Epaper kpkpos 317 edisi senin 1 september 2014

KPKPOS K O R A N

K O R U P S I

P O L I T I K

K R I M I N A L

HASIL KORUPSI DIALIRKAN BAYAR SEKS ANAK

EDISI 317/ THN VII 1 - 7 SEPTEMBER 2014 (TERBIT SETIAP SENIN) Harga Eceran (Kota Medan): Rp.2.500/eksemplar

Redaksi/Usaha: Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan

www.kpkpos.com

• DI HALAMAN 3

Massa dari Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus Sumatera Utara menggelar orasi untuk pengungkapan kasus dugaan korupsi di Pemprovsu di Gedung KPK , Rabu (27/8). Dalam aksinya mereka juga melaporkan Gubsu, Gatot Pujo Nugroho ke lembaga anti rasuah tersebut.

Keputusan Dilakukan Secara Konspiratif BIRO Hukum Citra Keadilan Medan juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyelidikan terhadap Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun dan kawankawan yang diduga telah menyalahgunakan kewenangan jabatan secara melawan hukum dalam pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2014 tentang APBD Sumut tahun 2014.

• LANJUT KE HAL. 2

Deretan jerigen yang dibawa warga tertata saat mengantre menunggu pengisian BBM jenis Premium di SPBU di Jawa Barat, baru-baru ini. Kelangkaan BBM di sejumlah SPBU menyusul dilakukannya pengaturan BBM Bersubsidi agar sisa kuota BBM Bersubsidi cukup hingga akhir tahun akibat dipangkasnya kuota BBM Bersubsidi dalam APBN 2014 dari semula 48 juta kiloliter menjadi 46 kiloliter.

Empat Jurus PDIP Cegah Kenaikan BBM

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho bakal menghadapi proses hukum. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan dirinya, kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi anti rasuah itu segera melakukan penyelidikan atas • LANJUT KE HAL. 2 dugaan yang melibatkan Gatot.

Pelanggaran Sumpah Jabatan SELESAI menyampaikan pengaduan di gedung KPK, Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus Sumut melanjutkan hal serupa ke Kemendagri.

Di Kemendagri mereka (Kelompok Cipayung) lebih fokus membeberkan dugaan pelanggaran sumpah jabatan karena terindikasi memiliki

Karena itu kami menyatakan sikap tegas, memberikan rapor merah kepada Gatot Pujo Nugroho. Kami meminta Gatot Pujo Nugroho untuk mundur dari jabatannya.

”

istri lebih dari satu. Mereka diterima pihak inspektorat dan Direktorat Kesbangpol Kemendagri.

Dalam pertemuan itu, sambung Anggia, mereka menunjukkan beberapa bukti berupa foto yang mirip dengan Gatot sedang bersama seorang • LANJUT KE HAL. 2

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berupaya agar harga bensin bersubsidi tak cepat-cepat naik. "Kalaupun naik, itu opsi terakhir," ujar politikus PDIP Maruarar Sirait saat dihubungi, Jumat, (29/8).

Ia menyatakan ada empat upaya yang harus dilakukan pemerintah dan didorong oleh anggota parlemen di Senayan untuk menghindari hal itu.

"Bila empat langkah itu dilakukan, tak perlu menaikkan harga BBM sama sekali," ujar Maruarar.

Pertama adalah mengambil alih peran impor

”

• LANJUT KE HAL. 2

Kapolri: Saya Tidak Rela Polisi Diinjak-injak!

Saya menyadari, anggota Polri masih ada anggota-anggota kita yang salah. Justru itu, ke dalam saya melakukan pembenahan dan menindak.

Penindakannya dengan pidana. Saya senang dikritik.

”

JAKARTA - Kapolri mengekspresikan rasa kesalnya terkait sindiran Adrianus Meliala yang menyebut bandar judi sebagai ATM Polri. Dengan tegas dia mengatakan bahwa institusi yang dipimpinnya itu tak seperti yang dituduhkan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional

(Kompolnas) tersebut.

"Saya berdiri di belakang 450 ribu personel Polri. Saya tidak rela institusi Polri diinjak-injak oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab," tegas Jenderal Sutar• LANJUT KE HAL. 2

Adrianus Meliala ‘Ditelanjangi’ JAKARTA - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Adrianus Meliala, merasa ditelanjangi atas pemeriksaannya sebagai saksi atas pelaporan fitnah terhadap Polri yang dilakukan oleh dirinya. Adrianus dipolisikan terkait pernyataannya soal Bareskrim seperti mesin ATM Polri.

Adrianus Meliala menyampaikan

sebelum diperiksa secara substansial, dirinya merasa tidak diperlakukan sesuai oleh penyidik Bareskrim. ”Ketika diperiksa saya pikir oleh Direkturnya, ternyata hanya oleh AKP. Sebelum masuk ke substansi, saya sudah merasa ditelanjangi,” jelasnya, Rabu (27/8).

Ketika diperiksa saya pikir oleh Direkturnya, ternyata hanya AKP. Sebelum masuk ke substansi, saya sudah merasa ditelanjangi. Sebagai Komisioner Kompolnas memiliki hak setara dengan bintang III, atau eselon I.

”

Kantor UPT Dispenda Prov.Riau di Bagan Siapiapi

UPT Dispenda Riau di Bagansiapiapi Terbengkalai BAGAN SIAPIAPI - Gedung UPT Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Riau di Bagansiapi-api yang dibangun Dinas PU Provinsi Riau tahun anggaran 2006 menggunakan dana APBD Provinsi Riau mencapai Rp10 miliar kini kondisinya sangat memprihatinkan. Dinding gedung tersebut retakretak, lantai yang terbuat dari kramik

” ” Tersangka Korupsi Dishub Dumai “Menghilang” DUMAI - Empat oknum pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Dumai TI, TMN, SCM, dan SLN yang menjadi tersangka terkait dugaan korupsi retribusi Terminal Barang dan retribusi Parkir tepi jalan di lingkungan Dishub Kota Dumai, dua diantaranya masih dipakai oleh Walikota Dumai H.Khairul Anwar untuk menduduki jabatan baru.

• LANJUT KE HAL. 2

TI yang sebelumnya sebagai Kepala Dishub Dumai dimutasi menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Dumai. Sementara TMN sebelumnya menjabat sebagai Kepala Terminal Barang dimutasi menduduki jabatan baru sebagai kepala seksi Pengujian Kenderaan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Dumai.

Dua pejabat baru yang berstatus tersangka tersebut, setelah dilantik menduduki jabatan baru Juli 2014 lalu nyaris tak masuk kantor. Pegawai yang

Area parkir PT (Persero) Pelabuhan I cabang Dumai.

ditemui KPK Pos pada saat melakukan cros chek ke Dinas Pariwisata belum lama ini menyebutkan Kadis Pariwisata belakangan ini nyaris tidak ngantor.

Pegawai yang bekerja diinstansi tersebut ketika ditanya sudah berapa lama, sang pegawai memilih bungkam, tidak menjawab, dan menghindar.

Hal serupa juga dilakukan TMN kepala seksi pengujian kenderaan bermotor. TMN setelah dilantik menduduki jabatan baru, baru sekali masuk kerja, setelah itu menjalani cuti.

Disinyalir dua pejabat tersebut sengaja menghindar dari kejaran wartawan.

• LANJUT KE HAL. 2

bertanggalan, atap dan plafon rusak parah, akibat dimakan usia.

Gedung UPT Dispenda tersebut dibangun di atas tanah milik Pemkab Rokan Hilir.

Disayangkan bangunan menelan biaya Rp10 miliar tersebut tidak diselesaikan sebagaimana • LANJUT KE HAL. 2

Kolom Redaksi

Menanti Kepastian Hukum KELOMPOK Mahasiswa Cipayung Plus Sumatera Utara secara resmi menyampaikan pengaduan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, tentang kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Pengaduan Kelompok Cipayung Plus yang terdiri dari Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumut, Ikatan Mahasiswa Muhamma• LANJUT KE HAL. 2

KPK POS

2

SAMBUNGAN

E D I S I 317 1 - 7 SEPTEMBER 2014

KAPOLRI: SAYA TIDAK RELA POLISI DIINJAK-INJAK!............................................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 man di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (29/8).

Dia dengan terang-terangan menyatakan bahwa dirinya memang tengah marah terhadap Adrianus Meliala. Dia berharap agar masyarakat paham kemarahannya tersebut.

"Kalau saya tidak dengan nada marah tidak kelihatan seram. Saya jelaskan agar tidak ada persepsi yang macam-macam dan saya mohon dukungan. Penyampaian kepada masya-

rakat akan dinilai berbeda jika dipenggal-penggal dan akhirnya menimbulkan masalah," kata dia.

Menurut Sutarman apapun kelemahan Polri akan menjadi tanggung jawabnya. Dia berjanji akan membenahi apa yang kurang di kepolisian. "Saya menyadari, anggota Polri masih ada anggotaanggota kita yang salah. Justru itu, ke dalam saya melakukan pembenahan dan menindak. Penindakannya dengan pidana. Saya senang dikritik," tukasnya.

Bersama para petinggi Polri,

ADRIANUS MELIALA ‘DITELANJANGI’...................................

• DARI HALAMAN. 1 Padahal, lanjutnya, dirinya sebagai Komisioner Kompolnas memiliki hak setara dengan bintang III, atau eselon I. Hal ini, baginya, dirasakan sebagai metode menjatuhkan kedudukan kompolnas.

Kendati demikian, Kompolnas tetap menginginkan hubungannya dengan Polri tetap terjaga meskipun terjadi permasalahan seperti ini. ”Mau bagaimanapun, Polri adalah stakeholder kami, sehingga hubungan harmonis harus tetap dijaga,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Lingkar

Madani, Ray Rangkuti, mengatakan Polri tidak memiliki dasar yang kuat untuk memproses Adrianus secara hukum. ”Hanya karena pernyataan beliau di televisi, kemudian dipanggil, itu memberi kesan bahwa Kompolnas berada di bawah Kepolisian,” katanya, Rabu (27/8).

Padahal, lanjutnya, Kompolnas merupakan lembaga independen pengawas Polri yang memiliki kedudukan di atas Kepolisian, setara dengan Presiden dalam hal kepala pemerintahan. ”Ini masalah psikologi ke depannya. Terlihat remeh, tapi memiliki implikasi yang kuat,” jelasnya. (BBS)

UPT DISPENDA RIAU DI BAGANSIAPIAPI TERBENGKALAI. • DARI HALAMAN. 1 mestinya. Ironisnya, bangunan tersebut dibiarkan begitu saja. Dan disekeliling bangunan ditumbuhi semak blukar.

Gedung UPT Dispenda Riau berlokasi di kawasan perkantoran Pemkab Rokan Hilir. Rencananya untuk mempermudah masyarakat membayar pajak kenderaan sia-sia karena bangunan tersebut tidak diselesaikan.

Gubernur Riau (Gubri) H Annas Maamun ketika ditemui pada saat kunjungannnya ke Bagansiapiapi belum lama ini, ditanya soal terbengkalainya UPT Dinas Provinsi Riau tersebut mengatakan, gedung tersebut dibangun di atas tanah milik Pemkab Rokan Hilir.

Sebagai pelaksana Dinas PU Provinsi Riau dibangun tahun 2006 lalu.

"Biaya pembangunan Gedung

UPT Dispenda Riau tersebut menggunakan dana APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2006 lalu," ujarnya.

Menurut Annas Maamun saat bincang-bincang di kediaman Rumah Dinas Bupati Rokan Hilir, tujuan dibangunnya UPT Dispenda Riau di kawasan perkantoran Pemkab Rokan Hilir untuk mempermudah masyarakat Rokan Hilir membayar pajak kenderaan bermotor, sehingga warga tidak perlu lagi ke Pekanbaru.

Dijelaskan, bangunan UPT Dispenda tersebut anggarannya merupakan wewenang Provinsi Riau. “Gedung Dispenda Riau tersebut dibangun semasa saya masih Ketua DPRD Rokan Hilir.

Kalau tak salah, ketika itu Kepala Dinas PU Propinsi Riau dijabat Walikota Pekanbaru yang sekarang Firdaus," ujarnya.(PUR)

EMPAT JURUS PDIP CEGAH KENAIKAN BBM ....................................

• DARI HALAMAN. 1 minyak langsung oleh pemerintah.

"Jangan oleh swasta. Coba diaudit itu sehari keuntungannya (swasta) sehari bisa berapa ratus miliar, triliunan mungkin," ujarnya.

Kedua, melakukan penghematan anggaran lembaga negara.

"Harus ada kriteria (penggunaan anggaran) yang ketat, biar tak overlimit," ujarnya. Maruarar menyatakan bahwa pemerintahan baru mendatang harus menjadi contoh agar penghematan ini dilakukan merata di seluruh Indonesia.

Ketiga, memperketat kebijakan mobil murah. "Yang harus didukung seperti kata Pak Joko Widodo adalah transportasi murah," ujarnya.

Terakhir adalah berkaitan dengan kendaraan, yaitu memberlakukan pajak progresif yang ketat terhadap pemilik kendaraan.

"Yang wajar-wajar saja. Satu keluarga misalnya dua mobil. Harus ada pembatasan atau pengenaan pajak yang ketat," kata Maruarar.

Hal itu akan diusulkan ke dalam pemerintahan mendatang melalui Tim Transisi. Empat hal tersebut bisa dilakukan dalam waktu cepat.

Sehingga bila dampaknya dirasakan efektif, pemerintah baru tak akan mempunyai beban untuk menaikkan bensin bersubsidi.

"Karena kami harus konsisten.

Menaikkan harga BBM hanya akan menambah pengangguran dan meningkatkan angka kemiskinan," ujarnya.(INT)

MENANTI KEPASTIAN HUKUM.........

• DARI HALAMAN. 1 diyah (IMM) Sumut dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumut, diterima Direktorat Pengaduan dan Pelaporan Masyarakat KPK. Cukup mengejutkan ternyata, seperti diungkapkan pihak Direktorat KPK, pengaduan tentang dugaan korupsi yang melibatkan Gubsu Gatot Pujo Nugroho sudah banyak diterima KPK. Ternyata laporan tentang Gatot ini sudah banyak diterima pihak KPK,” kata Ketua Badko HMI Sumut Anggia Ramadhan Harahap, usai menyampaikan pengaduan ke KPK, Rabu pekan lalu.

KPK melalui Direktorat Pengaduan dan Pelaporan Masyarakat berjanji akan melakukan penelaahan atas pengaduan yang disampaikan Kelompok Mahasiswa tersebut. Bahkan KPK mengingatkan para mahasiswa agar terus melakukan komunikasi menyangkut kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gatot Pujo Nugroho.

Kali ini keseriusan pihak KPK sangat diharapkan. Karena sebelumnya Biro Hukum Citra Keadilan Medan juga pernah mengadukan Gatot ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewena-

KPK POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

ngan jabatan, dan dugaan korupsi.

Namun hingga saat ini, pengaduan Biro Hukum Citra Keadilan itu belum juga ditanggapi.

Masyarakat Sumatera Utara berharap agar KPK menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus Sumut. Kita tidak ingin dugaan korupsi yang disangkakan kepada Gatot hanya berhenti sebatas pengaduan.

Apakah pengaduan yang disampaikan elemen masyarakat penggiat anti korupsi di Sumut belum cukup bukti? Jika masih kurang, bukti apa yang harus dilengkapi. Terungkap di persidangan, mantan Bupati Madina Hidayat Batubara di depan majelis Hakim Tipikor juga mengaku ada fee 5 persen sampai 15 persen dalam dana BDB untuk petinggi di Pemprovsu, yang diduga bermuara kepada Gatot.

Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga ada menemukan ketidak wajaran dalam penyaluran dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) ke Pemerintah Kota/Kabupaten.

Sekali lagi kita berharap agar KPK sesegera mungkin melakukan penyelidikan atas sangkaan keterlibatan Gatot Pujo Nugroho dalam berbagai dugaan kasus korupsi di Sumut. (***)

Jenderal Sutarman menyatakan sikap terhadap kasus Komisoner Kompolnas Adrianus Meliala.

Kapolri menyebut komisioner Kompolnas itu sebagai orang yang tidak beretika karena menuding Polri menggunakan bandar judi online sebagai ATM. "Saya sangat menyayangkan pernyataan akademisi yang juga kompolnas yang menurut saya tidak mengindahkan nilai etika.

Tidak mendidik masyarakat dan melanggar UU," ujar Sutarman.

Bahkan perkataan tersebut dia ucapkan berulang kali. Alasannya tak lain ingin menunjukkan apa

yang disampaikan Adrianus salah.

"Statement ini menimbulkan distrust pada institusi Polri. Kalau sudah distrust, masyarakat akan membenci Polri apa ini disadari atau tidak oleh orang yang memberikan statement, akan terjadinya perlawanan masyarakat terhadap Polri," tegas Sutarman.

Oleh karena itu, jika Adrianus merasa dirinya bersalah, Kapolri menginginkan Adrianus meminta maaf dan mencabut pernyataannya.

Jika Adrianus enggan melakukannya, Kapolri pun sudah mengancam melanjutkan ke jalur hukum.

Kabar terakhir, Komisioner

Komisi Kepolisian Indonesia (Kompolnas) Adrianus Meliala meminta maaf atas pernyataannya yang dianggap menyinggung institusi Polri. Meskipun dia merasa kritik yang dia sampaikan sesuai dengan kapasitasnya sebagai pengawas polisi.

"Pernyataan tersebut dalam konteks jabatan saya. Sebetulnya saya diwawancara dan membuat satu statement berimbang. Tapi timing tidak tepat sehingga menyebabkan ketersinggungan, saya minta maaf pada jajaran Polri pada umumnya," kata Adrianus Meliala di Kompolnas, Jakarta, Jumat.

Di lain pihak, sebagai institusi pun Kompolnas merasa tidak perlu kasus ini diperpanjang lagi. "Mudah-mudahan tidak dilanjutkan," ucap Adrianus.

Adrianus Meliala, mengatakan wawancaranya dengan salah satu stasiun televisi swasta tidak ditayangkan secara utuh. Akibatnya, hanya tayangan bernada negatif tentang kepolisian yang muncul.

"Padahal awalnya saya memberikan pujian kepada Polri. Saya juga konsen kepada beberapa hal, tapi yang diambil cuma ATM Polri," kata Adrianus seusai diperiksa di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo,

Jakarta Selatan, Selasa, 26 Agustus 2014.

Adrianus menyatakan apa yang diucapkannya sudah sesuai dengan tugasnya sebagai anggota Kompolnas. Jadi, kata Adrianus, tidak ada maksud untuk menghina. "Saya sudah beri keterangan. Dan, posisi saya jelas," ujar Adrianus.

Kepolisian akan mengecek tayangan wawancara secara keseluruhan. Adrianus berharap kasus ini cepat selesai. "Gelar perkara apakah lanjut atau tidak, sebaiknya tidak lanjut dalam rangka pengawasan kami," ujar kriminolog Universitas Indonesia tersebut. (INT)

KEPUTUSAN DILAKUKAN SECARA KONSPIRATIF ...........................................................................

• DARI HALAMAN. 1 Seperti pernah dikemukakan Direktur Biro Hukum Citra Keadilan Medan Hamdani Harahap beberapa waktu lalu, dalam surat yang bernomor 5752/CK-P/IV/2014 yang telah dilayangkan ke KPK menyebutkan, surat yang dilayangkan ke KPK tersebut merujuk kepada surat Koalisi NGO Peduli APBD Sumut tertanggal 30 Januari 2014.

Diberitakan, telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam Bantuan Daerah Bawahan (BDB). Dana BDB dalam APBD Sumut tahun 2013 menurut sumber yang layak dipercaya yang diputuskan melalui rapat paripurna (Eksekutif dan Legislatif) di Kantor DPRD Sumut hanya sebesar Rp1,5 Triliun tetapi dalam buku APBD Sumut tahun 2013 menjadi Rp2,8 Triliun.

“Penambahan ini diduga diputuskan secara konspiratif (di luar rapat paripurna) antara oknum Terlapor II Gatot Pujo Nugroho dan oknum terlapor III Saleh Bangun dan bawahannya dengan oknum Terlapor I yakni Gamawan Fauzi berikut oknum pimpinan Fraksi DPRD Sumut,” ungkap Hamdani.

Kemudian, kata Hamdani, keterangan Hidayat Batubara, Bupati Mandailing Natal di persidangan Pengadilan Tipikor Medan, dan BPK Sumut telah menemukan ketidakwajaran dana BDB tersebut disalurkan ke Kabupaten/Kota secara tidak berimbang dan tidak pantas.

Daerah akan mendapat porsi lebih besar bila oknum Bupati bersedia membayar fee hingga 15 persen dan sanggup memenangkan Terlapor II Gatot Pujo Nugroho sebagai Gubernur Sumut priode 2013-2018 melalui Pemilukada Sumut

tanggal 7 Maret 2013, seperti Bupati Asahan mendapat Rp420 Miliar.

"Sementara Bupati Deli Serdang hanya mendapat Rp14 Miliar, karena Bupati Deli Serdang adalah pesaing Terlapor II merebut kursi Gubernur Sumut," ungkap Hamdani.

Sekalipun telah ditemukan indikasi penyimpangannya, kata Hamdani, namun faktanya dana BDB TA 2013 yang bermasalah tersebut masih ditampung dalam APBD Sumut tahun 2014, sehingga secara hukum Terlapor II dan Terlapor III sepatutnya harus mengetahui dan patut mengetahui dana BDB tahun 2013 sebagai yang cacat hukum formil dan cacat hukum substantif tersebut tidak ditampung dalam APBD Sumut tahun 2014.

Lanjut Hamdani bahwa dalam APBD Sumut tahun 2014, dianggarkan untuk biaya Pemungutan Pajak Daerah

sebesar Rp149.370.453.676,00, sementara yang melakukan pemungutan langsung ada pada Pemerintahan Kabutan/Kota, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hanyalah menerima pembayaran pajak kenderaan bermotor yang disetor langsung oleh wajib pajak, Pemerintah Provinsi tidak ada melakukan pemungutan langsung.

"Sehingga perbuatan pengalokasian dana (biaya) pungut tersebut telah bertentangan Peraturan Pemerintah RI No. 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, sehingga perbuatan Terlapor I dan II tersebut dapat dikualifikasikan sebagai telah menyalahgunakan jabatan secara melawan hukum dan Terlapor I sepatutnya menolak pengesahan PERDA No. 2 Tahun 2014 Tentang APBD Sumut tahun 2014 Dan

Sektor-sektor lainnya," ungkap Hamdani.

Sementara itu, pemerhati Politik dan Sosial Sumatera Utara Rafdinal, meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memproses kasus-kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan petinggipetinggi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

Kendati begitu, dia menyebutkan, dalam penanganan proses hukum tersebut tetap harus menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

"Tetap harus ada asas praduga tidak bersalah. Penegak hukum, terutama KPK juga harus objektif dalam penanganan kasus yang ada. Bukan karena pesanan pihak atau kelompok tertentu, kemudian proses hukum dipercepat. Tapi karena memang bukti-bukti yang ada kuat, begitu juga dengan keterlibatan pihak yang ada," utaranya.(TIM)

PELANGGARAN SUMPAH JABATAN .........................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 wanita dan bukti-bukti lainnya.

"Di sana kami diterima pihak Inspektorat. Lalu mereka bilang, kasus ini sama seperti kasus mantan Bupati Garut Aceng Fikri. Dan laporan ini akan dilanjutkan ke pihak Direktorat Otda (Otonomi Daerah). Mereka juga berharap agar kami tetap berkomunikasi dengan mereka

mengenai perkembangan kasus ini," terang Anggia.

Sebelumnya, Kelompok Cipayung Plus mendemo Gatot terkait dugaan poligami.

Para mahasiswa yang berdemo di depan gedung DPRD Sumut, Senin (11/8) tersebut menilai gatot gagal menjadi seorang pemimpin karena disinyalir mempunyai istri lebih dari satu.

Selain menolak poligami yang dilakukan oleh Gatot, mahasiswa yang mengatas namakan Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus itu juga mengangkat temuan dugaan korupsi yang dilakukan Gatot Pujo Nugroho.

“Karena itu kami menyatakan sikap tegas, memberikan rapor merah kepada Gatot Pujo Nugroho. Kami meminta Gatot Pujo Nugroho untuk mundur dari

jabatannya,” ucap para mahasiswa ketika itu.

Saat itu, para mahasiswa yang berdemo membawa dua buah foto mirip Gatot Pujo Nugroho berfoto dengan wanita yang bukan istri sahnya, melainkan degan wanita yang tidak diketahui identitasnya yang disebut-sebut sebagai istri kedua Gatot.

Dengan berpoligami jelas Gatot telah melanggar sumpah

jabatan yang dia emban, karena pejabat negara tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu.

Syamsul Hilal, anggota Komisi A DPRD Sumut yang menerima para mahasiswa tersebut menilai bila yang disampaikan oleh para mahasiwa tentang poligaminya Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho benar terjadi maka Gatot telah melanggar kode etik. (TIM)

KPK LIDIK GATOT ........................................................................................................................................

• DARI HALAMAN. 1 “Secara resmi kita melaporkan Gubsu Gatot Pujo Nugroho ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kemendagri. Pihak KPK dan Kemendagri merespon pengaduan yang disampaikan,” kata Ketua Badko HMI Sumut Anggia Ramadhan Harahap, usai menyampaikan pengaduan ke KPK, Rabu pekan lalu.

Anggia datang ke gedung KPK bersama Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus Sumatera Utara yang terdiri dari Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumut, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumut dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumut.

Sementara Juru Bicara KPK Johan Budi saat dikonfirmasi melalui telepon seluler membenarkan bahwa Kelompok Cipayung telah mendatangi gedung KPK. "Ya tadi (Rabu siang-red) kelompok cipayung plus Sumut mendatangi dan melakukan aksi demo di KPK dan telah diterima oleh bagian Direktorat Pengaduan,"

ucap Johan sembari mengatakan pada saat kelompok Cipayung mendatangi gedung KPK, dirinya sedang ada pertemuan di luar.

Johan menjelaskan jika dalam proses penelaah terhadap pengaduan kelompok Cipayung ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka pihaknya akan segera melakukan penyelidikan akan kasus tersebut.

"Soal pemberian data dan berkas yang mereka miliki, secara prosedur diterima oleh Direktorat Pengaduan. Lalu di sana, pihak Direktorat Pengaduan akan menelaah laporan tersebut. Bila ditemukan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, kasus tersebut akan ditingkatkan menjadi penyelidikan," tegas Johan.

Anggia mengatakan, kedatangannya bersama rombongan kelompok Cipayung plus guna memberikan berkas dan data-data dugaan Penyalahgunaan Penggunaan Dana APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2011 dan Tahun Anggaran (TA) 2013 pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

Karena diduga pertanggung-

jawaban penggunaan anggaran dimaksud berada dimasa kepemimpinan Gatot Pujo Nugroho sejak sebagai Plt Gubernur hingga menjadi Gubernur Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

"Kami telah memberikan berkas dan data-data dugaan korupsi di Pemprovsu ke KPK," ucap Anggia.

Anggia yang juga datang didampingi Ketua GMNI Sumut Tambuah Turedo Sitindaon dan Ketua IMM Sumut Qahfi Siregar mengatakan, kedatangan mereka diterima Wahyu Triyadi dari Direktorat Bidang Pengaduan dan Pelaporan Masyarakat KPK. Setelah memberikan berkas tersebut, sambung Anggi, pihak KPK juga membenarkan telah banyak menerima pengaduan yang sama tentang kasus dugaan korupsi di Pemprovsu ini. "Ternyata laporan tentang Gatot ini sudah banyak diterima pihak KPK,” kata Anggia.

Melalui petugas bernama Wahyu, Kelompok Mahasiswa Cipayung Sumut diminta tetap selalu berkomunikasi dan memberitahu perkembangan kasus tersebut

kepada pihaknya sambil memberikan nomor teleponnya. “Karena sudah banyaknya laporan terkait dugaan korupsi ini, mereka mengatakan serius menangani kasus ini," terang Anggia.

Setelah memberikan berkas, Kelompok Cipayung juga menyempatkan diri berorasi digedung lembaga yang khusus menangani perkara-perkara korupsi itu.

Adapun dugaan-dugaan korupsi yang dilaporkan Kelompok Cipayung Plus Sumut ke KPK di antaranya dugaan korupsi bantuan daerah bawahan (BDB) 2013 yang dalam realisasinya membengkak menjadi Rp2,6 triliun. Realisasi BDB ini dinilai sarat korupsi karena awalnya DPRD Sumut mensahkan BDB 2013 Rp1,5 triliun.

"Dugaan korupsi BDB ini terungkap atas penangkapan Hidayat Batubara, mantan Bupati Madina, yang dalam persidangan mengaku memberikan fee 5 persen kepada oknum di Pemprovsu yang selanjutnya akan diserahkan kepada Gatot," ujar Anggia.

Menurut Kelompok Cipayung Plus Sumut, penangkapan Hidayat

Batubara seyogianya harus dikembangkan untuk mengungkap tabir korupsi BDB tersebut.

Namun penegak hukum di Sumut seperti tidak punya daya sehingga atas itulah mereka melaporkan ke KPK. Selain BDB, kasus lain yang dilaporkan terkait dana bagi hasil (DBH) 2013 sebesar Rp2,2 triliun yang diduga belum disalurkan dan temuan BPK pada 2011 perihal dana Rp5 miliar bersumber dari APBD untuk pembangunan asrama mahasiswa di Kairo, Mesir.

"Ini jelas bertentangan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 maupun Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD," tandasnya.

