkan kewajiban tidak pernah terealisasi," tambahnya. Dia bilang, pihaknya bukan tidak mau bayar tapi ingin melihat kinerja PD Pasar teerhadap kepentingan pedagang. "kami cuma mau peraturan di jalankan sebagaimana mestinya." Para pedagang lantai dua Pasar Aksara mengeluhkan kerusakan sirkulasi udara dan kebocoran asbes. Sudah puluhan juta kerugian yang di alami akibat kerusakan fasilitas ini, bahkan kerusakan sirkulasi udara sudah pernah memakan korban jiwa. Sudah delapan tahun fasilitas ini rusak dan tidak pernah diperbaiki sampai sekarang. Pernah diperbaiki tetapi langsung rusak lagi. Padahal pedagang diwajibkan membayar kontribusi sebesar Rp 60 ribu per bulan, uang sampah Rp 21 ribu per bulan. "Tapi perbaikan tidak pernah dilakukan," papar Murdiathun Husni yang biasa di sapa Mamak Raja. "Harapan kami kepada pengelola Pasar Aksara agar berlakulah secara adil terhadap pedagang, jangan pilih kasih, jalankan peraturan daerah yang berlaku," tegasnya. (ZAN)

Dirut Langgar Kebijakan KENAIKAN tarif kontribusi yang diberlakukan dianggap para pedagang sebagai keputusan yang sepihak. Dalam Perda No.31 Tahun 1993 tentang pemakaian tempat berjualan, pada Pasal 3 ayat 7 dijelaskan tentang wewenang PD Pasar bahwa pengelolaan keamanan pasar khususnya malam hari pada pasar milik pemerintah adalah wewenang kepala daerah atau pejabat yang dihunjuk, dengan ketentuan mendapat dukungan dari pedagang setelah memenuhi syaratsyarat yang ditetapkan kepala daerah. Dan biaya keamanan khusus malam hari dibebankan kepada pedagang yang besar kutipannya berdasarkan musyawarah dan mufakat antara pedagang dengan petugas keamanan, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan kepala daerah atau pejabat yang dihunjuk. Ketua Pedagang Pasar Tradisional Sumut (P3TSU) Cabang Medan, Mardi Chan mengatakan kenaikan tarif kontribusi pasar ini hanya menguntungkan sepihak saja. Dalam hal ini yang dirugikan adalah para pedagang. Menurutnya, selama ini tarif kontribusi yang dibebankan saja sudah sangat memberatkan pedagang. "Bagaimana lagi jika dinaikkan lebih dari 100 persen," sebutnya. "Seharusnya pihak PD Pasar mengacu pada Perda No.31 Tahun 1993, bukan malah menentangnya," kata Mardi. Selain itu, bebernya, dalam keputusan Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan No. 36/04/BP/PD/2003 tentang pengesahan surat keputusan Direksi PD Pasar Kota Medan No.974/1332/PDPKM/2003 Tanggal 5 Maret 2003 tentang ketentuan klasifikasi serta besarnya tarif kontribusi dan sewa toko pada wilayah pasar dalam Kota Medan, disebutkan, tarif kontribusi pemakaian kamar mandi, buang air

kecil Rp 300, buang air besar Rp 500, mandi Rp 1000, jual air Rp 1000 per 20 liter. Untuk tarif kontribusi kebersihan, kios sebesar Rp 700 per hari, stand Rp 600 per hari, pedagang informal (K-5) tarif khusus Rp 10001200 per hari. Sedangkan tarif kontribusi jaga malam, untuk kios Rp 500 per hari, stand meja Rp 300 per hari. Kemudian ketentuan itu berubah, dan perubahan itu tertuang dalam putusan Direksi Perusahaan PD Pasar Kota Medan No.97/1238/ PDPKM/2012 yang menetapkan,tarif kontribusi pemakaian kamar mandi, untuk buang air kecil sebesar Rp 1000, buang air besar Rp 1500, mandi Rp 2000, dan jual air Rp 2000 per 20 liter. Tarif kontribusi kebersihan, kios Rp 1500, stand/meja Rp 1000, pedagang informal Rp 2000. Tarif kontribusi jaga malam, kios Rp 2000, stand/meja Rp 2000, pedagang informal Rp 2000. Bahkan kenaikan tarif kontribusi ini disetujui oleh walikota Medan yang tertuang dalam surat edarannya No.973/3120 yang ditujukan kepada Dirut PD Pasar namun dengan ketentuan kenaikan tarif tersebut dapat mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dibidang pelayanan umum. Juga bisa membantu serta menunjang kebijaaksanaan umum Pemda dalam

rangka meningkatkan kesejahteraaan masyarakat khususnya dalam penyedia sarana pasar serta dapatmeningkatkan deviden ke Pemko Medan. Mardi yang didampingi Alan Aruan (wakil ketua), Muslim Sikumbang (bendahara) mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat kepada Walikota untuk meninjau ulang kembali kebijakan yang dibuat Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Benny Harianto Sihotang. Namun sampai saat ini belum mendapatkan jawaban apapun. "Bahkan pihak Pemko seolah tidak merespon surat permohonan kami itu," kata Mardi. Anehnya lagi, kenaikan tarif kontribusi itu seharusnya dilakukan secara bertahap. Tahap petama seharusnya diberlakukan tanggal 7 Maret -30 Juni 2012 dengan kenaikan sebesar 60 persen. Dan tahap kedua berlaku 1 Juli 2012 bertambah sebesar 40 persen. Dengan demikian pemberlakuan penyesuaian tarif kontribusi pada tahun 2012 secara keseluruhan sebesar 100 persen. Tapi kenyataannya, kata Mardi, tarif kontribusi itu sudah dinaikkan sejak bulan Februari sebesar 100 persen. "Jelas kami keberatan karena kenyataannya Dirut PD Pasar sudah lari dari kebijakan yang dia buat sendiri," cetusnya. Bukan itu saja, katanya lagi, kebijakan dari Pemko pun tidak dilaksanakannya, yaitu meningkatkan pelayanan. Memang ada perubahan yang dilakukan tapi perubahan itu hanya dibuat dilingkungan mereka saja. Merenovasi dan mengecat kantor PD Pasar ditiap pasar di Kota Medan. Sementara keadaan pasar di Kota Medan yang berjumlah 51 pasar itu tetap tidak ada perubahan. Bahkan semakin semrawut dan amburadul. Bahkan, kondisi kios/stand di seluruh pasar saat ini sangat memprihatinkan. Atap bocor, dinding retak dan jalanan yang sering banjir jelas sangat merugikan pemilik kios. Keluhan yang disampaikan para pedagang tidak pernah mendapat tanggapan bahkan dianggap bagai tembang pengantar tidur oleh PD Pasar.(FER/ZAN)

KPK POS

6

E D I S I 197 23 - 29 APRIL 2012

POLITIK

N A D JAMBI

Walikota Dinilai Salah Pilih Sekda LANGSA - Masyarakat Kota Langsa menilai mantan Walikota Langsa Drs Zulkifli Zainon, MM dinilai salah menempatkan pejabat dijajarannya terutama pejabat Sekda. Hal itu diungkapkan Fitriani Abdullah, mantan anggota DPRK Langsa barubaru ini, menyikapi sikap angkuh yang ditunjukkan Sekda Kota Langsa saat ini dijabat M.Syahril, SH.M.AP. Fitriani menilai, Sekda tidak punya waktu untuk masyarakat. Padahal menurutnya, masyarakat datang untuk membicarakan hal

Pendataan CPNS

Diduga Ada Kecurangan, Tenaga Honorer Demo LANGSA–Ratusan tenaga honorer tergabung dalam Deklarasi Bersama Honorer Pemko Langsa 2005, terdiri dari tenaga administrasi, teknis, Satpol PP dan Kebersihan, melakukan aksi unjukrasa di halaman kantor Walikota Langsa Rabu kemarin. Massa awalnya berkumpul di Lapangan Merdeka Langsa, lalu bergerak menuju kantor Walikota Langsa. Para pengunjukrasa mensi-

nyalir adanya indikasi kecurangan terkait pendataan CPNS formasi 2012 untuk kategori I dan II. Menrutu massa hal itu bertentangan dengan Surat Edaran Meneg PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 03 tahun 2012 tentang data tenaga honorer kategori I dan daftar tenaga honorer kategori II. Kordinator aksi Robi Rubianto SE mengatakan, di BKN pusat telah terdata sebanyak 737 tenaga honorer untuk Kota Langsa. Kenyataan di lapangan, diduga telah terjadi kecurangan pengang-

katan CPNS dari tenaga honorer tersebut. Bukti lengkap atas dugaan kecurangan itu ada sama kami, jelas korrdinator pengunjukrasa. Bukti itu katanya akan diserahkan ke Walikota Langsa dan Presiden RI. Massa juga menyampaikan tuntutan yakni meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan kecurangan di BKPP Kota Langsa. Batalkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan BKPP kota Langsa tahun 2012 untuk kategori K1 dan K2, serta melakukan pendataan ulang menyeluruh untuk

tenaga honorer 2005 untuk dimasukkan ke K1. Meminta Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat jangan menganaktirikan tenaga honorer 2005. Kami sangat berharap pemerintah bisa mendengar dan mengabulkan aspirasi dan tuntutan kami, kata massa pengunjukrasa. Sementara itu, sejumlah wartawan yang ingin meliput pertemuan antara Pj Walikota Langsa dengan perwakilan pengunjuk rasa kecewa. Pasalnya Satpol PP tidak mengizinkan wartawan masuk ke ruang pertemuan.(YAN)

Nomor Urut Tiga dan 13 Keputaran II LANGSA - Berdasarkan hasil rekapitulasi surat final, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa akhirnya menetapkan pasangan Calon Walikota Langsa, Drs. Zulkifli Zainon, MM – Saifullh, SH.MM.MH dengan nomor urut 3 dan pasangan Calon Usman Abdullah, SE – Ds. Marzuki Hamid, MM nomor urut 13 maju sebagai pasangan Calon pada putaran kedua Pemilukada Kota Langsa Tahun 2012, Sabtu (14/4).

Penetapan dua pasangan tersebut dilakukan KIP dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pada Pemilihan Umum Walikota / Wakil Walikota Langsa Tahun 2012 ditingkat KIP Langsa dengan nomor keputusan 31 tahun 2012. Ketua KIP Langsa, Agusni. AH, SE usai rapat pleno terbuka kepada KPK POS mengatakan bahwa penetapan perolehan suara Pemilukada Langsa dan Gubernur Aceh

untuk Kota Langsa ini merupakan bagian dari tahapan Pemilukada yang sedang dijalankan. “Alhamdulillah sejauh ini, tahapan Pemilukada masih berjalan normal dan sukses untuk Kota Langsa, walaupun ada sedikit keberatan dan sanggahan dari para saksi pasangan calon terhadap hasil rekapitulasi suara dan mekanisme di KPPS. Namun untuk semua keberatan dan sanggahan itu sudah kita catat dalam

form data KIP untuk ditindak lanjuti”, terang Agusni. Lanjutnya, terkait pasangan calon yang akan maju dalam putaran kedua untuk Pemilukada Walikota / Wakil Walikota Langsa KIP menetapkan berdasarkan peringkat persentase perolehan suara terbanyak satu diraih oleh pasangan urut 3 dengan suara 19.018 atau 27,92% dan perolehan suara terbanyak dua diraih oleh pasagan nomor urut 13 dengan suarau 14.461 atau 21,48%.(BSO)

KIP Singkil Tetapkan Bupati- Wakil Bupati Terpilih SINGKIL - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Singkil,menetapkan pasangan H.Syafriadi Manik SH Dul Musrid, sebagai calon Bupati-Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada Aceh Singkil 2012. Penetapan itu dilakukan KIP Aceh Singkil, karena dari hasil proses rekapitulasi

penghitungan suara, pasangan yang diusung Partai Golkar, PBR dan PPD ini, meraih 19.240 suara atau 37,49 persen dari 51.316 suara yang sah. Penetapan calon terpilih ini dilakukan dalam rapat pleno yang digelar di ruang Media Center KIP Aceh Singkil,Sabtu pekan lalu.

PNS Diminta Tingkatkan Disiplin ACEH TIMUR - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Timur Ir Nasrullah Muhammad MSi MT menyampaikan tiga pesan pada jajaran PNS dan seluruh elemen masyarakat. Pertama, ucapan terimakasih karena berhasil mewujudkan pemilukada Aceh Timur sukses aman dan damai. "Ini keberhasilan dan kesuksesan kita bersama. Selama ini mata publik tertuju ke Aceh Timur, apakah pemilukada aman damai atau terjadi konflik. Faktanya Pemilukada kita berjalan sukses, aman dan damai,”katanya. kedua, untuk kepala dearah terpilih mari kita dukung dan bekerjasama membangun Aceh Timur tercinta ini. Ketiga, kepada PNS yang berhasil menempatakan diri pada posisi netral sesuai aturan perundang undangan. Untuk itu saya meminta PNS agar terus meningkatkan disiplin dalam bekerja.

Ketua KIP Aceh Singkil, Abdul Muhri, kepada KPKPos mengatakan dengan persentase sebesar 37,49 persen yang diraih pasangan Syafriadi Manik-Dul Musrid, maka Pilkada Aceh Singkil dipastikan hanya berlangsung satu putaran. Sedangkan hasil rapat pleno akan diserahkan ke

Itu disampaikan Pj Bupati saat bertindak sebagai pembina pada upacara Hari Kesadaran Nasional yang dipusatkan di halaman Pendopo Bupati Idi Rayeuk, Selasa lalu. Upacara dihadiri Sekda Syaifannur SH MM, Ketua DPRK Alauddin SE, Para Asisten Setdakab, Kabag, Camat dan Kadis dan peserta upacara lainnya. Temu Ramah Usai, Pj Bupati bersilaturahmi dengan ulama dan tokoh masyarakat Peureulak Raya. Waktu itu Pj Bupati menyampaikan terimakasih atas suksesnya pemilukada. Pada pertemuan itu juga dibahas soal pemekaran Kabupaten Peureulak Raya dan penyelesaian KTP dan KK. Pj Bupati Ir juga temu ramah dengan PNS dan pejabat di Setdakab Aceh Timur. Suasana tampak akrab dan Pj Bupati menggali berbagai masukan dari pejabat dan PNS daerah ini. Usai temu ramah, Pj Bupati meninjau sekolah Magnet School di Dama Tutong Peu-

DPRK Aceh Singkil pada Senin (16/4), atau dua hari setelah penetapan. "Karena besoknya masih hari libur, hasil rapat pleno ini terpaksa kita serahkan dua hari kemudian ke DPRK Aceh Singkil untuk penetapan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 20122017," jelas Abdul Muhri.(AZT)

reulak. Pj Bupati berharap bangunan yang megah segera difungsikan. Tentunya masih banyak sarana dan prasarana yang harus dilengkapi. (BSO)

Butuh Kerja Keras dan Kebersamaan

yang bermanfaat bagi kota Langsa. Kekecewaan tidak hanya dirasakan Fitriani, ternyata banyak masyarakat yang mengeluhkan atas sikap Sekda tersebut. Ia mengaku, selama ini banya masyarakat datang padanya mengeluhkan sikap pejabat Kota Langsa ini. Sehingga ia menilai, Mantan Walikota Drs. Zulkifli Zainon, MM kurang jeli dalam menempatkan pejabat. “Tidak seperti Sekda terdahulu,” katanya. juga sangat disayangkan, ketika staf Kota Langsa kurang berpihak pada mas-

yarakat. Para staf di Kota Langsa tidak tahu arti staf yang sebenarnya. Situasi ini dikhawatirkan akan menurunkan jumlah pemilih Zulzainon pda pilkda putaran kedua nanti. Malah sikaf berbeda ditunjukkan Pj Walkota Langsa Drs. H. Bustami Usman SH, M.Si. Ia tidak pernah menolak warga yang ingin menemuinya, dampak Pj Walikota mendapat informasi berarti dari masyarakat. “Pj Walikota malah tidak pernah menolak warga yang ingin menemuinya,” kata Fitiriani.(YAN)

Affan Harapkan Pengelolaan Keuangan Tepat Sasaran SUBULUSSALAM - Wakil Walikota Subulussalam H. Affan Alfian menegaskan kepada Kepala SKPK dalam mengelola keuangan daerah harus tepat sasaran. Itu dikatakannya pada pembukaan Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Grand Mitra Hotel Subulussalam, kemarin. Guna mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih, sebagai persyaratan setiap pemerintah mewujudkan aspirasi masyarakat serta cita-

Wakil Walikota Subulussalam, saat menyerahkan buku panduan pengelolaan keuangan daerah kepada Sekwan DPRK Subulussalam, disaksikan Ketua Komisi C DPRK Subulussalam. cita bangsa Indonesia yang bersih dari KKN. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, akurat dan terukur. Affan menekankan kepada pejabat berwenang untuk mengelola keuangan di masing-masing instansi harus

dipertanggungjawabkan kepada rakyat. “Saya minta pejabat berwenang serius mengelola keuangan, sebab itu uang rakyat,” tegasnya. Sosialisasi ini melibatkan Bendahara pengeluaran SKPK dan menghadirkan tim Koordinator dari Jakarta Dedi Noerdiawan. (KAR)

Sihabuddin: Peredaran Narkoba Terjadi Di Lapas, Itu Fakta JAMBI - Semua orang bisa lebih baik, karena itu kesalahan orang atau pejabat jangan digeneralisasikan. Sebab itu akan membuat citra seluruh petugas lembaga pemasyarakatan (lapas) tidak baik. Demikian disampaikan Asisten III bidang Administrasi/Umum, Natres Ulfi mewakili Gubernur Jambi usai memimpin pembina apel siaga petugas pemasyarakatan, di Lapas Kelas II-A Jambi, kemarin. ”Harapan kita semua kesalahan seorang aparat jangan lantas dijeneralkan, tetapi bagaimana upaya kita memperbaikinya,” ujar Natres. Direktur Jenderal Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Sihabudin dalam sambutan tertulisnya disampaikan Natres, menyatakan perang terhadap narkoba. Banyaknya pemberitaan miring khususnya terkait peredaran narkoba di Lapas membuat lembaga ini jadi sorotan publik. "Saat ini kita berada pada situasi disudutkan dan dipersalahkan," ujar Sihabudin. Ia menyadari penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan lapas atau rutan masalah berat yang harus dihadapi. Ia pun mengakui, saat ini masih ada narapidana dan petugas menjadi bagian penyalahgunaan dan peredaran narkoba. "Penyalahgunaan atau peredaran narkoba yang ada di

menyadari kondisi ini. Namun mengingat keterbatas anggaran daerah dalam APBK, kebutuhan dana pendidikan belum dapat dipenuhi. “Ini pekerjaan rumah bagi kita bersama, termasuk legislatif,”jelasnya. Dalam audiensi itu, para kepala sekolah umumnya mengeluh terkait minimnya dana operasional sekolah termasuk untuk pelaksanaan UN. Untuk sekolah SMK kendala cukup mendesak minimnya guru produktif dan ahli. Saat ini ada tiga kategori guru, yakni produktif, normatif dan adaptif.“Yang sangat kurang justru guru-guru produktif,”sebut para Kasek SMK tersebut. Padahal pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Nasional sudah mencanangkan persentase sekolah SMK dan SMA, 70 berbanding 30 persen. Artinya ,Sekolah SMK atau kejuruanmenjadiprioritasutama.(BSO)

ACEH TIMUR - Para guru, siswa dan seluruh wali murid serta elemen masyarakat diminta bahu membahu menyukseskan dan meningkatkan kualitas penddidikan di Aceh Timur. Terlebih jelang Ujian Nasional (UN) Tingkat SLTA yang dimulai 16 April 2012. Ini tanggungjawab kita bersama dan untuk kemajuan dunia pendidikan tidak ada istilah “menyerah”. “Meskipun tidak dipungkiri masalah dana salah satu kendala cukup berat,”tegas Penjabat (Pj) Bupati Aceh Timur Ir Nasrullah Muhammad Msi MT saat menerima audiensi Kepala Disdik Aceh Timur H Agussalim SH MH dan para Kepala Sekolah, Jumat lalu di Pendopo Meuligo Langsa. Kata Nasrullah, pemerintah daerah SUBULUSSALAM - Kebang Pol Linmas Kota

Kesbang Pol Linmas Adakan FKDM

lapas atau rutan merupakan fakta," katanya. Namun menurutnya, tidak adil jika lapas atau rutan selalu dianggap tempat paling aman untuk penyalahgunaan narkoba. Bahkan petugas lapas dan rutan dianggap pelindung peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Padahal menurutnya, dari 31 ribu petugas Lapas, tak seluruhnya melakukan tindakan kotor. " Ini sungguh tidak adil," tutur Sihabudin. Sementra itu menurut Dirjen Pemasyarakatan, berdasarkan data yang dihimpun, jajaran pemasyarakatan berhasil menggagalkan upaya penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas/Rutan. Pada 2011 mengagalkan 98 kasus dan 2012 sebanyak 12 kasus. Tindak lanjut sejumlah kasus itu, Kementerian Hukum dan HAM telah menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat terhadap petugas yang diduga terlibat.