Sebelumnya Gatot saat ditanya terkait aksi demo Kelompok Cipayung dan memberikan berkas dan beberapa data tentang dugaandugaan korupsi di Pemprovsu, tidak banyak berkomentar.

"Itu terserah mereka," ucapnya singkat sambil berlalu meninggalkan wartawan dengan jalan terburu-buru saat ditemui di kantor Gubernur.(TIM)

TERSANGKA KORUPSI DISHUB DUMAI “MENGHILANG” ...............................................................

• DARI HALAMAN. 1 Menghindarnya dua pejabat tersebut dari kejaran wartawan disinyalir ada rasa ketakutan oknum petinggi Pemko Dumai yang diduga kecipratan rezeki haram dari dugaan korupsi retribusi terminal barang dan retribusi parkir tersebut.

Kasi Tindak Pidana Khusus (TP. Pidsus) Kejaksaan Negeri Dumai Hendarsyah YP SH MH ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya belum lama ini, terkait penggeledahan terhadap kantor Dinas Perhubungan dan Kantor Terminal Barang Bagan Besar serta Pos Retribusi Bukit Timah mengatakan, dalam melakukan penyelidikan, penyitaan aset, penggeledahan dan pencekalan bisa saja terjadi. Tujuannya untuk pengembangan kasus.

Disinggung soal tidak ditahannya tersangka TI, TMN, TCM, terkait kasus dugaan korupsi retribusi terminal barang, karena masih dalam

penyelidikan. "Termasuk SLN terduga korupsi retribusi perparkiran," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya di koran ini, Bernad Penyidik Kejaksaan Negeri Dumai yang ikut dalam penggeledahan Kantor Dishub Dumai Jalan Sei. Berantas, Kantor Terminal Barang Bagan Besar dan Pos Retribusi Bukit Timah mengatakan, ada penyitaan dalam penggeledahan berupa satu unit kenderaan roda 4 merek toyota avansa dan 2 unit mobil pik-up. Menurut Bernad, barang bukti ini sudah diamankan Kejaksaan Negeri Dumai.

Keterangan yang dihimpun KPK Pos belum lama ini terkait dugaan korupsi retribusi di lingkungan Dishub Dumai tersebut menyebutkan retribusi jasa usaha terminal tahun 2013 disebutkan sebesar Rp21 miliar lebih, realisasi pencapaian Rp16 miliar lebih. Khusus retribusi pada terminal barang tahun 2013 ditargetkan Rp20.763.100.000, realisasi pencapaian Rp16.568.

165.570 atau 79 persen.

Kemudian retribusi pelayanan parkir tepi jalan ditargetkan sebesar Rp454.425.000, realisasi pencapaian Rp90.450.000 atau 19 persen.

Merosotnya penerimaan sektor jasa terminal dan parkir tepi jalan diketahui publik setelah adanya audit BPK RI Perwakilan Pekanbaru Desember 2013 lalu. Hal ini diduga adanya “permainan kotor” di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Dumai yang berpotensi merugikan keuangan daerah.

Pemasukan asli daerah (PAD) Kota Dumai pada 2013 diharapkan banyak pihak setidaknya pencapaian tersebut sama dengan tahun 2012, sekitar Rp22 miliar.

Namun dalam APBD Dumai tahun 2013, target tersebut tidak tercapai. Terjadi penurunan signifikan sebesar Rp4 miliar lebih. Penurunan penerimaan dari sektor jasa terminal barang disebut-sebut akibat menurunnya produksi komoditi CPO dan turunannya sehingga berimbas

menurunnya kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan Dumai.

Sementara itu di kota Dumai ada tiga kawasan industri besar, yaitu kawasan Industri Pelindo Cabang Dumai, Kawasan Industri PT.Wilmar Group di Pelintung dan Kawasan Industri Lubuk Gaung di Lubuk Gaung. Dengan merosotnya perolehan retribusi dari sektor terminal barang dan parkir, banyak pihak mempertanyakan kinerja Dishub Dumai yang dinahkodai TI. Hasil investigasi yang dilakukan KPK Pos dalam sepekan ke sejumlah lokasi parkir pinggir jalan, contoh misal parkir tepi jalan di depan Bank Mandiri Jl.Sultan Syarif Kasim petugas parkir diharuskan menyetor sebesar Rp1.400.000, dengan pungutan untuk kenderaan roda dua Rp1000, roda 4 sebesar Rp2000. Parkir tepi jalan Dt. Laksamana Dumai dipungut uang parkir setiap truk CPO sebesar Rp.5000,- uang parkir tersebut disetor kepada kepala

lapangan yang ditugaskan Dishub Dumai. Uang parkir kawasan Pelabuhan juga dipungut sebesar Rp5.000 per truk. Namun kepada siapa uang parkir di area pelabuhan I Cabang Dumai tersebut disetorkan dipertanyakan banyak pihak.

Aktivis LSM Ir M. Hasbi Ketua YLBHI yang juga Ketua DPD Bayangkara Propinsi Riau meminta Kejaksaan Negeri Dumai mengusut sampai tuntas terkait pungutan uang parkir di kawasan area Pelabuhan I Cabang Dumai tersebut, karena aktivitas bongkar muat di area Pelabuhan I Cabang Dumai tersebut cukup tinggi. Jumlah kenderaan truk CPO dan truk barang yang parkir melakukan bongkar muat di kawasan Pelabuhan I Cabang Dumai (Pelindo) perharinya diperkirakan ratusan truk.

Termasuk pengusutan uang parkir di kawasan Industri Lubuk Gaung dan kawasan Industri Wilmar Group di Pelintung ujar Hasbi Kamis pekan lalu (PUR)

Penerbit : PT Karya Peduli Kebangsaan; Pembina : Iskandar, ST, Eggy Sudjana SH, MSi, Jansen Leo Siagian; Pimpinan Umum : H Baharuddin; Wakil Pimpinan Umum: Drs MA Siddik Surbakti; Pemimpin Perusahaan: Amiruddin; Pemimpin Redaksi: Syafaruddin Lubis; Redaktur Eksekutif : Ir H Benny Yuswar; Sekretaris Redaksi : Lindawati; Redaktur: Mursal Harahap, Mei Leandha; Koordinator Daerah: Manaon Lubis; Wartawan : Zulpiana, Vera Sinaga; Roy Pargaulan Marpaung (Belawan); Penasehat Hukum : Syahril SH SpN, Nuralamsyah SH MH, Affan Ramadeni SH, Abu Bokar Tambak SH MHum, H Darma Bakti SH SE MH, Afrizon Alwi SH MH, Edi Suparno SH, Mazwindra SH, Ahmad Herman Bispo SH, Azwir Agus SH MHum, H Ayub SH, Ikhwaluddin Simatupang SH MHum, H.Syafrizal,SH.MH ; Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl T.A. Hamzah Komp. Ruko Griya Riatur Blok B 181 Medan , Telepon: (061) 8449800 ; Fax: (061) 8462800, E-mail: kpkpossumut@gmail.com; Bank: BNI ’46 Cabang Jl Sutomo a.n. Baharuddin; No. Rekening: 0148120706; Tarif Iklan: Umum Hitam Putih: Rp7.500/mm kolom, warna: Rp15.000/mm kolom, Keluarga: Rp5.000/mm kolom; ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

KPK POS

3

KORUPSI

E D I S I 317 1 - 7 SEPTEMBER 2014

Jadi Tersangka, Mantan Menteri Agama Belum Tersentuh Hukum JAKARTA - Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali sudah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 20122013. Sayangnya, hingga kini Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum tersentuh. Dengan kata lain, belum diperiksa, apalagi belum ditahan.

"Saya kecewa tetapi saya berharap kekecewaan saya akan terbayar, jika semua tersangka yang terlibat juga dapat dijerat dalam kasus dugaan korupsi dana haji," kata peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta Fariz Fachryan di Jakarta, Kamis (28/8).

Dilanjutkan, agar bisa mengobati kekecewaan para penggiat antikorupsi, KPK lembaga yang selama ini konsen berantas korupsi segera menaikkan kasus yang melibatkan Suryadharma Ali ke persidangan. Jika kasus dugaan korupsi dana haji naik ke persidangan, secara otomatis SDA bakal ditahan. "KPK sebenarnya ingin melihat keterlibatan orang-orang lain, termasuk anggota DPR," ujar Fariz.

Saat ditanya apa yang kurang dilakukan KPK sehingga Suryadharma Ali belum juga ditahan? Dengan diplomasi Fariz mengatakan, "Saya melihat ini sebagai strategi karena jika KPK menahan SDA dan masa penahanan habis akan membuat lebih repot lagi. Karena kasus SDA ini melibatkan banyak orang. Jadi KPK ingin melihat keterlibatan orang lain lebih jauh."

Jadi siapa saja nama-nama yang bakal dibidik dalam kasus tersebut? "Kalau nama-nama yang paling tahu itu adalah KPK. Tapi saya ingin agar KPK fokus tentang keterlibatan anggota DPR," ujar Fariz.

Juru bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih memproses kasus dugaan korupsi dana haji yang melibatkan Suryadharma Ali. Pihaknya belum menahan Suryadharma Ali karena menurut penyidik belum memenuhi unsur-unsur penahanan.

"Proses masih berjalan, karena SDM KPK sangat terbatas sehingga kecepatan untuk menyelesaikan kasus agak lamban," kilah Johan Budi di Gedung KPK, Selasa (26/8) malam.

Johan berdalih, selain keterbatasan SDM, penyidik juga menangani beberapa perkara korupsi lainnya. Namun dalam kasus dugaan korupsi dana haji akan tetap dilanjutkan. "Kalau lama, ada beberapa kasus juga lama tapi tetap dilanjutkan," paparnya.

Ketua KPK Abraham Samad mengungkap KPK belum membutuhkan keterangan Suryadhama Ali karena berkas pemeriksaan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012/2013 di Kementerian Agama, belum mencapai 50 persen. "Ya sabar lah pasti ada prosesnya," paparnya.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menilai tidak mudah bagi KPK untuk segera menahan Suryadharma Ali atau menetapkan pihak lain sebagai tersangka dalam kasus ini.

Karena, KPK harus mengejar barang bukti yang ada di negara lain.

Dalam kasus dugaan korupsi dana haji, Suryadharma diduga melakukan pelanggaran atas Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 2 mengatur perbuatan pidana yang dilakukan seorang pejabat atau penyelenggara negara yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan cara melawan hukum. Ancaman hukumannya, maksimal penjara seumur hidup.

Adapun Pasal 3 mengatur soal penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan pejabat atau penyelenggara negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan negara atau perekonomian negara. (ENDY)

NASIONAL

Hasil Korupsi Dialirkan Bayar Seks Anak JAKARTA - End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (Ecpat) memiliki data outentik para koruptor Indonesia gemar alirkan dana hasil korupsi demi menikmati layanan kepuasan seks anak-anak. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia ini, enggan menyebutkan nama dan jabatan karena menyangkut kode etik.

"Yang jelas para koruptor itu adalah pejabat publik. Ada anggota DPR yang masih menjabat, ada calon walikota, ada calon wakil wali kota. Ada pejabat negara pusat maupun daerah," ungkap Ahmad Sofian, Koordinator Nasional Ecpat Indonesia di Jakarta, Jumat (29/ 8).

Dijelaskan, pihaknya bertemu langsung dengan para korbannya yang masih di bawah umur. Status anak itu umumnya masih pelajar, bahkan ada

yang putus sekolah akibat tekanan ekonomi. "Saya tanya sama korbannya siapa lelaki hidung belang yang meminta dilayani hawa nafsunya. Si korban menunjuk orang itu yang sedang terkena kasus korupsi," paparnya.

Pernyataan anak itu langsung di crosscek kebenarannya. "Ternyata pejabat publik itu sudah dijatuhi hukuman, bukan karena kasus prostitusi namun terjerat kasus korupsi.

Inikan menyedihkan. Jika datanya saya bongkar, pasti publik tahu siapa pejabat itu, bahkan keluarga pejabat itu akan malu," tandas Ahmad.

Dikatakan, lalu lintas uang terkait pembayaran jual beli seks anak, selama ini menggunakan fasilitas jasa perbankan berupa transfer langsung uang rekening bank, pembayaran elektronik, seperti kartu kredit atau pembayaran online melalui internet

hanya untuk membeli seks anak.

Karenanya, Ecpat mendesak sektor perbankan dan lembaga penyedia jasa keuangan agar peduli terhadap transaksi jual beli seks anak yang menggunakan teknologi dan fasilitas jasa keuangannya. "Bahkan bersedia mengidentifikasi berbagai transaksi keuangan yang mencurigakan," sarannya.

Selain itu, tambah dia, perbankan dan institusi keuangan perlu menyusun langkah-langkah strategis untuk menghentikan praktik jual beli seks anak.

"Karena masih sekarang masih terjadi dan tetap berlangsung. Mengingat, pejabat itu memanfaatkan teknologi canggih serta jaringan prostitusi yang rapi dan profesional," tegasnya.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tak menampik tudingan Ecpat. Data PPATK sejak Januari 2014 terdapat

empat kasus pembayaran seks anak.

"Memang PPATK mencurigai adanya sejumlah transaksi keuangan yang diduga melibatkan jaringan mafia pedofilia di Indonesia," kata Budi Syaiful Haris, Penghubung Kerja Sama Pertukaran Informasi PPATK. Namun, lanjut dia, sangat sulit dilacak karena nilai uang yang ditransferkan biasanya dalam nominal kecil, dan tidak terlalu signifikan. "Nilai nominal uang yang ditransaksikan tidak terlalu mencurigakan, hanya sekitar ratusan ribu sampai Rp1 jutaan," ucapnya.

Dilanjutkan, nilai nominal kecil biasanya dilakukan orang per orang, sedangkan nilai nominal yang cukup besar biasanya dilakukan oleh sindikat.

Kecilnya nilai nominal uang yang ditransaksikan para koruptor untuk prostitusi tidak jauh berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya

menyebabkan sulitnya pelacakan.

"Adanya informasi dari pihak LSM atau kepolisian bahwa si pemegang rekening ini diduga pedofil, PPATK bisa memetakan 'behaviournya' (perilaku) seperti apa, siapa yang bertansaksi dan jaringannya bisa terlihat.

Setelah dipetakan akan dilakukan untuk mengetahui profil terduga pelaku (profiling) yang akan diselidiki riwayat pekerjaannya, besar penghasilan, sumber penghasilan, tempat bekerja dan kemampuan keuangan," tuturnya.

Budi mengaku pihak bank saat ini baru berkoordinasi sebatas kasuskasus yang besar, seperti korupsi dan kejahatan narkotika. "Kepedulian sektor perbankan dalam mencermati aliran dana terkait transaksi jual beli seks anak menggunakan fasilitas jasa, seharusnya bisa menjadi pintu masuk bagi aparatur hukum untuk membasmi jual beli seks anak," tandasnya.(ENDY)

Mantan Direktur Penyelidikan KPK Yurod Saleh tiba di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, Kamis (28/8). Yurod diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi proyek Hambalang dengan tersangka Machfud Suroso.

KPK Periksa Eks Direktur Penyidikan KPK JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang tak pandang bulu. Siapa yang diduga bersalah pasti akan diperiks, seperti yang dialami eks Direktur Penyidikan KPK Brigadir Jenderal Pol Yurod. Jenderal bintang satu diperiksa penyidik KPK terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Yurod datang ke KPK, Kamis (28/ 8), sekitar pukul 10.00 WIB. Dengan mengenakan baju safari biru dongker, Yurod tak berkomentar apapun, hanya melempar senyum kepada wartawan.

Setelah menyelesaikan pemeriksaannya, Yurod jugaenggan memberikan komentar terkait hasil pemeriksaannya. Yurod keluar dari Gedung KPK sekitar pukul 13.00 WIB dengan diantar pegawai KPK. Setelah menuruni anak tangga, Yurod langsung berlari menghindari wartawan. "Eng-

gak, enggak, enggak," kata Yurod sambil tertawa.

Yurod terus berlari seperti orangb ketakutan. Dengan tak memperdulikan pertanyaan wartawan, dia tetap berlari.

Dia mengaku tidak ditanya masalah ada uang hambalang yang mengalir ke penyidik KPK, seperti yang disampaikan Nazaruddin. "Bukan, hanya komunikasi biasa saja," ujar Yurod.

Ini merupakan pemeriksaan kedua Yurod sejak resmi dikeluarkan dari KPK sebagai Direktur Penyidikan.

Yurod dikembalikan ke instansi asalnya Polri pada tanggal 24 Februari 2012.

Kabag Pemberitaan dan Informasi, Priharsa Nugraha menjelaskan Yurod dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Machfud Suroso. Pemanggilan Yurod merupakan yang perdana. Dia pun hanya diperiksa satu setengah jam di ruang penyidikan.

Sebelumnya, atasan Yurod sebagai deputi penindakan KPK Ade Rahadja

juga pernah diperiksa.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, hal itu menjadi pekerjaan rumah lembaga KPK agar tidak ada lagi penyidik yang main-main dengan kasus yang sedang disidik KPK. "Saya rasa itu perlu didalami. Apakah ada potensi korupsi," kata Busyro saat dimita komentar mengenai mantan penyidik KPK yang diperiksa.

Setiap orang yang masuk KPK harus diperingati untuk bisa menjaga komitmennya selama bertugas di KPK. "Kenapa orang yang masuk KPK selalu diberikan induksi," sambungnya.

Saat menjabat Direktur Penyidikan, Yurod menangani sejumlah kasus besar di antaranya yakni kasus Korupsi Hambalang atas tersangka M Nazaruddin dan kasus suap cek pelawat atas tersangka Nunun Nurbaeti.

KPK mengakui alasan pemulangan Yurod untuk menjaga independensi

penanganan kasus-kasus yang tengah diusut pihaknya. Selain memeriksa Yurod, KPK juga memanggil seorang pengacara Djufri Taufik. Djufri juga diperiksa dalam kasus yang sama.

Djufri merupakan mantan pengacara Mindo Rosa Manullang, anak buah Nazaruddin yang ikut ditangkap KPK. Usai menangani Rosa, Djufri mengklaim sebagai Pengacara Nazaruddin. Namun belakangan diketahui, Djufri tidak masuk dalam list pengacara mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu.

Dalam kasus Hambalang, Mahfud ditetapkan tersangka keempat setelah Anas Urbaningrum. Mahfud ditetapkan setelah Anas menjadi tersangka penerimaan gratifikasi terkait proyek Hambalang.

Machfud adalah Direktur PT Dutasari Citralaras di mana istri Anas, Athiyya Laila, sempat menjadi komisarisnya. Perusahaan itu adalah subkon-

traktor di proyek Hambalang. Athiyya diduga juga memiliki saham di perusahaan itu.

Machfud ditetapkan, setelah KPK sebelumnya menetapkan Deddy Kusdinar, Andi Alifian Mallarangeng, dan Teuku Bagus Muhammad Noor sebagai tersangka. KPK menjerat Machfud dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Jika dilihat dari konstruksi pasalnya, Machfud diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama sehingga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Pasal ini juga diterapkan KPK dalam menetapkan Andi, Deddy, dan Teuku Bagus sebagai tersangka.(ENDY)

DIANGGAP BERBOHONG

Hakim Berulangkali Tegur Nazaruddin JAKARTA - Muhammad Nazaruddin, saksi kasus gratifikasi Hambalang dengan tersangka Anas Urbaningrum berulang kali ditegur Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Haswandi. Teguran itu agar mantan Bendahara Partai Demokrat tidak berbohong dalam memberikan keterangan selama persidangan.

"Saudara (Nazaruddin) harus memberikan keterangan yang benar, sebab sudah disumpah," tegas Hakim Haswandi.

Penegasan hakim ini, berawal dari kesaksian Nazaruddin yang mengaku tak pernah melakukan pertemuan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok dan LP Cipinang, Jakarta Timur, dengan anak buahnya yang kerja di Permai Group, yakni Clara Mauren dan Yulianis.

Padahal, kesaksian Clara Mauren dan Yulianis mengatakan

Nazaruddin kerap melakukan pertemuan dan rapat di LP. Atas dasar itu, Hakim Haswandi menanyakan kesaksian siapa yang benar. "Clara Mauren cerita sering terjadi pertemuan di Mako Brimob? Di Cipinang juga pernah?," tanya Haswandi.

Nazaruddin tetap ngotot tidak pernah ada pertemuan itu.

Bahkan, mantan anggota DPR mengaku sempat dipermasalahkan di LP Sukamiskin, Bandung karena pengakuan Clara Mauren. "Kalau tidak benar, hidung saudara tambah panjang kaya Pinokio," tegas Haswandi.

Nazaruddin tersingung dengan perkataan hakim.

Nazaruddin mengaku kesaksiannya yang benar karena sudah tujuh kali bersaksi dan di buatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). "Tolong yang mulia hargai saya, saya hargai yang mulia," lontarnya dengan nada kesal karena hidungnya akan bertambah panjang apalagi

seperti Pinokio.

Haswandi tak menyerah dan terus mencecar Nazaruddin untuk memberikan keterangan yang benar. Sebaliknya, Nazaruddin tetap pada kesaksiannya berusaha meyakinkan bahwa tidak pernah diarahkan kesaksiannya.

"Keluarga saya sudah banyak dapat ancaman. Saya ingin perbaiki kasus ini. Tetapi, mas Anas harus dihukum sesuai perbuatannya. Jadi, saya harapkan yang mulia posisinya di tengahtengah yang benar," komentar Nazaruddin.

Mendengar perkataan Nazaruddin, Haswandi kembali memastikan kesaksiannya adalah benar. "Kalau terdakwa terbukti akan kami hukum. Mau ketua partai nggak penting bagi kami.

Tapi kalau seandainya ada ketidakbenaran kami akan adil, kami tidak akan zholimi. Apakah yang saudara sampaikan fakta atau karangan sodara?," tegas

Haswandi.

Nazaruddin pun meyakinkan apa yang diceritakannya adalah benar berdasarkan apa yang dialaminya. "Terimakasih, kalau semuanya untuk penegakan hukum yang benar. Kalau kami keras itu teknik hakim," tutup Haswandi.

Hakim anggota Prima juga sempat menegur agar Nazaruddin tak bohong. Teguran ini, saat Hakim Prima mengonfirmasi kesaksian mantan tenaga ahli Nazaruddin, Nuril Anwar bahwa Nazaruddin sempat disarankan melawan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) oleh Ketua DPR Marzuki Alie.

Pernyataan hakim direspons Nazaruddin dengan membantah dirinya mengeluarkan pernyataan bohong. "Saya engak bohong yang mulia, saya paham betul,"ucapnya. "Ya sudah kamu kan sudah disumpah, dalam agama kita kan dilarang bohong?" cetus Hakim Prima.

Dusta bin Bohong Bukan hanya majelis hakim yang terusik dengan kesaksian Nazaruddin yang dianggap penuh kebohongan. Anas Urbaningrum, terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Hambalang pun gerah dengan ulah teman seangkatannya di Partai Demokrat.

"Saya kira kesaksian Nazar itu konsisten, konsisten dengan kebohongannya. Tentu ada yang benar, tetapi yang benar tidak terkait dengan pidana, yang dikaitkan dengan pidana yang bohong, lisannya dihiasi kebohongan," papar Anas saat majelis hakim mengkonfortir kesaksian Nazaruddin.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat membantah keterangan Nazaruddin berkaitan dengan perintah pembakaran barang bukti berupa catatan pengeluaran kongres pemenangannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Saya baca kesaksian Eva tidak seperti itu. Jika mengikuti rangkaian pertanyaan yang diberikan hakim sudah terlihat makna dari rangkaian pertanyaan tersebut. Maknanya bahwa, Nazar itu tukang dusta bin bohong," tandasnya.

Majelis hakim memberi kesempatan Anas untuk bertanya kepada saksi Nazaruddin. "Saya tidak mau bertanya karena nanti dijawab yang tidak betul, daripada bebannya makin banyak di alam mahsyar, lebih baik tidak ditanya yang mulia," lontar Anas.

Nazaruddin langsung menyeletuk "Tidak ada niat saya membuka mas Anas atau siapa pun di kasus apa pun, tapi saya pernah mengalami kesalahan yang menurut saya cukup besar.

Saya ada niat untuk memperbaiki untuk diri saya dan keluarga saya.

Saya ingin mengungkap kejujuran dalam sidang," ungkap Nazaruddin sambil menambahkan "Bukannya makin banyak

ditanya malah makin banyak terbuka mas?".

Anas pun membalas dengan menuduh Nazaruddin banyak berbohong. "Jika saudara Nazar nanti ditanya Neneng (Sri Wahyuni) itu istri siapa, nanti jawabannya istri Anas itu dipinjamkan ke saya," balas Anas.

"Kalau Neneng istri saya.

Kalau Mbak Attiyah (Laila) itu istri Mas Anas, sama Nova Riyanti itu istri Mas Anas," jawab Nazar. Nova Riyanti Yusuf yang dimaksud adalah Wakil Ketua Komisi IX DPR dari fraksi partai Demokrat juga berprofesi sebagai psikiater.

"Bagus, penting itu. Yang kedua itu bisa pidana yang mulia, tidak bisa main-main," jawab Anas.

Nazar hanya tertawan dan enggan membuka masalah ini sekarang. "Nanti kalau Anas jahat sama saya, saya bongkar semua," tambah Nazaruddin sambil tersenyum.(ENDY)

KPK POS

4

KORUPSI

E D I S I 317 1 - 7 SEPTEMBER 2014

SUMUT

Usut Keterlibatan Walikota Sibolga Soal Rusunawa

Poldasu Didesak Tangkap Kadis Sosnakertrans Paluta MEDAN- Belasan orang pendemo yang menamakan kelompoknya Gerakan Pemuda Peduli Sumut melakukan unjukrasa ke Mapoldasu menuntut agar Kadis Sosnakertrans Paluta, Zulpeddi Simamora diperiksa sekaitan dugaan keterlibatannya dalam kasus perkara dugaan korupsi proyek swakelola padat karya tahun 2012/-2013.

Bahkan adanya dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Sosnakertrans ini mencuat karena adanya pernyataan dua kepala desa di Kecamatan Dolok Kabupaten Paluta, yakni Kades Sibatang Kayu, Ilham siregar dan Kepala Desa Sialang Dolok, Armadi Ritonga.

Namun para pengunjukrasa menyatakan justru dalam LKPJ Bupati Paluta disebutkan bahwa kedua desa itu dinyatakan telah melaksanakan proyek swakelola padat karya tersebut.

Tak hanya sampai disitu, menurut Koordinator Lapangan Gerakan Pemuda Peduli Sumut, Tony Panigoran, menyatakan kasus ini juga pernah dilaporkan ke Dit. Reskrimsus Poldasu pada tahun 2012 lalu. Namun perkembangan laporan kasus tersebut belum ada tindaklanjutnya.

"Anehnya lagi, sewaktu ditanyakan, penyidik Dit. Krimsus Poldasu mengaku kalau mereka tidak pernah menangani laporan dugaan korupsi tersebut. Sehingga, kasus inipun kembali dilaporkan," ungkap Tony Panigoran.

Dalam aksi yang hanya diikuti oleh puluhan pemuda tersebut, Kamis (28/8), Tony juga menyampaikan, bahwa kedatangan mereka ke Poldasu saat itu adalah untuk memberikan support kepada penyidik untuk segera menuntaskan kasus korupsi tersebut.

Para pendemo juga membentangkan spanduk untuk menangkap dan memenjarakan Zulpeddi Simamora. "Kami minta Kapoldasu segera menangkap Zulpeddi Simamora, karena dialah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program tersebut di Paluta," kata Tony.

Apalagi, dengan adanya pernyataan tiga orang Kades di Paluta yang mengaku tidak mendapat pelaksanaan proyek tersebut di desanya, apakah hal ini tidak menguatkan adanya pelaksanaan proyek fiktif tersebut.

Titik terang proyek fikti itu sudah ada, lanjutnya sembari mengatakan tinggal menunggu niat baik Polda Sumut untuk menuntaskan kasusnya. "Tadi kami juga sudah mendatangi penyidik Tipikor di Krimsus Poldasu untuk memberikan bukti dan data tambahan, atas laporan kasus ini,"ucapnya.

Aksi puluhan massa di bawah guyuran hujan gerimis di Poldasu ini diterima oleh Payanmas (Kepala Pelayanan Masyarakat) SPKT Poldasu, AKP. I Made Sudarsa.

Selain menyampaikan terima kasih atas aksi damai yang dilakukan massa, AKP. I Made juga mengatakan kepada massa agar tak bosan-bosan menyampaikan dan mengungkap permasalahan hukum. " Terkait kasus yang dilaporkan, hal ini kami jamin akan diproses sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku," paparnya.(DNA)

Murid TK menunjukkan buku anti korupsi yang diserahkan pihak PTPN IV, di Medan, Sumut, Kamis (28/8). Modul pendidikan anti korupsi yang dibagikan kepada murid dari tingkatan TK hingga SMA tersebut, diharapkan mampu memberi pemahaman kepada siswa untuk mencegah prilaku korupsi sejak dini.

SEMBUNYI DI MEDAN

Polres Nias Ringkus Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mobil Dinas GUNUNGSITOLI- Kasus dugaan korupsi pengadaan mobil dinas Pemko Gunungsitoli masih berlanjut,dan kini kontraktornya telah ditahan saat Polresta Nias melakukan penangkapan ditempat persembunyiaannya di Medan, Kamis (28/8).

Kapolres Nias, AKBP Juliat Permadi Wibowo didampingi Kasat Reskrim AKP Arifieli Zega, SH, Kanit III Aiptu Karib Zega,S.Ip serta Pjs. Paur Humas O. Daely menjelaskan kepada wartawan bahwa kontraktor dari CV Prima Perkasa sebagai tersangka telah dijemput paksa oleh Team Polres Nias.