Subulussalam mengadakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Grand Mitra Hotel Subulussalam, baru-baru ini. Acara itu dibuka Wakil Walikota Subulussalam diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial H. Rusdi Hasan, SIP, SH Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas Hasbi, SKM menyampaikan bahwa pelaksanaan FKDM ini, pertama dilaksanakan. Ia mengatakan dasar pembentukannya Peraturan Mendagri No. 12 tahun 2006. Di Subulussalam berdasarkan SK Walikota Subulussalam No. 188.45/042/2012, perubahan Keputusan Walikota No. 188.45/078/2011 tentang pembentukan Dewan Penasehat dan pelaksana Harian FKDM. Wakil Walikota juga menyampaikan, salah satu syarat otonomi daerah adalah terwujudnya kondisi kondisif bagi penyelenggara dan kegiatan masyarakat.“Kondisi daerah kondisif bisa terwujud jika ketentraman dan ketertiban umum dapat terselenggara dengan baik,” tegas Rusdi. (KAR)

Selama 2010, sebanyak 32 petugas telah dijatuhi hukuman, dan 2011 sebanyak 27 petugas. Dibagian lain Plh. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi Bambang Yudotomo melaporkan, tingkat penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional (BNN) secara nasional, Jambi peringkat 6 dari 33 Provinsi, ini sungguh memprihatinkan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah masalah bersifat nasional dan kompleks. Artinya juga dapat terjadi di dalam Lapas dan Rutan, baik oleh narapidana, tahanan maupun pertugas, dan itu tidak perlu dipungkiri. Namun upaya pemberantasan terus dilakukan. Seperti baru-baru ini di Lapas Kelas II A Jambi, saat pugas berhasil menggagalkan penyeludupan ganja dan sabu-sabu ke dalam Lapas.(INRO)

Wakil Walikota Tinjau Siswa Pelaksanaan UN SUBULUSSALAM - Wakil Walikota Subulussalam, H. Affan Alfian didampingi Kadis Pendidikan Nurhayat S.Pd dan Sekretaris Asmial, S.Pd. M.Pd meninjau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) ke tiga sekolah. Yakni SMAN 1 Simpang Kiri, SMKN Penanggalan, dan MAN Subulussalam, kemarin. Saat kunjungan itu, Affan meninjau kesiapan panitia dan pengawas UN serta siswa saat mengikuti UN di ruang belajar. Ketika itu Affan memberikan semangat dan motivasi pada siswa. “Jangan terburu-buru menyelesaikan soal ujian, simak baik-baik soal yang diberikan, supaya hasilnya dapat memuaskan adek-adek,” katanya. Asmial mengatakan, ada 1.710 siswa dari sekolah menengah umum, sekolah menengah kejuruan, dan Madrasah Aliah, baik negeri maupun swasta di daerah ini yang mengikuti UN. (KAR)

KPK POS

7

E D I S I 197 23 - 29 APRIL 2012

POLITIK

SUMUT

H Fadly Nurzal: Perempuan Adalah Penentu Moral Bangsa MEDAN – Calon Gubernur Sumatera Utara H. Fadly Nurzal, S.Ag menyebutkan peranan perempuan dalam sebuah keluarga sangat penting dan strategis. Untuk itu, di era globalisasi dan tekhnologi informasi saat ini, kaum perempuan harus memahami posisinya, baik sebagai istri maupun sebagai ibu. “Perempuan adalah penentu moral bangsa,”tegas H Fadly Nurzal, S.Ag saat memberikan tausyiah pada tabligh akbar yang diselenggarakan Pimpinan Daerah Muslimat Al-Washilyah Kota Medan, di Masjid Al-Abror Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli. Lebih lanjut Fadly menyebutkan, untuk membangun sebuah bangsa yang kuat harus diawali dari pembangunan keluarga yang kuat pula. Dalam posisi ini, harmonisasi suami istri atau ayah dan ibu harus mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebab, lanjut Fadly, apapun tampilan yang disajikan ibu dan ayah dalam sebuah keluarga akan menjadi ikutan bagi anak-anaknya. Apalagi di era sekarang ini, dimana jarak semakin sempit, di tengah kepungan derasnya arus informasi.”Begitulah urgensi posi-

TAUSIYAH–Calon Gubsu H. Fadly Nurzal, S.Ag yang juga Ketua DPW PP Sumut saat memberikan tausiyah pada acara tabligh akbar yang diselenggarakan PD Muslimat Al-Jam’iyatul Washliyah Kota Medan, kemarin di Masjid Al-Abror Titi Papan Medan. si dan peranan orangtua bagi anak-anaknya,”katanya. Menurut Fadly, masa depan generasi muda ke depan sangat ditentukan bagaimana peranan dan andil kelurga membentuk karakter dan sifat anggota keluarganya. Jika keluarga mampu membentuk karakter yang baik baik, ke depan dapat dipastikan generasi muda akan lebih baik. ”Jika kita ingin menciptakan generasi muda yang tangguh, berilmu, beriman dan bertaqwa, maka dari sekarang kita harus mem-

berikan teladan yang baik pula. Jika tidak maka sesungguhnya kita sebagai orangtua ikut berperan menciptakan generasi yang tidak baik,” ucapnya. Sebelumnya Ketua PD Muslimat Al-Washliyah Kota Medan Hj Wardati Nasution, menyampaikan kegiatan tabligh akbar Muslimat Al-Wahsliyah akan menjadi agenda rutin. Selain bagian dari program yang sudah ditetapkan, juga dalam rangka meningkatkan ukhuwah islam. Ustadz tabligh akbar kita kali

ini kata Hj Wardati, adalah tokoh kamu muda yang memiliki misi untuk mempersatukan umat Islam di Sumatera Utara. Saat ini H Fadly Nurzal, S.Ag adalah Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara. ”Kita pantas berbangga, sosok H Fadly Nurzal, S.Ag dicalon menjadi Gubernur Sumatera Utara, apalagi ia merupakan salah satu unsur penasehat PW Al-Washliyah Sumut. Hal lain yang membuat kita bangga adalah, sangat banyak kader-kader

Kepemimpinan Kakan Kemenag L Batu Bobrok RANTAUPRAPAT - Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur’an Nasional (MTQN) ke41 Tingkat Kabupaten Labuhanbatu yang berlangsung cukup meriah, ternyata menyisakan cerita menyakitkan bagi seorang peserta. Adalah Fauzi Ahmad Syawaluddin, peserta musyabaqoh hapiz qur’an (MHQ) 30 juz, dinyatakan tidak menang saat pengumuman, yang dibacakan H Husni Thamrin. Saat itu dinyatakan, pemenang 30 juz tidak memenuhi nilai yang ditentukan dan hanya cukup untuk juara harapan. Dalam lampiran keputusan dewan hakim Nomor: 01/dewan hakim/2012 tentang Penetapan Kejuaraan Pada MTQN ke-41 Tingkat Kabupaten Labuhanbatu tahun 2012, yang diterima wartawan, nama-nama pemenang cabang HMQ memang tidak tertera. Tahukan anda? Ternyata pemenang cabang ini Fauzi Ahmad Syawaluddin yang

Fauzi Ahmad Syawaluddin ketika diabadikan. mewakili Kecamatan Rantau Selatan. Ini baru terungkap setelah Ketua dan Sekretaris Dewan Hakim H. Husni Tamrin dan Drs Nasaruddin datang mengunjungi rumah kediaman Fauzi Ahmad Syawaluddin di Jalan Baja Purba Ujung Bandar – Rantauprapat. Keduanya minta maaf dan menyampaikan Fauzi

pemenangnya. Fauzi putra Ketua MUI Labuhanbatu itu hanya termangu, karena ia tidak percaya even besar seperti itu bisa terjadi kekhilafan cukup fatal. Fauzi tidak bisa berbuat apa-apa, selain meminta dewan hakim membuat surat keputusan baru dan menyampaikannya kepada Muspida serta panitia agar tidak timbul sakwa sangka negatif terhadap dirinya. Menanggapi hal itu Ketua BKPRMI Labuhanbatu Barani Pane sangat menyesalkan kejadian yang menimpa Fauzi. “Kita bertanya-tanya ada apa dibalik ini semua,” katanya bertanya. Kejadian ini sebenarnya tidak perlu terjadi, jika panita dan dewan hakim di bawah kordinasi Kakan Kemenang berjalan baik. “Kakan Kemenag kan penanggung jawab dan ketua harian panitia MTQ, ia seharusnya meneliti seluruh keputusan sebelum dibacakan”, tegasnya.

Sementara Ketua Dewan Hakim H. Husni Tamrin ketika dikonfirmasi mengatakan, saat pengumuman ia hanya membacakan. Dari pantauan koran ini, Kakan Kemenang selama kepemimpinannya di Labuhanbatu Raya sudah sering melakukan kesalahan. Oleh karena itu Kakanwil Kemenag Provinsi Sumut sudah selayaknya melakukan evaluasi kinerjanya. Dana MTQ Masyarakat bertanya-tanya anggaran MTQ, karena memang tidak ada transparansi. Padahal anggaran itu MTQ itu, tidak saja dari APBD, tapi juga sumbang sih dan bantuan dari masyarakat. Apalagi, dilihat dari pelaksanaan penitia terkesan tidak matang mempersiapkan acara tersebut. Misalkan tidak bagusnya sound system yang digunakan, padahal MTQ itu, warga ingin mendengar keindahan al-Qur’an yang dibacakan para qori dan qoriah.(HAH)

Sekda Ajak Wartawan Sukseskan MTQ SEI RAMPAH - Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXXIII tingkat Provinsi Sumut, 28 April - 5 Mei 2012 semakin dekat. Kerjasama dan partisipasi semua elemen khususnya insan pers sangat diharapkan. Terutama untuk mensosialisasi acara teresbut kepada masyarakat. Demikian disampaikan Sekdakab Sergai Haris Fadillah selaku Panitia Pelaksana MTQ didampingi staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan Rachmad Karo-Karo dan Kabag Humas H. Mariyono

dihadapan para wartawan unit Pemkab Sergai di aula Sultan Serdang, Sei Rampah, Rabu kemarin. Dijelaskannya pendaftaran khafilah dibuka hingga 27 April mendatang, dan saat ini 31 Kabupaten/Kota telah mendaftar sebagai peserta. Peserta yang belum mendaftar dari Samosir dan Karo. Kemudian ada tiga kontingen yang ikut serta yaitu Perguruan Tinggi Negeri, Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) dan PT. London Sumatera. Pembukaan MTQ ini dijad-

walkan dihadiri Menko Kesra Agung Laksono, Menag Suryadharma Ali dan 22 duta besar negara sahabat. MTQ dibuka Sabtu, (28/4) pukul 20.00 WIB. Acara diawali pawai ta’aruf dan pawai kendaraan hias diikuti sekitar 8.800 orang terdiri dari kontingen 33 Kab/Kota dan pelajar se Kab. Sergai serta ormas. Rute pawai dari Kota Perbaungan menuju Desa Kebun Melati Kecamatan Pegajahan. Pengalihan Jalur Lalin Dijelaskan Sekda, menghindari kemacetan lalu lintas

(lalin), panitia sudah berkoordinasi dengan Poldasu guna mengalihkan rute jalan menggunakan jalur alternatif. Untuk truk dan bus, dapat menggunakan jalur alternatif Lubuk Pakam – Galang Dolok Masihul dan keluar di Kota Tebing Tinggi, demikian sebaliknya. Untuk kendaraan pribadi dan minibus, dapat menggunakan jalur alternarif melalui Kec. Pantai Cermin menuju Tanjung Beringin dan keluar di Simpang Bedagai mulai pukul 08.00 – 12.00 WIB.(ARM)

Al-Washliyah berkiprah di PPP, seperti saya,”kata Hj Wardarti. Hj Wardati kembali menegaskan bahwa PPP dan AlWashliyah sama ingin mempersatukan dan membina umat ke arah yang lebih baik. Karena itu, kita juga sumua harus berkontribusi dalam upaya menyatukan dan membina umat di masa yang akan datang. ”PPP adalah rumah besar umat Islam, itu artinya PPP juga rumah kita bersama,” ucap mantan anggota DPRD Sumut ini. (ARIL)

Walikota Bersama Muspida Tinjau UN TEBING TINGGI - Walikota bersama unsur Muspida tinjau Ujian Nasional (UN) di empat sekolah. Antara lain SMA 1, SMA 3, SMA Kartini dan SMK 2, Senin lalu. Walikota Umar Zunaidi Hasibuan terlebih dahulu meninjau di SMA 1. Siswa peserta UN sebanyak 247 siswa. Kepada kepala sekolah, Walikota berpesansetelah UN selesai, peserta harus diberi motivasi agar tetap semangat. “Ingatkan menjaga kesehatan dan jangan terlambat datang,”ujar Walikota. Dari SMA 1 Walikota bersama rombongan meninjau di SMA 3. Di sekolah ini, Walikota menemukan kekurangan berkas sebanyak 4 set di ruang 9. namun segera diatasi dengan memfoto copy lembar bahan ujian. Jumlah siswa yang ikut UN 245 orang dan 2 orang tak hadir. Selanjutnya Walikota meninjau di SMA Kartini, disini peserta 179 siswa. Di sekolah ini, Walikota berpesan agar siswa tidak melakukan budaya coret-coret baju sekolah, dan perbuatan lain yang tidak baik. Peninjauan UN terakhir di SMK 2. Siswa yang harusnya ikut ujian 198 orang, dua siswa mengundurkan diri Karen sakit dan dua siswa karena masalah orangtuanya.(RS)

Tiga Penghulu Tanah Putih Gagal Dilantik TANAH PUTIH – Tiga jabatan penghulu, Kepenghuluan Sintong, Sei. Keladi Hilir dan Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kab Rokan Hilir (Rohil), hasil Pilkades April 2011 lalu, gagal dilantik. Padahal ketiga penghulu sudah mendapat legilitas berdasarkan SK Bupati Rohil Annas Maamun dan menurut jadwal dilantik Kamis (19/4). Namun disaat keluarga, kerabat dan undangan masyarakat dari tiga kepenghuluan yang ingin menyaksikan pelantikan, dikejutkan informasi dari protokoler. Sebab ternyata, yang ingin dilantik Wakil Bupati Rohil Suyatno bukan penghulu hasil pemilihan, tapi pelaksana tugas (PlT). Dan salah satu di antaranya Kepenghuluan Sintong Bakti. Artinya jabatan PlT yang lama diperpanjang. Waktu itu bersamaan dengan pelantikan Camat Tanah Putih dari H Zabil Syamsuddin S.Sos kepada Drs.H.Nasri Somad. Gagalnya pelantikan ini mengejutkan banyak pihak, tapi itulah yang terjadi. “Padahal masyarakat sangat antusias untuk menyaksikan pelantikan pimpinan hasil pilihan mereka secara demokratis, karena memang selama ini domokrasi di desa mereka terpasung,” kata Anirzam Acara pelantikan lanjut

Anirzam, “suka-suka Bupati” mau dilaksanakan atau tidak, itu domainnya Bupati. Masyarakat tidak bisa berbuat banyak. Mestinya Bupati bertanggung jawab atas SK yang diterbitkan terhadap Tiga Penghulu terpilih. Selain itu alasan tidak dilantiknya jabatan penghulu di tiga kepenghuluan itu, harus dijelaskan, karena para penghulu yang gagal dilantik itu sudah setahun menunggu. “Sesuai ketentuan, paling lama 30 hari setelah terpilih, penghulu hasil pemilihan harus dilantik,” urai Anirzam. SK Bupati tentang pengangkatan penghulu terpilih patut dipertanyakan, ada apa...? Bupati tidak melantik penghulu Sintong Bakti, Sei. Keladi Hilir dan Sintong. Ini membuktikan demokrasi di Rohil masih dipasung. Tiga Penghulu hasil pemilihan langsung mestinya dilantik, sesuai agenda dan undangan yang diedarkan. Pelantikan sudah diagendakan kenapa justru gagal dengan alasan ditunda. Menurut Anirzam pihaknya akan menyurati Mendagri, Menteri PAN dan Gubernur Riau, DPR-RI terkait SK Bupati tentang pengangkatan penghulu Sintong Bakti, Sei. Keladi Hilir dan Sintong hasil pemilihan langsung yang sudah berusia satu tahun.(PUR)

TALI ASIH–Bupati Langkat menyaksikan Divisi Pencegahan Korupsi KPK M. Roffi menyerahkan tali asih di acara pelantikan PMD KAHMI Langkat periode 2012-2017.

Bupati: KAHMI Mitra Pemerintah Bangun Langkat STABAT –Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH menyatakan bangga atas telah dibentuknya kepengurusan KAHMI. Sebab itu menambah mitra kerja membawa masyarakat Langkat kearah kedewasaan dalam berfikir, bertindak serta berbuat untuk kemajuan Langkat lahir dan batin. “Mari bersama mewujudkan masyarakat Langkat yang relegius, maju, dinamis, sejahtera dan mandiri dengan modal kesantunan bermartabat” sebut Ngogesa saat menghadiri pelantikan PMD KAHMI Langkat didamingi Ketua TP PKK Langkat Ny. Hj. Nuraida Ngogesa. Bupati meminta agar keberadaan organisasi KAHMI dapat bersinergi dengan visimisi pemerintah daerah maupun organisasi lain dalam menjaga kondusifitas wilayah. Sebelumnya Ketua PMW KAHMI Sumatera Utara Ir. H. Murlan Tamba, MM menyampaikan terima kasihnya kepada Bupati Langkat atas kepedulian dan dukungannya, sehingga terlaksananya acara yang menurutnya merupakan pelantikan paling akbar serta meriah dalam perjalanan

sejarah KAHMI di Sumut. Murlan menyatakan salut, karena Bupati menetapkan religius dan kesehatan sebagai salah indeks untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “Ini terbukti dengan semangat memajukan daerah yang dimiliki beliau,” puji Murlan. dr. H. Indra Salahuddin, M.Kes, MM yang dilantik sebagai Ketua PMD KAHMI menjelaskan KAHMI bersama PPNI, IBI dan BKMP telah bermusyawarah dan menyatukan sikap mendukung terwujudnya program pemerintah dan menjadikan masyarakat Langkat relegius. Adapun pengurus KAHMI periode 2012-2017 yakni dr. H. Indra Salahuddin, M. Kes, MM (Ketua), Drs. Alfuad Nazir (Sekretaris) dan T. Mahmud Jeffry (Bendahara) dilengkapi sejumlah unsur pengurus lainnya. Dalam acara itu kembali kedermawanan Bupati Langkat terlihat, secara pribadi Bupati memberikan 50 helai kain sarung dan uang Rp50 ribu kepada 50 anak yatim. Hadir sejumlah pejabat sipil, TNI dan Polri serta Ormas/OKP juga tokoh masyarakat maupun undangan lainnya.(JUL)

tender untuk pengadaan CV yang mengelola security tersebut. “Kita meminta DPRD Binjai segera memanggil pihak rumah sakit untuk mendapatkan keterangan yang jelas,” katanya Bob Andika Sitepu, Ketua Komisi B DPRD Binjai, kepada KPK POS mengatakan, pihaknya siap memanggil Direktur RSU dr Djoelham, guna meminta

penjelasan terkait sistem pengadaan CV untuk pengelolaan security dan clening servis di rumah sakit tersebut. “Ya, kita siap memanggil Dirut RSU dr Djoelham. Kapan pemanggilannya? Kita tunggu waktu yang tepat, kalau tidak minggu ini, minggu depan. Yang jelas, pemanggilan itu akan kita lakukan dalam waktu dekan ini,” ujar Bob.(SBR)

Security Ilegal

Ketua Komisi B: Kita Akan Panggil Direktur RS Djoelham BINJAI - Persoalan security ilegal di Rumah Sakit Umum (RSU) dr Djoelham Binjai, sampai saat ini terus jadi buah bibir. Mulai dari statusnya yang ilegal, pembayaran gaji, hingga anggaran pengadaan seragam dan HT yang dipakai para security tersebut. Menyikapi masalah ini, pengurus Forum Peduli Indonesia (Fopin) Kota

Binjai, Mariot S, kepada KPK Pos Kamis pekan lalu menegaskan, security RSU dr Djoelham Binjai belum memiliki kradebilitas. Sehingga, para security di rumah sakit milik Pemko Binjai itu harus dibubarkan. “Setiap security harus mendapat pendidikan dari kepolisian. Namun, security di rumah sakit itu tidak pernah dilatih. Artinya mereka belum layak jadi

security atau petugas pengaman,” tegas mariot. Argumentasi yang lain para security itu berstatus ilegal. “Anggota DPRD Binjai mengakui kalau security itu ilegal. Nah, kalau sudah tahu ilegal kenapa pihak rumah sakit masih mempekerjakan mereka,” ujarnya bertanya. Tak sampai disitu, Mariot juga menerangkan,

kebijakan Dirut RSU dr Djoelham untuk tidak mengeluarkan gaji para security, sudah benar. “Siapa yang mau menggaji karyawannya ilegal. Benahai dulu sistem administrasinya, baru gaji dicairkan. Kalau administari sudah menyalah dan gaji terus dibayar, bisa-bisa orang yang membayarkan gaji itu tersandung pidana,” terang Mariot.

Untuk itu, mariot meminta kepada DPRD Binjai, agar memangggil pihak rumah sakit guna meminta keterangan terkait status security itu. Baik soal gaji, status mapaun anggaran. Kita juga ingin tahu seperti apa pengadaan CV di rumah sakit itu. Sebab, untuk pengadaan CV harus diadakan tender, sementara yang kita lihat, tidak pernah dilakukan

KPK POS

8

E D I S I 197 23 - 29 APRIL 2012

POLITIK

DAERAH

Pejabat Harus Utamakan Masyarakat

Sumut Pusat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bagian Barat

KISARAN - Bupati Asahan, Taufan Gama Simatupang melantik delapan pejabat eselon II dilingkungan Pemkab Asahan, Jumat kemarin. Adapun pejabat yang dilantik yakni, Drs Witoyo MM jadi Kadis Tata Kota, M Syarif SH jadi Pj Kadis Perikanan dan Kelautan, dr Herwanto Sp.B menjadi Kadis Kesehatan. Ir Hazairin jadi Pj Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Ir H Edwarsyah menjadi Pj staf ahli bupati Bidang Pemerintahan, Drs Abu Hanifah menjadi staf di Dinas Pertambangan dan Energi.Sotarduga SH menjadi pegawai di Inspektorat, dan drg Habinsaran Nasution menjadi pegawai di Dinas Kesehatan. Bupati dalam amanatnya mengatakan para pejabat yang dilantik untuk selalu menjaga amanah dengan cara meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam melaksanakan tugas. Karena itu merupakan tanggungjawab sebagai PNS yang harus diwujudkan dalam Panca Prasetya Korpri. “Teruslah mengedepankan kepentingan daerah dan masyarakat, dari pada kepentingan pribadi atau golongan. Sehingga penyelenggaraan pembangunan di Asahan terlaksanakan sesuai harapan masyarakat,” kata Bupati.(IN)

SEI RAMPAH - Peringatan Hari Jadi Ke-64 Provinsi Sumatra Utara tahun ini mengusung tema, “Dengan hari jadi ke- 64, kita mantapkan semangat persatuan, kebersamaan dan kegotongroyongan antar pemerintah dan masyarakat, untuk membangun dan memajukan Provinsi Sumatera Utara,”. Komitmen itu hubungan provinsi dengan kab/kota, dalam berkerjasama dan bersinerji sehingga Sumut tetap utuh, maju dan sejahtera. Ini disampaikan Plt Gubsu dalam sambutan tertulisnya dibacakan Bupati Sergai HT Erry Nuradi, pada ucapa Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang dirangkaikan HUT Provsu ke-64, Selasa kemarin. Lebih lanjut dikatakannya hendaknya komitmen luhur ini senantiasa jadi “ruh” segenap masyarakat serta aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Dijelaskannya, Provsu di usia ke-64 telah meraih berbagai keberhasilan. Ini tentu bisa memacu semangat untuk terus memberikan pengabdian terbaik sehingga menjadikan Sumut pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia bagian barat. Diharapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan didukung akan hadirnya Bandara Internasional di Kualanamu, Pelabuhan Kuala Tanjung, Belawan dan Kawasan Industri Sei Mangke, akan membuat Sumut go internasional.(ARM)

DPRD Minta Nelayan Kecil Dilindungi BATUBARA - Anggota DPRD Batubara H.Dazanul Fadli Saragih SHi menegaskan untuk menciptakan rasa aman bagi nelayan saat mencari ikan, hendaknya ada zona tangkap yang jelas. Itu penting untuk melindungi semua nelayan. Nelayan kecil hendaknya terlindungi. Janganlah zona tangkap nelayan kecil dimasuki alat tangkap nelayan modern. Dinas terkait harusnya mendata nelayan Batubara yang memiliki sampan maupun kapal, agar tertib administrasi. Hal ini dikatakannya Dazanul di ruang kerjanya di Limapuluh, Jum’at kemarin. Banyak nelayan kita melanggar hukum wilayah laut dan mereka di penjara di negara lain. Oleh karenanya, nelayan harus memahami tapal batas wilayah laut. Dikatakannya eksekutif hendaknya mengajukan Ranperda zona tangkap nelayan ke legislatif untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda). Sehingga para nelayan merasa nyaman. . Kadis Perhubungan Asmunan SPd dan Kabid Perikanan Kelautan Ir H.Zainudin menjelaskan banyak strategi dilakukan untuk memberi rasa aman kepada nelayan. Seperti patroli bersama lintas instansi, membina nelayan agar mengetahui zona tangkap sesuai izin yang dimiliki. Berdasarkan aturan yang berlaku, pelanggar wilayah laut dan perikanan dapat dihukum penjara selama 2 tahun, baik pekerja maupun pengusaha. Oleh karenanya tahap awal, kita akan melakukan pembinaan, setelah itu baru melakukan tindakan hukum.(SHAH)

Bupati Serahkan SK Pensiunan KISARAN - Bupati Asahan, H Taufan Gama Simatupang, ke depan akan menyerahkan surat keputusan (SK) pensiun kepada PNS dilingkungan Pemkab Asahan secara langsung. Itu terbukti pada acara peringatan HUT Pemprovsu ke-64 yang dilaksankan di halaman kantor Bupati Asahan. Bupati menyerahkan 14 SK pensiun secara langsung untuk pensiunan tertanggal 1 Mei 2012. “Penyerahan SK secara langsung sebagai penghargaan kepada PNS yang selama ini telah mengabdi kepada Negara. Ke depan Pemkab akan menyerahkan SK ini pada acaraacara nasional atau upacara resmi,” kata Bupati kemarin. Dari 14 SK pensiun, 7 orang dari guru SD, 3 orang guru SMP, 1 orang dari tenaga adiministrasi Kec. Air Batu, 1 orang dari Dinas Pertanian, 1 orang dari Dinas Tata Kota dan 1 orang dari RSUD Abdul Manan Simatupang. Di antaranya Hj Fauziah Nst dari Dinas Tata Kota, Mahala dari RSUD AMS, H Rumqar Saqbani dari Dinas Pertanian.

JADWAL–Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH menerima draft jadwal Pilkada yang diserahkan Ketua KPUD Margono Zumintoro saat beraudiensi di rumah dinas.

Pilkada Langkat Digelar 16 Oktober 2013 STABAT - Pesta demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat dijadwalkan akan berlangsung pada 16 Oktober 2013. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Langkat Margono Zumintoro saat beraudiensi dengan Bupati Ngogesa Sitepu di rumah dinas, Rabu (18/4). “Jadwal tahapan ini kita rencanakan agar agenda kerja yang lain dapat terlaksana dengan baik,” kata Margono sembari menyerahkan draft jadwal tahapan Pilkada Langkat didampingi anggota KPUD yakni Mahardenis, Riswan. G dan Sekretaris

KPU Tengku Rabihan, Ditambahkannya jika Pilkada berlangsung 2 putaran dijadwalkan pada 12 Desember 2013. Pada kesempatan itu, Margono mengutarakan sesuai ketentuan yang berlalu pelaksanaan Pilkada mutlak jadi tanggungan daerah. Oleh karena itu, jauh hari pihaknya berharap agar usul tahapan Pilkada Langkat dapat segera diputuskan termasuk ketersediaan anggaran. Ditambahkannya tahapan Pilkada sudah berlangsung pada No-

vember atau Desember tahun ini, termasuk pengumuman anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH pada kesempatan itu menyambut baik percepatan pemberitahuan draft jadwal tahapan Pilkada. Dengan demikian Pemkab bersama DPRD melalui dapat sedini mungkin mempersiapkan besaran anggaran yang dibutuhkan. “Harapan saya kuasai peraturan agar tak menyalahi hukum. Matangkan rincian kegiatan dalam penganggarannya nanti,” sebut Ngogesa didampingi Sekda Surya Djahisa, Asisten Adm.

Tapem Abdul Karim, Kadis Kependudukan & Catpil Ruswin, Kaban Kespolinmas Sulistianto dan Kabag Humas Syahrizal. Meyikapi agenda Pilkada yang dijadwalkan pada 16 Oktober 2013 mendatang, Bupati berharap seluruh pihak tetap menjaga kondusifitas Langkat. Ia yakin masyarakat Langkat sudah dewasa dalam berdemokrasi. Katanya nanti Pemkab dan KPUD akan duduk bersama merumuskan besaran anggaran Pilkada sebelum dibawa ke DPRD. Termasuk penyampaian data ril jumlah pemilih di Kabupaten Langkat pada 2013. (JUL)

Camat Hiliserangkai Hambat Program Bupati NIAS – Bupati Nias, Drs Sokhiatulo Laoli MM mengatakan tertundanya penyerahan asset/ dokumen/barang Pemerintah Desa Fulolo Lalai dari kades lama kepada kades baru, akan ditindaklanjuti instansi terkait. Hal itu dikatakan Bupati Nias saat di konfirmasi KPK Pos melalui telepon, Selasa kemarin (17/4). Menurut Bupati, kepala desa merupakan ujung tombak keberhasilan program pemerintah dan pembangunan. Sehingga tugas kepala desa harus didukung semua pihak. “Tidak perlu dihambat atau di haling-halangi,” katanya. Ditanya soal tertundanya penyerahan asset/dokumen/barang, bupati mengaku belum mengetahui, sebab surat dari Kepala Desa Fulolo Lalai, belum dibacanya. Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Fulolo Lalai, Medianus Mendrofa kepada KPK Pos kemarin mengatakan Sertijab Kepala Desa (Kades) Fulolo Lalai dari Sabadirman Mendrofa kepada Oga-

Dalam acara itu, Bupati secara langsung menujuk salah seorang PNS yang mengikuti upacara berangkat menunaikan haji, yakni Muslim seorang staf Bapeda. Penunjukan itu bukan hanya kalangan PNS, tapi juga dari kalangan lain, seperti tokoh masyarakat, agama, guru, penyuluh pertanian, dan lainya.(IN)

Bupati Tinjau UN Di Sejumlah Sekolah SELESAI - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu memantau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di sejumlah sekolah, di wilayah Kecamatan Selesai. Bupati didampingi Asisten Adm. Ekbangsos Indra Salahuddin, Kadis Dikjar Syam Sumarno dan Kabag Humas Syahrizal. ”Mekanisme sistem agar dijalankan dan saya berharap hingga akhir UN di Langkat, dapat berlangsung lancar,”kata Bupati Ngogesa saat dimintai tanggapannya saat meninjau UN di Yayasan Pendidikan Swasta Dharma Bakti, Senin lalu. Sebelumnya Bupati meninjau UN di SMA Negeri 1 Selesai diterima Kasek Esnur Ridwan

Oknum Camat Hiliserangkai. mota Mendrofa hanya formalitas. Karena yang diserahkan hanyalah stempel saja. Meskipun pada saat sertijab camat berjanji penyerahan asset/ dokumen pemerintahan desa secara fisik akan dilaksanakan tiga hari kemudian. “Namun sampai hari ini belum terlaksana,”katanya. Tokoh masyarakat Desa Fulolo Lalai yang di konfirmasi KPK Pos, Selasa lalu mengatakan tindakan camat Hiliserangkai menghambat program

kerja Bupati dan Wakil Bupati Nias dalam mensejahterakan masyarakat. Menurut saya, tindakan Camat Hiliserangkai pantas dipertanyakan, kenapa camat belum juga menyerahkah asset/dokumen/barang pemerintahan desa. Kami masyarakat menuding camat Hiliserangkai biang kerok tertundanya penyerahan asset Pemerintahan Desa Fulolo Lalai. Kita minta Bupati mencopot Yanuari Mendrofa karena dinilai tidak layak sebagai camat. Camat Hiliserangkai, Yanuari Mendrofa,Ama.Pd yang dikonfirmasi KPK Pos melalui ponselnya, Selasa (17/4) seputar tertundanya penyerahan asset/ dokumen/barang Pemerintah Desa Fulolo Lalai mengatakan, “apa urusanmu menanyakan itu, kalau kinerja saya buruk yang menilainya bupati”. Bahkan Ketika ditanya soal dugaan keterlibatan sang Camat atas pencairan honor kepala urusan umum (Kaur Umum) Desa Fulolo Lalai, Haogomano Mendrofa sejak 2007, padahal yang bersangkutan sudah almahum. Malah sang Ca-

Harahap berjanji melakukan pemerataan guru. Ia memastikan, Juni itu telah selesai dilaksanakan. Selain menghindari penumpukan guru, langkah ini salah satu upaya meningkatkan derajat pendidikan di Kota Medan. “Habis UN ini, saya langsung melakukan maving. Ini sudah tidak benar lagi, masak ada sekolah yang kekurangan guru. Sementara itu ada sekolah yang terjadi penumpukan guru, satu bidang studi diajar oleh tiga guru,” kata Walikota ketika meninjau pelaksanaan UN sdi SMA Negeri 20 Jalan Besar Bagan Deli, Kel. Bagan Deli, Kec. Medan Belawan, kemarin. Contohnya kata Walikota di SMAN 20 ternyata kekurangan guru, sehingga jumlah murid dengan guru tak seimbang.“Harusnya sekolah ini memiliki 50 guru,” kata Walikota. Selain pemerataan guru, Walikota mengungkapkan pembangunan SMKN di kawasan Medan Utara dimulai tahun ini. Lokasinya di Kel. Sei Mati, Medan Labuhan. Kehadiran SMK ini diharapkan mampu mengatasi minimnya sekolah negeri di kawasan pesisir ini. Waktu itu,Walikota melakukan peninjaun Puskesmas Rawat Inap Belawan tepatnya di Jalan Stasiun Komplek PJKA. Itu dilakukan untuk melihat kondisi bangunan puskesmas MEDAN - Walikota Medan H Rahudman berlantai dua tersebut. Termasuk bagaimana

bersama pengawas, di antaranya Prof. DR. Syahyar, MA, M.Si selaku Koordinator Pengawas Independent Unimed wilayah Langkat Hulu dan Camat Selesai Ikhsan Afriza beserta FKPK Selesai. Dilokasi itu Bupati menerima paparan Kadis Dikjar Syam Sumarno. Tahun ini peserta UN Langkat mencapai 10.596 terdiri dari SMA 4.988, MA 1.437 dan SMK 4.171. Melibatkan 1.112 pengawas terdiri dari guru. Diterangkan Syam, untuk nilai kelulusan berdasarkan nilai rata-rata akhir paling rendah 5,5. Itu terdiri dari nilai UN (0,6) ditambah Nilai Sekolah (0,4) dengan ketentuan nilai akhir tiap mata pelajaran paling rendah 4,0. Saat peninjauan, sesuai ketentuan Bupati dan rombongan tidak memasuki ruang ujian. Bupati hanya melihat dari pintu sembari memastikan pelaksanaan UN aman dan lancar. Untuk wilayah Sub-Rayon 14 Kecamatan Selesai ada 3 peserta tidak hadir, dengan keterangan 1 orang, drop out dan 2 orang tanpa alasan. (JUL)

Juni Pemerataan Guru dan Pembenahan Puskesmas

mat mengatakan, “kalau kau mau hadapi saya,”katanya. Sementara itu, menurut sumber KPK Pos di Kecamatan Hiliserangkai mengatakan kepemimpinan oknum camat Hiliserangkai otoriter. Pola kepemimpinan itu dilakukannya, mungkin karena beliau selama ini ia bertugas sebagai guru SD. “Apalagi, oknum camat tersebut suka minum tuak, hingga sulit mengontrol dirinya jika sedang bicara,”ucap sumber. Oknum Camat tersebut juga pernah dihebohkan istilah Cempaka alias “cium papa nak“. Isitilah itu muncul akibat perilaku tidak sopan sang oknum camat pada siswa SMK, yang praktek di kantor camat tersebut. Menurut sumber, waktu itu oknum camat menyuruh salah seorang siswa SMK membersihkan kamar mandi di ruang kerjanya. Ketika siswa melakukan tugas itu, oknum ikut masuk sambil berkata cium papa nak. “Namun Siswi tersebut menolaknya, dan melaporkan perisiwa itu kepada orangtuanya,” ujar sumber tersebut.(TIM)

Puskesmas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terutama peserta Jamkesmas maupun JPKMS. Fakta Walikota melihat Puskesmas itu kekurangan tenaga medis. Lalu ia memerintahkan Kadis Kesehatan melakukan penambahan tenaga medis. Termasuk penambahan peralatan medis dan obatobatan. Apalagi ada warga yang minta agar dilakukan penambahan peralatan KB, baik bentuk obat maupun suntik. Walikota juga meninjau Puskesmas Sunggal di Jalan TB Simatupang. Didampingi Wakil Walikota H Dzulmi Eldin, Sekda, Plt Kabag Umum serta Camat Medan Sunggal.Walikota menemukan ruangan puskesmas tidak representatif. “Rungan ini terlalu kecil dan sempit sehingga tidak standar memberikan pelayanan kepada masyarakat,”ungkap Walikota. (VIN)

Disiplin Pengemudi Perlu Ditingkatkan MEDAN - Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) telah banyak memberikan manfaat. Salah satunya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan

UN Di Sergai Lancar dan Kondusif SEI RAMPAH - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Erry Nuradi meninjau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA, SMK dan Madrasah Aliyah (MA). Dalam kesempatan itu Bupati mengunjungi SMA Negeri 1 Sei Rampah Desa Firdaus, Kec. Sei Rampah, Selasa kemarin. Saat meninjau Bupati didampingi Ketua DPRD Sergai Azmi Yuli Sitorus, Wabup Soekirman, Dandim 0204/DS Letkol Arh Wawik Dwinanto, Kapolres Sergai AKBP Arif Budiman, Kajari Sei Rampah, Kadis Diknas Sergai, Kabid Dikmenjur, Kabag Humas Mariyono dan Camat Sei Rampah. Kepala SMA Negeri 1 Sei Rampah Riadi SPd melaporkan Siswa yang terdaftar mengikuti UN tahun ini sebanyak 193 siswa. Pelaksanaan UN berjalan aman dan kondusif. Bupati mengemukakan dari data yang diperoleh, jumlah siswa SMA/SMK dan Madrasah Aliyah (MA) di Sergai yang terdaftar mengikuti UN 6.128 orang. Terdiri dari SMA 3.439 orang, SMK 1.849 orang dan MA sebanyak 840 orang.(ARM)

memberikan kesempatan berusaha. Juga turut berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Namun perlu menjadi perhatian kita bersama yakni kedisiplinan pengemudi yang membuat penumpang tidak nyaman. Ini harus diminimalisasi, kuncinya menerapkan disiplin berlalu lintas,” kata Walikota Medan H Rahudman Harahap ketika membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) KPUM 2011 di Pardede Hall Medan, kemarin. Walikota berharap agar mobil penumpang umum, termasuk KPUM terus meningkatkan dan memperbaiki kinerjanya, terutama disiplin berlalu-lintas. Berdisiplin memikul tiga pokok nilai kehidupan yakni menerima tanggung jawab, menjunjung tinggi kebenaran dan menunda kepuasan. “Meski berat tetapi itu penting dan harus dapat kita lakukan,” ujarnya. Walikota juga menyampaikan rencana menertibkan angkutan umum dari luar kota yang beroperasi di wilayah Kota Medan. Untuk Dishub Medan diintruksikan bersinergi dengan aparat kepolisian.Termasuk terminal liar dan becak bermotor dari luar kota. Sementara Ketua Umum KPUM Ferdiannd S dalam laporannya menjelaskan, KPUM saat ini sudah berusia 49 tahun. KPUM saat ini menjelma menjadi perusahaan besar bergerak di bidang jasa transportasi.(VIN)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 197 23 - 29 APRIL 2012

2013 Madina Targetkan Peringkat I LPPD PANYABUNGAN - Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Kab. Madina meraih peringkat empat terbaik se-Sumut dari 25 Kabupaten/Kota. Ini disampaikan Sekda Madina M.Daud Batubara pada wartawan di ruang kerjanya, kemarin. Untuk 2013, Pemkab Madina menargetkan meraih peringkat I dalam LPPD. Dimana tahun ini peringkat I diraih Humbang Hasundutan, Kedua Serdang Be-

LECEHKAN KEPUTUSAN DPRD

PT.Gruti dan PT. Teluk Nauli Tetap Beraktivitas

dagai, ketiga Kabupaten Tapanuli Utara. Peringkat penyampaian LPPD salah satu tolak ukur kesuksesan daerah menjalankan roda pemerintahan. Penilaian Inspektorat Provinsi salah satu meteri yang di uji dan harus dilaksanakan. “Untuk itu, saya pesankan kepada seluruh SKPD segera melakukan peningkatan kinerja menuju peringkat I di tahun 2013 mendatang,” ungkap Sekda.(TH)

117 Pensiunan PNS Terimah Penali Kasih BATUBARA - Sebanyak 117 pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan Pemkab Batubara menerima penali kasih berupa cincin emas dan piagam penghargaan, di mana mereka telah mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara. Acara dilaksanakan di aula DPRD Batubara-Lima Puluh, Selasa, dihadiri Bupati Batubara H.OK Arya Zulkarnain SH MM, ketua DPRD Batubara Selamat Arifin MSi, wakil ketua DPRD Batubara Drs Soewarsono, ketua komisi A DPRD Batubara Hamonangan Simatupang AMd, Suryono MSi, Asisten III H.Azrai SH, kepala BKD Saut Siahaan SE dan para pensiunan PNS. Bupati Batubara Arya Zulkarnain mengatakan, para pensiunan diharapkan dapat berpartisipasi di tengah-tengah masyarakat

sesuai dengan kemampuannya. Di samping itu harus mampu memposisikan diri sebagai seorang yang dapat dicontoh atau panutan di tengah-tengah masyarakat. Kepala BKD Saut Siahaan SE didampingi Drs Julisman menjelaskan, ke 117 pensiunan PNS yang menerima penali kasih merupakan pensiun terhitung 1 Januari s/d 31 Desember 2011. Pensiunan PNS agar tetap menjaga kesehatan, karena kekuatan jasmani semakin lama semakin berkurang. Disamping itu agar dapat mengatur keuangan keluarga karena tanggungan keluarga tidak makin berkurang. "Penali kasih agar kiranya dapat menjadi pemicu semangat dalam beraktivitas di tengah-tengah masyarakat," ucapnya. (SAHREL)

Banyak Kontrak Kerja yang Rugikan Bangsa MEDAN - Plt Gubernur Sumatera Utara mengungkapkan fenomena seringnya bangsa Indonesia dirugikan dalam menjalin kontrak kerjasama dengan pihak dari negara lain merupakan tantangan bagi ahli hukum di Sumut. Beberapa kerjasama yang berkaitan dengan Sumatera Utara yaitu perjanjian kerjasama Inalum dengan Jepang dan kontrak kerja perusahaan pertambangan ternyata merugikan kepeningan masyarakat dan bangsa jika dilihat pada aspek saat ini. Hal itu disampaikan Plt Gubsu H Gatot Pujo Nugroho, ST saat menghadiri acara Dies Natalis ke 58 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang dirangkaikan dengan acara Orasi Ilmiah Hakim Agung RI DR Supandi, SH di Gedung Pengadilan Semu Fakuktas Hukum, USU. Dalam kesempatan yang dihadiri Rektor USU, Prof Syahril Pasaribu tersebut, Gatot berharap Fakultas Hukum USU dapat melahirkan sumber daya manusia ahli hukum yang memiliki visi ke depan dan mampu mengawal berbagai kerjasama yang memberi manfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Gatot menyebutkan perjanjian kerja antara pemerintah Indonesia dengan Jepang untuk pembangunan pembangkit listrik dan pabrik alumunium yaitu PT Inalum di Asahan salah satu contohnya. "Tahun 2013 MoU kita dengan Jepang selesai, namun jika dilihat dari sudut pandang hari ini, sebenarnya bangsa kita yang dirugikan karena ingot sebagi produk PT Inalum harganya ditetapkan dibawah harga pasar, sebagai amanat dari perjanjian awal," ujar Gatot. Di samping itu, ada kasus lain pula yang menyangkut kontrak kerja salah satu perusahaan asing dengan peme-

rintah pusat, yang jika dilihat dari aspek kekinian merugikan Sumut, yaitu kegiatan tambang emas di Tapanuli Selatan. Dalam kontrak karya yang sudah memasuki generasi ke enam ini menurut Gatot tidak ada kewajiban bagi perusahaan penambang untuk memberikan porsi daerah untuk ikut berinvestasi atau dengan kata lain daerah tidak memiliki saham. Dengan demikian, dikhawatirkan keberadaan tidak memberikan kesejahterahan bagi masyarakat sekitar bahkan memberikan berbagai damoak negatif bagi kesehatan fisik dan sosial, mapuon lingkungan hidup. Oleh karena itu, Gatot beranggapan ke depannya Fakultas Hukum dapat mengambil peran strategis dengan melahirkan alumnialumni yang memiliki kemampuan dalam pembuatan berbagai kontrak kerjasama yang memiliki visi jauh ke depan untuk kepentingan bangsa dan negara. "Ini adalah salah satu tantangan yang harus mampu di jawab oleh para alumni Fakultas Hukum ke depannya," kata Gatot. Pt Gubsu juga mengungkapkan bahwa ke depannya kebutuhan tenaga yang memiliki kompetensi di bidang hukum semakin dibutuhkan, terutama dikaitkan dengan era komuninitas Asean pada tahun 2015 mendatang. Fakultas hukum Universitas Sumatera Utara memiliki peran strategis dalam melahirkan tenaga yang berkompeten untuk mendukung pembangunan di Sumatera Utara. Dalam sambutannya Gatot mengungkapkan Fakultas Hukum sebagai bagian dari perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi pusat penyelenggaraan dan pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (DNA)

LIPSUS

NISEL - Kegiatan PT. Gunung Raya Utama Timber Industri ( Gruti) dan PT. Teluk Nauli terus beraktivitas menebang kayu di hutan Kecamatan Hibala dan Pulau Pulau Batu Timur, Pulau batu Kab Nisel hingga saat ini. Meskipun Keputusan DPRD Nisel Nomor : 175 / 06 / KPTS / DPRD – NS / 2012, untuk menghentikan aktivitas kedua perusahaan tersebut. Keputusan DPRD itu merekomendasikan kepada Pemkab Nisel, Dinas Kehutan Provsu, Menteri Kehutanan RI untuk menutup dan mencabut izin operasional PT. Gruti dan PT. Teluk Nauli di Kec. Pulau Pulau Batu, Hibala dan Pulau Pulau Batu Timur. Juga merekomendasikan pada Penegak Hukum melakukan proses hukum terhadap organisasi Tim Peduli Hibala (TPH). Keputusan DPRD itu juga mere-

komendasikan penegak hukum memproses PT.Gruti dan PT.Teluk Nauli yang telah melakukan pelanggaran pengelolaan hutan, merusak lingkungan hidup, mencaplok tanah masyarakat di Kecamatan Pulau Pulau Batu, Hibala dan pulau Pulau Batu Timur. “Warga menilai kedua perusahaan tersebut kebal hukum, serta melecehkan keputusan Paripuna DPRD Nisel,” ujar Ketua GM Nisel

Sadar Halawa kepada wartawan, Kamis kemarin. Secara terpisah Wakil Ketua Pansus DPRD Nisel Hardi Maduwu, menegaskan saat ini persoalan PT.Gruti dan PT. Teluk Nauli berada di tangan Pemkab Nisel. “Apakah rekomendasi DPRD mau ditindaklanjuti atau tidak. Mari kita lihat bagaimana sikap Pemkab terkait keputusan itu,” jelas Hardi. Menyikapi sikap kedua perusahaan itu, Ketua Dewan Pendiri GM Nisel Eddy Zebua didampingi Sekertaris Mukhalisman Gowasa mengatakan, Pemkab Nisel dan penegak hukum harus segera menghentikan aktivitas perusahaan itu, agar masyarakat tidak muncul preseden buruk terhadap putusan Paripuna DPRD. “Baiknya aktivitas kedua perusahaan itu segera, sebelum ada aksi masyarakat,” kata Eddy.

Dinas Pertanian Sosialisasikan Cetak Sawah PANYABUNGAN – Dinas Pertanian Mandailing Natal (Madina) terus menggalakan program cetak sawah. Upaya dilakukan guna meningkatkan swasembad pangan di kabupaten tersebut. Untuk tahun 2012, cetak sawah direncanakan mencapai 700 ha dengan anggaran dari APBN. Sebanayk 450 ha di kec. Lingga Bayu dan 250 ha di Kec. Siabu. Sosialisasi dilaksnakan di Los Pasar Kel.Tapus Jum,at, kemarin. Program ini juga sebagai bentuk antisipasi kekurangan

pangan, mengingat setiap tahunnya penduduk Madina terus meningkat. Selain itu hasil dari program ini telah mampu memberdayakan masyarakat. “Program ini kita nilai sangat strategis dalam ranga pengamanan kebutuhan pangan,”katan Kadis Pertanian dan Peternakan, melalui Kasi Pengembangan Rehabilitasi dan Lahan Sihar Nasution SP. Katanya Dinas Pertanian berharap cetak sawah ini dapat berjalan baik sesuai Juknis. Kepada kelompok tani agar tetap kompak, jangan ter-

propokasi oknum-oknum yang ingin memecah Kelompok Tani. Sementara itu UPT Pertanian Kec. Natal Ilham menyebutkan, cetak sawah ini bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat, di samping pemanfaatan lahan tidur menjadi produktif. Camat Lingga Bayu Kaka Lubis menghimbau seluruh kelompok tani agar bersungguhsungguh melaksanakan program. “Mari kita jaga kebersamaan agar program cetak sawah ini berjalan baik dan sukses,”imbuhnya.(TH)

Sejumlah SKPD Nisel Anti Kritik NISEL – Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Nias Selatan (Nisel), dinilai anti kritik. Padahal kritik itu dilakukan dalam rangka meningkat kinerja dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Buktinya sejumlah SKPD itu anti kritik dengan memutuskan hubungan berlangganan koran yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Tidak hanya memutuskan langganan, bebarapa wartawan juga mengaku mendapat teror dan ancaman via Short message service (SMS).