Ketika melakukan penangkapan, kata Kapolres, timnya sedikit mendapat kesulitan dikarenakan tersangka telah merubah identitasnya baik di KTP maupun SIM."Tersangka telah mengganti namanya menjadi M.Azmi Gunawan", sebutnya.

Kendati telah mengganti namanya, tim polresta Nias terus menelusuri jejak tersangka dengan mencari identitas lainnya. Dan akhirnya melalui buku nikah dengan istri keduanya

Kasat Reskrim Polres Nias bersama tim saat tiba di Bandara Binaka Gunungsitoli. dimana foto tersangka tertera, tim Polresta mencocokkan foto dalam buku nikah dengan foto tersangka dalam daftar DPO.

Dan melalui data identitas tersangka yang tercantum dalam buku nikah, akhirnya setelah satu bulan, polresta Nias berhasil meringkus

M.Azmi Gunawan alias Rugun Charly Frans Manullang.SE ditempat persembunyiannya di Jalan Titi Pahlawan Gang Amaal No.19,Kelurahan Rengas Sepulau, Medan Marelan.

Penangkapan tersangka dugaan korupsi pengadaan 35 mobil dinas Pemko Gunungsitoli ini berkat kerjasama antara polresta Nias yang dipimpin oleh KBO Sat Reskrim Ipda Syarief Ginting, yang beranggotakan Kanit III Aiptu Karib Zega, S,Ip, Bripka Hesena Masati Ziliwu dan di bantu oleh personil dari Polda Sumut serta petugas dari pihak Polsek Medan Labuhan.

Sebelumnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Martin Itali Zendrato sudah lebih dulu ditahan Polres Nias sementara beberapa orang lainnya yang diduga terlibat sedang diproses.

Dalam kasus korupsi ini walikota Gunungsitoli diduga terlibat karena telah menerima Dana Taktis (DT).

Dalam hal ini masyarakat berharap Polresta Nias tidak tebang pilih untuk melakukan proses hukum.(YAGI)

PENGADAAN 20 UNIT SAMPAN

Polres Langkat Periksa Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan LANGKAT - Penyidik Polres Langkat pekan ini mulai memproses dugaan korupsi pengadaan sampan sebanyak 20 unit Tahun Anggaran 2013 di Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Pemkab Langkat. Sejumlah pegawai di instansi itu dikumpulkan untuk dimintai keterangannya termasuk Ir.Ali Mukti Siregar selaku Kepala Dinas.

Hal ini diakui, Kepala Satuan (Kasat) Reskrim AKP Yasir Ahmadi bahwa pihaknya sedang mendalami kasus ini dengan melakukan pemeriksaan dan pemanggilan terhadap Ali Mukti Siregar terkait dugaan korupsi di Diskanla Pemkab Langkat.

"Saat ini kami masih dalam tahap mengumpulkan para saksi", kata AKP Yasir saat dikonfirmasi melalui telepon, Kamis (28/8).

Sebelumnya, Selasa pekanlalu, penyidik Polres Langkat telah memeriksa Kadiskanla Pemkab Langkat Ir.Ali Mukti Siregar selama beberapa jamdi ruang Tipiter Mapolres Langkat.

Belum diketahui persis nilai anggaran yang dipergunakan pada pengadaan sampan tersebut. Namun disebut-sebut pengadaan untuk 1 sampan dihargai Rp20 juta perunit.

Saat dikonfirmasi, kepada wartawan Ali Mukti membenarkan dirinya dipanggil dan dimintai keterangan oleh

penyidik Polres terkait pengadaan sampan. "Tapi saat ini waktunya sempit untuk menjelaskan karena saya masih akan mengikuti sidang di kantor dewan. Nantilah saya hubungi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut", kata Ali Mukti sengaja mengelak.

Sayangnya, Ali Mukti tak kunjung memberikan penjelasan. Bahkan telepon selulurnya tak dapat dihubungi.

Informasi yang berkembang, dugaan korupsi di Diskanla Pemkab Langkat bukan hanya terjadi pada anggaran yang berasal dari APBD Pemkab Langkat,juga anggarananggaran dari pusat yang nilainya miliaran rupiah

Salah satu anggaran dari pusat yang diduga tidak luput dari penyelewengan itu antara lain peningkatan jalan produksi, pembuatan sumur bor (air bersih), pembuatan jembatan, dan pembersihan/perbaikan lokasi-lokasi tambak alam. Semua proyek yang nilainya lebih dari Rp 5 miliar itu berlokasi di Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat.

Bahkan untuk proyek peningkatan jalan produksi yang lokasinya jauh dari pemukiman warga tersebut, diduga pekerjaannya tidak tuntas dan diterlantarkan walapun tahun anggaran sudah berakhir.(JUL)

DUGAAN KORUPSI KREDIT FIKTIF KARYAWAN

Kejatisu Periksa Para Saksi Kasus Pertamina MEDAN- Pemeriksaan terhadap delapan saksi dari pihak BRI Agro atas kasus dugaan korupsi pemberiaan kredit fiktif karyawan PT Pertamina Medan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Agro Jalan S Parman selesai dilaksanakan.

Kali ini penyidik sedang melakukan penelusuran lebih lanjut dan tidak menutup kemungkinan akan memanggil saksi lainnya.

Hal ini disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejatisu, Chandra Purnama saat ditemui di kantornya, Senin (25/8).

Dikatakannya, seluruh saksi yang dijadwalkan hadir untuk pemeriksaan telah dilakukan tepat waktu.

Bahkan, lanjut Candra, hingga kini sudah ada belasan saksi dari Kopkar Pertamina dan BRI Agro yang sudah dimintai keterangannya.

K P K POS

KORAN KORUPSI POLITIK KRIMINAL

“Kemarin itu miskomunikasi, tidak ada penundaan pemeriksaan 4 saksi. Pada tanggal 19 Agustus dilakukan pemeriksaan terhadap Vivery Ujiastuti selaku Pj Kadiv Bisnis Ritel dan Kemitraan BRI Agroniaga Tbk, Zuhri Anwar selaku Direktur PT Bank Agroniaga, Alek Ishak selaku ADK, H Haryanto selaku Manager Operasional dan Layanan,” katanya.

Sementara itu, empat pejabat lain yang dijadwalkan pada Rabu, 20 Agustus di antaranya Islah selaku Manager Pemasaran PT Bank BRI Agroniaga, Erwin Irnanda selaku kepala cabang PT Bank BRI Agroniaga, Heru Sukanto Direktur Utama PT Bank BRI, Mustari Damopoli, Direktur Kepatutan Bank BRI Agroniaga.

“Sekarang penyidik tengah fokus

melakukan penelusuran lainnya dan tidak menutup kemungkinan akan ada saksi baru lagi yang akan dipanggil,” ujarnya.

Sementara itu, saat disingung soal aset-aset Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-1 Medan, Khaidar Aswan, karena disangkakan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Chandra mengaku tim belum turun melakukan penyidikan pada harta benda yang bersangkutan.

Disinggung pencekalan, pihaknya belum ada melakukan hal tersebut. “Nanti, setelah diperiksa gak datang baru kita cekal. Jadi sampai sekarang belum ada kita ke imigrasi untuk itu,” katanya.

Selain Khaidar Aswan yang dijadikan tersangka dalam kasus ini, ada dua pihak Bank BRI Agro yang dijadikan tersangka oleh penyidik Pidsus Kejatisu.

Keduanya yaitu Kepala Cabang Pembantu (KCP) BRI Agro S Parman, Sri Muliani,49, dan Account Officer (AO) BRI agro S Parman Bambang Wirawan,43.

Perkara ini bermula, para tersangka diduga melakukan dengan cara pemberian kredit karyawan kepada karyawan PT Pertamina Medan melalui koperasi karyawan Pertamina UPMS-1 Medan dengan mengajukan fasilitas kredit kepada Bank BRI Agro. Banyak ditemukan keganjilan oleh tim penyidik, di antaranya pemalsuan dokumen legalitas, tandatangan hingga slip gaji.

Kemudian, para tersangka diduga melakukan kredit fiktif dengan memalsukan dokumen, legalitas, individu atas beberapa debitur berupa KTP. Dari sesuai pemeriksaan Kepala Cabang Pembantu (KCP) dan

pengakuan AO KCP, pihak bank tidak melakukan verifikasi dokumen kredit.

Dalam kasus ini, tahap pelaksanaan atau penyaluran kredit juga sudah tidak sesuai aturan. Tahap I, terdapat pencairan untuk pelunasan fasilitas executing di bank ICB Bumi Putera, dan tidak disetorkan ke rekening debitur. Outstanding yang dicairkan tahap I juga tidak sama dengan sisa utang di Bank ICB Bumi Putera.

Pencairan kredit, tahap II, III dan IV senilai Rp14.523.000.000,dilakukan secara tunai oleh AO KCP, inisial BW setelah sebelumnya kredit tersebut ditransfer ke rekening debitur kemudian dicairkan kembali berdasarkan slip tabungan untuk selanjutnya diserahkan oleh yang bersangkutan kepada ketua koperasi.(TIM)

MEDAN- Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Rusunawa Sibolga senilai Rp5,3 miliar oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati) Sumut terus berlanjut.

Meski lama tak terdengar, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumut memastikan masih melanjutkan penanganan kasus yang sudah menyeret mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Januar Effendi Siregar serta rekanan Adely Lis sebagai tersangka.

Bahkan, menurut penuturan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut Chandra Purnama saat ini penyidik sedang mendalami keterlibatan Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk yang berawal dari nyanyian tersangka Januar Effendi beberapa waktu lalu. ”Penyelidikan keterlibatan Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk itu wajib. Saat ini masih terus kita dalami terus,” ujar Chandra saat didampingi Kapala Seksi Penyidik (Kasidik) Kejati Sumut LM Nusrim, Senin (25/8) di ruang kerjanya.

Namun saat disinggung lebih jauh soal hasil penyidikan atas keterlibatan Syarfi Hutauruk, baik Chandra maupun Nusrim enggan berkomentar banyak. ”Kalau hasil penyelidikannya belum bisa kita sampaikan. Yang jelas kita dalami,” tegas keduanya.

Sementara itu ungkap Nusrim, saat ini pihaknya masih terus melakukan pemanggilan saksi. Dijadwalkan, untuk pekan depan, penyidik akan memanggil mantan Kadis PKAD tahun 2011 Soritua Hasibuan.

Pemanggilan itu dilakukan, lanjut Chandra, karena di tahun 2011 dinas tersebut sebelumnya juga sudah melakukan pengadaan untuk lahan Rusunawa tersebut. ”Jadi saat itu, sudah ada proses pengadaan lahan, namun pihak Kementerian Perumahan menolaknya karena lahan tersebut tidak sesuai.

Nah, makanya kita mau panggil mantan Kadis itu. Kita mau tanya kemana lahan tersebut saat ini, berapa biaya yang dikeluarkan dan mengapa ditolak oleh Kementerian Perumahan,” ujar Nusrim.

Sayangnya, hingga berita ini dilansir, Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk belum memberi tanggapan apapun untuk kasus tersebut. diketahui sebelumnya, dalam perkara dugaan korupsi mark-up belanja modal pengadaan tanah sarana perumahan dan perkantoran seluas kurang lebih 7.171 M2 di Jalan Merpati-Jalan Mojopahit, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan pada Pemko Sibolga sebesar Rp5,312 miliar.

Dalam kasus itu, Kejati Sumut sudah menetapkan mantan Kadis PKAD Sibolga Januar Efendi Siregar dan Adely Lis alias Juli selaku pemilik lahan ditetapkan sebagai tersangka.

Ini bermula adanya mark-up harga nilai pembelian lahan dari warga pemilik tanah sehingga merugikan keuangan negara. Untuk pengadaan tanahnya sudah ada ketentuan yang baru tahun 2012, namun belum ada peraturan pelaksananya.

Awalnya tanah itu dibeli dengan harga Rp1,5 miliar kemudian berikutnya Rp5,3 miliar, sehingga total dana yang dibayarkan sebesar Rp6,8 miliar dari APBD 2012.(INT)

DPRDSU Pesimis Korupsi USU Diusut Tuntas MEDAN- DPRDSU menyambut baik upaya pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) menangani kasus dugaan korupsi di Universitas Sumatera Utara (USU) .Namun, Wakil Ketua Komisi E DPRDSU (membidangi pendidikan) Sudirman Halawa mengaku pesimis,kasus ini akan mampu diusut secara tuntas.

Sudirman Halawa, berbicara kepada Wartawan di gedung dewan, Senin pekanlalu.

Dia mengomentari tentang dugaan korupsi di Fakultas Farmasi USU yang kini sedang ditangani penyidik Kejagung. Sudirman Halawa mengatakan, sudah lama dirasakan bahwa USU merupakan sarang korupsi.

Kasus yang ada bukan saja di Fakultas Farmasi. Tapi terjadi juga di fakultas – fakultas lain. ‘’USU itu sarangnya korupsi. Bukan hanya kasus itu. Ada juga kasus pembangunan rumah sakit, pengadaan tanah USU dan banyak lagi,’’ katanya.

Anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar (FPG) ini menyebutkan upaya yang keras dari aparat penegak hukum sangat diharapkan untuk membongkar kasus korupsi yang terjadi di sana.

Semuanya bertujuan untuk membawa kebaikan.

Yakni, masyarakat Sumut sangat ingin melihat USU tampil sebagai universitas terbaik, paling tidak di luar Pulau Jawa. Dia memuji langkah yang dilakukan Kejagung untuk mulai masuk memeriksa kasus korupsi di universitas tersebut. ‘’Setidaknya, ini merupakan langkah awal dimulainya pemeriksaan terhadap USU untuk kasus-kasus lainnya,’’ kata Sudirman.

Untuk selanjutnya, Sudirman mengaku pesimis kejahatan yang terjadi di USU akan dapat diungkap tuntas bila terusd itangani oleh pihak kejaksaan. Menurutnya, pihak kejaksaan (sampai ke Kejagung) tidak akan mampu menangani kasus yang sangat kompleks di sana. ‘’Karena seperti yang saya katakan tadi, USU sarangnya korupsi,’’tambahnya.(NET)

BIRO MALAYSIA: Zulkifli Harun; BIRO JAKARTA : Endy Poerwanto; BIRO JABAR : M Yahya Arwiyah SH MHum; BIRO BINJAI: Sabarudin Simanjuntak; BIRO LANGKAT: Juliadi (Kabiro), Baharuddin Lubis, Agust Sinulingga, Salimuddin, Khairuddin; BIRO NIAS: Yamobaso Giawa (Kabiro), Ogamota Mendrofa, Derisman Giawa, Yanuar Zega, Foliaro Giawa; Jhon Sastra El Halawa; BIRO DUMAI-BENGKALIS: Salamuddin Purba; BIRO SERGAI:: Abdul Rahman Manik (Kabiro), Serah Purba; WARTAWAN DAERAH: Dedy Irawan Z , Ulises (Deliserdang); Ruben Sembiring (T Tinggi); Jhon Edy Saragih, Sabar Saragih (Simalungun); Sihar Tambunan, Saritua Manalu, Samuel Sitepu (Tanah Karo); Hendrik Nadeak, Irvan Aleksander, Saut Lumban Tobing, (Dairi); Hasanuddin Hasibuan, Hasudungan Sirait (Labuhanbatu); Timbul Sinaga (Labuhanbatu Utara); H Zam Zam, Suraji, Jarunjung Sinurat, Firman Hajri (Labuhanbatu Selatan); Imran Nasution, Buyung AL (Kisaran/ Asahan); Herman (Tanjungbalai); Sahril, Ikhsanul Hakim, Junaidi, Rudi Harmoko, Budi Harto(Batubara); Taufik Hidayat (Panyabungan); Datuk Satia (Paluta); Tetty E Pardede (Tobasa); Sahat Lumbantoruan, Parlindungan Rajagukguk (Taput); Kamaruddin Saragih (Sibolga); Bachruni Sitompul (Aceh Tamiang); M Marwansjah SE (Takengon/Bener Meriah); Azwar Tanjung (Aceh Singkil); Yanto (Langsa); Kartolin Tumangger (Subulussalam); Sahidin (Kutacane);Satya Tiofan Purba(Pekanbaru); Boy Bunyamin (Jambi); Arman Maduwu, Yunanrius Duha (Nias Selatan); Shalehuddin (Indragiri Hilir); Susanto, Untung (Indragiri Hulu).

KPK POS

5

KORUPSI

E D I S I 317 1 - 7 SEPTEMBER 2014

LIPSUS

LBH Keadilan Apresiasi dana bantuan LBH Keadilan mengapresiasi Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan di depan sidang bersama DPR RI dan DPD RI Jakarta, Jumat, dalam Rangka HUT KE69 Kemerdekaan RI. "Presiden dalam pidatonya antara lain menyampaikan bahwa lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2011 bertujuan memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu membayar pengacara dalam proses peradilan. Presiden juga mengusulkan penambahan dana bantuan hukum secara siginifikan," kata Ketua Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Abdul Hamim Jauzie, dalam siaran persnya, Jumat malam.

LBH Keadilan juga mengapresiasi Presiden yang meminta agar proses pencairan dana bantuan hukum dipermudah.

Sulitnya pencairan dana bantuan hukum juga dikeluhkan oleh organisasi bantuan hukum sebagaimana temuan Survei Evaluasi Kinerja Bantuan Hukum Jaringan Paralegal Indonesai (JPI) pada awal tahun ini.

Secara umum, LBH Keadilan mengapresiasi Pidato Kenegaraan tersebut yang telah menjadikan isu hukum isu sentral dalam pidato tersebut.(NET)

Jangan Sampai Mempersulit KEMENTERIAN Hukum dan HAM terus menyiapkan perangkat dan kebijakan untuk mempermudah pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Terakhir, diperoleh informasi bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM sedang menyiapkan buku panduan dan kompetensi paralegal.

Pasal 9 huruf a UU Bantuan Hukum menyebutkan Pemberi Bantuan Hukum (PBH) berhak melakukan rekrutmen terhadap paralegal. Sekaligus berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada paralegal yang sudah direkrut tersebut. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2013 menyinggung lebih lanjut tentang ‘paralegal yang telah mengikuti pelatihan’. Dalam konteks inilah panduan paralegal disusun.

Kepala BPHN, Wicipto Setiadi, membenarkan panduan itu masih disusun tim. Tak hanya BPHN, tetapi juga Lembaga Bantuan Hukum (LBH). “Penyusunan juklak dan kompetensi paralegal melibatkan sejumlah LBH,” kata Wicipto.

Jaringan Paralegal Indonesia (JPI) termasuk pegiat bantuan hukum yang memberikan masukan (policy input)untuk panduan paralegal tersebut. Koordinator Nasional JPI, Abdul Hamim Jauzie, berharap juklak paralegal tidak justru mempersulit paralegal dan menjauhkan peran mereka dari masyarakat pencari keadilan.

Kalaupun juklak akan mengatur sertifikasi paralegal, maka seharusnya tidak menjadi syarat mengakses dana bantuan hukum yang disediakan APBN. “Sertifikasi paralegal seharusnya tidak dijadikan syarat mengakses dana bantuan hukum atau persyaratan akreditasi organisasi bantuan hukum,” papar Hamim.

Abdul Hamim Jauzie mengingatkan tak ada delegasi atau atribusi dari UU Bantuan Hukum untuk menyusun sebuah juklak paralegal. Peraturan perundang-undangan hanya menyebut pelatihan untuk paralegal.

Karena itu, JPI berharap panduan atau juklak paralegal harus dipandang sebagai panduan yang tidak mengikat.(NET)

BPHN Siapkan Juknis Pertanggungjawaban PEMERINTAH melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), tengah menyiapkan petunjuk teknis pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban dana bantuan hukum (bankum). Pemerintah telah menganggarkan Rp40,8 miliar untuk dana bantuan hukum tahun anggaran 2013. Dana ini akan diberikan kepada organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang membantu dan mengadvokasi masalah hukum warga miskin. Ada 310 PBH yang dinyatakan lolos verifikasi.

Direktur Penyuluhan Hukum BPHN, Bambang Palasara, menjelaskan petunjuk teknis (juknis) sedang disiapkan untuk melengkapi proses pemberian bantuan hukum kepada warga miskin. Regulasi yang bersifat teknis pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagian juga sudah diterbitkan. Saat ini yang sedang disiapkan adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang besaran dana bantuan hukum untuk penanganan setiap perkara.

Dalam beberapa hari ke depan, Bambang melanjutkan, “Keputusan Menteri tentang besaran bantuan hukum akan ditandatangani”. Keputusan ini penting untuk memberi kepastian berapa biaya yang disalurkan kepada PBH untuk menangani satu perkara warga miskin.

Besarannya diperkirakan sekitar 5-7 juta per kasus litigasi. Dalam beberapa kesempatan, pengurusa PBH mengeluhkan jumlah itu karena akan dipakai untuk semua tingkatan peradilan.(NET)

ANGGARAN BANTUAN HUKUM RP5 JUTA PERLU DITINJAU ULANG Anggaran bantuan hukum sebesar Rp5 juta per perkara dinilai jauh dari harapan. Meski UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi payung hukum dalam pemberian bantuan hukum, nominal dana perlu ditambah.

“UU ini sudah ada, tinggal gimana anggarannya bagus dan bantuan hukum dimaksimalkan,” ujar anggota Komisi III Aboe Bakar Al Habsyi dalam rapat kerja dengan Menteri Hukum dan Ham di Gedung DPR, Kamis (28/8).

Aboe Bakar mengatakan dana bantuan sebesar Rp5 juta per perkara tak cukup memadai. Apalagi, jarak dan lokasi penerima dana bantuan hukum di pelosok daerah menjadi menjadi pertimbangan dalam pemberian dana bantuan hukum. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memikirkan penambahan dana bantuan hukum.

“Supaya orang tidak mampu berhak mendapatkan bantuan hukum maksimal,” imbuhnya.

Menkumham Amir Syamsuddin mengatakan, implementasi bantuan hukum sepanjang 2013 telah diupayakan semaksimal mungkin. Mulai capacity building standar pemberian bantuan hukum, pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan organisasi bantuan hukum (OBH). Kendati demikian, Amir mengakui upaya tersebut belum cukup maksimal. Pasalnya, masih terdapat sejumlah kendala, seperti mekanisme reimbursement dalam sistem pertanggungjawaban keuangan negara.

Menurutnya, sistem tersebut terbilang asing bagi OBH. Malahan sebagian OBH dinilai tidak aktif dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum. “Salah satu penyebabnya adalah belum terbiasanya dengan sistem reimbursement,” ujarnya.

Amir mengatakan, sistem reim-

bursement periode 2013 tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pasalnya,

hampir semua OBH melayangkan dokumen reimbursement secara

bersamaan di penghujung akhir tahun 2013. Alhasil, kata Amir, panitia pengawas daerah (Panwasda) tak dapat bekerja dengan maksimal.

Menurutnya, sebagian Panwasda tak memiliki waktu dalam memeriksa berkas tersebut. Sehingga, Panwasda langsung mengirimkan berkas ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Hal itu berdampak pada menumpuknya berkas reimbursement di kantor BPHN. Dampaknya, verifikasi berkas ke kantor perbendaharaan negara belum dapat dilakukan seluruhnya. Nah, konsekuensinya berkas reimbursement menjadi hutang yang harus dibayar dengan anggaran tahun 2014.

“Terhadap tunggakan pembayaran DIPA 2013 dengan telah disahkannya revisi DIPA oleh Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu pada 11 Agustus 2014, maka diharapkan awal September seluruh tunggakan tersebut sudah dapat dibayarkan ke masing-masing OBH,” ujarnya.

Lebih jauh Amir mengatakan, pemberian dana sebesar Rp5 juta merupakan standar yang dikeluarkan negara. Namun Amir mengakui dana tersebut tak sepadan perkara berat yang dihadapi seorang warga negara.

Karena itu, Amir sependapat dengan desakan agar pemerintah menambah anggaran dana bantuan hukum per perkara.

“Menkumham sependapat biaya bantuan hukum perlu ditinjau dengan lokasi yang berbeda-beda,” ujarnya.

Menurutnya, pemberian bantuan hukum yang seragam tidaklah mudah.

Apalagi masih minimnya masyarakat

yang mengetahui adanya program dana bantuan hukum dari negara.

Terhadap berbagai kendala pemberian bantuan hukum dan minimnya dana bantuan hukum per perkara, maka perlu disempurnakan agar berjalan efektif.

“Memang sosialisasinya jarang, sehingga masyarakat jarang mengetahui bantuan hukum. Oleh karena itu perlu sosialisasi dan serapan anggaran yang kecil dan masih minimnya kesadaran hak-hak mereka terkait bantuan hukum,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengusulkan penambahan dana bantuan hukum yang relevan. Pasalnya, SBY masih mendengar adanya keluhan masyarakat terkait pemberian bantuan hukum yang tidak maksimal. Usulan SBY tentu menjadi angin segar bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum melalui lembaga bantuan hukum.

Menurutnya, dengan adanya penambahan dana akan mempermudah masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Kendati demikian, SBY tidak secara detail menyebutkan besaran tambahan anggaran bantuan hukum tersebut.

“Saya masih mendengar adanya sejumlah keluhan mengenai pelaksaan undang-undang ini dan karenanya saya mengusullkan untuk menambah dana bantuan hukum secara signifikan,” ujarnya dalam pidato kenegaraan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-69 di ruang paripurna MPR, Jumat (15/8) lalu.(HOL/ANT)

Penambahan Dana Bantuan Hukum Masyarakat miskin berhak mendapat pembelaan dan bantuan hukum yang maksimal.

Bagi masyarakat yang tersandung kasus hukum berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Apalagi, telah terbit UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukuum sebagai payung hukum. Sayang, dalam pelaksaannya masih ditemui kendala yakni persoalan anggaran. Akibatnya, masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum kecewa. Maka dari itu, perlunya penambahan anggaran bantuan hukum.

Hal itu diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidato kenegaraan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-69 di ruang paripurna MPR, Jumat (15/8). “Saya masih mendengar adanya sejumlah

keluhan mengenai pelaksaan undang-undang ini dan karenanya saya mengusullkan untuk menambah dana bantuan hukum secara signifikan,” ujarnya.

Usulan SBY tentu menjadi angin segar bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum melalui lembaga bantuan hukum.

Menurutnya, dengan adanya penambahan dana akan mempermudah masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Kendati demikian, SBY tidak secara detail menyebutkan besaran tambahan anggaran bantuan hukum tersebut.

SBY mengakui reformasi hukum memang masih jauh dari harapan.

Hal itu menjadi tantangan berat bagi berbagai lembaga penegak hukum dalam rangka memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap masyarakat.

Dari berbagai sendi negara yang direformasi, bidang hukum menjadi agenda prioritas utama. Pasalnya, hukum menjadi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang. Bagi SBY, keadilan tidak saja diukur dari sisi hukum semata. Tetapi, juga dari kemampuan dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan merata.

Lebih jauh, SBY berpandangan keadilan diperuntukkan untuk seluruh rakyat yang menjadi komitmen moral. Menurutnya, keadilan akan tumbuh sepanjang supremasi hukum dijalankan secara konsisten.

“Maka dalam era reformasi, hukumlah yang kita jadikan panglima. Ini berarti tidak ada satupun warga negara Indonesia yang berada di luar jangkauan

hukum atau di atas hukum,” ujarnya.

Anggota Komisi III Harry Witjaksono mengatakan, usulan SBY perlu didukung seluruh masyarakat, apalagi dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Menurutnya, anggaran bantuan hukum yang ada saat ini terbilang minim. Dalam penanganan perkara, hanya dianggarkan Rp5 juta per kasus hingga tuntas.

“Dana bantuan hukum yang ada sekarang Rp5 juta perkasus menurut saya terlalu kecil sekali,” katanya.

Dikatakan Harry, idealnya dalam penanganan per pekara dianggarkan minimal sebesar Rp25 juta. Meski masih jauh dari harapan, setidaknya bantuan hukum yang diberikan lembaga bantuan hukum dapat lebih maksimal dan masyarakat mendapat

pelayanan bantuan hukum yang memuaskan.

Lebih jauh politisi Partai Demokrat itu berpandangan, luasnya wilayah Indonesia menjadi faktor kesesuaian anggaran dana.

Misalnya, lembaga bantuan hukum berada di pusat kota, sementara masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum berada di pedesaan.

Selain faktor transportasi dan biaya lain, juga menjadi beban anggaran yang berdampak dalam pemberian bantuan hukum.

“Wilayah negara kita sangat luas.

Rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan sekitar 20 juta. Jadi bantuan hukum cuma-cuma harus ditambah . rakyat miskin berhak mendapat pembelaan dan bantuan hukum. Penegakan hukum adalah salah satu pilar negara demokrasi,” pungkasnya.

KPK POS

6 NAD

POLITIK

E D I S I 317 1 - 7 SEPTEMBER 2014

Wabup Aceh Tamiang: SKPK Harus Membuat Terobosan Program Personil Polwan Polda Aceh menggunakan jilbab saat menghadiri pembukaan pelatihan kepemimpinan di Banda Aceh, Jumat (29/8). Komisi III DPR telah menyetujui kucuran dana Rp. 60 miliar untuk pengadaan seragam Polwan berjilbab dan untuk sementara para Polwan yang ingin berjilbab mengacu pada seragam Polwan di jajaran Polda Aceh.

40 Unit Rumah Transmigran Di Aceh Tamiang Segera Dibangun ACEH TAMIANG - Bupati Aceh Tamiang H Hamdan Sati menandatangani surat keputusan (SK) calon penerima rumah transmigrasi yang direncanakan dibangun sebayak 40 unit pada tahun ini.

Adapun lokasi proyek tranmigrasi tersebut di Alue Punti, Kampung Payah Tampah.

Bupati didampingi Kadis Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Drs Ikwanuddin beserta Kabid Transmigrasi Tantawi Nawawi dalam pertemuan dengan calon warga transmigrasi, Senin (25/8) mengatakan, dengan sumber dana APBK yang terbatas pembangunan rumah tersebut tetap direalisasikan. Terhadap kelengkapan perumahan, seperti listrik, bupati

memerintahkan Kadis Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi segera mengurusnya.

Dalam pertemuan dengan calon transmigran tersebut, bupati turut memperhatikan pendidikan anakanak transmigran nanti.

Apalagi jarak lokasi transmigrasi dengan sekolah di Dusun Brata sekitar 3 km, kurang memungkinkan untuk ditempuh anak sekolah.

Terkait hal ini, para calon transmigran memohon izin anak mereka tetap dapat mengikuti ujian, meski tidak aktif belajar di sekolah setiap hari. Mereka juga mengajukan untuk diberi tenaga pengajar (guru) di lokasi tersebut secara tetap.(BSO)

ACEH TAMIANG - Kinerja satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) Aceh Tamiang dirasakan belum maksimal.

Dilihat dari program yang dijalankan, jika SKPK dalam menyusun program dan anggaran setiap tahun masih melakukan program rutinitas, itu bukan suatu keberhasilan, karena sesungguhnya keberhasilan itu diukur dari kemampuan membuat terobosan program yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Demikian dikatakan Wakil Bupati Aceh Tamiang Drs Iskandar Zulkarnaen pada rapat koordinasi monitoring dan evaluasi program dan anggaran 2014, khusus pada sektor pertanian dan peternakan, di aula setdaakab, Jumat (21/8).

"Monitoring dan evaluasi harus dilakukan untuk mengetahui sejauh mana

keberhasilan, pencapaian dan penyerapan anggaran serta kendala yang dihadapi.

Monitoring dan evaluasi merupakan pemantauan pelaksanaan kegiatan, bukan mencari kesalahan. Akan tetapi akan membantu untuk melakukan tindakan perbaikan secara berkelanjutan," katanya.

Menurut wabup, ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam monitoring dan evaluasi tersebut, terutama pada sektor pertanian dan peternakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti mengurangi bahkan menghapus program dan kegiatan rutinitas atau membuat program lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat petani.

"Seperti yang terlihat di sana-sini, masih banyak lahan terlantar yang tidak

dimanfaatkan, tentunya hal ini harus menimbulkan ide dan gagasan dari dinas terkait, untuk dimasukan dalam program bantuan tanaman yang berguna atau bernilai ekonomis sebagai pendapatan masyarakat," cetusnya.

Hal lain, adalah selektif dalam memberikan bantuanagar tercapai pemerataan, sehingga dapat dirasakan peningkatan keberhasilan dari sisi perekonomian masyarakat.

"Tak kalah penting adalah meningkatkan semangat masyarakat dengan memberikan pelayanan yang maksimal, menghilangkan imej negatif di masyarakat dan memberlakukan sikap keterbukaan agar lebih bersinergi," tuturnya.

Wabup mengingatkan, besarnya

anggaran untuk sarana dan prasarana sektor pertanian pada anggaran 2014 yang bersumber dari APBN, yakni berkisar Rp 16 miliar, diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, bukan sebaliknya menjadi sia-sia.

Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Aceh Ir Razali Adami mengatakan, monitoring dan evaluasi merupakan laporan yang menjadi persyaratan ke depan untuk memperoleh anggaran tambahan, baik pada tahun berjalan atau pada anggaran tahun selanjutnya.

Tapi dia menyatakan bangga dengan laporan monitoring dan evaluasi Dinas Pertanian Aceh Tamiang. "Karena masih ada daerah lain yang belum membuat laporan ke Dinas Pertanian Aceh," ucapnya.(BSO)

Walikota Langsa Tinjau Rumah Kaum Dhuafa LANGSA - Walikota Langsa Tgk Usman Abdullah SE didampingi Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Mursidin Budiman serta Kabag Humas Hamdani, seusai menutup kegiatan PNPM-MP kemarin langsung melakukan peninjauan terhadap rumah kaum dhuafa yang berada di Gampong Merandeh Tengah, Kecamatan Langsa Lama.

Dalam peninjauan tersebut, walikota melihat satu persatu ruangan bahkan kamar tidur milik warga tersebut. Saat melihat salah satu kamar tidur, walikota sangat terkejut karena atap rumah kamar

sudah bocor di mana-mana.

Atas kondisi tersebut, Toke Suum - panggilan akrab Usman langsung memerintahkan Kepala Dinas Sosial memasukan anggaran rehab rumah tersebut di tahun 2015. Selain itu, dirinya meminta agar segera dibantu tempat tidur, sebab yang ada sekarang di rumah itu sudah tidak layak pakai.

"Anggaran yang dimiliki oleh pemerintah sangat terbatas, sehingga hanya bisa dibantu untuk biaya rehab. Sedangkan untuk pembangunannya diminta kepada geuchik melakukan gotong-royong bersama warga," katanya.(BSO)

Bupati Aceh Timur Meninjau Proyek Pemasangan Pipa Gas ACEH TIMUR - Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan didampingi Bupati Aceh Timur Hasballah HM Thaib meninjau proyek pemasangan pipa gas Belawan - Lhokseumawe di Desa Kliet, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Senin (25/8) sore.

Dalam kunjungannya ke Aceh, Dahlan Iskan juga menyempatkan diri menggelar pertemuan dengan unsur Muspida dan para kepala satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) serta tokoh masyarakat.

Sebelumnya Bupati Aceh Timur Hasballah HM Thaib yang menjemput menteri langsung ke Bandara Kualanamu, Sumatera Utara. Namun rombongan tidak langsung menuju pendopo bupati di Idi Rayeuk, melainkan terlebih dahulu meninjau proyek pemasangan pipa gas yang berada sekitar 20 kilometer ke arah selatan jalan negara tersebut.

Di lokasi pemasangan pipa gas tersebut, Meneg BUMN Dahlan Iskan menyatakan secara pribadi

dirinya merasa bersyukur atas terwujudnya proyek tersebut, karena sebelumnya proyek yang dikerjakan PT Pertagas itu diragukan semua pihak bisa diwujudkan.

Bahkan, kata Dahlan, awalnya proyek ini sempat dibawa ke Medan. Namun Dahlan Iskan bersikeras agar proyek tersebut diberikan ke Provinsi Aceh.

"Setelah proyek ini selesai, maka tidak hanya PT Arun NGL dan PT KKA (Kertas Kraft Aceh) yang akan berdenyut kembali, namun setiap wilayah di Aceh misalnya Aceh Timur juga bisa mengambil manfaatnya. Karena setiap wilayah yang dilaluinya tersedia pintu-pintu gas yang bisa disuplai kapan saja, untuk kebutuhan industri," papar Dahlan Iskan.

Setelah meninjau proyek di pedalaman Aceh Timur tersebut, selanjutnya Dahlan Iskan menuju Pendopo Bupati Aceh Timur di Idi Rayeuk, untuk menghadiri acara tatap muka dengan unsur Muspida dan tokoh masyarakat, termasuk para kepala SKPK.(BSO)

Bupati Aceh Tamiang Kunjungi Warga Kampung ACEH TAMIANG - Bupati Aceh Tamiang H Hamdan Sati melakukan kunjungan kerja sehari ke sejumlah kampung di Kecamatan Karang Baru, Senin (25/8). Dalam kunjungan tersebutBupati turut didampingi Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Drs Ikhwanuddin serta Camat Karang Baru Drs Sepriyanto.

Dalam kunjungan tersebut bupati berkesempatan memberikan bantuan sembako kepada para veteran sejumlah 60 orang.

Pemberian sembako secara simbolis kepada salah seorang veteran, Sumidi (105) dilakukan di aula kantor camat.

Pada kesempatan itu pula sejumlah veteran memberikan saran dan masukan terkait usulan pembangunan rumah bagi pejuang kemerdekaan tersebut. Para veteran juga meminta bupati menjalankan roda pemerintahan sesuai aturan.

Di tempat terpisah, Kampung Selele, masyarakat dan Datok Penghulu Kasdi menyampaikan permasalahan banjir yang kerap melanda permukiman masyarakat.

Di mana Kampung Selele ber-

dampingan dengan perkebunan PT Socfindo, hingga saat ini belum terjalin koordinasi terhadap penanggulangan banjir yang selalu terjadi di Dusun 34 desa tersebut.

Menurut Kasdi, terkait hal itu, melalui kegiatan PNPM masyarakat telah membangun talut dan bronjong sepanjang 63 meter untuk menanggulangi sementara.

Sementara di Kampung Paya Tampah, masyarakat melakukan pembangunan jalan dan pengerasan sepanjang 2 km dengan cara gotong-royong. Datok Penghulu Azaruddin menyampaikan, sepanjang 3,5 km jalan akan diterobos, jika hanya diselesaikan 1,5 km masih belum dapat dilewati kendaraan baik roda dua maupun empat.

Bupati di hadapan masyarakat mengatakan, akan membangun benteng paret parit pada tahun anggaran 2015. Sedangkan untuk Kampung Paya Tampah, akan dibangun jalan disertai pelebaran.

Untuk itu, masyarakat agar melakukan musyawarah terlebih dahulu, karena dalam kegiatan tersebut tidak ada ganti rugi yang menjadi beban pemerintah.(BSO)

Sejumlah kapal nelayan ditambatkan di Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Pusong, Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Kamis (28/8). Ratusan kapal boat nelayan di kota itu dalam dua hari terakhir tidak bisa melaut akibat terkendala sulit memperoleh bahan bakar minyak jenis solar.

Walikota Langsa Tutup Kegiatan PNPM-MPk LANGSA - Walikota Langsa Tgk Usman Abdullah SE menutup kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MPk) tahun anggaran 2013 dan Sosialisasi Pemetaan Partisipasi di Gampong Merandeh Tengah, Kecamatan Langsa Lama, Minggu (24/8).

Pada kesempatan itu, walikota secara simbolis melakukan penanaman pohon trembesi dan pohon mangga. Jumlah pohon trembesi yang ditanam 400 batang, ditanam di sepanjang jalan Gampong Merandeh Tengah, sedangkan 10 batang pohon mangga akan ditanam di lingkungan masjid gampong setempat.

Acara tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Mursidin Budiman, Kabag Humas Hamdani, Koordinator Kota PNPM Langsa Maulina Santi, Askot Comunity Development Selaras Iswantoro, Askot Comunity Development Agus, Faskel Dolly Hutajulu, Faskel Ekonomi Ulfa dan Geuchik Merandeh Tengah Sufiah, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.

Sekretaris BKM Menteng Sentosa Gampong Merandeh Tengah Ades Tuti melaporkan, pihaknya telah melaksanakan beberapa pelatihan penguatan BKM, KSM, relawan dan

Walikota Langsa Tgk Usman Abdullah SE menerima cenderamata berupa sangkar burung hasil kerajinan BKM Menteng Sentosa. media warga dengan jumlah anggaran Rp12,5 juta untuk jumlah lebih kurang 85 orang selama tiga hari.

Lalu pelatihan penguatan ekonomi BKM dan calon KSM peminjam dengan jumlah anggaran Rp 4,95 juta untuk peserta sebanyak 55 orang dengan

pelaksanaan kegiatan selama tiga hari.

Serta kegiatan lingkungan dengan jumlah anggaran Rp82,55 juta.

Ada lagi kegiatan sosial dengan jumlah anggaran Rp 42,5 juta, membuat sangkar burung dengan anggaran Rp 8,6 juta untuk 10 orang, membuat manisan buah dan

ukiran buah dengan anggaran Rp 8 juta untuk 20 orang, kursus komputer di CV Graha Media dengan anggaran Rp 16,7 juta untuk 30 orang dan kursus kecantikan atau tata rias dengan anggaran Rp 9,2 juta untuk 10 orang peserta.

Geuchik Sutiar menyampaikan, pihaknya merasa senang dan berterima kasih atas program PNPM-MPk yang meliputi kegiatan sosial dan lingkungan. Kegiatan itu telah di laksanakan dengan baik walaupun masih banyak kekurangan.

"Tapi saya yakin panitia telah bekerja dengan baik sehingga kegiatan itu bisa dilaksanakan," katanya.

Korkot Langsa Maulina Santi mengucapkan terimakasih atas kegiatan yang dibuat oleh PNPM di gampong tersebut.

Di mana dana yang telah diberikan ternyata membawa dampak positif terutama pelatihan yang hasilnya banyak meningkatkan SDM masyarakat Merandeh.

"Saya berharap ke depan dengan alokasi dana di PNPM dapat meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga perekonomian masyarakat dapat teratasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Kemudian pembangunan infrastruktur bisa membawa dampak positif bagi pembangunan gampong ini," ucapnya.(BSO)

JANGAN BERHARAP ADA LOBI-LOBI

Bupati Aceh Timur Hadiri Peringatan Wafatnya Pendiri Taman Pendidikan ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Hasballah Bin M Thaib menilai pendidikan bagi generasi muda sangat penting artinya karena nantinya dapat menciptakan sumber daya manusia yang mampu membawa perubahan daerah ke arah yang lebih baik.

Hal ini dikatakannya pada saat hadir pada peringatan setahun wafatnya pendiri Yayasan Taman Pendidikan Tgk HM Ganie Bin Tgk Sakdan di Perkebunan Alur Rambut PT Bumi Flora, Sabtu (23/8).

Menurutnya, kehadiran Taman

Pendidikan merupakan bentuk kecintaan almarhum kepada kampung halamannya.

"Hari ini menjadi pembuktian bagi masyarakat Kabupaten Aceh Timur, bahwa kecintaan almarhum tidak hanya dengan mendirikan Perkebunan Alue Rambut, namun Beliau melalui anakanaknya peduli dengan dunia pendidikan untuk membantu masyarakat menjadi pintar," katanya.

Sementara Ketua Pembina Yayasan Taman Pendidikan Tgk HM Ganie Bin Tgk Sakdan Prof Dr dr Hj Ratna Akbari

Ganiem Sp PK(K) yang tak lain merupakan anak tertua almarhum mengatakan, pendirian yayasan dimaksudkan untuk menampung semua keinginan keluarga besar.

"Keberadaan Taman Pendidikan itu tidak terlepas dari keinginan Ayah untuk membantu saudara-saudara yang ada di Tanah Aceh ini," ujarnya.

Direktur Utama PT Bumi Flora Drs Razali Rohimun yang juga menantu almarhum menambahkan, pendidikan merupakan sesuatu barang yang mewah.

"Pendidikan merupakan barang mewah

yang teramat sangat dibutuhkan untuk menciptakan manusia yang pintar dan terampil bagi generasi mendatang," ujarnya. Karena itu PT Bumi Flora hadir di kabupaten itu tidak terlepas dari keinginan almarhum , yang mempunyai tujuan mulia yakni untuk membantu masyarakat setempat.

Hadir juga dalam acara tersebut unsur muspida, kepala SKPK, tokoh masyarakat Alue Rambut, Bunda PAUD Fitriani Hasballah, serta Dekan Fakultas Teknik USU Prof Dr Ir Bustami Syam.(BSO)

KPK POS

7

POLITIK

E D I S I 317 1 - 7 SEPTEMBER 2014

SUMUT

Eratkan Kebersamaan, Lanjutkan Pembangunan Sergai TELUK MENGKUDU - Mari kita eratkan kebersamaan semua pihak termasuk para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, mari sama-sama membangun Kabupaten Sergai yang kita cintai menjadi Kabupaten yang lebih baik dan maju ke depannya,” demikian ajakan Bupati Sergai Ir H Soekirman pada acara Halal Bi Halal Idul Fitri 1435 H antara masyarakat Kecamatan Teluk Mengkududengan dengan jajaran Pemkab Sergai bertempat di halaman Kantor Camat Teluk Mengkudu, Selasa (26/8).

Acara yang mengambil tema “Dengan Semangat Halal Bi Halal Mari Kita Eratkan Tali Silaturahmi Guna Melanjutkan Pembangunan di Kabupaten Serdang Bedagai” juga dihadiri Ketua TP PKK Hj Marliah Soekirman, Ketua DWP Hj Imas Haris Fadillah, Asisten Pemerintahan Umum Drs Ramses Tambunan, para kepala SKPD, Manager PT Socpindo Kebun Matapao Jhoni Sitepu, Camat Teluk Mengkudu Misran SE, Camat Pantai Cermin Gunawan Wijaya Hsb SSTP, Muspika Kecamatan Teluk Mengkudu dan Kecamatan Pantai Cermin, penceramah Al-Ustadz Sulaiman, tokoh agama, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda.

Bupati juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1435 H minal aidin wal faidzin mohon maaf lahir dan bathin, semoga dengan datangnya bulan Syawal ini kita menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain.

Serta memohon maaf apabila selama menjabat, belum bisa memenuhi undangan-undangan yang dikirim oleh masyarakat dikarenakan padatnya jadwal tugas pemerintahan untuk membangun Kabupaten ini.

Seperti kita ketahui bahwa kemajuan pembangunan saat ini bisa dirasakan masyarakat hingga kepelosok desa. Hal ini dikarenakan Pemkab Sergai melakukan teknik pembangunan dengan sistem “Bubur Panas” yakni dengan diawali pembangunan dari sebuah desa hingga berkembang menjadi sebuah kota, jelas Bupati.

Bupati Soekirman berharap agar kegiatan semacam ini terus dipertahankan dan terus ditingkatkan setiap tahunnya, karena melalui kegiatan ini selain untuk meningkatkan dan mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi diantara kita, juga untuk saling memberikan masukan dan saran untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Sergai yang belum selesai dilaksanakan selama 10 tahun ini.

Sebelumnya Camat Teluk Mengkudu selaku tuan rumah menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh elemen masyarakat yang mendukung terlaksananya kegiatan ini, terlebih atas kehadiran Bapak Bupati Sergai beserta rombongan. Kegiatan ini bertujuan dapat mempererat rasa kekeluargaan dan silaturahmi antara masyarakat dengan jajaran Pemerintah Kabupaten, khususnya Kecamatan Teluk Mengkudu dan

Kecamatan Pantai Cermin.

Mewakili dua kecamatan, tokoh masyarakat Khaidir SE menyampaikan rasa gembira dengan diadakannya kegiatan ini, masyarakat bukan hanya dapat bertemu langsung dengan Bupati dan jajarannya tetapi kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi dan halal bihalal yang merupakan momentum untuk menyatukan potensi sekaligus menggelorakan semangat membangun Kabupaten Sergai lebih baik lagi. Sebab, banyak potensi alam yang dapat dibangun dan dibenahi di kecamatan ini.

Sementara Al-Ustadz Sulaiman dalam ceramahnya mengatakan bahwa syarat mengangkat Kabupaten menjadi kabupaten maju dan berkembang bukan saja mempunyai pemimpin yang baik dan hebat, masyarakatnya juga baik. Dalam arti betapa pun hebatnya pemimpin suatu daerah jika masyarakatnya tidak mendukung mustahil suatu daerah akan maju dan berkembang). Orang kaya yang ikhlas dan dermawan serta loyal, para ulama dan Ustadz yang bertugas untuk meluruskan umat dan pemimpin jika melenceng dari nilai-nilai agama, pemuda-pemudi yang memiliki sopan santun sebagai generasi penerus suatu negara.

Jika baik generasi mudanya maka baiklah negara tersebut tapi sebaliknya, jika buruk maka buruklah negara. Jadi siapapun kelak pemimpin Sergai kedepan diharapkan pembangunan akan semakin baik dan berkembang.(ARM)

Bupati Sergai Ir H Soekirman didampingi Sekdakab Drs H Haris Fadillah MSi memberikan santunan secara simbolis kepada anak terlantar pada acara peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2014 tingkat Kabupaten Sergai yang dilaksanakan di Lapangan Bola Kaki Firdaus di Sei Rampah, Selasa (26/8).

SOEKIRMAN:

Keluarga Punya Peranan Penting dalam Pembentukan Karakter Anak SEI RAMPAH - Keluarga mempunyai peran sosial dalam mengembangkan fungsi strategis untuk membekali nilai-nilai kehidupan setiap manusia menuju masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, yang terpenting dalam keluarga pembentukan kepribadian dan karakter anak.

Hal ini sangat erat kaitannya dengan pengembangan dan fungsi kehidupan keluarga itu sendiri untuk ditanamkan sejak dini.

Dengan demikian diperlukan kedekatan keluarga khususnya antara orang tua dan anak.

Demikian diungkapkan Bupati Serdang Begadai (Sergai) Ir H Soekirman pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXI yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2014 tingkat Kabupaten Sergai, di Lapangan Bola kaki Firdaus di Sei Rampah, Selasa (26/8).

Turut hadir Kepala Perwakilan BKKBN Provsu drg Widwiono MKes, Sekdakab Sergai Drs H

Haris Fadillah MSi, mewakili FKPD, mewakili Kabiro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Provsu, Ketua TP PKK Hj Marliah Soekirman, Ketua GOPTKI Sri S Syahrianto, Ketua DWP Hj Imas Haris Fadillah, para asisten dan staf ahli Bupati, kepala SKPD dan camat se-Sergai, Kakan Kemenag, kepala puskesmas, UPT dan kader PKK serta ratusan anak.

Bupati Sergai Soekirman menjelaskan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) dan Hari Anak Nasional (HAN) hendaknya dijadikan sebagai momentum bagi semua elemen masyarakat untuk mengingat kembali pentingnya peranan keluarga bagi kehidupan dan masa depan anak, karena kualitas keluarga menentukan kualitas manusia sebagai generasi muda untuk kemajuan bangsa.

Di akhir sambutannya Bupati Sergai berpesan kepada masyarakat adat bahwa ada tiga hal yang penting didalam kehidupan berkeluarga yakni ilmu yang didapat,

iman yang ditingkatkan serta cinta yang disebarluaskan.

Sementara itu Ketua TP PKK Sergai Hj Marliah Soekirman selaku panitia pelaksana melaporkan bahwa tujuan diselenggarakannya kegiatan HAN untuk menumbuhkan kepedulian, kesadaran dan peran aktif keluarga, masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan negara dalam menciptakan lingkungan yang berkualitas, mewujudkan peningkatan perlindungan dan tumbuh kembang anak serta memberikan informasi keoada seluruh anak Indonesia khususnya Kabupaten Sergai.

Peringatan Harganas yang mengusung tema “Melalui hari keluarga kita tingkatkan kualitas keluarga mewujudkan Indonesia sejahtera” dan HAN yang bertema “Ciptakan lingkungan kondusif untuk perlindungan dan tumbuh kembang anak” dengan mengedepankan motto Keluarga kecil bahagia sejahtera, keluarga masa depan Indonesia.(ARM)

Dinas PKAD Sibolga melakukan pemeriksaan fisik terhadap seluruh kendaraan Dinas milik pemerintah daerah itu sejak Rabu pekan lalu hingga pekan ini.

Pemeriksaan dilakukan sebagai bukti pelaporan ke BPK RI.

BPK RI Periksa Kendaraan Dinas Pemko Sibolga

SIBOLGA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kendaraan dinas milik Pemerintah Kota (Pemkot) Sibolga, baik itu roda empat atau roda dua. Pemeriksaan dilakukan melalui Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Pemkot Sibolga untuk mengetahui keberadaan dan kondisi fisik (rusak atau baik) seluruh kenderaan.

Kepala Bidang (Kabid) Aset Dinas PKAD Pemkot Sibolga Mestika Boru Hutagalung kepada KPK Pos di ruang kerjanya, Senin (25/8) kemarin mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan sementara, pihaknya menemukan sejumlah kendaraan dinas roda dua yang hilang, selain itu ada juga kendaraan yang rusak parah (sama

sekali tidak dapat dipergunakan lagi).

Kenderaan dinas yang hilang tersebut dapat dibuktikan dari dokumen dan surat laporan hilang dari kepolisian serta yang rusak dari hasil foto-foto kerusakan kendaraan yang diambil langsung oleh petugas saat berada di lokasi/ tempat kenderaan rusak itu ditempatkan atau diparkirkan.

"Cuma saja, kita belum bisa pastikan, seberapa banyak kendaraan dinas milik Pemko Sibolga yang hilang dan rusak ini. Soalnya, sampai saat ini (Senin - 25/8), PKAD Sibolga masih tetap melakukan pemeriksaan Dari data, masih ada beberapa kenderaan dinas milik instansi daerah ini yang belum diperiksa petugas, salah satunya Dinas Kebudayaan, Pe-

muda dan Olahraga (Budparpora), karena mereka masih berada di luar kota," ujar Mestika.

Menurutnya, data valid hasil pemeriksaan terhadap seluruh kenderaan dinas milik Pemko Sibolga ini (hilang, rusak dan baik), kemungkinan besar baru bisa dirampungkan pada pekan mendatang. Selanjutnya hasilnya akan dilaporkan langsung ke BPK RI. "Seyogianya, seperti tahun lalu, pihak BPK RI yang seharusnya turun langsung untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kendaraan Dinas milik Pemko Sibolga ini, tapi entah mengapa, pemeriksaan tahun ini diserahkan kepada kita," ujar Mestika.

Disinggung ada seberapa banyak kendaraan dinas yang diperiksa, sesuai data tahun 2013

ungkap Mestika, total jumlah kendaraan dinas yang dimiliki Pemko Sibolga keseluruhannya terhitung sebanyak 580 unit, dengan rincian roda empat (mobil) sebanyak 144 unit dan roda dua 436 unit. "Inilah semua yang kita periksa," ujarnya.

Assisten III Pemko Sibolga Josua Hutapea sebelumnya di lokasi pemeriksaan mengakui, pemeriksaan kenderaan dinas milik Pemko Sibolga tersebut, merupakan sebuah kegiatan rutin yang dilakukan oleh Dinas PKAD Sibolga sebagai kebutuhan bahan pelaporan kepada BPK RI. "Pemeriksaan dilakukan tanpa terkecuali terhadap siapa pun pihak yang telah diberi tanggung jawab terhadap kenderaan dinas tersebut," ujarnya.(KS)

Walikota Sibolga Serahkan Bantuan Modal Usaha SIBOLGA - Sebanyak 30 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kota Sibolga mendapatkan bantuan modal usaha bernilai total Rp 600 Juta dari pemerintah.

Bantuan diserahkan Walikota Sibolga Drs. HM Syarfi Hutauruk, Selasa (26/8), di Aula Kantor Walikota Sibolga.

Bantuan modal dalam bentuk tabungan masing-masing sebesar Rp20 juta tersebut, diserahkan kepada lima perwakilan KUBE, di antaranya, KUBE Karya Bersama, KUBE Basamo, KUBE AMK, KUBE Balam dan KUBE Mandiri Elektronik Service.

Walikota berharap, kelompok penerima memanfaatkan bantuan pemerintah tersebut secara benar dan tepat sasaran, dalam rangka meningkatkan dan mengembang-

kan kegiatan usaha yang dilakoni, sehingga pada gilirannya nanti kesejahteraan seluruh anggota kelompok dapat meningkat.

HM Syarfi mengaku, dirinya banyak menerima masukan dan laporan, bahwa bantuan dari pemerintah baik berupa uang untuk modal usaha, bantuan alat transportasi dan lainnya, kurang dimanfaatkan sipenerima dengan baik.

Banyak bantuan cenderung disalahgunakan, bahkan beberapa di antaranya, berupa alat transportasi usaha ada yang dijual. Sehingga, harapan terhadap peningkatan kesejahteraan khususnya terhadap anggota masyarakat penerima masih jauh dari kenyataan.

“Maka itu, saya mohon kepada

kelompok penerima, supaya memanfaatkan bantuan KUBE ini secara benar untuk mengembangkan kegiatan usahanya, demi peningkatan ekonomi dan kesejehteraan sebagaimana tujuan utama dari penyaluran bantuan ini,” ujar HM Syarfi.

Dia kemudian memerintahkan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) setempat agar mengawal, mengarahkan, membina serta melatih KUBE, supaya usaha yang dilaksanakan kelompok penerima bantuan tersebut mengalami peningkatan.

“Kita juga berharap, tahun depan jumlah penerima bantuan KUBE bertambah dari 30 kelompok menjadi 50 kelompok,” sebutnya.

Kadis Sosnaker Sibolga, Yasman, sebelumnya melaporkan,

bantuan KUBE tersebut berdasarkan keputusan Kadis Kesejahteraan dan Sosial Sumatera Utara (Sumut) bernomor 464/ 4416/2014, tentang penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kota Sibolga, sebagai penerima bantuan melalui kegiatan penanggulangan kemiskinan perkotaan Sumatera Utara (Sumut) tahun 2014.

“Proposal yang kita ajukan sebelumnya mencapai sebanyak 75 kelompok, namun setelah dievaluasi oleh tim verifikasi Provinsi Sumatera Utara (Provsu), hanya 30 kelompok yang ditetapkan, sesuai kuota untuk Kota Sibolga. Masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang yang berasal dari Kecamatan seKota Sibolga,” kata Yasman.(KS)

Ketua PKL Medan Dukung St Dumoli Siahaan SH MEDAN–Dukungan kepada mantan Ketua Badan Usaha HKBP St Dumoli Siahaan SH menjadi calon Bupati Toba Samosir (Tobasa) terus mengalir.

Sebelumnya, Keluarga Besar Keturunan Somba Debata Siahaan dohot Boruna yang berada di Balige mengikarkan siap mendukung dan memenangkan St Dumoli Siahaan SH di pilkada mendatang.