“SKPD menolah menolak koran, dengan alasan anggaran tidak ada,” ujar sejumlah wartawan berbagai media yang bertugas di Nisel, Kamis kemarin. Menurut para wartawan, sikap para SKPD itu diduga dilatarbelakangi berbagai kritik yang dilakukan media cetak. Itumembuat SKPD kurang senang, sehingga berimbas pada pemutusan langganan koran. Seperti Dinas Pariwisata, diduga karena pemberitaan media terkait pengadaan barang dan jasa yang disinyalir tidak sesuai peraturan perundang –

undangan yang berlaku. Bahkan sejumlah barang tidak jelas keberadaan hingga saat ini. Di antaranya, camera digital 2 Unit, infokus, scanner, Laptop, Shoting video + Tripot, dan beberapa barang lainnya. Hal ini di benarkan salah seorang staf Disparbud yang tak ingin ditulis identitasnya. Selain Disparbud, Badan Kepegawaian Daerah, Kantor Dinas Perizinan, juga melakukan hal yang sama. Anehnya, Kabag Humas Pemkab Nisel, Botofanua Gee, sejak dilantik langganan koran dikurangi. (TIM)

Pelaksanaan UN di Madina Sukses PANYABUNGAN - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/MA dan SMK di Mandailing Natal (Madina) aman dan tertib. Jumlah peserta UN sebanyak 6.226 siswa, dimulai sejak 16–18 April. Bupati Madina M.Hidayat Batubara di wakili Sekda M.Daud Batubara bersama Komisi I DPRD dan Kemenag meninjau di empat kokasi. Kadis Pendidikan Madina Imron Lubis mengharapkan

seluruh peserta dapat melaksanakannya dengan baik dan semoga angka kelulusan lebih baik dari tahun sebelumnya. Kita sangat berharap seluruh peserta lulus dengan nilai memuaskan. “Seluruh pengawas diminta melakukan tugas dengan baik, sehingga tidak terjadi kecurangan,”kata Imron. Komisi I Iskandar Hasibuan juga berharap UN berjalan baik dan sukses. Katanya selama pelaksanaan UN,

DPRD Madina, khususnya Komisi I akan terus memantau. “Percuma peserta lulus semua, tapi dengan kecurangan. “Untuk kita berharap UN tahun ini jangan ternoda ternoda oknum-oknum tertentu,” kata Iskandar. Pantauan KPK Pos, tim pemantau dari DPRD, Sekda, Polres dan Kemenag Madina tidak memasuki ruangan, karena dikhawatirkan mengganggu konsentrasi peserta. (TH)

Eddy juga menagih janji Menteri Kehutanan RI, terkait kedua perusahaan pemilik IUPHHK tersebut yang mengatakan, “Tergantung daerah, jika daerah mengatakan tutup, Menhut segera mencabut izinnya”. Sumber dihimpun wartawan di Hibala, menyebutkan saat ini masyarakat meragukan keputusan Paripurna DPRD yang diterbitkan 11 April 2012 lalu. Sebab hingga sekarang kedua Perusahaan itu terus beraktivitas. Bahkan mobil pengangkut kayu stand bay di steker (pelabuhan ) untuk membawa kayu keluar. Jika kedua perusahaan itu tidak menghentikan aktivitasnya, sambung sumber, masyarakat akan menutup perusahaan itu dengan cara mereka sendiri,” tegas sumber. (DUHA)

Wakil Walikota: Medan Akan Bangun Bank Sampah MEDAN - Penanggulangan sampah merupakan komitmen Pemko Medan dalam menciptakan kota yang asri dan bersih. Lingkungan yang bersih akan berdampak positif pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. “Jika derajat kesehatan masyarakat baik, akan menghasilkan generasi-generasi muda yang sehat,” kata Wakil Walikota Medan H Dzulmi Eldin ketika membuka sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan melalui pelatihan manajemen sampah perkotaan dan bank sampah bagi warga peduli lingkungan di Hotel Dharma Deli Medan, Senin (16/4). Guna mewujudkan kota yang bersih, pemko Medan melalui Dinas Kebersihan akan terus bekerja. Salah satunya membangun bank sampah di setiap kecamatan. Pola ini diharapkan menjadi salah satu pengelolaan sampah yang baik. Eldin juga menyampaikan beberapa hal terkait pengelolaan sampah melalui bank sampah. Pertama, penanggulangan lebih sistematis melalui pengumpulan sampah terkoordinir. Kedua, masyarakat akan membiasakan diri memisalkan sampah rumah yang organic dan non organik. Ketiga, masyarakat yang menyetor sampah akan dapat tabungan sesuai berat sampah yang disetor. Nilai sampah itu akan dicatat dalam buku tabungan. “Saya meminta keseriusan dan kerjasama selama sosialisasi berlangsung. Terutama, ketika bank sampah di setiap kecamatan mulai dijalankan. Kepada peserta diharapkan partisipasi aktif, menjadikan wadah ini sebagai tempat belajar dan mengenal lebih jauh tentang bank sampah serta manajemen pengelolaan bank sampah yang baik,” ungkap. Eldin menambahkan Medan adalah kota pertama di Sumut yang menjalankan pengelolaan sampah melalui manajemen bank sampah. “Jadi kita patut berbangga hati,” ujarnya. (VIN)

UAN DI TAPUT SUKSES Harianja : Bupati Taput Terbukti Peduli Pendidikan TAPUT - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMU, SMK dan MAN di Tapanuli Utara (Taput) berjalan sukses dan lancar. Panitia dan pengawas UN serius menjalankan tanggungjawab masing-masing. Bahkan petugas kepolisian yang mengawal soalsoal ujian terlihat semangat. Tidak ketiinggalan Camat juga ikut memoniroting pelaksanan UN di wilayah kerja masing-masing. Ketua LSM FORPIKKAT BATARA (Forum Aspirasi Masyarakat Pembangunan Tapanuli Raya) Harianja, yang juga membentuk tim pengawas indefenden, saat ditemui KPK di Kec. Adian Koting, mengatakan mengaku senang pelaksanaan UN sukses. “Saya lihat pelaksanaan UN sukses. Kita berharap pada pelaksanaan UN tingkat SMP dan SD seluruh komponen masyarakat juga berperan aktif,”katanya. Harianja juga mengatakan sukses UN ini ini tidak terlepas dari kepedulian Bupati Taput,

Torang Lumban Tobing (Toluto). Toluto sangat peduli terhadap pembangunan bidang pendidikan, karena memang generasi muda adalah pilar bangsa ke depan. “Jika pilar bobrok, tentu bangsa ini akan keropos dan runtuh”, ujar Harianja, Lihatlah respon bupati terhadap eksistensi pendidikan di Bona Pasogit, kata Harianja. Bupati semangat melakukan doa dan motivasi peserta didik yang ikut UN. Termasuk panitia, beliau juga memotivasi agar serius dan bertanggung jawab atas tugas masing masing. Bahkan Bupati sering sidak ke unit-unit sekolah di daerah terpencil. Ini bukti Bupati sangat peduli Pendidikan dan tentu haruslah didukung semua pihak. Pembangunan bukan hanya tugas pemerintah, akan tetapi partisipasi masyarakat sangatdiharapkan. Saat ini pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur pendidikan sangat pesat,” terang Harianja.

Terkait kepemimpinan Joskar Limbong, Kadis Pendidikan Taput, Harianja mengatakan, dapat dinilai dari statistik jumlah kelulusan anak didik selama Joskar. Juga statistik jumlah anak

didik berprestasi baik, akademik maupun bakat dan kemampuan. Itu terus meningkat dan ini membuktikan kepemimpinan Joskar yang professional,” ujar harianja. (JLS)

MOTIVASI - Bupati Tapanuli Utara Torang Lumban Tobing, dalam sebuah kegiatan doa dan motivasi pada siswa/i peserta UN di salah satu SMP di Taput.

KPK POS

10

E D I S I 197 23 - 29 APRIL 2012

KRIMINAL

NAD SUMUT JAMBI

Pecandu Sabu Diringkus SEI RAMPAH – Pecandu narkoba jenis shabu-shabu diringkus personel Polri. Tersangka Nanang Priadi alias Adi (31), warga Dusun 5, Desa Pangkalan Budiman, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Sergai, tak lagi bisa berkelit ketika disergap. Polisi meringkus Nanang sedang menikmati shabu-shabu. Nanang ditangkap pada Sabtu pekan lalu. Penangkapan tersangka, dipimpin KBO Narkoba Aiptu Zulham dari Satuan Narkoba Polres Deli Serdang. Disebutkan, Nanang selama ini masuk daftar penangkapan kepolisian. Tersangka ditangkap setelah sebelumnya dilakukan pengintaian oleh petugas. Sumber di Kepolisian menyebutkan, penangkapan Nanang, berkat adanya informasi dari warga yang layak dipercaya. Kasat Narkoba Polres Deli Serdang, AKP Hendra lantas memerintahkan anak buahnya mengintai tersangka. Dari tersangka, polisi menyita 0,2 gram shabushabu, dan alat hisap. (ARM)

Orang Tua Dan Sekolah Waspadai Geng Motor STABAT - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH meminta perhatian para orang tua dan pihak sekolah untuk mewaspadai berkembangnya genk motor di Langkat. Sebagaimana disinyalir pada sejumlah daerah khususnya di Ibukota Jakarta, keberadaan genk motor meresahkan warga. ”Melalui Bapak dan Ibu semua saya berharap saling menjaga anak-anak generasi kita di Langkat menjauhi perilaku-perilaku negatif,” kata Ngogesa disela-sela menerima audiensi kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Langkat di rumah dinas, Rabu pekan lalu, dihadiri Kakan Kemenag T. Darmansyah. Ngogesa berharap melalui berbagai kesempatan semua pihak ikut bertanggung jawab akan masa depan putraputrinya untuk tidak terlibat dalam tindak kriminal maupun kekerasan juga penyalahgunaan narkoba. Menyinggung aksi balapan liar yang terjadi pada menjelang sore dan malam hari di beberapa tempat di Langkat, Bupati akan berkoordinasi dengan Polres Langkat serta upaya mendasar untuk menghempang hal tersebut adalah perhatian yang besar dari setiap orang tua. Menyambut penjelasan pengurus Baznas Langkat 2012-2015 yang dipimpin Ketuanya Sukhyar Mulianto, Ngogesa memberikan dukungan atas program kerja yang dirancang.(JUL)

Soal UN, Kepsek SMAN 1 Dolok Masihul Tertutup

Pungli di RSUD Gunungsitoli NIAS–Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunungsitoli, Kabupaten Nias, diduga menerapkan praktik pungutan liar (Pungli) bagi pasien yang akan berobat dengan tarif Rp 50 ribu. Biaya itu dibebankan kepada tiap pasien yang masuk dan mendapat perawatan medis di Unit Gawat Darurat (UGD). Pengenaan biaya itu cukup janggal, dan tinggi. Sejumlah masyarakat Nias kepada KPK Pos, mengecam tindakan manajemen RSUD Gunungsitoli itu. Pengutipan biaya itu, sebut mereka, cara kasar membu-

nuh warga yang ingin mendapatkan pertolongan. Ironisnya, dugaan pungli di rumah sakit berplat merah itu terkesan dibiarkan, dan keadaan tindakan pungli semakin merajalela lantaran tidak adanya respon dari wakil rakyat di Gunungsitoli. Sumber KPKPos menyebut, selain biaya pendaftaran untuk berkunjung ke UGD yang naik drastis berkisar 300 persen (sebelum berlakunya perda Nias tanggal 1 Januari 2012), biaya mendaftar pasien dan biaya roentgen Rp 45.000 sekarang menjadi Rp 90.000. “Menurut saya, Perda Nias tentang biaya pengobatan di RSUD Gunungsitoli harus ditinjau

ulang karena tak manusiawi, padahal RSUD Gunungsitoli yang dibangun oleh negara donor sebagai bantuan kemanusiaan pada waktu gempa bumi di Kepulauan Nias, malah sebaliknya memberatkan masyarakat untuk berobat. Kalau memang alasan kenaikan tarif tersebut untuk menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) kenapa harus ratusan persen naik,” kata sumber. “Padahal, sudah sewajarnya pemerintah daerah memiliki hati untuk merasakan penderitaan masyarakat saat ini sementara slogan pemerintah SBY yang mengatakan biaya kesehatan masyarakat di gratiskan,kenapa Pemkab Nias justeru sebaliknya,

bayangkan Nias Selatan saja yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Nias sudah mampu menggratiskan biaya kesehatan dan biaya pendidikan,” ujar sumber. Selain kenaikan tarif pengobatan di RSUD Gunungsitoli tidak wajar, hal yang sama juga terjadi pada biaya sewa kios di pasar Beringin Gunungsitoli. Menurut keterangan beberapa penghuni kios, sebelum diterapkan Perda Nias Nomor 10 tahun 2011 tentang penetapan retribusi jasa umum diberlakukan 1 Januari 2012, sewa kios dengan ukuran 3 x 3 meter Rp 36.000/bulan atau sekitar Rp 500.000/ bulan, tetapi sekarang sewanya Rp 5 juta/tahun. (YAGI/NZ/EZ/OZ)

Polda Jambi Amankan 1 Ton Ganja Rp 14 M JAMBI – Kepolisian Daerah Jambi mengamankan sekaligus menangkap pemasok 1 ton lebih ganja senilai Rp 14 miliar. Kepala Bidang Humas Polda Jambi, AKBP Alamansyah membenarkan penangkapan itu. Ganja dengan berat keseluruhan, 1.167 kilogram disimpan dalam 27 ball, itu diangkut dengan menggunakan truk tronton B 9215 QE. Penangkapan itu, menurut Alamsyah merupakan hasil terbanyak yang pernah dilakukan Polda Jambi. Disebutkan, ganja dipasok dari Aceh dan rencananya akan dibawa ke pulau jawa. Namun, tim B PMS Polda Jambi di bawah pimpinan Dir Narkoba, Irawan Davidsyah beserta AKP Yusmadi Yusuf, dari Polda Jambi yang melakukan razia, mencurigai keberadaan truk tersebut. Truk pun diberhentikan dan diperiksa di Jalan Raya, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Hasil penggeledahan, akhirnya diketahui muatan truk berisi ganja. Untuk mengelabui, ganja ditutupi kardus.

Pemerkosa dan Perampok Diringkus

Sopir truk, Rahman (27) warga Pandeglang, Banten, dan kernet Ismail warga Lampung, mengaku akan membawa muatan ke Surabaya. Alamsyah mengatakan, penangkapan bermula dari kecurigaan terhadap kedua tersangka ketika polisi akan menggeledah muatan truk. Semula, kata dia, polisi memeriksa surat kendaraan. Dari sinilah kecurigaan polisi makin bertambah karena nomor

plat di STNK berbeda dengan nomor plat di kendaraan. Setelah dicecar berbagai pertanyaan, Rahman, sopir truk mengakui muatan berisi ganja. Menurutnya truk tersebut beriringan dengan dua kendaraan lainnya. "Minggu saya berangkat dari Aceh dengan mobil teman saya yang satunya. Kami tidak mengira jika kami akan ditangkap di Jambi,

sebab sudah banyak jembatan timbang yang kami lewati amanaman saja," kata Rahman. Ia juga menambahkan, ganja kering yang dibawanya tersebut milik seseorang di Jakarta, yang tidak ia kenal. "Saya tidak kenal dengan bos saya, saya hanya orang suruhan saja, dan saya hanya dibayar Rp 30 juta. Saya baru menerima uang muka sebesar 10 juta," ujarnya. (INRO)

Dirut RSU dr Djoelham Binjai Panik BINJAI – Direktur RSU dr Djoelham, Kota Binjai, Mahim mulai panik menghadapi persoalan kasus dugaan petugas keamanan yang ilegal di lingkungan rumah sakit Pemko Binjai. Kepanikan itu ditunjukkan Mahim dengan melontarkan kalimat menuding kepada wartawan yang mengkonfirmasi persoalan itu. “Sudah 17 wartawan yang konfirmasi sama saya soal itu. Kalian jangan takut-takuti saya. Kalian buat seperti ini, hanya mau uangnya. Kalau memang tidak begitu,

SERDANG BEDAGAI Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Dolok Masihul, Kabupaten Deli Serdang, Ruslin Nasution tertutup mengenai pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Wartawan KPKPos meliput suasana pelaksanaan UN di lingkungan SMA Negeri 1 Dolok Masihul, dilarang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Kejadian dialami Restuni, Senin pekan lalu. Setibanya Restuni di depan sekolah, pagar dalam keadaan terkunci. Petugas keamanan UN yakni Polri dan petugas keamanan sekolah akhirnya membuka pagar sekolah dan menyilahkannya masuk. Setelah menunggu kepala sekolah, Restuni dilarang untuk melakukan kegiatan jurnalistik. Ruslin mencegah wartawan untuk mengabadikan kegiatan UN. Ruslin enggan menerima kehadiran wartawan. Ia beralasan tak ingin diganggu. Tanpa memberikan keterangan mengenai pelaksanaan UN di sekolah itu, Ruslin meninggal wartawan, tak lama petugas keamanan meminta Restuni meninggalkan areal sekolah. Tindakan Ruslin mendapat tanggapan dari rekan sejawatnya. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bintang Bayu, Yeddy Efendi Sipayung, misalnya, mengatakan, keterangan kepada wartawan sah-sah saja diberikan. “Tidak ada dilarang untuk konfirmasi,” katanya. (ARM)

kenapa kalian buat terus beritanya,” ujar dr Mahim dengan nada berang. Tudingan Mahim disesalkan Ketua DPD Lembaga Wartawan Indonesia (LWI) Sumatera Utara (Sumut), Derta Surbakti. “Ucapan itu tidak layak dilontarkan oleh seorang Direktur RSU dr Djoelham Binjai. Sebab, untuk menjadi seorang Direktur, tentunya sudah memiliki pendidikan yang layak dan bukan orang sembarangan. Maka dari itu saya menilai, seorang dr Mahim yang mengeluarkan bahasa tak menye-

nangkan bagi insan per situ, belum layak duduk sebagai Direktur di rumah sakit milik Pemko Binjai tersebut,” tegas Derta, Kamis pekan lalu. Derta menegaskan, setiap wartawan atau pers, tentunya perlu melakukan konfirmasi terhadap narasumber yang disangkal, atau diduga melakukan perbuatan melanggar hukum. Hal itu dilakukan, demi menyajikan pemberitaan yang aktual dan berimbang. “Dalam kode etik jurnalistik, konfirmasi juga wajib dilakukan.

Tujuannya, yang seperti saya sebutkan tadi, agar berita yang disajikan kepada publik berimbang. Nah, kalau seorang dr Mahim marah saat dikonfirmasi, berarti dia tidak memahami tentang profesi seorang jurnalistik,” jelasnya. Selain itu, Derta juga mengatakan, bahasa tidak menyenangkan yang dilontarkan oleh dr Mahim kepada seorang jurnalis. Tentunya membuat hati sejumlah jurnalis tersayat. Sebab, tak semua jurnalis bersikap seperti apa yang dikatakan oleh dr Mahim tersebut.(SBR)

LUBUK PAKAM I–- Si alias Kokom (32) warga Dusun II Desa Denai Kuala Kecamatan Pantai Labu, akhirnya berhasil diringkus tim buser Sat Reskrim Polres Deli Serdang, dari Desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin, Kamis (19/4) pukul 03.00 WIB. Si alias Kokom adalah seorang dari 6 pria tersangka pemerkosa dan rampok pasangan sejoli. Tersangka diringkus, berdasarkan pengaduan, Andri (25) warga Dusun I Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa, bersama teman wanitanya, Minggu (25/3/ 2012) silam di Mapolres Deli Serdang. Dalam pengaduan itu disebutkan, 6 pria berambut cepak dan mengaku polisi, memperkosa secara bergilir serta merampok sepedamotor Yamaha Mio BK 5162 MAC, diareal perkebunan sawit di Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. Sebelumnya kedua korban dibawa paksa dan diangkut dengan menggunakan mobil Toyota Avanza dari belakang Stadion Baharoeddin Siregar yang berada di Desa Jati Sari Lubuk Pakam, Sabtu (24/3) pukul 22.00 WIB.(DA)

Minta Rp3 Juta, Camat Lahusa Tak Tepati Janji Selesaikan Sengketa Lahan NISEL – Camat Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Atozomasi Lase terkesan lepas tangan dalam penyelesaian sengketa tanah, antara Fauduzatulo Ndruru dengan Talihaogo Ndruru. Keduanya warga Desa Mehaga, yang sebelumnya mencapai kesepakan untuk berdamai. Namun, kelanjutan kesepakatan itu sengaja dimolorkan. Anehnya, Atozomasi terkesan menghindar dalam kasus itu. Pemilik tanah, Fauduzatulo Ndruru alias Ama Jernih (anak dari pemilik tanah, Kasiti Ndruru-red) kepada KPK Pos di Kantor Camat Lahusa, Senin pekan lalu,

mengatakan, sengketa tanah tersebut sebenarnya sudah diselesaikan pada Kamis tanggal 4 Agustus 2006. Dikatakannya, dalam surat keputusan bersama tersebut kedua belah pihak sepakat dengan batas-batas tanah yang ditentukan bersama oleh tokoh-tokoh masyarakat dan ditandatangani sepuluh orang saksi dan diketahui Kepala Desa Mehaga. Namun sekitar tahun 2008, Talihaogo Ndruru melanggar keputusan itu dan secara diam-diam kembali menggarap tanah yang sudah di selesaikan tahun 2006 tersebut dengan menanami pohon pisang, kelapa,pinang di lokasi.

“Meskipun kami sudah mengetahui perbuatan Talihaogo Ndruru, tetapi kami masih menahan diri. Mungkin Talihaogo merasa bahwa tindakannya itu tidak ada yang menggubris dari pihak kami, lalu memperluas lagi areal penanaman pohon pisang,kelapa dan pinang di lokasi itu,” katanya. “Selanjutnya, pohon pisang, kelapa dan pohon pinang yang sudah ditanam Talihaogo Ndruru di atas tanah kami tersebut rusak tanpa diketahui siapa yang merusaknya. Untuk memuluskan perbuatan kasarnya tersebut, lalu Talihaogo Ndruru melaporkan kerusakan

tanamannya itu kepada Kades Mehaga dan Camat Lahusa dengan alasan bahwa tanamannya dirusak Fauduzatulo Ndruru.” Karena kasus tersebut tidak dapat diselesaikan Kades Mehaga, lalu pada tanggal 15 Februari 2012 dilaksanakan pertemuan di kantor Camat Lahusa yang langsung oleh Atozomasi Lase. Turut hadir staf kantor Camat Lahusa dan beberapa orang tokoh-tokoh masyarakat Desa Mehaga. Menurut Fauduzatulo Ndruru, hasil kesepakatan pada pertemuan itu bahwa Talihaogo Ndruru setuju menyerahkan tanah sesuai perbatasan yang disepakati tokoh masyarakat, tokoh

adat, tokoh agama pada tahun 2006. Kemudian, pemilik tanah (Fauduzatulo Ndruru) dibebankan biaya administrasi sebesar Rp3 juta (diterima langsung Camat Lahusa), biaya pertemuan di kantor Camat Lahusa, uang minyak pegawai kantor Camat Lahusa Rp 1 juta, dan satu ekor hewan yang dipotong seharga Rp1,5 juta. “Sebenarnya saya sudah ikhlas memberikan dana itu, tetapi karena sampai saat ini tidak ada ketegasan pihak kecamatan Lahusa untuk menjunjung tinggi hasil keputusan itu sementara kami di korbankan diatas hak milik

kami, maka kami minta agar biaya tersebut dikembalikan saja,” ujar Fauduzatulo Ndruru. Kepala Desa Mehaga Buala’asa Telaumbanua yang di konfirmasi KPK Pos di kantor Camat Lahusa, mengatakan kasus tanah tersebut sudah lama terjadi dan mereka yang bersengketa tanah tersebut tergolong keluarga. Namun sudah beberapa kali kasus ini dibicarakan di desa tetapi tidak ada kecocokan satu sama lain. Camat Lahusa Atozomasi Lase ketika hendak di konfirmasi di ruang kerjanya, tidak berada di tempat. Demikian juga saat dihubungi melalui

ponselnya meskipun masuk tetapi tidak diangkat, dan SMS juga tidak di balas. Salah seorang tokoh masyarakat Mehaga, mengatakan kasus sengketa tanah antara Fauduzatulo Ndruru dan Talihaogo Ndruru dibicarakan di kantor camat sesuai undangan Camat Lahusa kepada Kades Mehaga. Tetapi camat tidak memenuhi panggilannya sendiri. “Bagaimana kepemimpinan camat Lahusa kalau begini jadinya,” ujar sumber yang sudah menunggu sejak pagi sampai sore tetapi Camat Lahusa juga tidak muncul. (YAGI)

11

KPK POS E D I S I 197 23 - 29 APRIL 2012

KRIMINAL

Air Bah Renggut Nyawa IRT PANYABUNGAN – Seorang ibu rumah tangga tewas diterjang air bah, Selasa pekan lalu. Korban diketahui bernama Asma (48), penduduk Mompang, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), ditemukan pada hari kejadian. Jasad korban ditemukan di Desa Binanga, berjarak 4 Km dari lokasi kejadian, sungai (aek) Simalagi, Desa Huta Bargot Julu, Kecamatan Huta Bargot. Sebelum peristiwa nahas terjadi, korban sedang melakukan aktivitas menyuci di aliran sungai Simalagi, yang membelah Desa Huta Bargot Julu hingga Desa Mompang. Air bah terjadi lantaran turunnya hujan. Sebelum kejadian menimpa korban, kawasan itu diguyur hujan dengan intensitas cukup tinggi. ”Sehingga korban tidak bisa menyelamatkan dirinya,” ujar Sekretaris Desa Huta Bargot Julu, Bakhtiar. Baktiar mengatakan bahwa pada waktu mencuci tersebut korban memang tidak sendirian namun masih ada temannya yang lain juga sedang menyuci. Diakui Bakhtiar, koban bukan orang Desa Huta Bargot Julu. “Di

sini korban tinggal di rumah saudaranya, karena korban bersama suaminya berjualan di Huta Bargot Julu,” jelas Bakhtiar. Dari keterangan saksi , sebut Bakhtiar, saaat kejadian ada warga lain yang berada di tempat kejadian perkara. “Informasi yang hanyut tersebut sebanyak 2 orang, namun setelah kita mengumumkan melalui pengeras suara untuk menghimbau kepada masyarakat untuk mengecek anggota keluarganya yang hilang maupun pendatang, namun hingga sekarang ini belum ada laporan masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya, kecuali korban,” kata Bakhtiar. Camat Huta Bargot, Hendra P Batubara mengatakan baru kali inilah kejadian banjir menelan korban jiwa. “Memang sungai Simalagi ini sering meluap namun tidak pernah ada korban jiwa. Baru kali ini ada korban jiwa yang hanyut,” katanya. Hendra juga mengimbau warganya untuk tetap waspada. Sebab, saat ini curah hujan cukup tinggi. “Kepada masyarakat untuk tetap berhatihati,” ujar dia. (TH)

Sengketa Lahan Adat TAPUT - Sengketa lahan adat kembali di Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, kembali terjadi. Kali ini perebutan lahan antara keturunan Oppu Tembal Gultom dengan keturunan Oppu. Kedua warga keturunan memperebutkan lahan di desa pemukiman mereka, Desa Parlombuan, Kecamatan Pangaribuan. Dalam perjalanan sengketa itu, keturunan Oppu Tembal Gultom meminta bantuan advokasi kepada LSM Forpikat Batara. Ketua Umum LSM Forpikat Batara, Bung Harianja mengaku akan memberikan advokasi kepada keturunan Oppu Tembal Gultom. Hanya saja, kata Harianja, sengketa itu sangat disayangkan. Alasannya, kedua kubu masih bertalian kerabat. “Mereka masih kerabat dekat, kenapa mesti terjadi, kenapa hukum adat Batak tidak lagi dapat dipakai sebagai juru damai. Kemudian yang paling saya sesalkan, di saat pemerintah bergiat dan serius menggaet investor seperti PT Hutahaean yang semestinya harus didukung eksistensinya di Bona Pasogit ini justru tercederai oleh warga yang sebenarnya justru ikut mencicipi manfaat investor tersebut masuk ke desanya. Tidaklah mudah mempromosikan Bona Pasogit pada investor,” kata Harianja. Dikatakannya, permintaan dari keturunan Oppu

Tembal Gultom permintaan kedua kalinya. Permintaan pertama, sebut Harianja, pada tahun 2010, lembaga yang dipimpinnya diminta mendampingi keturunan Oppu Tembal Gultom. “Hanya saha waktu itu persoalannya berbeda,” ujar Harianja. Keturunan Oppu Tembal Gultom saat itu, kata Harianja, melancarkan penolakan kegiatan eksploitasi batu dari Dolok (gunung-red) Sidua-dua. Aksi protes itu akhirnya kubu Oppu Tembal Gultom. Keturunan Oppu Tembal Gultom mengklaim tanah yang digugat oleh keturunan Oppu, merupakan milik Oppu Tembal Gultom secara turun temurun , juga menurut adat istiadat. Persoalan lahan adat milik keturunan Oppu Tembal Gultom kerap timbul. Sengketa lahan muncul dari upaya pengklaiman pihak luar terhadap lahan mereka. Keturunan Oppu Tembal Gultom, sebut Harianja, mengalami sengketa lahan karena meminjam pakaikan lahan mereka. Persoalan timbul, ketika adanya kesepakatan warga dengan PT Hutahaean untuk menanam ubi tapioka di lahan tersebut. “Perlu diingat ada dokumen pendukung yang diterbitkan dan di sahkan oleh Kepala Desa sebelumnya yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik keturunan Oppu Tembal Gultom,” kata Harianja. (Juliber Silitonga)

SUMUT

Dituding Ada Komersialiasikan Raskin di Kecamatan Panyabungan Timur PANYABUNGAN – Jatah beras miskin (raskin) di Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), diduga dikomersilkan ke luar dari wilayah kecamatan. Tudingan diungkapkan seorang warga Kecamatan Panyabungan Timur. Menurut dia, sudah tiga bulan terakhir jatah untuk warga Kecamatan Panyabungan Timur, hilang. “Entah ke mana raskinnya,” kata si warga kepada KPKPos, Selasa pekan lalu. Menurut sumber itu, tiap jatah raskin datang selalu ditempatkan ke Kantor Camat Panyabungan Timur. Anehnya, dalam penyaluran jatah raskin ke desadesa di wilayah Kecamatan Panyabungan Timur menggunakan angkutan kendaraan roda empat, kerap ditemukan raskin dibawa ke rumah pemilik kendaraan. “Kita meminta pada aparat penegak hukum agar melakukan pengusutan dalam penyaluran

raskin di Kecamatan Panyabungan Timur karena kuat dugaan adanya keterlibatan pejabat Kecamatan Panyabungan Timur, menjual raskin ke Padang Sidimpuan,” kata warga. Mereka mendesak Bupati Madina melakukan evaluasi dan pengusutan penyaluran raskin kepada warga, terkhusus di Kecamatan Panyabungan Timur. Warga meyakini, adanya bentuk permainan dalam penyaluran raskin. “Kalau tidak, mengapa harus di bawa ke luar kecamatan, ada apa ini,” ungkap warga. Berdasarkan informasi yang diperoleh KPKPos, untuk Kecamatan Panyabungan Timur, jatah

raskin yang diterima, 26.445 ton tiap bulan. Ironisnya, penyaluran jatah raskin itu dinilai tidak transparan. Berdasarkan pengakuan warga Desa Gunung Bariging, tiap KK hanya dijatah 20 kilogram, dan itu untuk tiga bulan. “Karena itu diharapkan aparat penegak hukum mengusut persoalan raskin di kecamatan ini,” tegas warga. Camat Panyabungan Timur, membantahnya tudingan itu. Kepada KPKPos, Awaluddin menegaskan, raskin yang bermalam di rumah pemilik kendaraan lantaran factor alam. “Penyaluran raskin ke desa-desa kemalaman dan medan menuju ke desa-desa tersebut sangat sulit sehingga sopir tidak sempat lagi menyalurkannya ke desa-desa dan terpaksa membawa pulang mobil yang berisi raskin ke rumahnya,” kata Awaluddin. Dia memastikan

(TH)

Kurir Sabu Diringkus

DPRD Binjai Didesak Usut Kasus Sekuriti RSU dr Djoelham BINJAI – Belum lagi selesai masalah clening service di RSU dr Djoelham mencuat pula tentang kasus sekuriti illegal di rumah sakit tersebut, padahal sebelumnya kasus Jamkesmas yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan polisi dan melibatkan para mantan direktur dirumah sakit tersebut belum lagi kelar. Luar biasa memang permainan di rumah sakit tersebut yang mungkin selama ini dijadikan ajang mencari kekayaan untuk oknum pimpinan di sana, dan hal ini harus benar-benar diusut tuntas. Dalam kasus tersebut DPRD Binjai didesak mengusut persoalan sekuriti ilegal di Rumah Sakit Umum (RSU) dr Djoelham Binjai. Desakan disampaikan Forum Peduli Indonesia (Fopin) Kota Binjai, Mariot S menegaskan, keberadaan sekuriti RSU dr Djoelham Binjai belum memiliki kradebilitas untuk menjadi seorang petugas keamanan. “Setiap sekuriti harus mendapat pendidikan dari pihak kepolisian. Namun, sekurity yang ada di rumah sakit itu tidak pernah mendapat pendidikan. Sehingga, mereka belum dapat dijadikan sekurity atau pengaman. Untuk itu, para sekurity tersebut harus dibubarkan sepanjang belum mendapat pendidikan yang jelas,” tegas mariot. Alasan untuk membubarkan security RSU dr Djoelham Binjai, bukan hanya karena para sekurity itu belum mendapat pendidikan. Melainkan, para sekurity itu juga berstatus ilegal. “Anggota DPRD Binjai sendiri sudah mengakui kalau sekurity itu ilegal. Nah, kalau sudah tahu ilegal kenapa pihak rumah sakit masih mempekerjakan para sekurity itu? Sementara, yang namanya pekerjaan ilegal, harus ditindak karena sudah tersangkut hukum,” ujarnya. Status ilegal para sekuriti RSU dr Djoelham Binjai, sambungnya, sudah diketahui oleh khalayak ramai. Sebab, dalam beberapa hari terakhir terus dimuat dalam media cetak. “Apa pihak rumah sakit tidak malu

raskin itu tetap disalurkan ke desadesa. Menyoal jatah raskin ke luar dari Kecamatan Panyabungan Timur, Awaluddin menampiknya. “Tidak ada penjulan raskin ke luar daerah,” tegas Awaluddin. Dia menambahkan, tudingan penyelewangan jatah raskin telah disampaikan kepada masyarakat. “Sehingga tidak ada lagi persoalan raskin di Kecamatan Panyabungan Timur, masyarakat saat ini menerima raskin 20 Kg/tiga bulan dan ini sesuai dengan hasil musawarah desa yang di lengkapi daftar hadir, dan untuk Rumah Tangga Sasaran ( RTS ) tetap 15 kg/ RTS dan setelah Musawarah masyarakat sepakat memasukan data Rumah tangga Miskin ( RTM ) yang belum terdaftar di RTS untuk tetap memperoleh rakin dan ini hasil kesepakatan desa-desa,” katanya.

dengan daerah lain dengan mempekerjakan sekurity yang berstatus ilegal? Saya selaku warga Binjai, secara pribadi merasa malu dengan hal tersebut,” ucap Mariot Tak sampai disitu, Mariot juga menerangkan, kalau kebijakan Dirut RSU dr Djoelham untuk tidak mengeluarkan gaji para sekuriti itu memang sudah benar. “Siapa yang mau mengeluarkan gaji kalau karyawannya ilegal. Benahi dulu dong sistem administrasinya, baru gaji dapat dicairkan. Kalau administari sudah menyalah dan gaji terus dibayar, bisa-bisa orang yang membayarkan gaji itu tersandung pidana,” terang Mariot. Untuk itu, Mariot meminta kepada DPRD Binjai, agar memangggil pihak rumah sakit guna meminta keterangan terkait status sekuriti itu. Baik soal gaji, status maupun anggaran. “Kita juga ingin tahu dengan jelas. Seperti apa sebenarnya pengadaan CV di rumah sakit itu. Sebab, untuk pengadaan CV harus diadakan tender, sementara yang kita lihat, tidak pernah dilakukan tender untuk pengadaan CV yang mengelola sekurity tersebut. Makanya, kita meminta agar DPRD Binjai segera memanggil pihak rumah sakit, agar mendapat keterangan yang jelas. Apakah CV pengelola sekurity itu sudah pernah diadakan tender atau belum. Kalau belum pernah, dari mana sebenarnya anggaran gaji dan seragam para sekurity tersebut?,” katanya Sementara itu, Bob Andika Sitepu, Ketua Komisi B DPRD Binjai, kepada KPK POS mengatakan, pihaknya siap memanggil Direktur RSU dr Djoelham, guna meminta penjelasan terkait sistem pengadaan CV untuk pengelolaan para sekurity dan Clening Servis di rumah sakit tersebut. “Iya, kita siap memanggil Dirut RSU dr Djoelham. Kapan pemanggilannya? Kita tunggu saja waktu yang tepat. Kalau tidak minggu ini, minggu depan akan kita panggil. Yang jelas, pemanggilan itu akan kita lakukan dalam waktu dekan ini,” ujar Bob. (Sbr)

BINJAI - Karel Josua Rumangit alias Karel (23) warga Jalan Pembangunan II No. 59, Kelurahan Gelugur Darat, Kecamatan Medan Timur, tak bisa berkutik saat petugas Sat Narkoba Polres Binjai, yang menyaru sebagai pembeli menciduknnya di Jalan Gaperta simpang Jalan Ringroad, Minggu pekan lalu Selain mengamankan tersangka yang merupakan penghubung antara bandar besar sabu-sabu di Medan, dengan pengecer sabu-sabu. Polisi juga mengamankan barang bukti sabu-sabu seberat 25 gram dengan nilai lebih kurang 25 juta. Penangkapan Karel, berawal dari tertangkapnya seorang tersangka yang sudah menjadi target operasi (TO) polisi bernama M Muklis Tanjung, alias Muklis warga Jalan Bogor, Asrama Kesrem, Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan. Muklis diamakan di Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota, Minggu pekan lalu sekitar pukul 16.45 WIB, tepatnnya di depan yayasan Putrada. Saat itu, ia mengaku jika datang ke yayasan tersebut untuk meminjam uang kepada temannya guna membeli sabu-sabu. Namun naas, polisi yang sudah lama mengintai mantan bandar sabu-sabu di Kota Binjai ini, tidak dapat berkutik saat polisi melakukan pengamanan terhadapnnya. Saat digeledah oleh polisi, tersangka yang saat itu menaiki kreta Honda Vario, tidak mampu berbuat banyak. Karena didalam tasnnya ditemukan bong (alat isap sabu-sabu-red) dan sisa barang haram berbentuk kristal itu. Tersangka kemudian dibawa kekomando guna dimintai keterangan. Ketika berada di komando itulah, Muklis, yang diperksa hingga pukul 23.00 WIB, mengakui kalau selama ini dirinya membeli barang haram itu dari seorang kurir yang ada di Medan, bernama Karel. Tidak ingin membuang-buang waktu, polisi langsung mengadakan pengembangan kasus ini. Melalui Muklis, polisi yang menyaruh sebagai pembeli sabu-sabu menghubungi Karel, untuk berjanji melakukan transaksi. Akhirnnya setelah berhubungan melalui telpon selular, polisi yang menyaru sebagai pembeli berjanji bertemu di lokasi yang sudah dijanjikan untuk membeli sabu-sabu sebanyak 25 gram. Benar saja, setelah beberapa menit menunggu, Karel datang dengan mengendarai kreta. Terjadilah transaksi dan saat terjadi transaksi, polisi yang melihat barang bukti langsung mengamankannya. Namun, tersangka Karil, mencoba melarikan diri. Polisi yang berpakaian preman tidak ingin buruannya melarikan diri, lantas menyergapnnya. Beserta barang bukti sabu-sabu, Karel, diamankan guna dimintai keterangan. Hingga sampai saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan. Kasat Narkoba Polres Binjai AKP Achiruddin Hasibuan membenarkan, pihaknnya mengamankan kurir sabu-sabu ini berawal dari penangkapan Muklis, yang sudah menjadi target. “Berawal dari Muklislah kita berangkat mengamankan tersangka kurir sabu-sabu ini. Muklis sendiri, sudah menjadi target dan dulunya, ia memang kita kenal sebagai bandar. Namun, kita tidak mendapatkan barang bukti dan hanya mendapatkan bong saja dan sisa sabu-sabu dari dalam tasnnya,” kata AKP Achiruddin Hasibuan. Lebih lanjut dikatakannya, pihaknnya masih mendalami kasus ini dan memintai keterangan dari kedua tersangka untuk mencari tahu siapa bandar yang selama ini, menyalurkan barang ke mereka. “Untuk Muklis, kita kenakan pasal 112 jo to 1237, tentang pemakai. Sementara, Karel kita kenakan pasal 112, 114 UU nomor narkoba 35 tahun 2009 tentang narkotik,” tegas AKP Achiruddin. (SBR)

Dua Siswa Ikuti UN Di Mapolsek Simpang Kiri

TERSANGKA KASUS GRATIFIKASI PON. Faisal Aswan (tengah) anggota DPRD Riau fraksi Golkar usai menjalani pemeriksaan di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, Pekanbaru, Rabu (4/4) malam. KPK telah menetapkan empat tersangka kasus suap Gratifikasi Proyek Pembangunan venue PON dan kini tersangka telah dipindahkan ke Mapolda Riau. (REPRO)

SUBULUSSALAM - Dua siswa SMA terpaksa mengikuti Ujian Nasional (UN) di ruang Kepala Polsek Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Senin pekan lalu. Keduanya terpaksa mengikuti UN di kantor polisi karena kasus jambret. DSB kelas III Siswa MAS Al-Mansyuriah Penanggalan jurusan IPS, sementara JM siswa SMA 1 Simpang Kiri jurusan IPA Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikbudpora) Kota Subulussalam, Asmial, S.Pd. M.

Pd, walaupun siswa tersebut tersandung kasus hukum, tapi kedua siswa itu tetap diperbolehkan kepolisian ikut UN tahun ini, atas permintaan Disdikbudpora setempat. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, pihak kepolisian minta UN-nya dilaksanakan di Mapolres Aceh Singkil, karena kedua siswa itu tahanan Polres. “Kalau kita ikuti permintaan itu, maka waktunya tidak akan mencukupi, mengingat jarak Mapolres Aceh Singkil dari Kota

Subulussalam sekitar 80 kilometer. Akhirnya, pihak kepolisian setuju UN untuk kedua siswa itu dilaksanakan di Mapolsek Simpang Kiri saja, menyangkut pengawasan terhadap kedua siswa itu akan dilakukan sesuai ketentuan. supaya tidak tertekan,” katanya. Kapolres Aceh Singkil, AKBP Bambang Syafrianto saat dikonfirmasi melalui Kapolsek Simpang Kiri AKP Rahman Manurung mengatakan pihaknya tetap

memberikan hak-hak siswa yang kini tersangkut kasus hukum itu, untuk ikut UN. Tak hanya itu, kedua siswa tersebut juga mendapat pendampingan hukum dari Lembaga Advokasi Perempuan dan Anak (Lampuan) Kota Subulussalam. Dikatakannya, dua siswa itu terpaksa diperbolehkan mengikuti Ujian Nasional karena belum dijatuhkan hukuman kepadanya maka mereka berhak mengikuti proses belajar tentang UN. (KARTOLIN)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 197 23 - 29 APRIL 2012

LIPSUS

MENGINTIP BISNIS N ARKOBA ANLY DI L APAS KALAPAS DIPERIKSA

LEMBAGA Permasyarakatan (Lapas) disoroti menjadi areal aman bisnis gelap barang terlarang. Indikasi itu terungkap dari beberapa inspeksi mendadak (Sidak) yang gelar Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana. Dalam sidak itu, Denny menyatroni berbagai lapas, termasuk di Tanjung Gusta, Medan. Hasilnya, Anly Yusuf alias Mami (48), didakwa dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lila Nasution SH.M.Hum. Anly Yusuf dan Ramli Petrus alias Abeng sejak bulan Januari 2011 sudah melakukan beberapa kali jual beli narkotika jenis shabushabu. Walaupun saat ini Mami masih berstatus narapidana yang masih menjalani hukuman di Lapas Wanita Tanjung Gusta Medan. Dalam peredaran narkoba, Mami tidak bekerja sendiri. Dia dibantu kurir dari luar untuk menjalankan pengedaran narkoba tersebut. Sungguh luar biasa, Mami yang berstatus narapidana tetap bisa menjalankan misinya. Disinyalir, pekerjaan Mami dibantu oknumLapas. Dan ni bukan rahasia umum lagi jika Lapas menjadi surga bagi para narapidana ksususnya untuk kasus narkoba. Dalam dakwaan dijelaskan, untuk melancarkan peredarannya, Mami enalan dengan Suryono alias Aweng

untuk dijadikan sebagai kurir dengan upah yang lumayan sebesar Rp1 juta per ons apabila terjual. Dengan upah yang menggiurkan itu, akhirnya Aweng sepakat menjadi kurir Mami. Dan Mami, telah beberapa kali menyuruh Aweng untuk mengambil shabu-shabu kepada Abeng. Shabu-shabu yang dia ambil dari Abeng terjadi pada bulan Agustus 2011 seberat 1 Kg, lalu pada bulan Oktober 2011 seberat 1 Kg dan pada bulan Desember 2011 seberat 1 Kg. Selama menjalani pekerjaannya sebagai kurir, Aweng belum perbah mendapatkan masalah. Bahkan Aweng menikmati pekrjaannya itu. Kemudian, pada tanggal 19 Desember 2011, Mami menghubungi Abeng melalui handphone untuk memesan shabu-shabu seberat 200 gram. Selanjutnya, pada tanggal 20 Desember 2011 sekitar pukul 12.00 WIB, Mami kembali memerintahkan Aweng untuk mengambil barang haram itu kembali. Namun Aweng datang kerumah Abeng pada pukul 16.00 wib. Karena sedang berada di luar, Abeng menyuruh Aweng untuk datang kerumah temannya, Alwi di Jalan Badur No.1 RT 01 RW 01 , Kelurahan Aur, Kecamatan Maimun Medan.Tak berapa lama setelah sampai dirumah teman Abeng, akhirnya Aweng pergi dengan membawa shabu pesanan AY seberat 206,4 gram. Oleh AY, Aweng

KONTROVERSIAL SIDAK DENNY BEBERAPA kali Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana kena ‘serangan’ baik dari politikus Senayan maupun sejumlah pihak. Terakhir, ia dituduh menampar seorang sipir penjara. Denny membantahnya, namun ia dilaporkan ke polisi. Berikut beberapa kontrioversi Denny Indrayana. Januari 2010 Denny menggerebek ruang tahanan mewah Artalyta Suryani, terpidana kasus suap terhadap jaksa, di Rutan Pondok Bambu. 9 Juli 2010 Lewat pesan pendek, Denny menyebar informasi ke media bahwa Presiden Yudhoyono menegur Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri karena dinilai tak tegas menerangkan kasus mafia hukum dan rekening gendut sejumlah perwira polisi di Istana Negara. November 2010 Politikus Golkar Bambang Soesatyo menuding Denny mengarahkan kasus mafia pajak dengan tersangka Gayus Tambunan ke grup usaha Bakrie. Februari 2011 Sejumlah politikus di DPR, seperti Edison Betaubun dan Aziz Syamsuddin dari Golkar, meminta polisi menyelidiki pertemuan Gayus Tambunan dengan Denny dan Mas Achmad Santosa di Singapura. 30 Oktober 2011 Remisi Hukuman Koruptor dan Teroris

disuruh mengantarkan barang tersebut kepada Aciong (DPO) sekitar 50 gram, kepada Keling (DPO) sekitar 50 gram dan kepada Said sekitar 100 gram. Namun naas bagi Aweng, mungkin karena kelelahan, sebelum mengantarkan barang haram itu kepada ke tiga orang tadi, aweng pulang kerumahnya di Jalan Sengon No.4, Keurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah. Aweng ditangkap oleh petugas BNN, dan pada saat penggeledahan ditemukan, didalam jok motornya 2 bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu-shabu masingmasing dengan berat 101,9 gram dan 52 gram. begitu juga didalam kantong jaket yang dipakainya ditemukan shabu-shabu seberat 52 gram. Lalu pihak BNN mengembangkan penyilidikan dengan melakukan penggeledahan dirumah Aweng yang satunya lagi di Jalan Ginting, Komplek Golden Vista 2 Blok D No.17, Kelurahan Pancur Batu, Kecamatan Medan Tuntungan. Pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan shabu-shabu seberat 0,5 gram yang disimpan didalam celana pendek Aweng. Kemudian, BNN mengembangkan kembali kasus ini. Dua hari kemudian, pada tanggal 21 Desember 2011, sekitar pukul 03.00 WIB, Anly Yusuf alias Mami ditangkaap petugas BNN di Lapas Wanita Blok D Tanjung Gusta Medan.