Kini dukungan datang dari perantau yang berasal dari Tobasa, AP Luat Siahaan. Menurut Luat Siahaan yang menjabat Ketua PKL Kota Medan, St Dumoli Siahaan SH akan dapat mengem-

bangkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Tobasa.

“Sebagai putra daerah, St Dumoli Siahaan SH akan dapat membawa perubahan di Tobasa,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (29/8).

Sosok St Dumoli Siahaan SH yang juga putra daerah, menurutnya, tidak akan tersangkut hukum seperti dua Bupati Tobasa sebelumnya. “Saya turut sedih dua Bupati Tobasa sebelumnya tersangkut dengan hukum. Dan saya yakin St Dumoli Siahaan SH bersih dari tindak pidana,” jelas Luat lagi.’

Masyarakat Tobasa saat ini sangat butuh sosok atau pun figur

yang bisa membawa perubahan.

Sosok St Dumoli Siahaan SH yang sederhana dan memiliki pengalaman menurut Luat sangat tepat memimpin Tobasa lima tahun ke depan. “Kami siap berjuang memenangkan St Dumoli Siahaan SH pada pilkada mendatang,” tegasnya seraya menyebutkan, bahwa kesederhanaan dimiliki St Dumoli Siahaan SH sangat mirip dengan Jokowi.

St Dumoli Siahaan SH sendiri menegaskan akan tetap konsekuen dan konsisten terhadap program yang telah dicanangkannya. "Karena berdasarkan keimanan saya dan kepercayaan

yang diberikan rakyat, maka dalam melaksanakan program itu saya memohon berkat dan kekuatan dari Tuhan. Amanah dan kepercayaan rakyat itu akan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten," katanya.

Mengenai SK Menhut No 44/ 2005 (bukan Register 44) yang menjadi kontroversi selama ini, berdasarkan informasi yang dihimpun, munculnya SK tersebut memang diusulkan bupati dengan persetujuan DPRD setempat.

Inilah salah satunya yang akan diperjuangkan Dumoli Siahaan SH demi kesejahteraan masyarakat. (RPS)

DIHADIRI WALIKOTA

Ketua PN Lantik 20 Anggota DPRD Sibolga Periode 2014 - 2019 SIBOLGA – Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Marper Pandiangan SH MH melalui Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Sibolga Rabu (27/8) resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 20 anggota DPRD Kota Sibolga periode 2014-2019 di Gedung DPRD Kota Sibolga.

Sidang paripurna istimewa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 20 anggota DPRD Kota Sibolga dimulai pukul 11.25 WIB hingga 12.25 WIB, dipimpin Ketua DPRD Kota Sibolga Periode 2009 – 2014 Sahlul Umur Situmeang didampingi para Wakil Ketua Tonni Agustinus Lumbantobing, Imran Sebastian Simorangkir.

Acara pelantikan, turut dihadiri Walikota Sibolga Drs HM Syarfi Hutauruk, mantan Wali Kota Sibolga Drs Sahat P Panggabean, Wakil Wali Kota Sibolga Marudut Situmorang, Wakil Bupati Tapteng Sukran Tanjung, SE, Kepala Perwakilan

Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Marper Pandiangan SH MH saat melantik 20 orang Anggota DPRD Kota Sibolga Periode 2014 – 2019 di Gedung DPRD Sibolga Rabu (27/8).

Bank Indonesia Sibolga Yiyok T Herlambang, Kapolresta Sibolga AKBP Guntur Agung Supono SIK MSi, Dandim 0211/TT Letkol Inf Indra Kurnia SSos, Danlanal Sibolga, mewakili Danrem 023/KS, ketua dan anggota KPU Sibolga, para asisten dan staf ahli, pimpinan SKPD Kota Sibolga, dan para

camat, dan sejumlah ketua parpol, para tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Pelantikan anggota DPRD tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No 188.44/594/KPTS/2014, tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD Kota Sibolga

masa jabatan 2009-2014 dan peresmian pengangkatan anggota DPRD Kota Sibolga masa jabatan 2014-2019, yang ditandatangani oleh Gubernur Gatot Pujo Nugroho.

Usai acara pelantikan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Sibolga mengumumkan bahwa yang menjadi Ketua DPRD sementara adalah Tonny Agustinus Lumbantobing sesuai dengan surat Ketua Partai Demokrat yang memiliki kursi terbanyak di DPRD Kota Sibolga dan Jamil Zeb Tumori sebagai Wakil Ketua sesuai surat Ketua Partai Golkar Kota Sibolga yang memiliki kursi terbanyak kedua di DPRD Kota Sibolga.

Ada pun nama-nama anggota DPRD Kota Sibolga Periode 2014 – 2019 adalah Rivorman Saleh Manalu (Nasdem), Hendra Sahputra SE (Nasdem), Pintor Siahaan (PKB), H Wandana Simatupang (PKS), Imran Sebastian Simorangkir (PDI P), Edipolo Sitanggang (PDI P),

Muchtar Darmono Singamalim Nababan (Golkar), HJ Suryanti Sidabutar SKM (Golkar), Jamil Zeb Tumori (Golkar), Ichsan Wahyudi S SS (Gerindra), Tonni Agustinus Lumbantobing (Demokrat), Jimmi Ronald Sahat Hutajulu ST (Demokrat), Pantas Maruba Lumbantobing SSos (Demokrat), Sri Handayani Batubara SH (Demokrat), H Syarifuddin Lubis SE (PAN), Albar Sikumbang SH, (Hanura), Munzir (PBB), Hj Nurarifah SKM (PBB), Memori Evaulina Panggabean SH (PKPI), dan Hj Juraini Tanjung (PKPI).

Wali Kota Sibolga Drs HM Syarfi Hutauruk dalam sambutannya berharap agar anggota DPRD Sibolga Periode 2014-2019 yang baru dilantik dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya, yakni fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dengan baik, sehingga roda pemerintahan dan pembangunan di Kota Sibolga akan berjalan tertib, efektif dan transparan, sebagaimana yang

diharapkan masyarakat.

“Atas nama pemerintah Kota Sibolga, saya menyampaikan selamat dan semoga sukses kepada seluruh anggota DPRD yang baru dilantik. Saya berharap anggota DPRD dapat terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pemko Sibolga demi mewujudkan Sibolga yang sejahtera. Dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRD masa jabatan 2009-2014, atas segenap jasa dan pengabdian selama melaksanakan tugas,” ujar HM Syarfi.

Wali Kota HM Syarfi juga manyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada KPU Kota Sibolga, Panwaslu Kota Sibolga, seluruh pengurus dan simpatisan partai politik, serta seluruh komponen masyarakat atas terselenggaranya seluruh tahapan pemilu Tahun 2014, baik Pileg dan Pilpres yang berjalan dengan aman dan lancar.

“Hal ini merupakan cerminan

dari kematangan kehidupan demokrasi dan kedewasaan berpolitik yang berhasil dibangun oleh para simpatisan dan seluruh komponen masyarakat,” ujarnya.

Pada penutupan rapat paripurna, pimpinan sementara DPRD Kota Sibolga, Tonny Agustinus L Tobing dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Sibolga, KPU, Panwaslu, Wali Kota Sibolga dan jajarannya dan kepada mantan anggota DPRD Sibolga, atas terselenggaranya pemilu yang berjalan dengan baik, aman dan adil.

Pantauan KPK Pos di dalam maupun di luar gedung DPRD seluruh kursi yang disediakan panitia terisi semuanya oleh undangan termasuk dari keluarga para anggota DPRD yang dilantik. Acara pelantikan berjalan dengan baik, lancar, aman dan tertib dikawal ketat oleh pihak kemamanandari Polresta Sibolga, Kodim, dan Satpol PP Kota Sibolga.(KS)

KPK POS

13

Suara KPK

E D I S I 317 1 - 7 SEPTEMBER 2014

Dir ektorat P engaduan Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Kuningan, Jakarta Selatan 10120 Telepon: (021) 2557 8389 Faksimile: (021) 5289 2454 SMS: 0855 8 575 575 e-mail: pengaduan@kpk.go.id

Dua Hari Jalani Sidang, Anas Ngaku Teler JAKARTA - Sidang kasus korupsi dengan terdakwa Anas Urbaningrum, berlangsung secara marathon. Sejak Kamis (28/8) hingga tengah malam dan dilanjutkan Jumat (29/8), membuat mantan Ketua Umum Partai Demokrat sekarat alias teler alias kecapaian.

"Saudara sehat?" tanya ketua majelis hakim Haswandi sebelum membuka jalannya proses sidang lanjutan kasus gratifikasi proyek Hambalang, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (29/8). "Agak teler, tapi sehat yang mulia," jawab suami Attiyah Laila singkat.

Hakim Aswandi memaklumi jawaban Anas. "Kalau itu, semua teler. Sampai malam terus sidangnya. Yang penting semua sehat," lontar Haswandi. Anas pun mengangguk dengan senyuman

yang kecut.

Sidang perkara Anas sedianya mulai pukul 10.00 WIB. Namun sidang sempat diundur hingga pukul 10.45 WIB karena beberapa saksi belum hadir.

Sidang kali ini, jaksa menghadirkan 4 saksi yakni Direktur Operasional PT Dutasari Citralaras Roni Wijaya, mahasiswa atau mantan ajudan Muhammad Nazaruddin Wahyudi Utomo alias Iwan, anggota Polri Polda Metro Jaya Fajar Firmansyah, dan sopir Anas bernama Riyadi.

Pada sidang lanjutan hari Kamis (28/8) Jaksa KPK mendudukan mertua Anas Attabik Ali sebagai saksi. Tak hanya Attabik, KPK juga menghadirkan kakak ipar Anas, Dina Zad, Asad Said Ali Mantan Wakil Kepala BIN dan supir Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Yanto Sutrisno. (ENDY)

KPK Didesak Tuntaskan Megakorupsi BLBI JAKARTA - Skandal megakorupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), hingga kini masih terkatung-katung. Barisan Rakyat Sikat Koruptor (BRSK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengusut tuntas kasus BLBI. Mengingat, hingga kini belum diketahui siapa dalang dibalik megakorupsi ini.

"Untuk mengusut kasus BLBI, KPK bisa mengawali penyelidikan dengan memanggil pengusaha Anthony Salim, yang terkait dengan penyidikan kasus pajak BCA, yang menjadikan mantan Dirjen Pajak, Hadi Purnomo, sebagai tersangka," papar Alex S, koordinator BRSK saat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung KPK, Senin (25/8).

Selain memanggil Anthony Salim, lanjut Alex, KPK dapat memanggil pengusaha Sjamsul

Nursalim dan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Glenn Yusuf, terkait dengan kasus penyuapan yang dilakukan Artalyta Suryani, rekanan Sjamsul, terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan.

Dari sisi legalitas, KPK dapat mengambil alih kasus BLBI I dan II. Hal ini sesuai Undang-Undang (UU) No 30 Tahun 2002 tentang KPK Pasal 8, 9 Huruf b, c, d, dan e, yang mengamanatkan pada KPK untuk mengambil alih penanganan kasus yang sarat korupsi dan rekayasa, sambungnya.

“Janji Ketua KPK, Abraham Samad, akan membuka kembali penyidikan terhadap Surat Keterangan Lunas (SKL) yang diberikan kepada para obligor BLBI harus didukung. SKL baru dapat diberikan, jika obligor BLBI lunas membayar, dan jika ditemukan

adanya kekeliruan, dapat ditinjau kembali,” kata Alek.

Menurutnya, kasus BLBI menyengsarakan masyarakat karena publik yang harus menjadi beban pembayaran utang para obligor BLBI . “Uang seribu triliun yang digunakan untuk membayar itu merupakan uang rakyat, yang didapat dari hasil keringat rakyat, kenapa harus digunakan untuk membayar utang BLBI?” tanyanya.

Diakuinya, pembayaran utang tidak fair karena, para obligor BLBI belum membayar lunas utangnya ke pemerintah. Karenanya, BRSK mendesak KPK menangkap dan mengadili para pejabat pemberi SKL, termasuk elite partai dan pengusaha hitam yang terlibat dalam kasus BLBI. Dan yang terpenting cabut Inpres No 8 Tahun 2002 yang menjadi dasar pengeluaran BLBI.

Juru bicara KPK, Johan Budi mengatakan saat ini KPK mengusut kasus turunan yang terjadi setelah dikeluarkannya dana BLBI tersebut. “Salah satu di antaranya adalah SKL tersebut. Apakah dalam pengeluaran SKL (surat keterangan lunas) tersebut bermasalah,” kata Johan.

KPK tengah menyelidiki kasus turunan BLBI karena terbentur dengan aturan bahwa kasus yang bisa diusut itu, yang ada setelah KPK terbentuk. “Karena itu, KPK mengusut kasus turunan, bukan kasus BLBI-nya,” kata Johan.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan tidak akan tebang pilih untuk memeriksa para saksi, terkait kasus BLBI. Salah satunya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga akan diperiksa KPK.

Berantas Korupsi Bukan Hanya Tugas KPK

Akil Diminta Pertajam Alasan Kerugian Gugatan UU TPPU JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana pengujian Undang-undang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diajukan mantan Ketua MK Akil Mochtar.

Dalam sidang yang mengagendakan pemeriksaan pendahuluan itu, hakim konstitusi memberikan sejumlah nasihat terkait berkas permohonan gugatan tersebut.

"Ada beberapa hal yang ingin kami berikan masukan, ini cukup tebal sampai 44 halaman permohonan," ujar Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams di ruang sidang, Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (29/8).

Pertama, kata dia, pemohon perlu mempertajam tentang alasan kerugian konstitusionalnya dalam berkas permohonan.

"Fokuskan saja pada kerugian konstitusional, sehingga tidak terlalu rumit kita pelajari tali temali hal-hal yang disampaikan, sehingga menyita 20 halaman sendiri," katanya.

Kemudian, kata Wahiduddin, posita dalam permohonan itu perlu dipertajam pertentangan normanya. "Di sini mungkin lebih banyak bawa uraian-uraian, jelaskan penerapan norma yang menurut pemohon merugikan diri pemohon, pertajam normanya karena yang akan kita uji itu normanya," kata dia.

Selain itu, MK juga menyarankan kepada Akil untuk menjelaskan frasa yang dimaksud pemohon, yang menyebut Pasal 76 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU bertentangan UUD 1945 secara bersyarat.

"Tapi tidak disebutkan sepanjang frasa mana, sehingga harus dinyatakan bagaimana dimintakan kepada MK, ini perlu diperjelas.

Sebutkan apa yang dimaksud secara bersyarat upaya lebih tegas kita memahaminya Pasal 65 disebutkan. Hal-hal itu saya kira secara penting yang ingin saya sampaikan untuk perbaikan di dalam permohonan ini," pungkasnya.(BBS)

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas (kiri), Adnan Pandu Praja (kanan) bersama tokoh Muhamaddiyah Buya Syafii Maarif (tengah) menjadi narasumber dalam diskusi media dengan tema "Tantangan & Peluang Pemberantasan Korupsi Pasca Suksesi" di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Kamis (28/8). Pada kesempatan itu juga diluncurkan buku "Anotasi Delik Korupsi dan Delik Lainnya yang Berkaitan Dengan Delik Korupsi dalam RUU KUHP".

Aset Koruptor di Luar Negeri Sulit Ditarik JAKARTA - DPR prihatin mengingat aset-aset para koruptor yang dibawa lari ke luar negeri, hingga kini belum bisa ditarik oleh negara. Alasannya, masih terbentur sejumlah peraturan internasional. Meski Indonesia ikut meratifikasi konvensi pengembalian aset yang dikorup, namun hasilnya belum mencapai titik terang.

"Solusinya, Indonesia bersama negara-negara yang tergabung dalam Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) akan meratifikasi aset recovery," tegas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pramono Anung saat conferensi pers SEAPEC/GOPEC di Jakarta, Kamis (28/8).

Pramono selaku Ketua GO-

PAC melanjutkan dengan gerakan ini, ke depannya di mana pun aset itu disembunyikan bisa ditarik dari berbagai negara. "Indonesia juga memberikan kesempatan kalau (koruptor) dari luar negeri menaruh aset di Indonesia. Kita akan membuka diri oleh negara yang dirugikan akibat korupsi tersebut," paparnya serius.

Menurut politisi PDIP, niat anggota parlemen untuk meratifikasi aset recovery sudah muncul sejak tahun 2008. Persoalannya hingga hari ini baik draft maupun kampusnya belum turun.

Malah saat pertemuan General Assembly SEAPAC/GOPEC Oktober 2013 di Medan, Sumatera Utara, sepakat membentuk medan deklarasi untuk bersepakat saling support mem-

berikan data siapa pun yang melakukan korupsi dan melarikan hasilnya di luar negeri.

"Mudahan-mudahan ini menjadi spirit bersama dan harapannya memang Seapac dan Gopac di Malaysia, Pilipin, Timor Leste ini merupakan organisasi yang baru tumbuh dan mudah-mudahan ke depan bisa menjadi lebih baik dan lebih kuat. Serta bisa membantu pemerintah lebih kuat dalam menangani anti korupsi," lontarnya.

Indonesia menjadi tuan rumah SEAPAC/GOPEC, yang mengagendakan secara khusus dan prioritas untuk meratifikasi aset recovery dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Filipina dan Timor Leste yang tergabung dalam SEAPAC/GOPAC. Dengan kerjasama ini, diha-

rapkan parlemen mancanegara bisa dengan leluasa menukar informasi terkait aset korupsi di luar negeri dan dapat menariknya sebagai sitaan negara, tambahnya.

Data Kejaksaan Agung menyebutkan selama periode tahun 2011-2012, Indonesia berhasil menyelamatkan sekitar Rp 4 – 5 triliun aset kejahatan terutama hasil korupsi yang ditarik dari luar negeri. Aset-aset lainnya masih dalam proses penarikan. Sebagian di antaranya masih dilacak.

Aset penyelamatan di luar negeri itu, kasus Asian Agri kini sudah ada pembayaran kembali sekitar Rp 1,9 triliun. Pada akhir bulan Oktober 2014 ini bertambah sekitar Rp 600 miliar sehingga total yang diselamatkan Rp2,5 triliun. (ENDY)

Hakim Nilai Pengadaan Itjen Kemendikbud Temukan Pungli di Disdik ATM di Bank DKI Tak Bermasalah JAKARTA - Sidang dugaan korupsi pengadaan dan perluasan 100 unit mesin ATM dengan terdakwa Henry J kembali dilanjutkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Dalam sidang dengan agenda keterangan saksi ini terungkap kalau pengadaan ATM bekas di Bank DKI tidak bermasalah dan dimungkinkan.

Hakim anggota, Ugo menanyakan kepada Ketua Auditor Internal Bank DKI, Adamas Nazaruddin yang dihadirkan sebagai saksi terkait adanya indikasi kejanggalan hasil audit internal yang dilakukan oleh Bank DKI. Pertanyaan dilontarkan Ugo lantaran dalam kesaksiannya Adamas menyatakan, berdasarkan hasil audit internal, terdapat ATM bekas di Bank DKI milik PT KSP. "Dokumennya ada penambahan ATM, saat itu belum ada sama sekali dasar hukum pelelangan, belum ada kontrak. Setelah itu kita masuk mastiin ke 3 lokasi di Alfamart, Golden Butik, dan Kemayoran, ternyata sudah ada mesin ATM Cina bekas," kata Adamas di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis

(28/8).

Kemudian hakim Ugo bertanya lagi kepada saksi. "Lho belum ada kontraknya kok saudara sudah memeriksa ATM itu?, dasarnya apa? Ini kenapa, apa karena saudara cocokan dengan dakwaan, Saudara terangkan dulu, dasarnya apa saudara audit, jangan jadi bias.

Ternyata ini ada label Bank DKI," tanya Ugo lagi.

Soal pengadaan 100 ATM itu apakah mesin baru atau bekas, karena sesuai kontrak, pengadaannya adalah mesin ATM bekas.

Adamas tidak bisa menyangkal lantaran dalam perjanjian memang tidak diatur mengenai penggunaan ATM bekas maupun baru.

"Kalau seingat saya, diganti dengan mesin baru, penggantian setelah 4 bulan," terang Adamas.

Ugo mengatakan, auditor internal seharusnya tak mempermasalahkan ATM itu. Apalagi, belum ada kontrak antara PT KSP dengan Bank DKI sebagai pemenang lelang.

"Itu kan boleh-boleh saja.

Karena dalam kontrak bukan barang baru dari awal," timpal Ugo.(OKZ)

"Insya Allah. Jadi begini posisi KPK menyamakan semua orang, kamu, saya, sama semua kedudukan kita tidak peduli mau Megawati, mau presiden dan mau wakil presiden enggak ada urusan bagi KPK, diminta periksa harus ikut.

Kalau tidak ikut aturan, kita ambil langkah yang tegas untuk hargai hukum," kata Samad usai acara 'ACFFest 2014 Anti Corruption Film Festival' di Gelanggang Remaja Bulungan, Jakarta Selatan, Rabu (28/8).

KPK, lanjut Samad masih terus menganalisis kasus BLBI. "Saat ini satgas (satuan tugas) menganalisa terus. Saya harus menerima satgas. Saya ingatkan tidak usah meragukan tentang KPK memanggil pejabat. Kita tidak ada keraguan sedikit pun. Enggak usah ragulah orang yang dipanggil harus ikut aturan hukum," harapnya. (ENDY)

JAKARTA - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menemukan pungutan liar di lingkungan dinas pendidikan.

Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Haryono Umar mengungkapkan hasil

inspeksi mendadak menemukan uang pungli terkait tunjangan guru. "Banyak setoran dari guruguru ke oknum pemberi tunjangan," kata Haryono di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/8).

Setoran dari guru tersebut terjadi di disdik di sejumlah

kabupaten Pulau Jawa. Dia menaksir jumlahnya mencapat Rp120 juta dalam setahun. Jumlah itu berdasarkan asumsi pungli Rp30 juta per 3 bulan.

"Kalau seluruh Indonesia, tinggal kalikan saja Rp120 juta kali 500 kabupaten/kota.? Ini kalau hitung-hitungan (kasar) ya," kata

Haryono.

Untuk mencegah hal itu, Inspektorat Jenderal Kemendikbud bersama Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuat suatu sistem pengawasan.(NET)

JAKARTA - Korupsi di Indonesia sudah pada titik nadir. Pemberantasan korupsi terus digencarkan.

Dan pemberantasan bukan hanya tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun juga menjadi tugas bersama seluruh masyarakat Indonesia, termasuk anggota parlemen wajib ikut andil terciptanya pemerintahan bebas korupsi. "Apapun pemberantasan korupsi, tergantung pada aturan main yang ada atau yang kita sebut sebagai undang-undang. Aturan itu dibuat parlemen dan tentunya bersama pemerintah," tandas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pramono Anung saat diskusi pemberantasan korupsi di Jakarta, Kamis (28/8).

Parlemen, lanjut dia, sebagai lembaga yang memproduksi undang-undang juga menyediakan tool agar lembaga pemberantas korupsi dapat melaksankan tugasnya. "Dengan kewenangan yang dimiliki KPK dan hukum lainnya. Maka saya melihat masa depan kita ke depan akan menjadi lebih baik," pungkas politisi PDIP. Wakil Ketua DPR RI, Sohibul Iman menambahkan penguatan etika dan integritas para anggota parlemen memang harus mendapatkan prioritas utama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bahkan anggota parlemen di tingkat ASEAN yang tergabung parlemen Board Meeting dari The Southeast Asian Parliamentarins Against Corruption (SEAPAC), sepakat untuk bekerjasama memberantas korupsi di kawasan Asia Tenggara, tambahnya.

Dikatakan, saat pertemuan General Assembly SEAPAC Oktober 2013 di Medan, Sumatera Utara, menghasilkan Medan Declaration yang berisi komitmen dan kesepakatan penegakkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan integritas parlemen di wilayah kerja negara-negara ASEAN. "Komitmen ini harus terus kita jaga dan kita kembangkan, diantaranya memperbanyak keterlibatan anggota parlemen SEAPAC dalam kampanye anti korupsi di kawasan ini (ASEAN)," ucapnya.

Menurutnya, sistem administrasi yang kondusif bagi terwujudnya lingkungan yang bebas dari korupsi di berbagai sektor pemerintahan, memang merupakan bagian yang sangatpenting.Tapi,memilikiketeguhan etika dan integritas paripurna. "Tindak pidana tidak mungkin dicegah oleh rangkaian pagar hukum yang sedemikian komplek, tapi harus disertai dengan etika dan integritas," sambungnya. (ENDY)

SOAL PERNYATAAN ADRIANUS MELIALA

Kapolri Marah Reskrim Disebut ATM Polri JAKARTA - Kapolri Jenderal Sutarman menyesalkan pernyataan Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala soal Reskrim ATM Polri. Sebelumnya, Adrianus menyebut Reskrim ATM Polri di salah satu stasiun televisi swasta nasional.

"Saya sangat menyayangkan pernyataan akademisi, Komisioner Kompolnas. Tidak mengindahkan nilai-nilai etika, tidak mendidik masyarakat, bahkan melanggar undangundang," kata Sutarman di Gedung Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (29/8).

Menurut orang nomor satu di

Korps Bhayangkara itu, pernyataan yang dilontarkan oleh Kriminolog Universitas Indonesia (UI) itu sangat membahayakan institusi Polri.

Sutarman khawatir, jika tidak segera diambil langkah hukum, pernyataan Adrianus dapat menimbulkan kebencian masyarakat terhadap institusi Polri. "Saya tidak pernah marah seperti ini. Ini betul-betul marah.

Saya tidak rela institusi Polri diinjak-injak," kata dia geram.

Kapolri Ancam Pidana Adrianus Kapolri Jendral Sutarman mengancam akan mempidanakan Komisioner Kompolnas

Adrianus Meliala jika tak meminta maaf. Kemarahan Sutarman itu meluap terkait tudingan yang menyebut Reskrim ATM Polri.

Menyikapi pernyataan Adrianus tersebut, Sutarman pun mengambil langkah hukun dengan melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Dia juga memberikan dua syarat yang harus segera dipenuhi Adrianus, atau proses hukum terus berlanjut.

"Saya minta syarat, pertama, agar (Adrianus) untuk minta maaf di seluruh media massa di Indonesia, terutama media yang

digunakan untuk memberikan pernyataan," kata Sutarman di Gedung Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (29/8).

Kedua, Sutarman meminta agar Kriminolog Universitas Indonesia (UI) itu segera mencabut pernyataan yang dinilainya dapat menimbulkan distrust terhadap Polri, hingga berbuntut pada timbulnya kebencian di masyarakat.

"Karena pernyataan itu berbahaya. Saya sangat menyayangkan pernyataan akademisi, Komisioner Kompolnas. Tidak mengindahkan nilai-nilai etika, tidak mendidik masyarakat,

bahkan melanggar undangundang," imbuh dia.

Seperti diketahui, awal perseteruan antara Polri dan Adrianus berhulu dari wawancara di salah satu media televisi swasta nasional.

Pernyataan Adrianus yang menyebutkan Reskrim ATM Polri terkait operasi tangkap tangan oleh tim Paminal Polda Jawa Barat terhadap dua oknum perwira Polda Jabar AKBP MB dan AKP DS atas kasus dugaan suap dari bandar judi online.

AKBP MB diduga menerima suap Rp5 miliar, sedangkan AKP DS diduga menerima suap Rp370 juta.(NET)

KPK POS

8

POLITIK

E D I S I 317 1 - 7 SEPTEMBER 2014

Asisten I Hadiri Pelantikan ASPPI Aceh Timur ACEH TIMUR - Bupati Aceh Timur Hasballah HM Thaib diwakili Asisten I Setdakab Aceh Timur Adlinsyah menghadiri acara pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) Aceh Timur di Aula Bappeda, Rabu (27/8).

Hadir dalam acara ini antaralain Kadisbudparpora Aceh Timur Ashadi dan Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir yang diwakili oleh Kapolsek Idi, AKP Samsuddin.

Bupati Aceh Timur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten I Adlinsyah mengatakan, sektor pariwisata merupakan bagian terpenting dalam memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) yang sudah seharusnya dapat kita kelola dengan baik dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan terutama perekonomian masyarakat, namun hal ini kita menyadari bahwa masih terdapat kendala yang kita hadapi dalam membangun sektor pariwisata khususnya di Kabupaten Aceh Timur.

Menurut Adlinsyah bahwa

Aceh Timur kaya dengan berbagai objek wisata, baik wisata sejarah, budaya, adat istiadat, wisata pantai/laut, kuliner hasil laut, hutan, pemandian air panas. "Bahkan kita juga sudah memiliki museum yang berada di Kota Peureulak yang kesemuanya ini belum digarap" ujar Adlinsyah.

Ia menambahkan, Pemkab Aceh Timur hingga saat ini terus berusaha untuk membangkitkan sektor pariwisata sebagai aset untuk daerah.

Jajaran Pemkab Aceh Timur mengharapkan, lanjut Asisten I, ASPPI yang merupakan wadah perkumpulan para profesional pariwisata Indonesia dapat memberikan kontribusi positif dan dapat menjadi mitra pemerintahan daerah dalam membangun bidang kepariwisataan di Kabupaten Aceh Timur, sehingga dengan hidupnya sektor pariwisata Kabupaten Aceh Timur akan terus terasa lebih hidup, demikian juga dengan pengusaha perhotelan serta rumah makan.

(BSO)

Sekda Aceh Timur Buka Diklat Hitung Angka Kredit ACEH TIMUR - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Timur M Ikhsan Ahyats STP MAP membuka Diklat Fungsional Perhitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aceh Timur, Selasa (26/8). Kegiatan diikuti 20 peserta dari beberapa SKPK, berlangsung dari tanggal 26 hingga 29 Agustus 2014 di aula Dinas Kesehatan Aceh Timur, di Idi Rayeuk.

Dalam kesempatan itu sekda mengatakan, hasil dari kegiatan tersebut akan dikembangkan di kalangan yang lebih luas, tentunya untuk kalangan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah.

"Melalui penetapan angka kredit yang objektif, transparan dan akuntabel terhadap unsurunsur itu aka dalam mencerminkan korelasi yang signifikan antara kenaikan jabatan fungsional seorang guru, maka semakin profesionallah seorang guru," ujarnya.

Kepala BKPP Najmuddin SE MAP sebelumnya mengatakan, narasumber yang diundang dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VI Medan Sumatera Utara.

"Kita harapkan dengan diklat ini para tim penilai dapat menentukan angka kredit untuk tenaga fungsional, baik guru, kepala sekolah maupun pengawas," ucapnya.

(BSO)

Wakapolda Tinjau Pameran Pembangunan Aceh Timur ACEH TIMUR - Wakapolda Aceh Brigjen Pol Endang Sunjaya MH didampingi sejumlah perwira Polda Aceh meninjau sejumlah stand pada Pameran Pembangunan Aceh Timur 2014 yang dipusatkan di Idi Rayeuk, Jumat (22/8). Mengawali kunjungannya, Wakapolda mengunjungi stand Polres Aceh Timur yang berdampingan dengan stand Bank Aceh.

Didampingi Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir, Endang Sunjaya juga meninjau bebe-

rapa stand lain seperti stand Disbudparpora, Setdakab, Bappeda, Dekranasda, PKK kecamatan se-Aceh Timur dan stand Dinsosnaker. Selain melihat perkembangan Aceh Timur melalui foto-foto dan data yang ditampilkan di sejumlah stand.

Menariknya, Wakapolda meminta petugas stand Dekranasda membudidaya serai yang manfaatnya sangat besar dan harganya belakangan semakin tinggi. (BSO)

Polres Langsa Hentikan Sementara Pembuatan SIM LANGSA - Akibat stok tinta ribbon habis, pihak Polres Langsa mengentikan sementara pelayanan pembuatan surat izin mengemudi (SIM).

Kapolres Langsa AKBP H Hariadi SH SIK melalui Kasat Lantas Iptu T Zia Fahlevi kepada wartawan, Rabu (27/ 8) mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu dikirimnya material ribbon dari Polda Aceh, diperkirakan pada

awal September ini pelayanan pembuatan SIM kembali normal.

Menurutnya, kekosongan tinta ribon tidak hanya terjadi di Polres Langsa, hampir seluruh Polres di Aceh maupun daerah lainnya juga terjadi.

Hal itu dikarenakan material ribbon itu dikirimkan dari Mabes Polri, yang diketahui kini sedang dalam proses pengiriman. (BSO)

SUMUT/ACEH

Ratusan Masyarakat Tapus Minta Bupati Selesaikan Sengketa Lahan PANYABUNGAN - Lima ratusan masyarakat Kelurahan Tapus dan Desa Perbatasan melakukan pematokan lahan desa yang menjadi persoalan sejak Tahun 2006 karena lahan yang menjadi milik masyarakat Kelurahan Tapus dan Desa Perbatasan ini telah diklaim Desa Sidomakmur lahan Tran Suakarsa Mandiri (TSM) dan diserahkan kepada PT Sago Nauli untuk dijadikan bapak angkat.

"Persoalan lahan yang dikuasai Desa Sido Makmur tersebut terjadi sejak Tahun 2006 namun hingga saat ini upaya pemerintah untuk menyelesaikannya masih sebatas angan-angan saja dan menimbulkan konplik yang berkepanjangan karena sikap pemerintah untuk menyelesaikanya hingga saat ini masih nol besar," kata warga.

"Karena tidak adanya tanggapan pemerintah hingga saat ini maka masyarakat Tapus dan Desa Sidomakmur mengambil sikap untuk melakukan pematokan di lahan yang menjadi sengketa tersebut karena lahan tersebut sudah ditanami sawit dan sebagian besar telah panen dan masyarakat Tapus yang seharunya menjadi pemilik lahan tersebut hanya gigit jari saja," sambung pemangku adat Kelurahan Tapus Ainuddin kepada wartawan sewaktu melakukan pematokan di lokasi lahan yang disengketakan, Selasa (26/8).

Merfeka meminta kepada Plt Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution agar segera dapat menyelesaikan persoalan lahan ini.

"Karena kita khawatirkan akan menjadi polemik yang berkepan-

Masyarakat sedang melakukan pematokan membuktikan bahwa lahan tersebut milik warga Kelurahan Tapus yang telah diklaim warga Desa Sidomakmur. jangan dan menimbulkan korban jiwa nantinya karena masing-masing desa sama-sama mengklaim memiliki lahan tersebut," katanya.

"Untuk menghindarkan korban jiwa maka dengan itu diminta sangat kepada Bupati Madina segera menyelesaikan persoalan lahan ini dan bila perlu segera turun ke lapangan agar persoalan ini tidak semakin rumit karena kami masyarakat Tapus dan Desa Perbatasan siap mengorbankan diri untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak kami," katanya lagi.

Senada disampaikan Ketua Koperasi Rimbo Tuo Amron Lubis, bahwa lahan itu diserahkan masyarakat Tapus dan Desa Perbatasan kepada koperasi pada Tahun 2009 untuk dikelola. Namun setelah dilihat ke lapangan ternyata lahan tersebut telah ditanami sawit oleh warga Desa Sidomakmur seluas 300 hektar yang seharusnya menjadi milik warga Tapus.

"Kita dari Koperasi Rimbo Tuo bersama masyarakat akan memperjuangkan lahan ini agar kembali kepada masyarakat, untuk segera dikelola karena sudah cu-

kup kesabaran masyarakat selama ini karena masyarakat hingga saat ini masih emosi bila persoalan lahan ini dibicarakan untuk itu diminta segera Plt Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution dan instansi terkait dapat segera turun ke lapangan dan duduk bersama antar kedua desa agar persoalan ini segera tuntas," katanya.

Lanjutnya, bukan itu saja, sebagian lahan masyarakat Tapus dan Desa Perbatasan yang sudah memiliki sertifikat telah diklaim PT Sago Nauli milik mereka dengan alasan bahwa lahan tersebut dibeli dari beberapa masyarakat.

"Bagaimana lahan tersebut dapat diperjualbelikan sementara lahan itu merupakan lahan desa bersama antara Kelurahan Tapus dan Desa Parebatasan," katanya.

Bahkan lahan yang sebagian dikuasai PT Sago Nauli telah ditanami sawit meskipun aparat Kelurahan Tapus telah menyurati PT Sago Nauli dua kali untuk menghentikan aktivitasnya di lahan tersebut karena lahan tersebut merupakan milik Warga Tapus

dan Desa Perbatasan. Namun surat yang ditujukan pada PT Sago Nauli tidak pernah diindahkan.

Kades Sidok Makmur Darno, kepada wartawan di lokasi lahan sengketa mengatakan, bahwa lahan itu merupakan lahan Tran Suakarsa Mandiri (TSM) dan merupakan program pemerintah pada Tahun 1996 dan 1997. "Pada waktu itu kadesnya Sarji dan setelah saya kepala desa saya tindak lanjuti dan pada waktu itu masyarakat tidak mampu membuka sendiri dan waktu itu saya ajukan kepada bapak angkat yakni PT Sago Nauli," katanya.

Dan oleh PT Sago Nauli dijadikan plasma dan luasnya lahan yang diplasmakan 275 hektar yang dibuka oleh pihak perusahaan. "Dan dari dulu sudah saya sampaikan pada masyarakat Tapus kalau memang itu lahan milik masyarakat Tapus silahkan buktikan agar sama-sama mengarah ke hukum. Bila perlu dan kami pun memiliki bukti yang kuat karena kami memiliki peta Kadastralnya dan sertifikatnya juga ada. Dan kita tidak adat niat mengambil hak orang lain dan kita lakukan sesuai dengan program pemerintah dan batasbatasnya sudah jelas," katanya.

Sebelumnya Humas PT Sago Nauli Joni MT Silalahi yang dikonfirmasi wartawan mengatakan bahwa lahan tersebut dibeli dari masyarakat Desa Perbatasan.

Dan kami dari pihak perusahan memiliki alas haknya untuk mengkelola lahan tersebut dan tidak ada penyerobotan dilakukan oleh PT Sago karena lahan tersebut telah kami beli," katanya.

Pantauan KPK Pos di lokasi lahan yang disengketakan, Selasa (26/8), lima ratusan masyarakat Kelurahan Tapus dan Desa Perbatasan mendatangi lokasi yang disengketakan serta melakukan pematokan. (TH)

PGPI Serdang Bedagai Dukung Soekirman SEI RAMPAH - Sebagai implementasi mewujudkan salah satu visi Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) dengan masyarakat Pancasilais dan Religius yang senantiasa mengembangkan sikap toleransi, perdamaian serta kerukunan antar umat beragama. Bupati Sergai Ir H Soekirman mendapat kehormatan menghadiri pelantikan kepengurusan baru Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) tingkat Kabupaten Sergai Periode 2014 – 2019.

Dalam kesempatan tersebut PGPI yang merupakan salah satu wadah Umat Kristiani memberikan apresiasi dan mengharapkan Bupati Sergai Ir H Soekirman melanjutkan masa kepemimpinan di "Tanah Bertuah Negeri Beradat" itu dalam penyelenggaraan pembangunan untuk periode tahun 2015 – 2020. Hal ini diungkapkan Ketua PGPI wilayah Sumut – Aceh Pdt DR Paul Wakkary bersama rombongannya saat melantik Kepengurusan PGPI periode 2014 – 2019 di ruang pertemuan RM Senangkong Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Rabu (27/8).

Acara turut dihadiri Bupati Sergai Ir H Soekirman, Sekretaris PGPI Sumut Pdt Drs JW Pan-

UC AP AN SEL AMA UCAP APAN SELAMA AMATT - Bupati Sergai Ir H Soekirman beri ucapan selamat kepada Kepengurusan PGPI Sergai Periode 2014-2019 yang baru dilantik di ruang pertemuan RM Senangkong Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Rabu (27/8). jaitan, sementara itu dari pihak Pemkab Sergai di antaranya Asisten Pemum Drs Ramses Tambunan, Staf Ahli Bupati Rudi Sitorus SH dan Herlan Panggabean, Kabag Kessos Drs Nasrul Aziz Siregar, Ketua Panitia Manutur P Naibaho, mewakili pengurus BKAG Sergai Drs Edi Warman Saragih, para pimpinan gereja yang ada di Kabupaten Sergai.

Selain itu PGPI Sergai juga menyampaikan harapannya terhadap Bupati Sergai Ir H Soe-

kirman agar dalam menjalankan roda pemerintahannya, tetap bersandar dan mengacu dengan takut akan Tuhan. Sebab siapa yang mau menjadi pelayan Tuhan itulah yang akan ditinggikan agar kasih Tuhan dapat mengalir di tengahtengah kehidupan masyarakat Sergai.

Sementara itu Bupati Sergai Ir H Soekirman dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya atas keinginan dan harapan yang disampaikan jajaran PGPI Sergai,

sebab PGPI Sergai merupakan organisasi maupun perpanjangan umat Kristiani khususnya jemaat Pentakosta yang selama ini turut berperan serta dan bekerjasama dengan pemerintah daerah ini membangun Kabupaten Sergai.

Sehingga kepada para pengurus PGPI yang baru dilantik dengan Ketua Pdt PH Sugihan, Bupati Sergai Ir H Soekirman menghimbau hendaknya mampu bekerja melayani jemaat untuk membina dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat Kristiani serta harus rela mengorbankan waktu, tenaga, daya untuk kemajuan organisasi ini. Siapa yang melayani Tuhan maka akan ditinggikan derajatnya dan justru yang merasa pemimpin akan direndahkan Tuhan.

Pemkab Sergai sendiri sejak dimekarkan selalu mengedepankan pelayanan kepada masyarakat lebih dahulu baru dilayani.

Hal ini terbukti dari lebih dahulu dibangunnya kantor-kantor pelayanan publik dari pada kantor Bupati sendiri. "Dan mari bersama-sama membangun Kabupaten Sergai menciptakan kabupaten religius," pungkas Bupati Ir H Soekirman.

(ARM)

Sekitar Pansus PT-M3

Ketidakhadiran SKPD Pelecehan Terhadap DPRD Madina PANYABUNGAN - Juru bicara Pansus PT-M3 DPRD Madina Iskandar Hasibuan SE mengutarakan tidak hadirnya beberapa Satuan Perangkat Kerja Daerah seperti Dinas Kehutanan Dan Perkebunan, Badan Lingkungan Hidup Pertanahan Kebersihan, Kepala BPN, Asisten I, Kabag Tapem atas Undangan Panitia Khusus (Pansus) terkait dengan akan digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) Rabu (27/8) di ruang Banmus adalah merupakan pelecehan terhadap lembaga dewan, karena itu Bupati diharapkan memberikan tindakan tegas.

"Kalau SKPD sudah berani tidak hadir guna untuk RDP di Gedung DPRD sudah lain ceritanya, kita yakin ada kemungkinan para SKPD itu sudah ada yang

bermain dengan PT=M3, karena itulah akhirnya RDP akan dilanjutkan Kamis (28/8) di tempat yang sama, kalau juga tidak mau hadir sudah luar biasa,” ujar juru bicara Pansus PT-M3 DPRD Madina Iskandar Hasibuan, Rabu (27/ 8), di gedung dewan usai melakukan rapat terkait dengan PT-M3.

Menurut Iskandar Hasibuan, terlepas ada oknum anggota dewan yang tidak suka terhadap pansus ini itu bukan urusan, sebab sebagai wakil rakyat diwajibkan menyahuti tuntutan rakyat. "Hari ini boleh kita gagal mengadakan rapat karena dari tujuh SKPD yang terkait diundang untuk hadir hanya dua yang hadir yaitu Dinas Pertambangan dan Energi, Insfektorat. Karena itu pimpinan rapat H Bahri Efendi Hasibuan SH

setelah meminta pendapat aggota Pansus disepakati untuk menghadirkan tujuh SKPD kembali Kamis (28/8) yang akan bergabung dengan RDPU dengan komponen masyarakat lainnya," katanya.

Di samping itu, ujar Iskandar Hasibuan, meminta kepada Bupati Madina Drs H Dahlan Hasan Nasution dan Sekda HM Yusuf Nasution MSi agar para SKPD yang berkaitan dengan PT-M3 untuk segera dihadirkannya Kamis (28/8).

"Sebab kalau mereka nanti tidak hadir akan berdampak dengan kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah, karena selama ini masyarakat menilai bahwa pemerintah telah main mata dengan perusahan tambang yang bergerak dalam tambang emas

tersebut," katanya.

Terkait apakah mungkin dapat diselesaikan sebelum tanggal 2 September, dia menjawab kenapa tidak. "Tapi SKPD harus tepat waktu hadir, karena semua itu kan ada di tangan pemda bagaimana sebenarnya keberadaan perusahaan itu, apakah resmi atau tidak.

Namun berdasarkan data data dari Dinas Pertambangan Dan Energi kelihatannya perusahaan itu telah membayar kewajiban, tapi belum kita tanyakan langsung seluk beluk pembuatan izinnya.

Nanti kita kabari," katanya.

“Kalau istilah tidak selesai nggak ada, pasti selasai, karena bukan waktu kita saja yang menuntaskannya, nanti kita rekomendasi di paripurna sejauhmana yang telah kita kerjakan, jangan

pesimis kepada kita akan kita jalankan amanah yang telah di serahkan oleh masyarakat,” sambung Iskandar Hasibuan.

Anggota Pansus Irwansyah Lubis SH dalam kesempatan itu mengatakan bahwa itu adalah pelecehan terhadap DPRD. "Kabar ketidakhadiran tidak ada.

Pansus ini nggak bisa dilecehkan, kita akan sampaikan kepada Bupati agar menghadirkan beberapa SKPD yang telah kita undang, sebab Pansus ini dibentuk melalui paripurna, bukan Pansus ecekecek. Ini lembaga. Saya tidak mau lembaga ini dilecehkan. Apa salahnya mereka datang, janganjangan mereka terlibat persekongkolan dengan PT-M3. Pokoknya Pansus ini akan jalan terus, tidak satu orang pun bisa meng-

halanginya. Kita ingin rakyat tau hasilnya, jangan dituduh rakyat kita main mata nanti,” papar Irwansyah Lubis.

Wakil Ketua Pansus PT-M3 DPRD Madina H Bahri Efendi Hasibuan SH yang juga pimpinan rapat hari itu, sangat menyesalkan sikap beberapa SKPD yang tidak mau hadir dalam rapat dengan pansus terkait PT M3 yang mengelola tambang emas di wilayah Tapus Lingga Bayu.

"Kita akan rapat kembali Kamis (28/8) dan mereka harus hadir.

Kalau tidak hadir kita akan putuskan bahwa mereka bersekongkol dengan PT-M3 agar masyarakat mengetahuinya,” ujar H Bahri Efendi Hasibuan SH sambil menskor rapat.

(TH)

KPK POS

9

POLITIK

E D I S I 317 1 - 7 SEPTEMBER 2014

Walikota Apresiasi Aksi Donor Darah di Mall MEDAN - Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, sangat mengapresiasi terobosan yang dilakukan Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI) Kota Medan yang bekerjasama dengan Cambridge City dan RS Haji Adam Malik membuka gerai donor darah di mall.

“Ini merupakan trobosan baru menghimpun para pendonor darah di mall. Kota Medan merupakan kota yang pertama di Indonesia melakukan aksi sosial di mall," kata Walikota, Selasa (26/8).

Aksi sosial yang dilakukan, kata Walikota, dapat menjadikan motivasi para steakholder lainnya, karena Kota Medan memang sangat membutuhkan darah.

"Semoga kegiatan ini nantinya dapat meningkatkan rasa kepedulian terhadap manusia, menolong sesama manusia, karena banyak masyarakat yang mengalami kecelakaan dan lain sebagainya yang memerlukan darah," kata Walikota.

Menurut Walikota,

diresmikannya gerai donor darah di mall dapat menjadi motivasi bagi yang lain untuk bisa berbuat hal serupa.

Sementara Direktur Medic dan Keperawatan RS Haji Adam Malik, dr Murdianto, mengatakan RS Haji Adam Malik setiap hari sangat membutuhkan darah dalam melayani para pasien, baik itu pasien Jamkesmas (BPJS) dan pasien jaminan soisial lainnya.

"Setiap hari kebutuhan darah di RS Haji Adam Malik terus meningkat.

Dengan adanya kegiatan seperti ini dapat membantu RS dan dapat menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan darah," katanya.

Sedangkan Ketua PDDI Kota Medan Janlie SE Ak, mengatakan PDDI Kota Medan selalu menghimpun dan mencari para pendonor.

"Selama ini kita terus mencari komunitas untuk pendonor darah dan Cambridge adalah salah satu patner kegiatan donor darah dengan menyediakan tempat," katanya. (VIN)

Perlu Kerjasama Merawat Bangunan PNPM-MP BINTANG BAYU - Selain peduli dan peka, sangat dibutuhkan sekali kerjasama semua komponen masyarakat yang ada di desa baik itu kepala desa, pelaku PNPM terlebih lagi tim pemelihara untuk menjaga, memelihara, dan merawat bangunan yang sudah diberikan pemerintah lewat program PNPMN-MP. Jika hal tersebut tidak hadir dalam diri orang-orang yang dimaksud sudah bisa dipastikan bangunan itu tidak akan bertahan lama.

Hal tersebut disampaikan sebagai bentuk keprihatinan atas kondisi bangunan PNPM yang dibangun beberapa tahun lalu di berbagai desa seperti tidak mendapatkan perhatian dipihak terkait untuk merawatnya.Tanpa perlu menunjuk desa yang dimaksud. Yang pasti ada beberapa desa yang pemerintahannya lemah dalam hal menggerakkan warga terlebih juga tim pemelihara PNPM desa setempat. Kita juga sangat herankan, setiap ada pelatihan tim pemeliharaan banyak yang hadir untuk ikut pelatihan dan mendapat akomodasi ala

kadarnya dari pihak Unit Pengelola Kegiatan sebagaimana bagget yang sudah ditentukan. Namun usai pelatihan, tim yang dimaksud bukan terdorong hatinya untuk benar-benar menjaga dan merawat bangunan PNPM malah terkesan membiarkan semak dan tumpat.

Dapat dilihat dengan jelas di beberapa desa ada saja saluran parit (drainase) yang dibangun dengan dana PNPM tumpat penuh dengan pasir dan tanah.

Jika sudah demikian bagaimana bangunan itu bisa bertahan lama.Dan yang lebih mengherankan, ada bangunan saluran parit di salah satu desa lebih tinggi dari badan jalan dan tanah galiannya dibuang di badan jalan. Jika air menggenang bagaimana mungkin air bisa keluar jika sisi saluran parit lebih tinggi. Semua ini hendaknya menjadi perhatian semua pihak yang terlibat terlebih Fasilitator dalam merancang sebuah bagunan paling tidak agar lebih seringlah turun kelokasi pengerjaan bangunan dan bukan hanya duduk dikantor. (ARM)

SUMUT/ACEH

Pengunduran Jokowi dari Gubernur DKI Tak Ada Masalah JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar pertemuan dengan Gubernur Joko Widodo, di Balai Kota Jakarta, Jumat (29/8).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) DKI Jakarta, Boy Bernardi Sadikin, menuturkan, salah satu agenda yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah terkait dengan pengunduran Jokowi sapaan Joko Widodo dari jabatan gubernur DKI Jakarta.

Pengunduran Jokowi itu, karena pada tanggal 20 Oktober 2014 akan segera dilantik menjadi presiden RI ketujuh.

"Kita cuma melapor saja, karena kan saat ini DPRD sudah membahas tentang tata tertib. Terus nantinya kan akan membentuk komisi di DPRD," kata Boy di Balai Kota Jakarta.

Boy menuturkan, terkait dengan pemunduran Jokowi dari kursi gubernur DKI itu selama ini belum

Jokowi bersama Boy Sadikin mengalami masalah. Karena saat ini, anggota DPRD DKI Jakarta sedang melakukan proses untuk menyusun struktur organisasi di

DPRD DKI Jakarta.

"Kalau dari PDIP pengunduran jadi gubernur DKI sendiri tidak ada masalah, tentang penguduran Pak

Jokowi. Tadi kita itu cuma melaporkan ke gubernur. Tapi Semuanya lancar, semuanya lancar-lancar saja," tuturnya. VIVA

Wabup Serdang Bedagai: Kemajuan Pembangunan Merupakan Tugas Bersama PERBAUNGAN - Salah satu tugas pemerintah adalah membangun daerah dengan tujuan memajukan dan memakmurkan masyarakatnya. Dengan demikian sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menampung segala aspirasi masyarakat agar pembangunan tepat sasaran. Salah satunya dengan dilaksanakannya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) setiap tahunnya mulai dari Desa, Kecamatan sampai Kabupaten.

Demikian dikemukakan Wabup Serdang Bedagai (Sergai) Syahrianto SH saat didaulat sebagai narasumber pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan anggota DPRD Provsu di ruang pertemuan Rumah Makan Bahagia, Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan, Selasa (26/8).

Turut hadir Anggota DPRD Provsu Komisi A Samsul Hilal dan

Wabup Sergai Syahrianto SH saat didaulat sebagai narasumber pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan anggota DPRD Provsu di ruang pertemuan Rumah Makan Bahagia, Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan, Selasa (26/8).

Alamsyah Hamdani, anggota DPRD Sergai Agus Efendi, Mala Nandayani dan Elvi Yuliana Napitupulu, anggota DPRD Deli Serdang Dwi Andi Syahputra, Kadis Perta-

nian dan Peternakan (Tannak) Ir. Safaruddin, Ketua Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI) Lely Zailani dan peserta lainnya.

Lebih lanjut Wabup Syahrianto menjelaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan selain membutuhkan perencanaan yang baik agar tepat sasaran dengan skala prioritas serta anggaran yang cukup. Namun kenyataannya sering kita jumpai bahwa banyak perencanaan pembangunan yang diajukan masyarakat untuk daerahnya masing-masing tetapi terbentur keterbatasan anggaran.

Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama antara pemerintah (pihak eksekutif), DPRD (pihak legislatif) dan masyarakat.

Sebelumnya Ketua Panitia Lely Zailani melaporkan bahwa kegiatan ini sebagai wadah diskusi untuk mengumpulkan informasi dan aspirasi tentang keadaan daerah sehingga pemerintah dapat mengetahui dan merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan kedepannya. (ARM)

Kader PAN Terus Diajak Dukung Pembangunan MEDAN - Walikota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi, mengajak seluruh kader Partai amanat Nasional (PAN) untuk terus mendukung pembangunan, karena selama ini telah menunjukkan peran yang tidak kecil dalam mendukung program pembangunan di Kota Medan.

"Dukungan itu terus ditingkatkan lagi, sehingga bersamasama menata pembangunan Kota Medan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ajak Walikota, Selasa (26/8). Walikota mengaku, ajakan itu juga disampaikannya pada halal bi halal sekaligus tasyakurun HUT PAN ke-16

tingkat Kota Medan.

Walikota juga mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PAN Kota Medan atas dukungan dan kerjasama, yang telah dilakukan selama ini. “Mudah-mudahan kebersamaan ini dapat terus kita tingkatkan pada masa mendatang, Mari kita berbuat hari ini untuk menjadikan Kota Medan lebih baik dari kemarin dan lebih cerah pada hari esok," harapnya.

Menurut Walikota, membenahi Kota Medan kedepan diperlukan komitmen dan tekad bersama dalam melaksanakan program pembangunan yang telah diprogramkan. Sebab, kebersamaan sangat penting

dalam angka menyatukan visi dan persepsi, guna membangun komitmen menghadapi berbagai persoalan kota yang kian hari makin kompleks “Jadi, saya ingin kita semua memanfaatkan momentum ini untuk saling memaafkan, memperbaiki tali silaturrahim dan memperkuat tekad bersama untuk memajukan Kota Medan.

Soalnya halal bihalal memiliki makna yang strategis dalam membina kebersamaan,” ungkapnya.

Sementara Ketua DPD PAN Kota Medan H Ahmad Arief SE MM, mengatakan, halal bi halal yang dirangkai tasyakuran HUT PAN ke -16 ini bertujuan untuk mempererat tali silaturrahmi diantara para kader PAN, terlebih setelah suasana Pilpres, disamping itu juga dalam momen

Hari Raya Idul Fitri 1435 H. Arif menjelaskan, PAN lahir dari rahim reformasi, selama 16 tahun berdiri telah banyak memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara, khususnya di Kota Medan. “Selama ini kita mendukung penuh Pemko Medan dalam menjalankan pembangunan. Saya berharap sinergitas antara Pemko Medan dan PAN Kota medan harus terus dipeliharan dengan baik dan ditingkatkan lagi,” ujar Arif.

Selanjutnya Arif berharap di hari ulang tahun PAN ini, seluruh kader dapat lebih solid dan kompak dalam upaya menjadikan PAN sebagai Partai yang bergensi, terutama di Kota Medan. “Mari kita jadikan momentum ini untuk kebangkitan PAN kedepannya,” ajaknya. (VIN)

Kota Medan Akan Berlakukan Perda Tera Ulang

Salah satu saluran parit hasil pendanaan PNPM di Kecamatan Bintang Bayu

MEDAN - Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan akan semakin meningkat, seiring akan diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Tera/Tera Uang di Kota Medan, sehingga retribusi segala jenis timbangan yang selama ini ditarik Pemprovsu akan beralih ke Pemko Medan.

Ketua Pansus Ranperda tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang DPRD Kota Medan HT Bahrumsyah SH, mengaku telah merampungkan pembahasan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Medan. "Kita

telah rampungkan pembahasannya, dalam waktu dekat Ranperda ini akan disahkan menjadi Perda," kata Bahrumsyah, Selasa (26/8).

Bahrumsyah menyarankan Disperindag Kota Medan segera mesosialisasikannya. "Termasuk kesiapan tenaga ahli (SDM) dan peralatan lainnya agar disiapkan, sehingga realisasi Perda bias maksimal," harap Wakil Ketua Komisi B ini.

Sementara Kadis Perindag Kota Medan Syahrizal Arif SE, mengatakan pihaknya optimis pelaksanaan Perda berjalan dengan baik setelah disahkan

nantinya. "Pelaksanaan Perda akan maksimal pada tahun depan. Untuk tahun ini, kita mematangkan pembinaan dan sosialisasi," katanya.

Terkait tenaga ahli/SDM, Syahrizal, mengaku sudah memiliki tenaga khusus 5 orang, sedangkan peralatan dan laboratorium sudah dijajaki kerjasama dengan pihak provinsi.

Ada pun objek dari Perda tersebut, tambah Syahrizal, yakni memberikan pelayanan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT)

kepada orang pribadi dan badan.

Sedangkan objek retribusi yang potensial seperti wajib retribusi meteran air (PDAM), PLN, Pertamina, timbangan emas, timbangan pedagang di pasar-pasar, timbangan di took/ Tk Botot dan argo taxi.

“Selama ini mungkin masih banyak wajib retribusi yang belum pernah ditarik, tapi setelah adanya perda tersebut akan dimaksimalkan. Selain itu, dugaan manipulasi volume timbangan para pedagang dapat diawasi, sehingga para pembeli tidak dirugikan," ujar Syahrizal.