Denny Indrayana selaku Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan tengah mengkaji ulang remisi hukuman tahanan korupsi dan terorisme. Menurut Denny, korupsi merupakan kejahatan luar biasa. "Jadi pesan efek jeranya juga harus ditingkatkan," kata dia. Saat Rapat kerja Komisi Hukum DPR November 2011 Wakil Ketua Komisi Hukum Aziz Syamsuddin menegur Denny kala berbisik dengan Menteri Amir Syamsuddin."Denny, Anda jangan bisikbisik. Jangan pakai gaya LSM Anda. Di sini ada aturan," kata Aziz, tegas. "Jangan cengengesan. Maaf, Anda tidak ganteng. Saya bisa minta Anda keluar dari forum ini," kata politikus Partai Golkar itu. 8 Februari 2012 Kunjungan Sel Nazaruddin Denny membongkar pertemuan rahasia antara Nazaruddin, dan kakaknya, M. Nasir, di Rumah Tahanan Cipinang. Ia memergoki Nasir ketika jam menunjukan pukul 23.00. Selain kunjungan diluar jam besuk, Denny mempermasalahkan ikut sertanya Djufri Taufik dan Arief Rachman sebagai pengacara Rosa yang menemui Nazar. Dia menganggap kedatangan Nasir dan dua pengacara itu merupakan kepentingan pribadi, bukan urusan dinas sebagai anggota Komisi Hukum DPR. 8 Maret 2012 Kewenangan KPK Denny Indrayana tak sependapat dengan Komisi Hukum DPR yang mewacanakan revisi UndangUndang KPK. Wacana DPR kepada KPK untuk menghapus kewenangan penindakan, penyadapan dan pencegahan. "Kalau nanti pembahasan (rancangan UU KPK) arahnya mengurangi kewenangan

Saat dilakukan penggeledahan di kamar Mami, ditemukan uang dalam brankas warna hijau yang berisikan uang kertas sebesar Rp9 juta, 1 buah handphone merek Nokia seri C-5 dan 1 sim card XL, sebuah KTP atas nama Mami, sebuah giwang emas putih 1,36 gram, sebuah kalung rantai tambang 10,3 gram dan sebuah gelang rantai besar warna kombinasi 20,59 gram. Selain itu, dalam dakwaan No : REG.PERKARA : PDM-284/ Ep.2/03/2012, disebutkan, Mami juga pernah dua kali memesan shaabu-shabu kepada Trisudiatmoko alias Moko (napi Lapas Dewasa I Tanjung Gusta Medan), pada bulan November 2011 seberat 2 ons. Harga peronsnya sebesar Rp65 juta. Kemudian Mami menyuruh Aweng menjual kembali shabu-sabu itu kepada Saleh (DPO) seharga Rp 69 juta. Keuntungan sebesar Rp3 juta kemudian mereka bagi. Mami mendapatkan Rp2 juta sementara Aweng Rp1 juta. Kini barang bukti jenis shabu-shabu seberat 296,4 gram yang disita dari Aweng. Dan seberat 198,4 gram telah dimusnahkan, sedangkan sisanya seberat 8 gram disihkan untuk pemeriksaan laboratorium.Dan berdasarkan uji laboratorium di UPT Uji Narkoba BNN No : 369L/XII/UPT LAB UJI NARKOBA kristal warna putih tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. (FeR)

KPK, sebaiknya ditinjau ulang karena kita butuh KPK yang kuat," ujarnya. Begitu masuk ke lingkaran elite kekuasaan, Denny Indrayana tak berhenti menggebrak. Mulai sejak menjabat Sekretaris Satuan Tugas Antimafia Hukum hingga menduduki kursi Wakil Menteri Hukum dan HAM, nama dan foto dosen Fakultas Hukum UGM ini kerap menghiasi media dengan berbagai sepak terjangnya. Barangkali karena itu pula, tak sedikit kalangan yang memusuhinya. Aksinya yang terakhir, yakni melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Penjara Kelas IIA di Pekanbaru, Riau, 20120, menuai ganjalan bagi dirinya. Derasnya hujatan dari berbagai pihak, tidak membuat langkah Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyerah untuk menumpaskan kejahatan peredaran gelap narkotika. Bahkan, terhadap tuduhan "aksi penamparan" yang dialamatkan kepadanya, tidak membuat doktor bidang Hukum Tata Negara itu patah semangat. Seperti halnya yang dituangkan Denny dalam akun twitternya. Ia menyebut tuduhan itu adalah sebuah rekayasa yang tak akan membuatnya takut kepada si penyebar fitnah. "Perjuangan ini takkan pernah berhenti. Mafia harus enyah dari Indonesiaku," kata Denny dalam akun @dennyindrayana, Minggu(8/4/2012). Selain itu, Denny juga menulis: "Sidak-sidak saya dengan Satgas Antinarkoba tidak menampar sipir, tapi 'menampar' kenikmatan bandar-bandar narkoba yang selama ini gagal disidak," tulis Denny. (Tco)

KASUS Anly Yusuf alias Mami, Kepala Lapas Wanita Tanjung Gusta Medan menjalani pemeriksaan. Menurut Kabid Kabid Registrasi Perawatan Bina Khusus Narkotika Kanwil Depkumham Meurah Budiman, selama ini pihaknya telah bekerja maksimal dengan melakukan sidak ke Lapas. Kalaupun terjadi lagi peredaran narkoba di lingkungan Lapas itu kembali pada oknumnya. Sampai sejauh ini kami sudah sering melakukan pemeriksaan bahkan penggeledahan, sebutnya. Selain itu, kata Budiman, pihaknya juga telah melakukan pengarahan terhadap pegawai Lapas dengan meningkatkan pengawasan lebih dari sebelumnya. “Apalagi pada tanggal 12 April 2012 yang lalu, kami sudah melakukan apel siaga. Serentak di seluruh Indonesia yang tujuannya perang terhadap narkoba,” pungkasnya. Jika memang ada keterlibatan pegawai dalam peredaran tersebut, pihaknya akan memberikan sanksi tegas. “Terkait kasus Anly Yusuf alias Mami, Kalapasnya sudah kami panggil dan sudah diberi pengarahan oleh Kakanwil. Namun apa hasil pertemuan mereka saya tidak bisa menjelaskannya karena saya tidak berkompeten untuk menjelaskannya,” kata Budiman. (FeR)

PRAKTISI HUKUM PEGAWAI LAPAS JUGA PERLU BINAAN Untuk menghentikan peredarannya bahkan jaringannya tidak perlu dengan melakukan sidak ataupun razia seprerti yang telah diprogramkan Kanwil Depkumham. Tak mungkin peredaran narkoba tidak diketahui sipir atau pegawai Lapas, sebut Abdi Nusa Tarigan, seorang praktisi hukum yang sangat membenci narkoba. Dikatakannya, tersangka sudah ditahan. perlu dipertanyakan pada tersangka siapa orang di belakangnya sehingga bebas mengedarkannya. Dengan begitu jaringannya yang masih sembunyi dibalik seragam akan terungkap, kata Tarigan. “Kalau dulu, sebutnya, Lapas merupakan tempat bagi warga binaan narapidana. Saat ini tidak ada salahnya juga dijadikan tempat untuk membina para pegawai Lapas. Selama ini pegawai Lapas juga yang memberikan kebebasan pada wargabinaan. Jika mau jujur saja, lakukan penggeledahaan setiap hari khususnya handphone. Handphone adalah salah satu alat untuk bertransaksi. Bila perlu semua pegawai Lapas dilarang membawa handphone ke lingkungan Lapas. Mungkin itu salah satu kiat untuk menghentikan peredaran narkoba,“ paparnya. (FeR)

KETUA GAN, KAMALUDDIN

OKNUM LAPAS TERLIBAT KETUA Gerakan Anti Narkoba (GAN) Kamaluddin SH mengatakan, Lapas memang tempat yang nyaman bagi bagi pengguna narkoba. Bahkan bisa dikatakan, Lapas merupakan pasar, sama halnya dengan pasar tradisional tempat jual beli bagi masyarakat umum. Kalau ditanya tentang keterlibatan pegawai Lapas, sudah pasti tentu mereka terlibat. Hanya keterlibatan mereka belum ada yang berani mengungkapkannya, kata Kamaluddin. Bukan hanya sipir, sambungnya, beberapa tingkatan pegawai Lapas juga pasti terlibat. “Kalau saya ditanya, sebaiknya pengedar narkoba dihukum tembak mati saja.” Kita bisa bercermin pada negara China yang memberlakukan hukuman mati bagi pengedar narkoba. "Itupun kalau memang negara kita ingin bebas dari narkoba. Ngapain pengedar narkoba disimpan dan dipelihara karena akan menghancurkan negara dari dalam," bebernya. Akibat dari narkoba ini akan mengancam masa depan bangsa. Belum lagi tingkat kriminalitas yang semakin meningkat yang diakibatkan bebasnya narkoba berdar. Sebelumnya Indonesia hanya tempat transit peredaran narkoba tapi kini pabrik narkoba juga sudah ada di negara kita. Ini suatu bukti bahwa peredaran narkoba begitu cepatnya berkembang. "Apa pun ceritanya, kejahatan narkoba adalah kejahatan yang terorganisir, "tukasnya. (FeR)

KPK POS

13

E D I S I 197 23 - 29 APRIL 2012

Rubrik KPK

Terkait Kasus Alkes, KPK tahan RSP Jakarta, 20 April 2012. Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan alat kesehatan (alkes) untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan dari dana DIPA Revisi APBN Pusat Penanggulangan Krisis Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2007, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tersangka RSP (mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian Kesehatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen). Tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rumah

KPK Ajak Masyarakat Kepri Berantas Korupsi

Tahanan Negara Kelas I Cipinang. Sebelumnya, KPK telah menetapkan RSP sebagai tersangka karena diduga pada pertengahan 2007 telah melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dengan cara memberi perintah untuk menyusun spesifikasi alat kesehatan yang mengarah pada produk tertentu, kemudian melakukan evaluasi teknis yang seharusnya merupakan tugas dari panitia pengadaan. Selain itu, tersangka diduga menerima sejumlah uang dari rekanan penyedia barang/jasa. Akibat perbuatan tersebut, negara dirugikan sekurang-kurangnya Rp 6,8 miliar rupiah.

BURONAN– Ramlan Zas terpidana kasus Korupsi dana APBD 2003 senilai 7 Miliar Rupiah ditangkap Tim Kejaksaan Agung saat sampai di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Jumat, (20/4). Ramlan Zas mantan Bupati Rokan Hulu-Riau 2001-2006 ini dinyatakan buron oleh Kejaksaan Agung selama 4 tahun, dari tahun 2008, dan berhasil ditangkap oleh tim Kejaksaan Agung di Bandara Soekarno HattaJakarta saat menjemput isterinya sekitar jam 09:00 pagi.

Imbauan Pelaporan Penipuan Mengatasnamakan KPK SEHUBUNGAN dengan maraknya pemberitaan terkait penangkapan oknum yang mengaku pegawai/anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penipuan/ pemerasan atau tindak kejahatan lainnya, KPK mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dan melaporkan upaya-upaya penipuan dengan mengatasnamakan KPK tersebut. Dengan berbagai modus, oknum yang mengaku pegawai/ anggota KPK di beberapa daerah meminta sejumlah uang atau menawarkan bantuan dengan imbalan uang ataupun melakukan bentuk kejahatan lainnya dengan menakut-nakuti atau mengaku sebagai pegawai/anggota KPK. Terkait hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai/anggota KPK selalu dilengkapi dengan surat tugas resmi dan dilengkapi identitas/tanda pengenal sebagai pegawai/anggota KPK. Masyarakat dapat mengecek keabsahan surat tugas dan identitas pegawai/anggota KPK ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK. Pegawai/anggota KPK tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dilarang meminta dana/imbalan berkaitan dengan tugas yang diembannya. Bagi masyarakat yang melihat, mendengar, atapun mengalami secara langsung adanya permintaan dana/imbalan dari pegawai/anggota KPK atau seseorang yang mengaku sebagai anggota KPK, harap segera melaporkannya ke kepolisian terdekat atau ke KPK melalui: Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: Johan Budi SP Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. HR. Rasuna Said Kav C-1 Jakarta Selatan (021) 2557-8300

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

LAPOR KE KPK Anda mengetahui tindakan korupsi yang telah atau akan dilakukan seseorang yang anda kenal?

SILAHKAN MELAPOR KE KPK Jika pengaduan anda memenuhi syarat/kriteria yang dapat ditangani KPK, maka akan diproses lebih lanjut oleh petugas KPK.

Kriteria Pengaduan 1. Memenuhi ketentuan Pasal 11 UU RI No. 30 Tahun 2002. a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). 2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana. 3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya TPK. 4. Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman.

Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zulkarnain mengajak masyarakat Batam untuk meningkatkan peran serta dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, kejahatan korupsi tidak hanya semakin sistematis, tetapi juga terus berkembang dengan modus yang semakin kompleks hampir di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sehingga, dibutuhkan peran serta aktif masyarakat agar pemberantasan korupsi dalam berjalan secara efektif. Hal tersebut disampaikan Zulkarnain saat menjadi pembicara dalam acara sosialisasi bertema “Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” di Hotel Goodway, Batam, Kepulauan Riau, Selasa pekan lalu. Kegiatan diselenggarakan KPK dengan peserta terdiri atas aparat pemerintah daerah yang terdiri atas pejabat pembuat komitmen (PPK), inspektorat, dan panitia pengadaan barang/jasa di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi di Kepulauan Riau.

Selain sosialisasi, KPK juga akan membuka “Klinik Pengaduan Masyarakat” pada Rabu pekan lalu. Di klinik pengaduan masyarakat ini, para peserta sosialisasi dan masyarakat Kepulauan Riau dapat menyampaikan pengaduan terkait TPK yang diketahuinya secara langsung ataupun mendapatkan informasi terkait pengaduan yang telah disampaikan sebelumnya. Sebagaimana diatur dalam pasal 41 dan 42 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, peran serta masyarakat dapat diwujudkan dengan cara mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi TPK; memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi TPK; menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab; memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan (paling lama 30 hari); serta hak untuk memperoleh perlindungan hukum. (HUMAS)

Studi Tidak Sebanding DPR STUDI banding atau kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukan oleh anggota DPR dari tahun ke tahun selalu kontroversial. Meski dikecam publik, para politikus Senayan tetap saja nekat ke sejumlah negara. Padahal, saat reses (libur sidang), seharusnya anggota dewan berada di daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat, bukan jalan-jalan di luar negeri. Sejak 2004, sedikitnya 163 studi banding ke luar negeri mereka lakukan. Selain anggota dewan, sejumlah staf dan bahkan anggota keluarga sering diikutsertakan. Contoh terbaru adalah perjalanan anggota DPR ke berbagai negara pada masa reses April 2012 ini. Komisi I DPR siap ke empat negara; Jerman, Ceko, Polandia, dan Afrika Selatan. Sedangkan, Komisi VIII DPR berangkat ke dua negara Eropa, yaitu Denmark dan Norwegia. Rakyat mengongkosi mereka Rp 4,8 miliar. Awal tahun ini, anggota Komisi III DPR juga ke Prancis dan Australia. Mereka bilang dalam rangka pembahasan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi. Kegiatan studi banding ke luar negeri itu tidak sebanding dengan kinerja mereka. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menyebut, setiap

tahun proses legislasi (pembuatan undang-undang) selalu tidak optimal dan jauh dari target. Kinerja wakil rakyat di Senayan dapat dikatakan buruk, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. Pada 2005, DPR hanya mampu membuat 14 di antara target 55 UU. Tahun 2006 membuat 39 di antara target 76 UU; 2007 membuat 40 di antara target 78 UU, pada 2008 membuat 61 di antara target 81 UU; dan 2009 menghasilkan 39 di antara target 76 UU. Pada 2010, dewan menghasilkan 16 di antara target 70 UU (23 persen). Sedangkan pada 2011, DPR dan pemerintah- hanya menghasilkan 24 di antara target 93 UU (26 persen). Lebih buruk lagi, sekitar 450 UU diajukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan konstitusi dan dimintakan pembatalan. Padahal, amat mahal biaya pembuatan UU itu. Sebagai evaluasi, setidaknya ada lima hal yang penting dicermati. Pertama, metode studi banding. Sesungguhnya, studi banding tidaklah selalu berupa kunjungan ke luar negeri sebagaimana yang dipraktikkan DPR selama ini. Misal, kajian melalui internet atau menggunakan diskusi video teleconference dengan pihak yang berkom-

peten di luar negeri. Ahli dari luar negeri dapat diundang untuk berbicara di hadapan anggota dewan. DPR juga dapat memanfaatkan jalur diplomatik dengan meminta bantuan perwakilan negara asing atau kedutaan Indonesia di luar negeri untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Kedua, transparansi kegiatan studi banding. Selama ini, semua proses yang berkaitan dengan kegiatan studi banding ke luar negeri terkesan sangat tertutup. Belum terlihat inisiatif dari DPR maupun fraksi atau anggota dewan untuk mengumumkan tujuan studi banding, negara mana yang dikunjungi, siapa saja rombongan yang berangkat, jadwal kunjungan, dan siapa yang akan ditemui. Padahal, agenda ini bisa saja diumumkan melalui website resmi DPR secara gratis. Ketiga, anggaran studi banding. Tidak pernah ada penjelasan yang masuk akal soal besaran biaya dan mengapa setiap tahun meningkat. Tahun 2010 sebesar Rp 162 miliar atau naik hingga 700 persen jika dibandingkan dengan 2005 yang hanya Rp 23 miliar. Pada 2011, nilainya memang turun, tetapi masih sangat fantastis, yakni Rp 125 miliar. Jumlah anggaran sebesar itu tidak masuk dan dapat

dikategorikan pemborosan keuangan negara. Jika digunakan dengan metode dan melalui seleksi ketat, anggaran studi banding yang disediakan bisa lebih hemat lagi. Keempat, efektivitas. Kajian yang dibuat Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegak Citra DPR menyebutkkan, studi banding juga ternyata tidak diolah dan didesain untuk mampu menjawab kebutuhan data dan informasi terkait pembahasan suatu RUU. Sering kali terjadi pengulangan kunjungan ke luar negeri untuk isu yang sama. Sebagai contoh, komisi III studi banding ke Swiss dan Rusia pada 2009 untuk membahas RUU Pencucian Uang. RUU tersebut mangkrak di DPR periode 2004-2009. Pada 2010, kembali diprogramkan studi banding ke Prancis dan Australia. Kelima, akuntabilitas. Sebagai bentuk akuntabilitas, suatu keharusan bagi anggota dewan memublikasikan laporan hasil studi banding mereka. Sayangnya, dari ratusan kali kunjungan ke luar negeri tersebut, hanya sedikit laporan yang dipublikasikan DPR. Itu pun laporan sederhana dan sangat tidak komprehensif. Pada aspek anggaran, semua komponen biaya studi banding harus dapat dipertanggungjawabkan masing-masing anggota dewan

yang berangkat. Badan Pemeriksa Keuangan juga sebaiknya secara periodik mengaudit anggaran studi banding DPR dan hasilnya diumumkan secara terbuka kepada publik. Ketika kecaman publik soal studi banding ke luar negeri begitu menguat, sejumlah pimpinan fraksi dan DPR pernah menyatakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Tetapi, Ketua DPR Marzuki Alie pada Kamis lalu (5/4) menyatakan tidak melarang anggota Komisi I dan Komisi VII DPR ke luar negeri. Pimpinan sejumlah fraksi di DPR juga bersikap ambigu dengan memberikan kebebasan bagi anggotanya untuk ikut atau tidak ikut studi banding ke luar negeri. Di tengah kondisi perekonomian yang belum stabil, lebih baik dilakukan moratorium (penghentian sementara) studi banding itu hingga diadakan evaluasi dan rekomendasi secara komprehensif. Dukungan dari pimpinan DPR dan partai politik sangat dibutuhkan untuk mendukung pembatasan atau penghentian sementara studi banding yang menggunakan uang rakyat. Apalagi citra institusi parlemen semakin buruk di mata publik. Sampai kini, DPR tidak berhasil meyakinkan bahwa studi banding itu beda dengan jalanjalan atau pelesir.(ICW/JP12412)

Sembunyi di Sulawesi Selatan

Walikota Sungai Penuh Panen Perdana Kentang SUNGAI PENUH - Wali Kota Sungai Penuh, H. Asyafri Jaya Bakri, Kamis lalu, di desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, melakukan panen perdana kentang milik kelompok tani Karya Abadi. Kepala Desa Renah Kayu Embun, Janbida SE, dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota dan rombongan yang telah berkenan melaksanakan panen perdana tanaman kentang kelompok tani yang ada di daerah itu. Diharapkan, kunjungan Wali Kota H. Asyafri Jaya Bakri dan staf dapat memotivasi petani di Desa Renah Kayu Rembun untuk meningkatkan produksi pertaniannya. Kades menambahkan, untuk peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat Desa Renah Kayu Embun, pemerintah desa sangat mengharapkan perhatian yang lebih dari pemerintah kota. Dalam usaha meningkatkan perekonomian

KENTANG– Wali Kota Sungai Penuh dan para anggota DPRD setempat memperlihatkan hasil panen kentang milik kelompok tani Karya Abadi (kanan). Wali Kota Sungai Penuh, H. Asyafri Jaya Bakri foto bersama dengan kelompok tani Karya Abadi, usai panen perdana kentang. masyarakat petani, Kades mengharapkan adanya peningkatan infrastruktur dari dan munuju Desa Renah Kayu Embun. Eri Firmansyah, selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Sungai Penuh, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, pihaknya akan terus berupaya melakukan peningkatan pada semua sektor guna memacu peningakatan hasil pertanian. Firmansyah menambahkan, untuk meningkatkan hasil pertanian di desa ini, pihaknya telah

memprogramkan pembangunan Balai Benih Induk Pertanian (BBIP) di desa Renah Kayu Embun. Dikatakan, kelayakan pembangunan BBI di desa Renah Kayu Embun, setelah memperhatikan berbagai hal dan didukung dengan berbagai faktor. Antara lain, kata Firmansyah, didukung dengan kesuburan tanah, sehingga Desa Renah Kayu Embun, bakal menjadi sentra pertanian kota Sungai Penuh. “kita telah sediakan 4 Ha lahan untuk pembangunan BBI di Renah Kayu

Embun,” ungkap Eri Firmansyah. Sementara itu Wali Kota Sungai Penuh, H. Asafri Jaya Bakri, dalam arahannya menyatakan, sebagai fasiltator pihaknya bakal berusaha meningkatkan hasil pertanian masyarakat dalam Kota Sungai Penuh. “Sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kota Sungai Penuh, kita akan berusaha terus meningkatkan perekonomian masyarakat, termasuk penyuluhan dari dinas terkait,” ungkap AJB, sapaan akrab sang wali kota. Selain penyuluhan

pertanian, pemerintah kota Sungai Penuh, pada tahun ini juga menganggarkan peningkatan jalan menuju lokasi lahan pertanian masyarakat. “Tahun ini, kita telah anggarkan peningkatan pengerasan jalan,” ungkap AJB. Pada kesempatan yang sama, Marsal selaku Plt. Kadis PU Kota Sungai Penuh, juga membenarkan peningkatan jalan tersebut. "Saat ini tengah dilakukan tender. Mudah-mudahan dalam waktu dekat telah ada pemenang dan langsung dikerjakan,” singkat Marsal. (DONI)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 197 23 - 29 APRIL 2012

SUMUT

Warga Sergai Dukung Bulan Dana PMI

POLIGIGI GRATIS - Saat santri akan memasuki mobil poli gigi keliling gratis yang melaksanakan kegiatan di YPI Dinul Hasanah Stabat, Selasa. (KPK POS/JUL)