(VIN)

10

KPK POS E D I S I 317 1 - 7 SEPTEMBER 2014

KRIMINAL

SUMUT/ACEH

Ruko Terbakar Tewaskan Satu Keluarga BANDA ACEH - Sebuah rumah toko (ruko) terbakar hebat di Jalan Keuchik Yahya, Dusun Raja Udah, Gampong lampaseh Aceh, Kecamatan Meuraxa, Banda ACEH, Selasa (26/8) pagi.

Akibatnya, satu keluarga terdiri dari suami, istri dan dua orang anak mereka meninggal setelah terperangkap dalam kobaran api.

Selain seisi rumah musnah terbakar, peristiwa itu juga menghanguskan sebuah mobil Toyota Avanza, sepeda motor dan becak motor milik korban.

Di toko kelontong yang sekaligus difungsikan sebagai rumah itu, tinggal keluarga Rozi Muhibbah (36) bersama istrinya, Nanda (30), beserta dua anak mereka, Zahra Alfia Nurlia (5.5 tahun) dan Fahrur (1 tahun). Saat kebakaran terjadi sekitar pukul 04.00 WIB, seisi rumah sedang terlelap, begitu pula tetangga mereka.

Pada kejadian itu, tidak ada tetangga atau seorang saksi mata pun yang tahu persis sumber api.

Kepala Lorong (Keplor) Dusun

TERBAK AR - Ruko terbakar yang menewaskan satu keluarga di Jalan K Yahya, Gampong Lampaseh Aceh, Meuraxa, Banda Aceh.

TERBAKAR Raja Udah, Arif yang ditanyai wartawan hanya mengatakan, api awalnya berasal dari bagian dapur rumah itu, lalu dengan cepat menghanguskan bagian tengah dan depan ruko tersebut.

Keluarga rozi selain berjualan barang-barang kelontong, juga

lokasi.

Arif menjelaskan, bangunan yang ditempati Rozi Muhibbah sekeluarga itu awalnya rumah bantuan yang dibangun untuk korban stunami. Setelah direnovasi, bangunan itu menjadi rumah permanen. Dibagian depannya di-

rozi bersama istrinya dikenal cukup baik, meski keduanya bukan penduduk asli gampong tersebut.

Hal yang memilukan hatinya, karena peristiwa itu menyebabkan satu keluarga meninggal dunia. “Keluarga Rozi kabarnya pernah menetap di Ulee Lheue, sementara istrinya dari Jantho, Aceh Besar. Mereka tinggal disini pasca tsunami, “pungkasnya.

Di lokasi kebakaran, juga datang sejumlah guru dan temanteman Zahra Alfia Nurlia, salah seorang korban meninggal dalam peristiwa itu. Zahra merupakan murid TK Permata Bunda Punge Blangcut, Banda Aceh.

Berpelukan Musibah kebakaran itu menyisahkan cerita mengharukan serta menyedihkan. Paslanya begitu api berhasl dipadamkan petugas, jasad Nanda ditemukan sedang memeluk erat bayinya Fahrur yang juga ditemukan sudah tak bernyawa. Posisi bayi itu seperti sengaja dilindungi sang ibu di bawah dadanya.

Tak jauh dari jasad Nanda dan bayinya, tim evakuasi dari PMI dan aparat Polresta Banda Aceh serta Polsek Ulee Lheue, juga menemukan mayat Rozi Muhibbah dan Zahra tertimbun puing runtuhan ruko tersebut.

(YANTO)

Polisi Ringkus Pelaku Penembak Truk CPO

Satu Unit Rumah Ludes Dilalap Sijago Merah PANYABUNGAN - Satu unit rumah di Desa Simpang Bajole Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal ludes dilalap si jago merah, Rabu (27/08) sekitar pkl. 17:30 Wib. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan ratusan juta juta rupiah.

Informasi diperoleh Kpk Pos rumah yang terbakar milik Amrin Sitompul bekerja sebagai petani.

Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek. Mengetahui terjadinya kebakaran warga sekitar melakukan pemadaman listrik di sekitar agar tidak merembet ke rumah penduduk lainya.

Melihat kobaran api, warga merusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun kobaran api yang terlalu besar membuat warga tidak berhasil memadamkan api. Sehingga seluruh isi rumah habis terbakar. Setelah berjuang sekitar 5 jam, api baru dapat dipadamkan.

sering menggoreng kerupuk di dapur tersebut hingga larut malam, lalu kemudian ditumpangkan ke kedai-kedai sekitar tinggalnya.

Menurut Arif, api baru berhasil dijinakkan sekitar pukul 05.30 WIB, setelah enam mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke

pasang pintu besi sejenis rolling door, sedangkan dibagian terasnya dipasang pagar besi untuk menaruh barang dagangannya.

Berdasarkan informasi yang berkembang, toko kelontong tersebut pernah dibongkar maling.

Diduga, faktor itulah yang mendorong korban memasang terali besi bak kerangkeng serta rolling door di rumahnya sebagai tempat menjual barang kelontong dan elpiji.

“Pada saat kejadian, posisi pintu besi rolling door dan terali besi di luar rumah korban dalam kondisi tergembok. Kabar yang saya dapat dari warga, api berasal dari belakang dan langsung menyambar kedepan. Memang ada pintu besi di bagian samping kanan rumah korban, kemungkinan waktu itu korban panik dan lupa mengambil kuncinya. Bahkan beberapa ledakan tabung gas terdengar berkali-kali,”sebut Arif.

Malam sebelumnya, kira-kira pukul 10, saya dan almarhum lama ngobrol saat saya membeli rokok dari kedainya, saya juga tidak melihat tanda-tanda almarhum akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya,”kenang Arif.

Kadus Raja Udah ini mengungkapkan kesedihannya yang mendalam atas peristiwa yang menimpa warganya itu. Pasalnya,

Kepala Desa Simpang Bajole Pangaraho Dalimunthe saat dikonfirmasi mengatakan melihat situasi dan keadaan arus listrik yang tidak memadai di daerah, kami sangat menyanyangkannya. Apalagi minimnya perhatian pihak terkait sehingga terjadi kebakaran.

Katanya, selama sepuluh tahun lebih kami menderita akibat kurangnya arus listrik dan seringnya terjadi pemadaman. Dugaan kami kebakaran ini dipicu akibat seringnya listrik mati. “Kejadian kebakaran bukan untuk pertama kalinya bahkan alat- alat elektronik banyak rusak akibat kurang arus,” ungkapnya.

Diharapkan kepada pihak PLN agar memperbaiki travo- travo yang ada di daerah pantai barat ini, terutama di Kecamatan Lingga Bayu. Memperbaiki kabel- kabel yang semraut, karena hingga saat ini kita melihat tidak ada perawatan yang dilakukan PLN, katanya. (TH)

Hendra Gunawan: Jangan Permalukan LSM

KUALA SIMPANG - Satuan Reskrim Polres Aceh Tamiang menangkap dua pelaku penembakan truk tanki pengangkut CPO (crude palm oil/minyak sawit mentah) yang terjadi Jum’at 22 Agustus 2014 sekitar pukul 20.30 WIB Desa Perkebunan, Kecamatan Rantau. Bersama para tersangka polisi mengamankan sepucuk senjata laras panjang M16.

Tersangka yang ditangkap polisi, masing masing Maulana Zikri Alias Puli Bin Hamid (31) warga Dusun Pelita, Desa Matang Seeping, Kecamatan Banda Mulia yang juga merupakan penglima sago KPA wilayah Rantau. Serta Muhammad Fakir alias Ahmad (32) warga Desa Seunebok Dalam, Kecamatan Bendahara.

Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Dicky Sondani SIK melalui Kasat Reskrim IPTU Benny Cahyadi SH mengatakan, penembakan dua truk pengangkutan CPO milik PTPN Aceh masing-masing BL 8589 DZ dan BL 8709 DB, terjadi Jumat (22/8) malam sekitar pukul 20.30 Wib Di Dusun Benih Tamiang, Desa Perkebunana Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang.

TERSANGKA Kasat Reskrim Polres Aceh Tamiang, Iptu Benny Cahyadi SH dan anggotanya membawa dua tersangka penembakan truk mobil pengangkutan CPO bersama barang bukti senjata M.16 ke Malpolres Aceh Tamiang .

Kedua pelaku mengendarai sepeda motor. Truk tanki yang jadi sasaran penembakan sedang parkir tanpa muatan. Terdapat lubang bekas peluru di tanki truk. Setelah kejadian, pemilik truk melapor ke polisi.

Begitu mendapat laporan Polisi langsung melakukan penyelidikan. Kecurigaan mengarah kepada Maulan Zikri dan Muhammad Fikri. Minggu (24/8) sekitar pukul 02.30 WIB, polisi menangkap keduanya di kantor KPA

Dusun Bukit Suling, Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau.

Awalnya tersangka tidak mengakui perbuatannya, namun setelah diintrogasi lebih lanjut akhirnya mereka buka mulut.

Polisi juga menyita barang bukti satu pucuk senjata api jenis M.16 beserta dua magazine dan 15 butir peluru.

Kepada polisi, Maulana Zikri mengaku sakit hati kepada pengusaha karena minta peker-

jaan tidak diberikan. Tujuan menembak truk CPO tersebut hanya untuk menakut nakuti pengusaha. Senjata M16 merupakan miliknya yang berasal dari masa konflik.

Pada masa konflik, senjata tersebut ditanamnya di kolam hampir 10 tahun lamanya sebelum akhirnya digunakan untuk menembak truk CPO. saat menembak truk CPO ia mengeluarkan 3 sampai 4 tembakan.

(YANTO)

Hendra Gunawan

SKT Lurah Bagan Kota Berujung Ke Polda Riau

TANJUNGBALAI - Setelah mencuat di media cetak perihal adanya pengutipan dana dari pihak lain untuk kepentingan pribadi Abdi Asri mengatasnamakan Ketua Investigasi DPC LSM Penjara Kota Tanjungbalai, tidak dibenarkan.

Penegasan ini dikemukakan Wakil Ketua DPC LSM Penjara yang membidangi Komando Garda Terdepan (KGD) Hendra Gunawan ketika ditemui Wartawan di Jalan T Umar, Kamis (28/8) .

Disebutkan Hendra segala pengutipan dana yang mengatasnamakan LSM Penjara harus melalui pleno organisasi, hasilnya harus dilaporkan kepada organisasi, bukan pribadi-pribadi .

Sebelumnya hal yang sama dikemukakan Burhanuddin,SH Sekretaris DPC LSM Penjara Kota Tanjungbalai, terkait adanya pengutipan dana oleh Abdi Asri mengatasnamakan Ketua Investigasi DPC LSM Penjara Kota Tanjungbalai.

Burhanuddin,SH Sekretaris DPC LSM Penjara Kota Tanjungbalai, menjawab pertanyaan Wartawan, Sabtu (23/8) di Jl T. Umar menyebutkan , adanya pengutipan

dana menggunakan LSM Penjara oleh Ketua Investigasi, Abdi Asri khususnya pada SD Negeri dengan alasan berbagai kepentingan.

Bahkan menurut, Burhanuddin, laporan ini telah lama diterimanya, sementara tidak ada intruksi untuk pengutipan tersebut. “ Untuk menjaga nama baik LSM Penjara, dimintakan kepada berbagai pihak kedepan untuk tidak melayani permintaan bantuan oleh Abdi Asri yang mengatasnamakan LSM penjara “ tegas Burhanuddin Burhanuddin berjanji, akan memanggil Abdi Asri dan meminta pertanggungjawaban penggunaan nama LSM Penjara dalam permintaan dana, karena tidak ada intruksi untuk itu dan dana yang didapatkannya tidak pernah dilaporkan ke Kas LSM Penjara berarti untuk kepentingan pribadi Kutipan bulanan Abdi Asri yang selalu menggunakan LSM Penjara diantaranya, Gudang Atong, Aleng, SPBU DL Sitorus Singguan , Toke Bal Iskandar dan Toke Bal lainnya.

(HER)

PEKAN BARU - Soal penerbitan Surat Keterangan (SKT) Nomor: 09/SKT/LBK/2011 tanggal 24 Oktober 2011 oleh Kepala Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Sakinah. Diindikasikan akibat kecerobohan. Akibatnya SKT yang diterbitkan Lurah Bagan Kota tersebut berujung ke Polda Riau sesuai Laporan Polisi Nomor STPL/304/VIII/2014/ SPKT Polda Riau tanggal 26 Agustus 2014 dengan dugaan tindak pidana “membuat atau menggunakan surat palsu atau penggelapan hak atas tanah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 jo 263 KUHP. Diduga dilakukan Bie Tjui.

Sakinah diinformasikan saat ini menjabat sebagai PJs Camat Bagan Sinembah Rokan Hilir, mantan Lurah Bagan Kota menerbitkan Surat Keterangan atas sebidang tanah seluas 183, 52 meter terletak di Jalan Bintang Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atas nama Bie Tjui (55) warga Jl.Bintang No. 39E RT.XIII/ RW.V Kelurahan Bagan Kota diatas tanah milik Dahasan warga Medan Sumatera Utara. Atas dasar SKT itu Bie Tjui menguasai tanah milik Dahasan. Dahasan sebagai ahli waris pemilik tanah tidak terima sehingga menimbulkan sengketa.

Menurut Susanto Surat Keterangan yang diterbitkan Sakinah tersebut kepada Bie Tjui atas dasar Surat Keterangan No. POL : SK/14/X/2011 Reskrim Polsek Bangko tanggal 21

Oktober 2011, dan surat keterangan nomor : 56/SK/LBK/2011, tanggal 29 September 2011, kemudian surat keterangan Ketua Rukun Tetangga (RT) XIII tanggal 29 September 2011 dan surat pernyataan Yang bersangkutan tanggal 29 September 2011.

Bie Tjui untuk melengkapi administrasi penerbitan SKT Lurah Bagan Kota. Bie Tjui membuat surat pernyataan tidak bersengketa diatas kertas bermeterai secukupnya tanggal 24 Oktober 2011, soalnya tanah yang diperoleh atas dasar surat Keterangan Lurah Bagan Kota tersebut merupakan tanah milik Dahasan dimiliki turun temurun yang disewa Bie Tjui dengan status pinjam pakai. Namun oleh Bie Tjui mengakui bahwa tanah yang dipinjam pakainya tersebut miliknya, SKT atas nama Bie Tjui tersebut diinformasikan akan ditingkatkan menjadi sertifikat, terganjal karena tanah berdasarkan surat keterangan No.09 yang diterbitkan Lurah Bagan Kota tersebut pemiliknya adalah Dahasan sebagai ahliwaris oleh BPN Rohil permohonan Bie Tjui ditolak ujarnya.

Batas batas tanah berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 09//SKT/LBK/2011 tersebut terdapat kejanggalan, dengan merekayasa batas sempadan dan memalsukan tanda tangan saksi sempadan yaitu batas tanah disebutkan Utara berbatas dengan Tian Tjiok/Tian Ku 24,8

meter, Selatan berbatasan dengan Gang 24,8 meter, Timur berbatasan dengan Jl.Bintang 7,4 meter, Barat berbatasan dengan Gang 7,4 meter kejanggalannya yang mencolok adalah batas tanah sebelah Utara yang benar berbatasan dengan Untung, selain itu tanda tangan sempadan yang disebut berbatasan dengan Tian Tjiok/Tian Kau bukan tanda tangan Tian Tjiok melainkan ditanda tangani Ang Giok Bie salah seorang ibu rumah tangga warga Bagansiapiapi, selain itu nama Bie Tjui dalam surat keterangan kewarga negaraan Indonesia disebutkan Bie Tju bukan seperti yang diuraikan dalam SKT 09 tersebut dengan sebutan tertulis Bie Tjui dipenghujung nama tersebut ditambah 1 huruf yaitu huruf I, selain itu Surat Laporan Polisi No.Pol : Sk/14/2011 melaporkan telah terjadi kebakaran di Jalan Bintang disebutkan termasuk rumah yang ditempati Bie Tjui tidak benar kejadian kebakaran atas rumah warga di Jl. Bintang tersebut bukan dilokasi yang sekarang menjadi objek perkara tersebut urainya Dikatakan Susanto pengaduannya ke Mapolda tersebut terkait dugaan “membuat atau menggunakan surat palsu atau penggelapan hak atas tanah” sehingga merugikan pihak Dahasan selaku pemilik tanah, ujarnya Ketua RW 05 Kelurahan Bagan Kota Boing ketika dihu-

bungi melalui hubungan seluler Jumat (29/8) terkait sengketa tanah antara Bie Tjui dengan Darhasan mengatakan kasus sengketa tersebut sudah berlangsung lama. RW sudah berupaya menempuh jalan damai antara Bie Tjui dengan pihak keluarga Darhasan yang menempati tanah di Jl.Bintang Bagan Kota. Bie Tjui pekerjaannya sehari-hari jualan goreng pisang. Perdamaian tersebut sudah cair, namun tidak disangka persoaloannya jadi melebar hingga ke Polisi awalnya kasus tersebut dilaporkan ke Polsek Bangko belakangan ini, saya dengar dilaporkan ke Polda Riau Menurut Boing oleh pihak Darhasan melalui Susanto menyuruh bongkar bangunan yang ditempati Bie Tjui “membongkar bangunan rumah” tanpa ada putusan Pengadilan Negeri mana bisa, sebagai aparat kelurahan saya berdiri ditengah tidak berpihak kemanapun Menurut Boing penerbitan SKT tersebut saya sebagai RW tidak ikut campur dalam pengukuran yang mengerjakan adalah RT XIII ujar Boing Sakinah ketika diupayakan konfirmasi melalui hubungan seluler Jumat pecan lalu meski ada nada sambung tidak diangkat, Sakinah menjawab melalui pesan singkat “dengan siapa ini” ditanya melalui pesan singkat terkait penerbitan SKT 09/ SKT/SKBL/2011 dijawab “Unregister” oleh Sakinah (PUR)

11

KPK POS E D I S I 317 1 - 7 SEPTEMBER 2014

KRIMINAL

Polres Langkat Gagalkan Penyelundupan 56 Ekor Landak LANGKAT - Personel Unit Ekonomi Sat Reskrim Polres Langkat berhasil menggagalkan aksi penyeludupan sebanyak 56 ekor landak yang diangkut menggunakan Truk BK-8672 CE. Petugas yang sedang berpatroli berhasil menangkap truck bermuatan hewan satwa dilindungi yang sedang melintas di Jalinsum Medan - NAD, persisnya di Desa Sei Karang, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, tepatnya di Depan Pos Lantas, Jumat baru-baru ini.

Selan itu petugas juga mengamankan tiga orang yang membawa puluhan landak tersebut, yakni Adiyanto (35) warga Desa jambo, Kecamatan Biring Bayen, Kota Langsa, Sumadi (48) penduduk Desa Lengkong, Kecamatan Langsa Baru, Kota Langsa dan Ponidi (53) sopir kenderaan tersebut yang tinggal di Langsa, NAD. Kanit Ekonomi Sat Reskrim Polres Langkat Ipda Rudi Saputra kepada wartawan, mengakui pihaknya telah mengamankan 56 ekor landak yang hendak dijual pembawanya ke Medan dan juga menangkap tiga tersangkanya beserta truk pengangkutnya.

Dijelaskannya, penangkapan bermula dari imformasi masyarakat yang mengatakan akan melintas sebuah truk yang diduga membawa puluhan binatang dilindungi di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Dusun Sei Karang Desa Dendang Kecamatan Stabat.

Pagi itu, petugas menghentikan truk yang dicurigai dan melakukan pemeriksaan.

Saat diperiksa ternyata ditemukan puluhan kotak kayu berisi landak. Ketika ditanya mana surat-suratnya, pelaku tidak bisa memperlihatkan-

nya. Akhirnya mereka bersama barang bukti di gelandang ke Mapolres Langkat.

Pelaku bisa dijerat pasal 21 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dengan ancaman lima tahun penjara dan denda Rp100 juta.

Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II Stabat Herbert BP Aritonang, S.Sos, MH, menjelaskan, landak ini merupakan hewan yang dilindungi dan tidak diizinkan untuk diperjualbelikan. Nantinya semua akan kita kirimkan ke kebun binatang Medan untuk diperiksa dan dicek kesehatannya, setelah menerima limpahan dari Polres Langkat " Binatang itu dilindungi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Nantinya akan secepatnya kita bawa ke Medan, karena kalau tidak kita khawatir semua landak bisa cepat mati dikarenakan stress , " ujarnya.

Tersangka, Adiyanto kepada wartawan mengakui dia hanya bertugas mengantarkan landak tersebut kepada pemesannya, itupun melalui HP. Ia dijanjikan bayaran Rp500 ribu bila sudah sampai ke tangan pembeli yang sudah menunggu di salah satu stasiun pengisian bahan bakar di Stabat, untuk selanjutnya dibawa ke Medan.

Diakuinya, bahwa didaerahnya landak sangat banyak dan menjadi buruan warga karena sering memakan tanaman kelapa sawit.

Seperti diketahui hewan landak termasuk jenis yang dilindungi, sehingga bagi masyarakat yang memiliki, menyimpan, memperdagangkan hidup atau mati satwa yang dilindungi akan dikenakan sangsi hukum. (JUL)

Pemilik Tanah Tutup Poskesdes SUBULUSSALAM - Poskesdes Namo Buaya Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam ditutup pemilik tanah, karena belum diganti rugi.

Dampaknya warga disana di daerah tersebut terpaksa berobat ke Subulussalam.

Rahmad saat dikonfimasi wartawan di kediamannya, Selasa (26/8) mengatakan pernah menjumpai Walikota Merah Sakti tentang ganti rugi tanah tersebut. Tetapi sampai sekarang belum juga diberikan, atas dasar itu saya memalang Poskesdes tersebut.

Diakuinya lahan pembangunan Poskesdes itu telah hibahkan, dengan catatan dibangun dari dana Unicef. “Namun khirnya dibangun dengan sumber dana APBK, karena tidak sesuai kesepakatan, akhirnya saya tutup sebelum ada penyelesaiannya,” ujarnya.

Pembangunan Poskes itu pada tahun 2008-2009 bersumber dari dana APBK, sedangkan kesepakatan sebelumnya bantuan dari dana Unicef, karena itu saya rela menghibahkannya. Namun karena dana yang digunakan untuk membangunnya dari APBK, saya minta ganti rugi,” pungkasnya.

Tokoh masyarakat yang tak mau disebut jati dirinya mengaku keberatan ditutupnya Poskesdes tersebut, sebab, warga terpaksa ke Subulussalam berobat. Yang paling fatal bagi warga kurang mampu, untuk berobat ke Subulussalam membutuhkan biaya sangat besar. “Jadi bagaimana nasib mereka,” ujar tokoh itu.

Maka ia mengharapkan Pemerintah Kota Subulussalam segera menyelesaikannya. Wajar lahan warga diganti rugi, karena pemerintah tidak akan merugikan masyarakat. Apabila ini tidak segera diselesaikan, masyarakat tidak dapat pelayanan kesehatan. Hal itu jelas sangat fatal. “Bagi pemerintah, masalah seperti ini bukan sesuatu yang sangat berat,” terangnya.

Terkait hal itu Asisten I Pemko Subulussalam Sazali, mengatakan memang pemilik tanah telah menghibah-

kannya kepada pemerintah untuk lahan mendirikan pelayanan kesehatan masyarakat. Saat itu kesepakatannya, dana pembangunan bersumber dari Unicef. Belakangan berubah menjadi Poskesdes dimana dana pembangunannya bersumber Dana dari Provinsi Aceh. Atas dasar perubahan itu, pemilik tanah meminta ganti rugi tanahnya.

Hal senada disampaikan Sekda Subulussalam H. Dhamhuri,SP.MM. Katanya, memang ada suratnya bahwa tanah pembangunan Poskesdes itu telah dihibahkan ke Pemerintah atas nama masyarakat melalui Kepala Desa yang pada saat itu Rahmad Sagala.

Setelah mengetahui Poskesdes ditutup, pihaknya telah perintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Camat setempat untuk membukanya, agar warga bisa berobat.

Pemerintah bukan tidak mau memberikan ganti rugi, karena sudah dihibahkan, dibelakang hari bisa menjadi masalah hukum. Itupun saat ini masih dipertimbangkan.

Pihaknya tetap melakukan negoisasi kepada mantan kepala Desa yang menutup Poskesdes itu tetapi apabila tidak diterima oleh pihak Pemilik tanah akan kita serahkan ke penegak Hukuim karena Poskesdes itu menyangkut nyawa warga disana maka kita terpaksa melakukan seperti itu.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Subulussalam Adri SKM. Mkes mengaku Poskesdes itu ditutup pemilik tanah, sesuai laporan kepada kita, ujarnya kepada wartawan, Jum,at (29/8) di ruang kerjanya.

Dikatakan Poskesdes itu dibangun pada 2008, bersumber dana Otsus dan dilanjutkan pada 2010. Oleh karena itu merasa heran, kenapa pemilik tanah meminta ganti rugi sedangkan tanah telah dihibahkannya. “Saya telah diperintahkan Sekda untuk membuka kembali Poskesdes,” tegasnya.

Jum,at (29/8) pihaknya akan membuka Poskesdes itu dikawal Satpol PP dan Camat.

Jika tidak bisa dibuka, terpaksa melalui jalur hukum. (KAR)

SUMUT/ACEH

Kondan Tewas Gantung Diri di Tanjungpura TANJUNGPURA - Hamdan alias Kondan (26) Warga Dusun 2 Benteng Sepakat Desa Pekubuan Kecamatan Tanjungpura Kabupaten Langkat, ditemuka tewas tergantung dengan seutas tali nilon di rumah pamannya Jainal, Lingkungan 12 Kelurahan Pekan Tanjungpura, Langkat, Kamis (28/8), sekitar pukul 06.30 Wib. Menurut Kepala Desa Pekubuan, Sofyan kepada wartawan mengatakan, korban ditemukan pamannya ketika hendak ke kamar mandi.

Saat itu pamannya terkejut, setelah melihat keponakannya tergantung di depan pintu kamar mandi, persisnya pada galangan rabung seng rumahnya, yang menjadi tumpuan tali nilon itu di ikat.

“Malam itu pukul 23.00 Wib, saya masih bersama korban nonton telivisi. Namun karena saya mengantuk, saya duluan tidur. Waktu itu, saya belum tidur pulas melihat Kondan keluar dari pintu rumah. Karena itu wajar dan saya pun tidur lagi.

GANTUNG DIRI - Rumah Jainal di Lingkungan 12 Kel.Pekan Tanjungpura dipadati ratusan warga yang datang bergantian melihat jasat Hamdan alias Kondan (26) yang tewas akibat bunuh diri dengan cara gantung diri menggunakan tali nilon.

“Paginya, saat saya terbangun dan hendak ke kamar mandi, saya terkejut melihat ke ponakan saya tergantung, dan sayapun keluar minta pertolongan ke warga untuk

menuruni jasat korban,”kata Jainal.

Kapolsek Tanjungpura, AKP Abdul Rahman SH bersama personilnya, yang langsung turun ke lokasi Tempat Kejadian Perkara

(TKP), saat di komfirmasi, penyebab apa korban tewas gantung diri, pihaknya mengatakan, berdasarkan keterangan warga, korban meninggal akibat dirinya di tolak keluarganya untuk menyetujui korban yang ingin menikahi sepupunya sendiri, sebut saja namanya bunga.

Yang jelas, kata Abdul Rahman, korban tewas murni gantung diri.

Hasil visum dokter mengatakan seperti itu. “Ada sebuah surat cinta yang ditinggalkal korban di lokasi TKP. Pada tubuh korban tidak ditemukan luka atau benturan benda keras dan lainnya, termasuk memar-memar atau luka. Korban saat itu tergantung, juga menjulurkan lidah, sperma korban juga keluar, di leher korban berbentuk “V” dan air liurnya juga keluar,” ucap Abdul Rahman, seraya mengatakan barang bukti dari korban sudah di amankan, termasuk tali nilon dan celana dalam korban.

(JUL)

Polres Langkat Amankan Tiga Pelaku Trackficking STABAT - Team buser Sat Reskrim Polres Langkat berhasil amankan tiga pelaku Traccficking atau perdagangan manusia, para pelaku diciduk dari daerah Tanjung Mulia Desa Tanjung Mulia Kecamatan Sitello Tali Urang Jahe Kabupaten Pakpak Barat, dimana pelaku mengelola sebuah kafe karoken plus.

Pelaku yang diamaankan yakni, Daniel Bancin (35) bersama dengan istrinya Musriyati alias Nur (34) warga Tanjung Mulia Desa Tanjung Mulia Kecamatan Sitello Tali Urang Jahe Kabupaten Pakpak Barat, selaku pengelola dan pemilik kafe dan seorang asistennya yakni Suwadi alias Adi (27) warga pulau kampe Pangkalan Susu Kabupaten Langkat. Ketiganya diamankan pihak Kepolisian awal bulan Agustus, tepatnya Sabtu (9/8).

Sedangkan yang menjadi korbannya, YS (16) warga Dusun Sidodadi Desa Tanjung Selamat Keca-

matan Padang Tualang Kabupaten Langkat.

Terungkapnya kasus Traccficking ini setelah pihak Kepolisian resort Langkat menerima laporan dari keluarga YS, dengan bukti laporan Polisi nomor: LP/509/VII/ 2014/Reskrim, tanggal 6 Agustus 2014 atas nama Rusli. Dari situ Pihak Kepolisian langsung membentuk team dan mendalami kasus tersebut hingga akhirnya berhasil mengungkap kasusnya.