Poligigi Gratis Tersedia di Langkat STABAT - Wujud dukungan mempersiapkan generasi bangsa yang sehat sekaligus menyahuti visi Bupati Langkat masyarakat yang religius sejahtera dan mandiri, Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat melalui mobil poliklinik gigi melakukan pemeriksaan kepada sejumlah santri, PAUD dan RA YPI Dinul Hasanah Stabat. “Kegiatan ini merupakan upaya Pemkab dalam membiasakan berprilaku hidup bersih sebagaimana yang selalu dikampanyekan ibu ketua TP-PKK Langkat,“ kata drg. Sofyan Parinduri selaku penanggung jawab kegiatan saat ditemui sedang bertugas di Yayasan tersebut, Selasa. Sofyan menjelaskan, kegiatan periksa gigi gratis bagian dari upaya menyeluruh Pemkab Langkat me-

lalui Dinas Kesehatan mempersiapkan Langkat sehat sejahtera. Kegiatan tersebut untuk sementara waktu memang terbatas dilakukan, mengingat ketersediaan anggaran operasional yang masih minim, sehingga belum menjangkau keseluruh sekolah maupun kecamatan. Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya bekerjasama dengan TP-PKK Kabupaten dimana setiap kegiatan bhakti sosial PKK pihaknya selalu turut serta. “Alhamdullillah.., kesempatan yang diberikan ini akan kami maksimalkan sehingga terwujudnya generasi Langkat yang sehat jasmani rohani akan terwujud,“ sebut Bunda Syarifah seraya memberi apresiasi atas digelarnya kegiatan tersebut. (JUL)

Langkat Ukir Prestasi di PRSU STABAT - Pemerintah Kabupaten Langkat kembali mengukir prestasi di ajang Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-41 yang berhasil menyabet sebagai Terbaik III Kategori Pemandu Paviliun. ”Alhamdulillah, berkat arahan Bapak Bupati bersama Ibu Ketua TP-PKK Ny. Hj. Nuraida Ngogesa kita kembali mendapatkan predikat Terbaik III Kategori Pemandu,” sebut Kabag Perekonomian Basrah Pardomuan di ruang kerjanya, Senin, saat menjelaskan usai menerima penghargaan dimaksud dari Sekda Provsu pada penutupan PRSU, Minggu malam. Dikatakan Basrah, keberhasilan Langkat sebagai Terbaik III diantara 33 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dalam kegiatan PRSU merupakan sebuah penca-

paian dari kerja keras yang dilakukan tim, atas arahan Ketua TP-PKK untuk melakukan seleksi dan test performance bagi calon pemandu sebelum tampil yang akhirnya terpilih 6 orang terdiri dari 3 pria dan 3 wanita yakni ; Rahmat Edy Sbr, S.Kep.NS, Husainul Khairan, Supryadi, Fath Azmi Ahyana, Marlianche, Rianti Pramita SKep. Tahun 2009, pada ajang yang sama, Langkat juga meraih Terbaik I Penataan Paviliun, The Best Performance Malam Budaya dan Terbaik I Singgasana Khas Daerah. Keberhasilan Langkat dalam meraih prestasi di kegiatan PRSU memang sudah nampak mendominasi, hal tersebut terkait terlihat pada kemampuan serta sikap welcome para pemandu yang bertugas. (JUL)

PEGAJAHAN - Kesadaran masyarakat Serdang Bedagai (Sergai) untuk melakukan donor darah semakin bertambah. Hal ini terlihat dengan ditandatangani Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) antara karyawan PT. Fajar Agung dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Sergai, sekaligus dirangkaikan dengan kegiatan donor darah sebagai wujud kepedulian terhadap sesama manusia yang saling membutuhkan. Kedatangan rombongan PMI Sumatera Utara (Sumut) yang diketuai DR H Rahmat Shah di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) disambut hangat Bupati Ir. HT Erry Nuradi MSi yang diwakili Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah MSi didampingi Kadis Kesehatan selaku Ketua PMI Sergai drg. Zaniar MAP, Kadis Kehutanan dan Perkebunan Ir. Mega Hadi, Kaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Drs. Joni Walker Manik, MM, Kabag Humas Drs. H. Mariyono SP, dan Direktur Rumah Sakit Sultan Sulaiman. Penandatanganan MoU yang turut dihadiri ADM. PT. Fajar Agung Drs. H. Kusuma Darma Nasution, Kepala Desa Bengabing, tokoh masyarakat, tokoh agama, seluruh karyawan PT. Fajar Agung bertempat di Balai Rahmat Desa Bengabing Kecamatan Pegajahan, Rabu pagi. Bupati Sergai Erry Nuradi dalam sambutan tertulisnya yang

Bulan Bakti IBI Dapat Menekan Angka Kelahiran BATUBARA - Jumlah anak yang banyak akan dapat menurunkan kemampuan investasi, sumber daya manusia berkwalitas serta sulitnya membangun hidup yang mandiri. Ada istilah orang tua dahulu yang mengatakan, banyak anak banyak rezeki dan kemungkinan itu sudah ketinggalan zaman. Hal ini dikatakan ketua TP.PKK Batubara Ny Hj Khadijah Arya SE pada acara pencanangan bulan bakti ikatan bidan Indonesia (IBI) keluarga berencana (KB) kesehatan di rumah sakit PT Inalum-Tanjung Gading Sei Suka, Senin. Bulan Bakti IBI hendaknya bukan hanya sekedar

menekan angka kelahiran semata tetapi hendaknya dapat menumbuh kembangkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkwalitas. "Kegiatan ini bukan hanya digalakkan terhadap kaum ibu tetapi dapat dilakukan terhadap laki-laki," pungkasnya. Ketua IBI Batubara Maslinda Wansari SKM menjelaskan dalam menyambut kegiatan ini telah dilaksanakan pemasangan alat kontrasepsi mantap (kontap) sebanyak 75 orang secara gratis kepada kaum ibu yang produktif. "Kedepan kita harapkan peserta kontap akan lebih banyak lagi," ucapnya. (SAHREL)

dibacakan Sekdakab Sergai Haris Fadillah mengatakan, Pemkab Sergai sebagai mitra PMI sangat mendukung adanya upaya kerjasama dan kesepahaman antara kedua belah pihak khususnya kerjasama dalam pelaksanaan kepalangmerahan seperti penanggulangan bencana dan donor darah. "Kegiatan kepalangmerahan daerah ini diharapkan benar-benar berprinsip dasar kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan dan kesemestaan," jelas Bupati. Lebih lanjut Erry Nuradi menghimbau kepada semua masyarakat Sergai untuk memberikan dukungan kepada PMI, baik sebagai relawan atau memberikan bantuan melalui bulan dana PMI serta sebagai pendonor sukarela, karena setitik darah sangat berharga bagi

saudara kita yang membutuhkan. Bupati menambahkan, untuk kedepannya bukan hanya PT Fajar Agung yang memiliki kepedulian dan mengikat kerjasama dengan PMI, tetapi perusahaan-perusahaan swasta lainnya yang berdomisili di Kabupaten Sergai sangat diharapkan dukungan dan kepeduliannya. PMI sebagai mitra pemerintah dalam bidang sosial dan kemanusiaan diminta lebih memiliki kontribusi nyata bukan sekedar dalam kegiatan transfusi darah tetapi juga dalam hal kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, harap Erry Nuradi. Sebelumnya ketua PMI Sumut DR. H. Rahmat Shah memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemkab Sergai karena dengan diadakannya kegiatan ini berarti membawa dampak positif dalam pe-

ngembangan yang sudah dilakukan oleh PMI Sumut. "Dengan penandatangan MoU ini diharapkan agar dapat benarbenar dijalankan dengan baik sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kepalangmerahan serta memberikan dukungan yang kongkrit terhadap gerakan PMI di Kabupaten Sergai," ujar Rahmat Shah. Rahmat Shah mengatakan untuk semua pihak yang telah memberikan dukungan terhadap kegiatan PMI, diucapkan terimakasih yang tak terhingga atas upayaupaya yang telah dilakukan demi kemanusiaan. Kegiatan ini merupakan kegiatan mulia yang akan dipersembahkan kepada seluruh lapisan masyarakat terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan di tanah air. (ARM)

Cermin Teater Juara I Pementasan Media Tradisional 2012 SEI RAMPAH - Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-41 yang berlangsung sejak 16 Maret 2012, Minggu malam, berakhir dan ditutup secara resmi oleh Plt Gubsu Gatot Pudjo Nugroho diwakili Sekdaprovsu H. Nurdin Lubis SH MM di open stage PRSU di Medan. Pada malam penutupan yang dihadiri sejumlah unsur Forum Komunikasi Pimpinan daerah (FKPD) Provsu, para Bupati/Walikota se-Sumatera Utara itu diumumkan pemenang berbagai perlombaan dan pavilyun/stand terbaik yang ikut dalam event sekali setahun itu. Dari beberapa perlombaan dan penilaian yang dilakukan pihak penyelenggara PRSU ke-41, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) kembali mengulangi kesuksesannya meraih Terbaik I kategori Dekorasi Paviliun, terbaik II Pemko Medan dan ke III Pemkab Tapanuli Tengah. Sementara untuk Penampilan Kesenian Daerah pada malam pesona budaya Kabupaten Sergai berhasil meraih Juara II, sementara Juara I

Meski Terbaik, PBB Bintang Bayu Tak 100 Persen PENGUNJUNG - Tampak pengunjung diladeni dengan sikap welcome oleh salah seorang pemandu paviliun Pemkab Langkat yang berhasil meraih Terbaik III pada event PRSU ke-41 tahun ini. (KPK POS/JUL)

SAKSIKAN - Sekdakab Sergai Haris Fadillah bersama Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Sumut DR. H. Rahmat Shah menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pelaksanaan donor darah. (KPK POS/ARM)

SERGAI - Meski penyerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan Bintang Bayu 2011 masuk dalam katagori terbaik untuk Serdang Bedagai, namun serapannya tidak mencapai 100 %

diperoleh Pemko Medan dan Juara III diraih Pemkab Samosir. Atas prestasi membanggakan yang diraih Kabupaten Sergai tersebut, Sekdaprovsu Nurdin Lubis menyerahkan penghargaaan kepada Bupati Sergai Ir. H.T. Erry Nuradi MSi diwakili Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi. Sekda Provsu Nurdin Lubis dalam sambutannya menyampaikan apreasiasi atas bantuan dan kerjasama kepada semua pihak yang telah mensukseskan PRSU ke 41. Diharapkan PRSU menjadi ajang pengembangan yang kompetitif. "Untuk itu diminta kepada seluruh pihak termasuk PRSU agar lebih memajukan pelaksanaannya di tahun-tahun berikutnya sebagaimana harapan masyarakat dan sebaliknya juga masyarakat memberikan dukungan dan menjaga kondusifitas pelaksanaan PRSU," ujar Sekda Provsu. Disela-sela acara penutupan, Sekdaprovsu Nurdin Lubis juga menyerahkan Trophy dan Piagam seperti pada tahun-tahun lalu. Tahun 2011 PBB Kecamatan Bintang Bayu hanya 98 % sekitar Rp98 juta. Hal tersebut disampaikan Camat Bintang Bayu, Drs Zulkan pada apel kesadaran nasional, Selasa (17/4), yang dihadiri para Kepala Desa, Sekdes, Perangkat Desa, dan pihak Puskesmas Bintang Bayu. "Meski kita tetap yang terbaik dalam persentase pelunasan PBB, namun angkanya tidak mencapai 100 %. Ini artinya ada penurunan," ujar Camat.

Penghargaan Juara Terbaik I Lomba Pementasan Media Tradisional Kabupaten/Kota tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 kepada Bupati Sergai H.T. Erry Nuradi MSi yang diwakili oleh Sekdakab Sergai Drs. H. Haris Fadillah MSi didampingi Kabag Humas Drs. H.

Mariyono SP. Grup Cermin Teater binaan Kabag Humas Mariyono yang diketuai oleh M. Syafei SPd, untuk kedua kalinya meraih penghargaan dalam sosialisasi program pemerintah melalui media kreatif pertunjukan kesenian rakyat. (ARM)

HADIAH - Plt. Gubsu diwakili Sekdaprovsu HM. Nurdin SH MM menyerahkan hadiah dan trophy juara 1 pementasan media tradisional wilayah regional 1 Sumatera tahun 2012 kepada Sekdakab Sergai Drs. H. Haris Fadillah MSi, Minggu malam. (KPK POS/ARM) Camat juga mengatakan, hendaknya pencapaian pendapatan asli kecamatan jangan hanya mengandalkan dari Izin Mendirikan Bagunan pihak perusahaan perkebunan saja. Dari masyarakat yang mendirikan bagunan juga harus ada serapan. Kepala Desa harus memperhatikan hal ini sebab masalah IMB bukan aturan camat, tapi itu Peraturan Daerah yang disyahkan anggota DPRD. Kita harus memberikan yang terbaik dan contoh baik pula. Terlepas dari itu, jika kita lihat dan kaji, serapan dana yang di-

berikan Pemkab Sergai kepada Bintang Bayu untuk perbaikan jalan saja sekitar Rp2 miliar. Belum lagi dana untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Rp1 miliar. Sementara PBB kita ditambah dua perusahaan yang ada yakni PTPN 3 dan PT Bandar Sumatera Indonesia Kebun Bandar Pinang Estate hanya Rp200 juta. "Kita harus berupaya membantu beban APBD, dimana dengan adanya kenaikan PAD akan mengkatrol peningkatan APBD," ujar Camat. (ARM)

Ancol Rafting Potensi Wisata Andalan Sergai SIPISPIS - Wakil Bupati Serdang Bedagai (Wabup Sergai) Ir. H. Soekirman bersama Ketua GOPTKI Ny. Hj. Marliah Soekirman, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Drs. Joni W. Manik MM, Dirut RSUD Sultan Sulaiman dr. Khaidir dan Camat Sipispis Drs. Pribadi Perangin-angin melakukan ekspedisi arung jeram di Ancol Arung Jeram (AAJ) melalui alur Sungai Bahbolon, Kecamatan Sipispis yang bermuara di Kecamatan Bandar Khalifah, Jumat dua pekan lalu. Kegiatan yang diikuti 34 peserta dengan 7 perahu ini berawal di Desa Bartong menuju Desa Buluh Duri berlangsung sekitar 4 jam dengan para pengawal/skeeper dari tim Ancol Arung Jeram yang berlokasi di Dusun III Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis. Usai melakukan ekspedisi Wabup Soekirman di Camp mengatakan, Ancol Arung Jeram (Ancol Rafting) di Sergai berpotensi menjadi salah satu

objek wisata andalan daerah ini karena telah memenuhi syarat Ekowisata. Disamping melakukan olahraga sekaligus menikmati panaroma perkebunan karet dan kelapa sawit serta agrowisata desa seperti kebun duku, kebun pisang barangan dan ternak di Desa Bartong. Ancol Arung Jeram yang berlokasi di Dusun III Desa Buluh Duri, Kecamatan Sipispis memiliki fasilitas Home Stay berkapasitas 100 orang, 15 unit peralatan arung jeram (lengkap) dengan 20 orang pemimpin tim (skipper) yang merupakan pemuda setempat yang sudah terlatih dan berpengalaman dengan dana yang dikenakan untuk per orangnya Rp180.000, termasuk transportasi lokal dan makan siang. Pengelola AAJ, Tedy Misuan didampingi Pembina Drs.Joni W Manik menerangkan, jarak yang ditempuh tim sejauh 15 kilometer dengan perjalanan 4-5 jam, melintasi enam

desa yakni, Desa Bartong, Serbananti, Pekan Sipispis, Silau Padang, Marjanji dan Desa Buluh Duri dengan rintangan belasan jeram dengan tingkat kesulitan grade II dan III, namun baru beberapa jeram yang

memiliki nama diantaranya jeram Miki, Siorbu, Singehek, Roller Coster, Siawal, Ranggasan, serta jeram Kodok yang masing-masing memiliki ciri khas dan tingkat kesulitan tersendiri. (ARM)

ARUNG JERAM - Wabup Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Drs. Joni W. Manik MM, Dirut RSUD Sultan Sulaiman dr. Khaidir dan Camat Sipispis Drs.Pribadi Perangin-angin usai melakukan ekspedisi arung jeram di Ancol Arung Jeram (AAJ) melalui alur sungai Bahbolon. (KPK POS/ARM)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 197 23 - 29 APRIL 2012

Turnamen Sepak Bola TGS Cup ke IV KISARAN - Bupati Asahan secara resmi membuka turnamen sepak bola yang merebutkan piala bergilir Taufan Gama Simatupang (TGS) ke IV di lapangan Sepak Bola PTPN IV Pondok Manis Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan. Turnamen ini diikuti 28 club sepakbola. Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP dalam sambutannya mengatakan turnamen TGS ke IV ini baru dapat dilaksanakan pada tahun 2012 ini. Seharusnya turnamen TGS Cup ke IV dilaksanakan pada tahun 2011, dikarenakan adanya rencana pembangunan tribun di lapangan ini, maka event yang seharusnya dilaksanakan terpaksa diundur, dan pada tahun ini baru

dapat dilaksanakan. “Saya berharap kepada semua peserta untuk bertanding dengan santun yang sesuai dengan motto turnamen ini,“ demikian Bupati Asahan, Kamis. Bupati Asahan meminta turnamen yang diselenggarakan lebih satu bulan ini untuk menampilkan teknik dan strategi bermain bola. Bukan adu jotos atau perkelahian. “Bila dalam pertandingan hingga usai tidak ada yang gaduh, maka saya akan berikan setiap club dana pembinaan Rp1 juta, namun bila terjadi gaduh maka uang pembinaan ditiadakan,“ kata Bupati. Bupati Asahan juga menambahkan hadiah bagi pemenang, sebelumnya panitia menetapkan juara I

Rp5 juta, juara II Rp4 juta dan juara III Rp3 juta. Namun Bupati menambahkan nominal hadiah menjadi juara I Rp10 juta, juara II Rp7,5 juta dan juara III Rp5 juta. Bagi pemain terbaik serta pencetak gol terbanyak akan diberikan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp4 juta. Sementara itu Ketua KONI Asahan, Nurkarem Nehe menilai turnamen yang digelar tersebut sangat postif.Diharapkan dari turnamen ini dapat melahirkan bibit-bibit pemain sepak bola yang baik di setiap Kecamatan. “Kita sangat mendukung kegiatan ini, apalagi turnamen ini dapat melahirkan bibit terbaik sepak bola di Asahan,“ ucap Nurkarem Nehe. (IN)

PNS Harus Mampu Kembangkan Kebijakan Pimpinan KISARAN - Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP, menegaskan, hendaknya setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Asahan agar senantiasa dapat mengembangkan pemikiran kosepsional dan mewujudkannya dalam berbagai rancangan operasional dan mampu menjabarkan kebijakan pimpinan. Hal ini ditekankan bupati dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati Asahan, H Surya BSc pada saat pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan. “Permintaan ini diminta karena kedepan tantangan PNS lebih berat, sehingga saya meminta dalam menjalankan peran birokrasi harus mampu menyabarkan kebijakan pimpinan “ demikian kata Wakil Bupati Asahan, H Surya Bsc, Rabu, di Aula Melati Pemkab Asahan.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang perlu menjadi perhatian untuk pejabat yang baru adalah meningkatkan kemampuan wawasan yang luas, daya analisis yang kuat, tindakan yang mempunyai landasan, kemampuan menetapkan prioritas, pengembangan imajinasi dan prakarsa serta bresponsif pada perekembangan dan kebutuhan masyarakat. Wakil Bupati Asahan juga mengatakan, sebagai pimpinan harus menyadari dalam menjalanakn tugas tak lepas dengan bantuan orang lain. Kesadaran ini akan mewujudkan suatu prinsip kerja dan sistem bahwa masing-masing elemen dalam organisasi memainkan peranan dan memberikan kontribusi yang sama signifikan kepada organisasi. Sebagi langkah awal, Wakil Bupati menyebutkan kepada pejabat yang baru dilantik untuk segera memahami fungsi dan tugas masing-masing, sehingga

mengetahui dengan benar kedudukan dan wewenang. Kemudian jadilah PNS teladan dengan tetap berpegang teguh kepada aturan dan ketentuan yang berlaku yang mencerminkan kepribadian aparatur negara yang netral dan profesional. “Mari ikuti kebijakan pimpinan, bina kerjasama yang harmonis dengan perangkat yang ada untuk menciptakan suasana yang kondusif, sejuk dan nyaman, khususnya di lingkungan SKPD masing-masing dan di lingkungan Pemkab Asahan,“ kata Wakil Bupati Asahan. Diantara pejabat yang dilantik yang rata-rata eselon IV diantaranya, Alfina SKM sebagai Pj Kasi Kesehatan, H Jailani sebagai Pj kasi promosi kesehatan, Rusli SE sebagai kasi SIK, Darnelis sebagai Pj kasi pengembangan kesehatan, Cut Darmawan sebagai kepala UPT BPP dan KB Sei Dadap, Hanum Megawati Samosir sebagai UPT BPP dan KB Air Batu, dan puluhan pejabat lainya. (IN)

Pemkab Asahan Gelar Lomba Karya Tulis KISARAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menggelar perlombaan karya tulis jurnalistik untuk tahun 2012. Lomba karya tulis yang dikuti oleh wartawan yang bertugas di Kabupaten Asahan tersebut harus berisikan apresiasi dan masukan yang bersifat membangun dan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Asahan dengan thema 4 pilar, yakni pilar Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur dan Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, UKM dan Koperasi. Adapun syarat karya tulis tersebut diantarnya, setiap satu orang jurnalis hanya boleh mengirimkan satu buah

karya tulis yang merupakan hasil karya sendiri, bukan saduran atau terjemahan dengan jumlah minimun 6 ribu karakter, harus memiliki data yang jelas/akurat, referensi dan dapat dipertanggungjawabkan. Nantinya, karya tulis yang telah dimuat dimedia cetak dikirim kepada panitia di Bagian Humas Sekdakab Asahan, selambatlambatnya tanggal 3 April 2012 hingga 3 Mei 2012, serta dikirim selambatlambatnya 8 Mei 2012 dilengkapi dengan soft copy tulisan, foto copy kartu indentitas, foto copy kartu pers yang masih berlaku. “10 Karya tulis terbaik

harus mengacu dengan Visi dan Misi Pemkab Asahan yang bersifat membangun, dan mengenai peningkatan hadiah dilakukan hanya untuk lebih memotivasikan kawan-kawan jurnalis lebih giat menulis yang bersifat membangun," demikian Kepala Bagian Humas Setdakab Asahan, Rahman Halim AP, Minggu. Hadiah lomba Karya Tulis Jurnalistik memperebutkan total hadiah Rp40 juta untuk 10 karya tulis terbaik. “Pemenang karya terbaik akan diumumkan pada 14 Mei 2012. Tentunya keputusan dewan juri tidak bisa diganggu-gugat,” kata Kabag Humas. (IN)

Target UN di Singkil 96 Persen SINGKIL - Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang digelar di Aceh Singkil, sejak Senin lalu, berjalan lancar. Data yang dikutip melalui Dinas Pendidikan Aceh Singkil, peserta UN berjumlah 1.447 siswa yang terdiri dari SMA dan MAN 1.278, sedangkan SMK 169 orang. Untuk SMA/MAN, dilaksakan selama empat hari, sementara SMK tiga hari. Pj Bupati Aceh Singkil,

Ir.H.Razali AR MSi, yang melakukan peninjauan di sejumlah sekolah bersama unsur Muspida, Senin pekan lalu mengatakan, pelaksanaan UN berjalan lancar tanpa ada hambatan, baik dalam pendistribusian soal, maupun pengawasan. "Semua lancar dan berjalan baik sebagaimana yang kita harapkan bersama," kata Razali. Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Singkil, Drs H Sanusi MAg

mengatakan, pihaknya memasang target kelulusan hingga 96 persen. Untuk tercapainya target tersebut, berbagai persiapan seperti penambahan jadwal jam belajar, hingga simulasi jawaban UN, sudah dilaksanakan di semua sekolah jauh hari sebelumnya. "Kita tidak hanya sekedar memasang target, tapi semua persiapan ke arah sana ,juga sudah kita lakukan bahkan jauh-jauh hari," pungkas Sanusi. (AZT)

SUMUT / ACEH / JAMBI

Peserta KB Harus Jalani Pemeriksaan BINJAI - Program Keluarga Berencana (KB) yang saat ini digalakan pemerintah di tengah-tengah masyarakat, hingga kini terus berjalan untuk menwujudkan keluarga bahagia. Namun belum diketahui pasti, sejauh mana program KB ini dijalankan oleh setiap Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara ini. Seperti program KB di Kota Binjai misalnya, dari keterangan Drs Budi Kustoyo, selaku Kepala Bidang (Kabid) Data dan Informasi, kepada Koran ini, Kami pekan lalu , menjelaskan, kalau pihaknya tetap menjalankan program KB ini sebaik mungkin kepada masyarakat. “Program KB tentunya terus kita jalankan. Sebab, program ini salah satu wujud untuk membentuk keluarga yang bahagia. Karena, program KB memiliki moto, dua anak lebih baik. Dimana, hal itu meminta masyarakat untuk memiliki dua orang anak, demi terwujudnya keluarga bahagia di masa kini,” ujar Drs Budi Kustoyo di ruang kerjanya. Lebih jauh diterangkan Drs Budi Kustoyo, setiap program KB juga memiliki target peserta. Untuk tahun 2011 lalu, target peserta KB di Kota Binjai mencapai 6.812 orang dan yang tercapai sebanyak 6.166 orang atau 90,50 persen. “Dalam program KB ini, ada dua macam peserta yang mengikutinya yakni, peserta aktif dan peserta Pasangan Usia Subur (PUS),” terangnya. Untuk peserta aktif tahun 2011 lalu, sambungnya, KB

PEMERIKSAAN- Calon peserta KB harus menjalani pemeriksaan. (KPK POS/DOK) Kota Binjai memiliki target sebanyak 21.481 peserta dan terpcapai sebanyak 30.478 peserta atau 103,38 persen. Sementara, untuk target peserta KB PUS, sebanyak 40.439 orang dan yang tercapai sebanyak 75,37 persen. “Peserta KB di Kota Binjai telihat tinggi. Disamping itu, kita terus melakukan sosialisasi sampai ke tingkat Kelurahan dan Lingkungan,” ujar Drs Budi Kustoyo. Sementara, kata Budi Kustoyo, target untuk tahun 2012 meningkat dari tahun sebelumnya. Dimana, target peserta KB untuk tahun 2012 ini sebanyak 7.071 orang. “Nah, dari target itu, sampai dengan Maret 2012 ini, yang sudah kita capai sebanyak 1.595 atau 22,56 persen. “Kita yakin, target tahun 2012 ini akan tercapai sebaik mungkin,” tegasnya. Disinggung soal usia KB jenis PUS, Drs Budi Kustoyo menjelaskan, sepanjang pasangan suami istri masih sama-sama produktif. Maka, kedua-duanya masih tergolong PUS. “Hanya saja, usia stndart peserta PUS sejak

pertama menikah sampai usia 49 tahun. Yang jelas, kalau sudah tidak produktif, jika tidak ikut peserta KB juga tidak masalah,” ucapnya sembari tersenyum. Dalam program KB ini lanjutnya, pihaknya terus memotifasi peserta PUS. Untuk melakukan hal itu, pihaknya memiliki mobil pelayanan (Moyan) yang digunakan untuk melayani calon peserta KB di tingkat Kelurahan mapun Lingkungan yang ada di Kota Binjai, “Pelayanan KB yang diberikan kepada masyarakat, juga memiliki berbagai jenis, ada yang memakai kondom, pil dan lainnya,” kata Drs Budi. Untuk masyarakat yang ingin menjadi peserta KB, terlebih dahulu akan menjalani pemeriksaan. Hal itu dilakukan, untuk mengetahui jenis KB apa yang cocok dengan peserta itu. “Semua peserta tentu kita periksa terlebih dahulu. Sebab, kita takut KB yang kita berikan tidak cocok dengan peserta jika tidak dilakukan pemeriksaan,” ungkapnya, seraya

menambahkan, peserta KB laki-laki dibawa ke rumah sakit pemerintah di Kota Medan, untuk menjalani operasi. Drs Budi Kustoyo menambahkan, hasil pendataan keluarga tahun 2011 melalui sistem Pemutakhiran Data Keluarga (MDK) dan jumlah Kepala Keluarga (KK) Kota Binjai sebanyak 59.221 KK. Dengan rincian yakni, keluarga Pra Sejahtera sebanyak 7288 atau 1,23 persen, Keluarga Sejahtera golongan I, sebanyak 11.046 atau 18,65 persen, golongan II sebanyak 20,914 atau 35,32 persen, golongan III sebanyak 23.965 atau 40,47 persen, dan golongan III plus sebanyak, 2.568 atau 4,34 persen. Selain itu, Drs Budi juga menegaskan, bahwa masyarakat Kota Binjai yang kurang mampu akan diberikan KB secara cuma-cuma. “Untuk warga kurang mampu, tentu tetap kita layani dengan baik. Bahkan, bagi warga kurang mapu kita berikan KB secara cumacuma,” tegasnya. (SBR)

Gotong Royong Jum’at Bersih SERBA JADI - Gotong rotong Jumat bersih dilaksanakan di Kecamatan Serbajadi, kabupaten Sergai. Gotong royong ini, sekaligus untuk menjalin kebersamaan di antara masyarakat di wilayah itu. Pada Jumat Bersih pekan lalu, masyarakat Serbajadi secara bersamasama gotongroyong membersihkan Jalan Pernasian sepanjang 1.300 meter dan jalan baru sepanjang 3.170 meter. Turut serta dalam kegiatan bersih-bersih tersebut PMD/PJOK Kecamatan Serbajadi Surya Ruspantri Nasution, Azfar Ependi, Nansa, Dodi Asnawi, Kepala Desa Kuala Bali Khairul Anwar, Sekdes Najar Kasih, Ketua LKMD Ibrahim TP3 (Tim Pemelihara) Abd Hamid, Berlin Sembiring, Bangun Purba, TPK, Hedi Riswan, Salimah Sitompul, Maja

Purba, dan masyarakat yang mempunyai lahan. Dengan terpeliharanya jalan pertanian di Pernasian sangat membantu petani setempat.

Kades Kuala Bali Khairul Anwar minta masyarakat Desa Kuala Bali tetap merawat jalan tersebut dan jalan baru sudah menjadi agenda

pemerintahan Desa Kuala Bali diajukan pengerasannya melalui Musrenbangdes atau Program PNPM-MPd. (SP)

GOTONG ROYONG - Rombongan Kecamatan Serbajadi bersama pemerintahan Desa Kuala Bali dan masyarakat bergotong royong Jum’at Bersih di jalan Pernasian. (KPK POS/SP)

PNPM Desa Bahsidua-dua Sesuai Harapan Masyarakat SERBA JADI - Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) tahun 2011 Desa Bahsidua-dua, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) berjalan sukses, dan proyek ini diselesaikan sesuai harapan masyarakat. Hal ini tercermin dalam pertemuan musyawarah desa serah terima (MDST), Jumat lalu. Pada pertemuan itu hadir Camat Sariful Azhar SH, PJOK, Surya Nasution FK, Ardinal FT, Immanuel Surbakti, Kades Bahsiduadua, Ramaidin Damanik, BPD Salwana Damanik beserta perangkatnya dan tokoh masyarakat. PNPM Desa Bahsiduadua anggaran 2011 menelan dana Rp112.612.100, dengan swadaya masyarakat Rp400.000. Dana ini untuk pembangunan lost/pasar desa 5 unit, gorong-gorong plat

beton 0,4 x 4,8 m 1 unit, Gapura 1 unit, bak sampah 1 unit, saluran drainase 105 meter. Kades Ramaidin Damanik mengucapkan terima kasih kepada pelaku PNPM atas terbangunnya lost pasar di desa itu dan sekaligus menuturkan kronologis letak tanah atau tapak lost pasar desa tersebut. Kades memaparkan, tapak lost pasar desa itu telah dihibahkan kepada Pemkab Serdang Bedagai oleh masyarakat Desa Bahsidua-dua dengan luas lahan 1.192 m2. Camat Sariful Azhar SH mengakui, tahun 2008 lalu lahan lost pasar desa itu telah dihibahkan Kades dan karenanya, Kades Bahsidua-dua mendapat piagam dari Pemkab Sergai. Selanjutnya Surya Nasution selaku PJOK PNPM menyatakan, dana proyek ter-

sebut bukan dari Pemkab Sergai akan tetapi dari pusat kemasayarakatan. Pelaku PNPM Desa Bahsidua-dua Ketua Abelson Purba didampingi Bendahara Senti Br. Purba mengu-

capkan terima kasih atas selesainya pembangunan lost pasar desa. "Kami selaku pelaku PNPM telah menyerahkan proyek ini ke desa dan hendaknya dirawat dengan baik," ujar Abelson. (SP)

DISERAHKAN - Pelaku PNPM Abelson Purba didampingi bendahara Senti Br. Purba menyerahkan pembukuan pembangunan lost pasar desa pada pemerintahan Desa Ramidin Damanik disaksikan Camat Sariful Azhar SH dan PJOK Surya Nasution. (KPK POS/SP)

E D I S I 197 23 - 29 APRIL 2012

KPKPOS

KPK: 80 Persen Korupsi dari Pengadaan Barang JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi SP menyatakan, hampir 80 persen kasus yang ditangani adalah korupsi dari pengadaan barang dan jasa. "Itu memang rawan terjadinya korupsi, terutama yang proyeknya dalam jumlah besar," kata Johan di kantor KPK, Jakarta, kemarin. Meski demikian lanjut Johan, bukan berarti setiap pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi dan lembaga negara bermasalah. Menurut Johan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa ada mekanisme penunjukkan langsung dan tender. "Tapi bukan berarti orang melakukan tender dan penunjukkan langsung itu ada korupsinya. Yang sesuai prosedur juga ada," ujar Johan. Penjelasan ini mengingatkan akan banyaknya kasus korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang tengah ditangani aparat penegak hukum. Yang paling anyar adalah kasus yang menjerat mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu ditetapkan sebagai Tersangka oleh Mabes Polri dalam kasus dugaan korupsi pengadaan buffer stock di Departemen Kesehatan pada 2005. (BBS)

Daulat Tampubolon Ditangkap Saat Akan Lari ke Malaysia JAKARTA - Tim satuan tugas Intelijen Kejaksaan Agung menangkap DPO kasus korupsi proyek pembangunan gedung Poli Teknik Kesehatan Medan, Sumatera Utara, bernama Daulat Tampubolon. Kejagung menangkap terpidana kasus korupsi proyek Gedung Poltekes Medan senilai Rp9,7 miliar itu pada pukul 15.15 WIB. "Dia (Daulat Tampubolon) ditangkap di Pekanbaru, Riau, saat akan menyeberang ke Malaka, Malaysia," kata Jaksa Agung Muda Intelijen Edwin P Situmorang di Jakarta, Jumat (20/4/2012). Edwin menyatakan, saat ini Daulat ditahan di Kejaksaan Tinggi Riau terlebih dahulu dan kemudian akan dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara. Pada 28 April 2011, Mahkamah Agung menyatakan Daulat terbukti bersalah melakukan korupsi senilai Rp9,7 miliar dari APBN tahun 2007. Daulat pun telah dijatuhi vonis 3 tahun penjara dan denda Rp50 juta serta membayar uang pengganti Rp360 juta.(BBS)

Bulan Bakti IBI Dapat Menekan Angka Kelahiran BATUBARA - Jumlah anak yang banyak akan dapat menurunkan kemampuan investasi, sumber daya manusia berkwalitas serta sulitnya membangun hidup yang mandiri. Ada istilah orang tua dahulu yang mengatakan, banyak anak banyak rezeki dan kemungkinan itu sudah ketinggalan zaman. Hal ini dikatakan ketua TP.PKK Batubara Ny Hj Khadijah Arya SE pada acara pencanangan bulan bakti ikatan bidan Indonesia (IBI) keluarga berencana (KB) kesehatan di rumah sakit PT InalumTanjung Gading Sei Suka, Senin. Bulan Bakti IBI hendaknya bukan hanya sekedar menekan angka kelahiran semata tetapi hendaknya dapat menumbuhkembangkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkwalitas. "Kegiatan ini bukan hanya digalakkan terhadap kaum ibu tetapi dapat dilakukan terhadap laki-laki," pungkasnya.(SAHREL)

Kasus Korupsi Langkat 'Dipeti-eskan' STABAT - Kejaksaan Negeri (Kejari) Stabat tahun 2011 lalu diduga sengaja “mempetieskan” sejumlah perkara tindak pidana korusi yang kemungkinan merugikan keuangan negara miliaran rupiah. Padahal bukti-bukti permulaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi (TPK) tersebut jelas terlihat pada laporan pengaduan dan lampiran yang disampaikan oleh Kelompok Studi dan Edukasi Masyarakat Marginal (KSEMAR) Sumut sebagai pelapor. Dugaan ini disampaikan Koordinator KSEMAR Sumut, Togar Lubis SH MH, kepada sejumlah wartawan di Stabat, usai melaporkan kembali perkara-perkara tersebut kepada Kejari Stabat,

yang dilaksanakan oleh CV KBS yang beralamat di Jalan Samahudi Tanah Merah, Kecamatan Binjai Kota Binjai atas nama Direktur berinisial YP. Selanjutnya, laporan pengaduan dugaan TPK anggaran Rehab Jembatan di Paluh Madinah, Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura senilai Rp986 juta yang juga bersumber dari APBD Langkat tahun 2010. Berdasarkan plank proyek, tanggal dimulainya pekerjaan adalah 22 Agustus sampai dengan 22 Desember 2010 dengan pelaksana rehab adalah CV D, yang beralamat kantor di Jalan Perniagaan Stabat, atas nama Direktur bermarga Kaban. Namun ternyata

dimulainya pekerjaan sekira tanggal 5 November 2010 dan selesai dikerjakan sekira tanggal 20 Desember 2010. Bahan lantai jembatan yang dipasang adalah kayu cempedak kampung yang disisip dengan kayu kelapa, sehingga tidak memiliki kekuatan. Akibatnya, belum sebulan selesai direhab lantai jembatan tersebut sudah rusak kembali. Yang lebih parah, pagar jembatan yang dipasang adalah besi L bekas yang sudah kropos. Anehnya, pada tahun 2011 yang lalu kembali dialokasikan di APBD Langkat anggaran sebesar Rp362 juta untuk penggantian lantai jembatan tersebut. “Kita telah sampai-

kan kembali laporan pengaduan ke-4 dugaan TPK tersebut ke pihak Kejari Stabat sekaligus tembusannya kita layangkan via Pos ke Jaksa Agung, Jamwas Kejagung, KPK dan Komisi Yudisial di Jakarta. Dalam waktu 14 hari sejak hari ini, kita akan pertanyakan kembali sejauh mana hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh Kejari Stabat atas laporan yang kita sampaikan. Jika dalam waktu 1 bulan tidak ada perkembangan yang berarti, maka kami akan lakukan aksi unjuk rasa di halaman Kejari Stabat sekaligus melaporkan Kejari Stabat ke Jamwas Kejagung,” kata Togar seperti dikutip K.Semar. (BBS)

PBB Tidak akan Beratkan Warga MEDAN - Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM menegaskan, masalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak akan memberatkan masyarakat. Untuk itu Pemko Medan akan segera membentuk tim guna menyahuti adanya sejumlah keluhan yang disampaikan masyarakat terkait dengan terjadinya kenaikan. “Kita akan membentuk tim bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Hal ini kita lakukan agar PBB tidak memberatkan masyarakat,” kata Wali Kota ketika melaksanakan Safari Jumat di Masjid Nurul Iman Jalan Sisingamangaraja KM 9, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Jumat (20/4). Untuk itu Wali Kota mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak terpancing dengan keinginan sejumlah oknum yang bermukim di kelas A, namun keberatan dengan terjadinya kenaikan PBB tersebut. Karenanya, orang nomor satu di Pemko Medan ini kembali menegaskan bahwasannya PBB tidak akan memberatkan masyarakat. “Perlu saya sampaikan bahwasannya men-

H.SYAFRIADI MANIK SH WAKIL KETUA

H.SUFERDI MM S E T W A N

Senin pekan lalu. Menurut aktivis penggiat anti korupsi ini, pada akhir Desember 2010 dan awal Januari 2011 lalu, KSEMAR melaporkan 4 perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) ke Kejari Stabat, yaitu TPK pemotongan bantuan honor guru dan P3N se Kabupaten Langkat (Senin, 27 Desember 2010) yang dilakukan para oknum dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat. Bantuan tersebut bersumber dari dana

Bansos APBD Langkat tahun 2010 sebesar Rp5,556 miliar dan diperuntukkan bagi 4.630 orang guru honor MDA, TPQ, MA, TK/RA dan petugas P3N. Besarnya potongan itu antara 20 s/d 30 persen dan telah terjadi selama 2 tahun. Selanjutnya adalah, laporan pengaduan TPK Biaya Operasional 6 unit mesin pompa pada waduk di Kecamatan Tanjung Pura, yang bersumber dari APBD Langkat tahun 2004 yang diduga fiktif sebesar Rp100 juta. Lalu, anggaran pengerjaan Jalan Hotmix di Dusun 8 s/d Dusun 9, Desa Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura, yang bersumber dari APBD Langkat Tahun 2010 sebesar Rp742 juta,

WALI KOTA MEDAN

PUTRA ARIANTO SE KETUA H.AMIRUL M BAHAR SH WAKIL KETUA

HALAMAN 16

jadi Wali Kota dan Eldin menjadi Wakil Wali Kota harus bisa bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itu apa yang menjadi keluhan masyarakat pasti kita sikapi,” tegasnya. Kemudian, Wali Kota menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama jemaah Masjid Nurul Iman untuk secepatnya melakukan perekaman sebagai persyaratan untuk mendapatkan EKTP. Diakuinya, belum rampungnya proses perekaman ini karena kelemahan aparatnya dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. “untuk itu saya menyampaikan permintaan maaaf,” ujarnya. Atas dasar itulah Wali Kota merasa perlu kembali mengingatkan kepada masyarakat, terutama yang belum melakukan perekaman untuk segera mendatangi kantor kecamatan masing-ma-

sing. Sebab, waktu yang telah disediakan untuk melakukan perekaman sudah hamper habis. “Apabila tidak melakukan perekaman, maka tidak akan mendapatkan E-KTP,” ungkapnya. Dalam Safari Jumat itu, Wali Kota yang didampingi Wakil Wali Kota Drs H Dzulmi Eldin MSi, Sekda Ir Syaiful Bahri, sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan Pemko Medan dan Kabag Humas Budi Hariono SSTP, juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga Kota Medan tetap aman dan kondusif. Kondisi inilah yang menjadikan ibu kota provinsi Sumatera Utara ini dilirik banyak pihak untuk dijadikan tempat kegiatan bersifat nasional maupun internasional. “Ini bisa terwujud karena masyarakat kini telah menjadi subjek pembangunan,” jelasnya. Selain menjadi subjek

pembangunan, Wali Kota pun ingin terus menjalin silaturahmi sehingga terciptanya jembatan hati antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan terciptanya jembatan hati ini, maka akan melahirkan rasa kasih sayang yang akhirnya menghasilkan rasa memiliki atas kota ini. Jika itu sudah terbangun, maka pemerintah dan masyarakat dapat bersamasama menjadikan Kota Medan lebih baik pada masa mendatang. Guna mewujudkan itu, makanya Wali Kota melaksanakan Safari Jumat, Maghrib dan Subuh. Di penghujung sambutannya, Wali Kota menyerahkan bantuan sebesar Rp30 juta untuk kemakmuran masjid. Setelah itu dilanjutkan dengan Shalat Jumat bersama dengan khatib sekaligus imam Drs H Sangkot Saragih. Sementara itu BKM

Masjid Nurul Iman Samiran mengucapkan terima kasih karena Wali Kota bersama rombongan masih menyempatkan waktu untuk mengunjungi Masjid Nurul Iman melakukan Safari Jumat. Dijelaskannya, selain warga setempat, jemaah masjid ini banyak musafir yang barasal dari Riau, Pekanbaru dan Sumatera Barat. Hal ini karena lokasinya tepat berada di pinggir jalan lintas. Selesai Safari Jumat, Wali Kota bersama Wakil Wali Kota dan Sekda kemudian mengunjungi Kantor Pengadilan Agama (PA) Medan yang lokasinya sekitar 50 meter dari Masjid Nurul Iman. Wali Kota diterima langsung Ketua PA Medan Drs H.M Nor Hudlrien. Selain bersilaturahnmi dengan para pegawai, Wali Kota juga meninjau sejumlah ruangan seperti ruang panitera, ruang

sidang utama, ruang sidang I dan II serta ruang hakim. Ketika berada di ruang sidang utama, Wali Kota sempat berkomunikasi dengan beberapa warga yang berada dalam ruangan tersebut. Dalam komunikasi singkat itu, dia menyarankan untuk pentingnya menjaga kelanggengan dan keharmonisan rumah tangga. Begitu juga di ruang hakim, Wali Kota menyempatkan diri bersilaturahmi dengan sejumlah hakim. Dalam kunjungan singkat itu, Wali Kota berjanji akan menyerahkan bantuan dua unit komputer kepada Ketua PA Medan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas administrasi kantor tersebut. Selain itu juga akan diserahkan bantuan 4 tong sampah sehingga kebersihan di kantor tersebut tetap terjaga.(VIN)

Pengurus PMI Labusel Dilantik KOTA PINANG - Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Sumut, DR Rahmat Shah melantik pengurus PMI Labuhanbatu Selatan (Labusel) masa bakti 2011 – 2016, Jumat (20/4), di aula Pemkab Labusel, Jalan Prof HM Yamin Kelurahan Kotapinang. Ketua PMI Labusel yang dilantik Fery Andika Dalimunthe SKom. Acara pelantikan juga dihadiri rombongan PMI Sumut, Pengurus PMI Labuhanbatu, Kapolsekta Kotapinang, Danramil Kotapinang, Kapten (Inf) B Panjaitan, juga ormas yang ada di Labusel. Sementara dari Pemkab Labusel hadir Wakil Bupati H Maslin Pulungan didampingi Asisten I Zulkifli, Kadis Kesehatan dr Rusman Lubis dan beberapa perwakilan dari perusahaan baik BUMN dan pihak perusahaan swasta di Labusel. Ketua PMI Provinsi Sumut, DR Rahmat Shah menyebutkan, hingga saat ini kegiatan PMI masih lebih dikenal oleh masyarakat sebagai penggalangan darah. Bahkan ia berpendapat bahwa manfaat kegiatan pendonoran masih sangat minim dipahami masyarakat. Dalam kesempatan itu, DR Rahmat Shah mengucapkan terima kasih kepada pihak perusahaan baik BUMN dan swasta di Labusel yang telah hadir dalam acara ini. Dia berharap kedepan adanya kerjasama yang baik dengan PMI yang ada di Labusel. "Melalui pelantikan pengu-

rus PMI di Labusel, kita harapkan dapat bersinergi dengan stake holder di Labusel. Kepada seluruh pengurus diharapkan tidak pelit terhadap komunikasi dan informasi," kata Rahmat Shah yang juga anggota DPD RI asal Sumut ini. Dia menjelaskan manfat mendonorkan darah yang dilakukan secara rutin setiap tiga bulan yakni dapat mengontrol kesehatan secara teratur (tekanan darah Hb dan Ht), mengurangi resiko penyakit (hypertensi, jantung, stroke dan kolestrol), memperoleh rasa segar dan hilangnya rasa berat dan pening di kepala yang disebabkan oleh

kekentalan/viscositas darah, kontrol kesehatan secara gratis dan penyakit berbahaya (HIV, Hepatitis B, Hepatitis C). Sebelumnya, Ketua PMI Labusel yang baru dilantik, Fery Andika Dalimunthe menyebutkan, kegiatan dasar PMI adalah kegiatan sosial kemanusiaan yang berorientasi pada penggalangan pendonor darah dalam memenuhi kebutuhan darah manusia yang membutuhkan. Dia menyebutkan, terbentuknya PMI di Labusel merupakan dampak positif dari pemekaran Kabupaten Labusel. "Di awal kinerja PMI Labusel paling mendasar adalah mencukupi kebutuhan darah

di kabupaten tersebut. Kegiatan kemanusiaan yang akan kita laksanakan mengerahkan tim relawan PMI," kata Fery Andika yang juga Ketua DPRD Labusel ini sembari berharap Pemkab Labusel mendukung dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan kemanusiaan di Labusel. Wakil Bupati Labusel, Drs H Maslin Pulungan menyampaikan, pelaksanaan kegiatan PMI di Labusel akan didukung oleh Pemkab Labusel. "Pemkab Labusel akan mendukung kehadiran PMI di Labusel dan dapat bekerja sama dengan baik," kata H Maslin Pulungan. (ZAMZAM)

DILANTIK - DR.H. Rahmatshah Ketua PMI Sumatera Utara saat membacakan pernyataan kesedian pengurus terpilih untuk mengabdi kepada PMI, Jumat (20/4) Photo :ARM


EPaper Kpk Pos Edisi 197 /23 April 2012