Kapolres Langkat AKBP Yulmar Try Himawan Sik Msi didampingi Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Yasir Ahmadi Sik SH, dalam siaran persnya dihadapan sejumlah wartawan yang digelar dihalaman Mapolres Langkat, Senin (25/8) pagi menjelaskan, ketiga orang yang diamankan pihak Polres Langkat terkait atas tindak kejahatan Traccficking atau perdagangan orang.

Dalam perkara ini memiliki sindikat yang beroperasi secara lokal, ujar Yulmar.

Berdasarkan penyelidikan pihaknya, ketiga pelaku memang telah menyusun rencna dalam melakukan tindak kejahatan tersebut,

dan café yang dikelola juga tidak memiliki ijin resmi dan sudah beroperasi sekitar empat tahunan, selama beroperasi tersebut kafe yang dikelola psangan suami istri itu, mempekerjakan 7 wanita yang masih belia, sebagai pekerjanya sekaligus pelayan bagi para lelaki yang menjadi pelanggan kafenya.

Pada kesempatan itu Kapolres memaparkan kronologis kejadiannya, berawal pada Kamis (24/4) ketika itu dua wanita atas nama Yati dan Gaby mendataangi korban Ys yang sedaang duduk didepan rumahnya, lalu kedua wanita tadi langsung menawarkan pekerjaan kepada YS. Ketika itu pekerjaan yang ditawarkan kepada YS yaitu disebuah rumah makan di Kota Medan, YS ketika itu tergiur lalu ia menyarankan agar kedua wanita tadi meminta ijin kepada orang tuanya agar diperbolehkan bekerja bersama mereka di rumah makan yang dimaksudkan.

Lalu keesokan harinya persisnya, Jumat (25/4) sekitar jam 08.00 Wib Yati dan Gaby kembali kerumah YS untuk menjemputnya dan mereka

Gara-gara Panjat Pinang, 1 Tewas 4 Luka Bakar LANGKAT - Perlombaan panjat pinang yang akan digelar malah berujung petaka. Sedikitnya 5 warga Desa Jentera, Kec.Wampu, Kab.Langkat tersengat arus listrik saat hendak mendirikan batang pinang yang jatuh hingga tersangkut kawat listrik.

Yeyen (30) seorang pemuda yang ikut dalam kegiatan tersebut tewas akibat mengalami luka bakar cukup serius. Sedangkan keempat rekannya yang lain masingmasing bernama Rama (14) pelajar, Jaka Maulana (17) pelajar, Wahyudi (18) dan Yanto (37) terpaksa harus menjalani perawatan medis di Klinik Burita (Bidan Nurma) karena mengalami luka bakar akibat tersengat arus listrik, Minggu lalu.

Informasi berhasil diperoleh, peristiwa naas itu berawal saat

kelima korban yang tergabung dalam panitia Kemerdekaan HUT RI hendak menggelar perlombaan panjat pinang di kampungnya. Saat akan mendirikan batang pinang, entah bagaimana, tiba-tiba oleng hingga terjatuh menimpai kabel listrik yang berada di dekat lokasi tersebut.

Kelimanya yang saat itu memegang batang pinang tak mampu mengelak, dan tertimpa batang pinang yang sudah terlilit kabel listrik. Kelimanya langsung menggelupur tersengat arus listrik yang berasal dari kabel tersebut.

Warga sekitar yang sedang berada dilokasi langsung memberikan pertolongan. Dalam keadaan luka bakar cukup serius, kelimanya langsung dilarikan ke

Klinik Burita (Bidan Nurma) untuk diberikan pertolongan.

Namun sayangnya nyawa Yeyen (30) tidak bisa diselamatkan.

Pemuda tersebut menghembuskan nafas terakhir saat sedang menjalani perawatan medis.

Kapolsek Stabat, AKP M Nasir saat dikonfirmasi membenarkan adanya peristiwa malang tersebut. Begitu mendapat informasi, sambung Nasir pihaknya langsung terjun ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan evakuasi terhadap kelima korban. “ Iyaa benar, kita menerima laporan tentang adanya lima korban tersengat aliran listrik, satu diantaranya meninggal sedangkan empat orang lainnya mengalami luka bakar disebagian tubuhnya, ” jelas M Nasir.

Kasi Trantib Tg.Morawa Minta PKL Sadar Diri

Pahlawan, menyikapi pengumpulan dana masyarakat yang dilakukan oleh Apel Mas. “Terkait hal ini, Pemko Tanjungbalai diminta tidak melakukan pembiaran dan harus mengambil tindakan, agar masyarakat penyumbang tidak dirugikan.

Anehnya, musibah lokal seperti kebakaran, Apel Mas tidak melakukan pengumpulan dana,” tegas Thamrin dengan nada heran.

Hal senada juga dikemukakan Nursyahruddin, SE Ketua LSM Merdeka. Dijelaskannya seharusnya Apel Mas lebih giat melakukan pengumpulan dana untuk kepentingan musibah local, yang serting terjadi di Kota Tanjungbalai,”ucapnya.

DELI SERDANG – Kepala Seksi Trantib (Ketentraman dan Keteriban) Pemerintahan Kecamatan Tanjung Morawa, Kab.Deli Serdang, Sumut, Rismar Silaban, S.Sos bersama belasan petugas Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Pemkab Deli Serdang baru-baru ini kembali menertiban PKL (Pedagang Kaki Lima) yang berada di sejumlah pinggiran jalan umum di Tanjung Morawa.

Dalam penertiban itu, Rismar meminta kepada para pedagang kaki lima agar sadar diri dan tidak lagi membentang barang dagangannya di pinggiran badan jalan, hal itu guna terpeliharanya kenyamanan dan keamanan masyarakat umum, khususnya para pengguna jalan.

"Kami sebenarnya tidak ingin menertibkan para pedagang dengan paksaan selagi bisa disampaikan dengan cara yang lebih baik, untuk itu kami minta kepada para pedagang sadar diri", ungkap Rismar kepada para PKL di pinggiran jalan menuju Bandara KNIA. Penertiban yang dilakukan Trantib yang di bantu petugas Satpol dan pihak terkait lainnya ini, sesaat telah dipatuhi oleh sejumlah para PKL dengan memindahkan barang dagangannya ke luar badan jalan.

Namun setelah itu sering sekali dilain waktu para PKL kembali berjualan sampai ke badan jalan, sehingga penertiban ini rutin dilakukan pihak Trantib secara berkesinambungan.

Sejumlah titik lokasi yang menjadi perhatian Trantib dalam penertiban para PKL ini diantaranya, di sekitar Simpang Kayu Besar, pajak/ pekan, serta pekan Sabtuan Desa Buntu Bedimbar dan Desa Telaga Sari Kec.Tanjung Morawa.

(HER)

(DIZ)

(JUL)

Pengutipan Dana Kemanusiaan Harus Transparan TANJUNGBALAI - Pengum- uangnya sementara paket proyek pulan dana kemanusiaan untuk yang dijanjikan tidak ada.

Upaya menggalang dana ke“Palestina” yang dilakukan oleh manusiaan yang diApel Mas Kota Tanlakuan M Iqbal sejungbalai, sejak Selaku Ketua Apel Mas lasa (26/8) dipersimterkesan pencitraan, pangan kantor PLN namun masyarakat Jalan Jend Sudirman tidak bodoh. menjadi pergunjiBahkan, pertangngan di tengah-tegungjawaban hasil ngah masyarakat. sumbangan masyaHal itu mengingat rakat serta pengguKetua Apel Mas, M naannya, harus diIqbal sedang disoroti audit menggunakan terkait dugaan melaakuntan publik bukukan penipuan kekan sekedar kutip, pada rekanan Zefri kumpul dan setorkan.

Lin, ST sebesar Rp 20 M Thamrin Ginting Penilaian ini dijuta terkait penjuakemukakan M Thamrin Ginting, lan paket proyek.

Sampai Selasa (26/8) sebagai- Wakil Ketua DPD LSM HAMBA mana informasi dari Zefri Lin ST, Kota Tanjungbalai kepada warM Iqbal belum mengembalikan tawan, Rabu (27/8) di Jalan

langsung berangkat mengunakan sepeda motor milik Gaby. Dan selanjutnya mereka bertemu dengan Suwadi alias Adi dan dari situ langsung berangkat menuju simpang Sido Dadi dengan menggunakan dua sepeda motor milik Gaby.

Ketika itu kedua abang Gaby ikut mengantar mereka hingga kepersimpangan Sido dadi tersebut, bertujuan untuk membawa pulang sepeda motor yang dipergunakaan tadi. Dan selanjutnya Yati, Gaby, Suwadi alias Adi bersama korban Adi langsung menaiki angkutan umum menuju Kabupaten Pakpak Barat. Nah disana YS memang bekerja namun bukan di Rumah Makan melainkan pada sebuah kafe sebaagai pelayan kafe plus melayani nafsu para lelaki.

Para pelaku dianggap telah melanggar pasal 2 UU RI No 21Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ancaman hukuman minimal 3 tahun sampai dengan maksimal 15 tahun dan denda minimal 120 juta sampai dengan maksimal 600 Juta, ujar Kapolres yang beberapa waktu lagi dimutasikan ke daerah Asahan tersebut. (JUL)

12

KPK POS

KRIMINAL

E D I S I 317 1 - 7 SEPTEMBER 2014

LIPSUS

Polisi Amankan Istri Wawan SELAIN menangkap Adi Gunawan alias Wawan, pihak Polresta Medan juga menangkap Riski Windari, istri dari pelaku perampokan Bank Muamalat bernama Zulham yang sudah terlebih dahulu ditangkap.

Kapolresta Medan, Kombes Nico Afinta menyebutkan Riski diduga ikut menikmati hasil kejahatan tersebut.

"Dari hasil penyelidikan ia (Riski) ia menerima uang senilai Rp 45 juta. Dari jumlah tersebut ia lalu memakainya untuk kepentingan pribadi senilai Rp 15 juta yakni untuk membayar utang dan membeli keperluan sehari hari. Dari Riski kita amankan uang sisa rampokan sebesar Rp 30 Juta," katanya, Kamis (28/8).

Nico menambahkan, usai menangkap kedua pelaku. Pihak kepolisian akan melakukan rekonstruksi untuk mencari kemungkinan adanya pelaku lain.

"Rekontruksi ini selain untuk melihat bagaimana tersangka melakukan aksi perampokan, juga untuk mengetahui apakah ada pihak bank Muamalat yang terlibat dalam kasus ini," katanya.

"Untuk tersangka Wawan, akan dijerat pasal 365 ayat 2 KUHPidana dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.

Sementara Riski akan dijerat dengan pasal 480 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara," jelasnya. (BBS)

Zulham Sopir Antar Jemput Karyawan TERSANGKA perampokan, Zulham alias Effendi (32) ternyata tercatat sebagai karyawan pada salah satu perusahaan pengamanan yang ditempatkan pada Bank Muamalat, Jalan Krakatau, Medan, yang dirampoknya.

Hal ini disampaikan Kapolresta Medan, Kombes Nico Afinta saat memberikan keterangan di Mapolresta Medan, Rabu (27/8). "Yang bersangkutan selama ini bekerja sebagai sopir antar jemput karyawan bank," katanya.

Aksi perampokan ini sendiri menurut Nico, dilatarbelakangi kebutuhan ekonomi tersangka. Dimana ia meminjam uang dari beberapa orang saudaranya untuk membeli rumah seharga Rp 300 juta. Desakan untuk membayar hutang tersebut membuatnya nekad merencanakan perampokan bersama rekannya Wawan yang saat ini masih menjadi buronan.

"Mereka merencanakan perampokannya sejak Rabu (20/8) pada salah satu warung dekat bank tersebut. Rencanannya mereka merampok pada Jum'at (22/8) siang, namun karena situasinya tidak memungkinkan, mereka baru melancarkan aksinya pada sore hari," ujarnya.

"Dari Rp 273 juta yang berhasil dirampoknya, sebagian sudah terpakai dan yang tersisa kita amankan yakni senilai Rp 125 juta," tambah Nico. (BBS)

Perampokan Bank Mualamat Diduga Sandiwara KASAT (Kepala Satuan) Reskrim Polresta Medan, Kompol Wahyu Bram mengatakan, hasil penyelidikan sementara polisi menemukan beberapa kejanggalan. Menurutnya, perampokan tersebut diduga sandiwara.

"Kami merasa banyak kejanggalan yang terjadi sehingga mengarah terjadinya kelalaian atau kesengajaan. Ini bukan perampokan seperti biasanya. Ada kemungkinan ini hanya permainan sandiwara saja," kata Bram kepada Sumut Pos saat ditemui di Polsek Medan Barat usai menggelar konferensi pers, Minggu (24/8) siang.

Ia menyebutkan, untuk sementara ini pihaknya baru memeriksa saksi yang mengalami langsung kejadian tersebut.

"Ada tiga orang (satpam, teller dan costumer service) yang sedang kita periksa dan sedang kita perdalam keterangan dari mereka," ujar mantan penyidik KPK ini.

Bram membeberkan, dari hasil penyelidikan anggota di lapangan, terdapat beberapa kejanggalan dan hal tidak biasa. "Dalam arti, apakah ini sengaja lalai untuk mengamankan diri atau ada keterkaitan dengan pelaku, itu yang sedang kita dalami," katanya.

Ia melanjutkan, mengenai beberapa saksi yang sudah diamankan selama 1x24 jam telah dipulangkan. "Karena alat bukti kurang tentunya kita pulangkan," ucap Bram.

"Keterangan masing-masing saksi berbeda. Sebagai contoh, ada yang tidak dapat menjelaskan bagaimana membuka pintu brankas. Padahal, seharusnya menutup pintu besi atau pintu menuju brankas itu dari pukul 15.00-17.30, tapi ternyata tidak ditutup. Jadi banyak kejanggalan yang sedang kita dalami, apakah memang kelalaian atau kesengajaan dan itu sedang kita dalami," sebut Bram.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk senjata yang digunakan pelaku diduga kuat menggunakan air softgun. Karena, dari pelatuk dengan pemicu/penarik berwarna oranye. (BBS)

SATUAN Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Medan mengungkap kasus perampokan Kantor Kas Bank Muamalat Jalan Gunung Krakatau Medan, dengan meringkus pegawai koperasi bank yang mendalangi perampokan, di kebun tebu kawasan Pasar IV Mabar, Selasa (26/8).

Dari tersangka berinisial Z alias Efendi (32) warga Jalan Perwira II/Pur-wosari, Gang Keluarga I, Krakatau Ujung, Kecamatan Medan Timur, yang sudah enam tahun bekerja di koperasi bank sebagai supir antar jemput karyawan, polisi menyita uang hasil kejahatan Rp125 juta, sepeda motor Honda Beat warna oranye (dipakai saat beraksi) dan Honda Revo warna putih les biru (dipakai saat melarikan diri), senjata api mainan, helm hitam, jaket hitam, dua masker, dua pasang sarung tangan, topi, tas ransel warna hitam, lakban hitam dan lainnya.

Kapolresta Medan Kombes Pol Nico Afinta didampingi Kasat Reskrim Kompol Wahyu Bram, Wakasat AKP Victor Ziliwu, Kanit Jahtanras AKP Daniel Marunduri, Kaur Bin Ops Ipda Simarmata dan para panit saat menggelar pemaparan di Mapolresta Medan, Rabu (27/8) mengutarakan pelaku beraksi bersama rekannya yang masih tetangganya berinisial W. Dikatakan Nico, motif pelaku beraksi karena dorongan ekonomi atau lilitan utang di antaranya utang beli rumah Rp300 juta dengan DP awal Rp100 juta dari keluarga (kakaknya).

Aksi tersebut, ungkap Kapolres, direncanakan dua hari sebelum kejadian yakni Rabu (20/8) di warung mie Aceh depan DPRD Kota Medan. Mulanya, kedua tersangka akan beraksi Jumat pukul 12.00 WIB saat kaum muslimin melaksanakan salat Jumat dan para karyawan makan siang.

Sehari sebelum beraksi, kedua tersangka terlebih dahulu membeli peralatan untuk merampok di salah satu swalayan di sekitar tempat tinggalnya.

Esoknya, keduanya bertemu lagi kedai mie Aceh tersebut lalu sekitar pukul 11.00 WIB keduanya pulang ke rumah masing-masing ganti pakaian.

Setelah itu, sekitar pukul 12.00 WIB keduanya berangkat

menuju tempat kejadian perkara (TKP), namun batal beraksi karena situasi tak memungkinkan karena pintu masuk bank ditutup pintu besi.

Keduanya lalu berkeliling sekitar TKP naik sepeda motor sambil memantau lokasi hingga akhirnya memutuskan beraksi sekitar pukul 17.20 WIB. Waktu itu, kedua pelaku menyerbu masuk ke dalam kantor kas Bank Muamalat langsung menodongkan senpi mainan ke wajah sekuriti Suharlan, lalu W membekap mulut karyawati (teller) Astri Andini Karnila, lalu mengikat tangan dan menyumbat mulut keduanya dengan lakban.

Pelaku menarik paksa seorang karyawan lainnya Firza Aria Permana yang sedang salat dekat pintu brankas. Sebelum mengikat tangan Andini, tersangka menyuruh pegawai teller tersebut membuka brankas.

Setelah itu keduanya menguras isinya sebesar Rp273.202.200 dan memasukkannya ke tas ransel, lalu melarikan diri.

Pihak kepolisian setelah mengamati dan menganalisa CC-TV serta memeriksa ketujuh saksi mata yakni tiga orang bank dan

empat warga sekitar, akhirnya berhasil menemukan kejanggalan dalam aksi yang mengarah pada tersangka Z, di mana karyawan koperasi bank yang awal kariernya bertugas di Bank Muamalat Jalan Putri Hijau (Balai Kota), saat kejadian tak masuk kerja dengan alasan cuti ke Pekanbaru.

Padahal yang bersangkutan telah mengambil cutinya beberapa waktu lalu, bila kembali tak masuk maka gajinya akan dipotong. Petugas curiga kepada tersangka yang dengan gaji Rp2,2 juta berani cuti dan merelakan gajinya dipotong.

Selanjutnya polisi memantau rumah tersangka di Jalan Perwira II/Purwosari Gang Keluarga. Waktu itu, polisi melihat ada sepeda motor Honda Beat warna oranye terparkir di rumah tersangka. Warna sepeda motor itu mirip yang digunakan perampok Bank Muamalat saat beraksi seperti terpantau di CCTV. Petugas lalu mencocokkan dengan keterangan para saksi dan CCTV atas keberadaan sepeda motor tersangka. Kemudian diputuskan bahwa tersangka diduga kuat terlibat aksi

perampokan itu.

Petugas mulai memantau rumah tersangka sejak Senin (25/ 8) hingga akhirnya Selasa (26/ 8) sekitar pukul 06.00 WIB menggerebek rumah Z. Namun pria itu tak di rumah, hanya ada istrinya. Setelah berkoordinasi petugas lalu menyita sepeda motor itu.

Polisi lalu mengejar tersangka yang diketahui sedang di rumah orangtuanya tak jauh dari lokasi, tetapi ia telah terlebih dahulu meninggalkan lokasi dengan menggunakan Honda Revo warna putih les biru sambil membawa uang hasil rampokannya.

Tim Satreskrim lalu mengejar tersangka yang melarikan diri ke arah perkebunan tebu Pasar IV Mabar. Tersangka yang curiga melihat kedatangan kendaraan berisi petugas spontan menghentikan kendaraannya, membuka jok mengambil uang dalam plastik lalu berlari meninggalkan sepeda motornya kembali ke gang menuju perkebunan tebu.

Melihat pemuda mencurigakan melarikan diri sewaktu berpapasan, petugas lalu mengejar ke dalam areal perkebu-

Polisi di Medan Dikalahkan Bandit AKSI perampokan setiap hari semakin marak di Kota Medan. Selain banyak harta benda yang hilang, nyawapun turut melayang. Aparat kepolisian dinilai selalu gagal menuntaskan kasus perampokan tersebut sehingga timbul ungkapan Polisi kalah profesional dengan bandit.

“Sebenarnya kalau bicara perlindungan dari rasa aman oleh negara kepada masyarakat, polisi harus mengungkap segala bentuk kejahatan yang terjadi,” kata pengamat kriminal kota Medan, Nursairiani Simatupang.

Untuk itu, Nursairiani berharap polisi dapat bekerja ekstra, mengingat aksi perampokan yang terjadi di Bank Muamalat di Jalan Krakatau, 22 Agustus lalu dan perampokan di Desa Sintis Percut Seintis Percut Seituan, serta banyak lagi aksi perampokan sebelumnya yang belum terungkap, agar tidak menimbulkan gejolak ketakutan di tengah masyarakat.

“Polisi harus ekstra melakukan pengamanan, para pelaku kejahatan terus melatih diri untuk lebih profesional, ya bukan kalah dengan bandit, tapi polisi jangan terlambat dengan pelaku kejahatan” tandasnya.

Semantara itu kritikan terhadap polisi juga datang dari pengamat Hukum Kota Medan, Farid Wajdi.

Menurutnya Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Sutarman diminta untuk melakukan evaluasi terhadap kenerja Kapolda Sumut dan Kapolresta Medan. Hal ini dilakukan terkait maraknya aksi perampokan yang terjadi di Sumatera Utara khususnya Kota Medan.

"Dalam struktur bernegara terutama keamanan di Sumut kan ada di pundak mereka. Namun, sangat disayangkan banyak kasus perampo-

kan besar di Sumut ini tidak dapat diselesaiakan oleh dua petinggi kepolisian ini. Untuk itu saya rasa Kapolri harus melakukan evaluasi keduanya.

Bukan berarti saya bilang mereka harus dicopot jabatannya," kata pengamat Hukum Kota Medan, Farid Wajdi.

Ia menilai, saat ini banyak pelaku perampokan dengan sanjata api sepertinya tidak lagi takut dengan pihak kepolisian.

"Polisi dalam hal ini terkesan selalu tertinggal dalam pengungkapan kasus besar ini dan sampai sekarang belum ada satu pun kasus perampokan besar dengan menggunakan senjata api ini dapat terselesaikan," kritiknya.

Sejak dua petinggi kepolisian di Sumut ini menjabat, katanya lagi, frekuensi kasus kejahatan justru se-

makin meningkat dan tidak ada penyelesaiannya.

"Memang benar, banyak pelaku kejahatan dengan skala kecil seperti jambret dan pencurian banyak diamankan, tapi bukan untuk kasus skala besar seperti perampokan dengan menggunakan senjata api," tegasnya.

Ia juga menyayangkan sikap polisi yang melakukan penembakan terhadap pelaku kejahatan skala kecil ini.

"Salah porsi sebenarnya polisi melakukan tembak terhadap pelaku pencurian dan penjambretan itu. Sebenarnya yang kita bayar untuk setiap peluru yang keluarkan itu harus digunakan untuk menembak pelaku kejahatan sesungguhnya seperti perampokan dengan senjata api," tandasnya.

(BBS)

nan tebu.

Petugas lalu menyisir lokasi hingga akhirnya berhasil membekuk tersangka. Kepada petugas, tersangka mengaku beraksi bersama rekannya berinisial W. Dikatakan tersangka, usai merampok, keduanya kumpul di rumah orangtua Z lalu menyerahkan uang Rp20 juta kepada W, selebihnya tetap dipegangnya.

Dari uang kejahatan itu tersangka juga sempat membayar utang Rp15 juta kepada tetangganya, Rp38 juta kepada orang lain yang diutanginya.

“Kami akan menyita uang hasil kejahatan yang telah dibayarkan tersangka kepada sejumlah orang tempatnya berutang.

Kami akan berupaya mengembalikan uang yang sudah dirampas para perampok sesuai nominal yang diambil-nya,” tegas Kapolres sembari mengutarakan, Kamis (28/8) pihaknya akan membawa tersangka ke TKP guna mencocokkan keterangan saksi dengan tersangka.

Dijebak Adi Gunawan alias Wawan (32) tersangka perampokan Bank Muamalat di Jalan Krakatau, Medan, Jumat (22/8) lalu ditangkap Polresta Medan karena SMS jebakan tersangka Zulham yang merupakan otak pelaku perampokan yang diamankan sebelumnya.

“Tersangka Wawan kita jebak melalui tersangka Zulham yang kita amankan sebelumnya. Dalam SMS itu, tersangka Zulham merayu Wawan untuk menjumpainya. Mendapat SMS itu, tersangka Wawan lalu pulang dari Siantar ke Medan. Saat di Terminal Amplas kita tangkap tersangka," kata Kasatreskrim Polresta Medan Kompol Wahyu Istanto Bram di Medan, Kamis (28/8).

Dijelaskannya, meski sempat curiga, namun tersangka Wawan menuruti permintaan tersangka Zulham untuk menemuinya.

“Tersangka sempat curiga Zulham telah ditangkap. Tapi kemudian di-SMS yang isinya memberikan uang hasil rampokan, mau gak kamu, barulah Wawan mau bertemu di Terminal Amplas. Dari tersangka kita sita uang tunai Rp2,6 juta,” jelas Wahyu.

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 365 KUHP dengan ancaman kurungan penjara selama 12 tahun. (BBS/MH)

Ketua DPRD Medan Minta Polresta Tekan Kejahatan KETUA DPRD Medan Amiruddin mengapresiasi kinerja aparat kepolisian di jajaran Kepolisian Resort Kota (Polrseta) Medan yang telah berhasil menangkap pelaku perampokan Bank Mualamat di Jalan Krakatau Medan.

Namun begitupun, politisi Partai Demokrat ini mengingatkan Kapolresta Medan Nico Afinta Karokaro, agar terus meningkatkan kewaspadaannya. Pasalnya akhir-akhir ini Kota Medan benar-benar diuji, dengan maraknya tingkat kejahatan.

"Ini sebuah keberhasilan yang patut diberi apresiasi, karena dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, jajaran Polresta Medan telah berhasil meringkus pelaku tindak kejahatan tersebut," kata Amiruddin, Jumat (28/8).

Dimana menjelang lebaran hingga pasca lebaran Idul Fitri 1435 H, tingkat kriminal di Kota Medan cukup tinggi. Tentu ini harus menjadi perhatian serius dari pihak Polresta Medan. Apalagi dari sejumlah kasus yang terjadi, pelaku menggunakan jenis senjata api (Senpi). Karenanya Polresta Medan harus tetap melakukan pengawasan, pengamanan terhadap situasi di Kota Medan, sebab perampokan yang terjadi terhadap Bank Mualamat Jalan Krakatau tersebut merupakan sederetan peristiwa tindak kejahatan yang terjadi.

"Kita sangat prihatin melihat kondisi Kota Medan saat ini, dimana akhir-akhir ini cukup banyak terjadi kasus kriminalitas, seperti perampokan, pembunuhan dan tindak kejahatan lainnya. Kita mengharapkan kepada Kapolresta Medan untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaannya," tandasnya.

Kepada masyarakat, Amiruddin juga meminta agar bersinergi kepada pihak kepolisian dan Pemko Medan dalam menerapkan sistem keamanan. Sehingga sistem keamanan di kota ini benar-benar terawasi.

(INT)

KPK POS

14

ANEKA

E D I S I 317 1 - 7 SEPTEMBER 2014

Bupati Langkat Buka Pelatihan Menggunakan Aplikasi Simda STABAT - Pengelolahan aset merupakan salah satu unsur penting yang menjadi landasan dalam penyusunan laporan keuangan daerah, karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara baik, tertib dan sistematis. Hal tersebut disampaikan Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH yang diwakili Wakil Bupati Drs. H. Sulistianto M.Si saat membuka secara resmi kegiatan pelatihan Penatausahaan dan Pelaporan Aplikasi Simda Tahun 2014 di ruang pola kantor Bupati Stabat, Selasa (26/8).

Dalam sambutannya Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu,SH melalui pidato tertulis yang disampaikan oleh Wabup. H. Sulistianto mengatakan untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, agar laporan keuangan Pemerintah Kab. Langkat menuju Good Goverment. “Aplikasi simda merupakan langkah penting untuk mendapatkan data yang benar, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan� ujar H.Sulistianto.

Diakhir kata sambutannya H. Sulistianto berharap dengan kegiatan ini, kita akan dapatkan Sumber Daya Manusia yang handal agar dapat menyikapi dan menyelesaikan setiap persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah sehingga Penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah akan baik dan benar pada akhirnya.

Perwakilan BPKP Medan Edison Sidabuke menyambut baik acara pelatihan ini kepada Pemkab Langkat karena Pemkab Langkat berupaya untuk memberikan wawasan kepada para pengelola barang untuk menjadikan pelaporan

mengenai barang milik Negara dapat lebih baik. “Karena laporan keuangan salah satunya adalah menyangkut pengelolaan aset barang milik Daerah, untuk kesemuanya ini sangat penting peran dari SKPD masing-masing� ucap Edison menambahkan.

Kepala BPKAD Kab. Langkat H. Syahrizal SE melaporkan dasar pelaksanaan pelatihan ini diselenggarakan berdasarkan (1)PP no 38 tahun 2008 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah. (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No No 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, (4) Keputusan Bupati Langkat No. 028.05-08/K/tahun 2014 tanggal 25 April tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah menggunakan aplikasi simda tahun 2014.

Lanjut H. Syahrizal, kegiatan ini bermaksud untuk meningkatkan pengetahuan pengurus barang dan pembantu pengurus barang dalam penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah, kemudian memberikan informasi kepada mereka tentang hal-hal yang yang harus dipedomani dalam rangka penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah dengan menggunakan aplikasi simda daerah.

Kegiatan berlangsung selama 3 hari dimulai dari tanggal 26 s/d 28 Agustus 2014, pembukaan dilaksanakan diruang pola kantor Bupati Langkat dan pelatihan di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Stabat, diikuti 110 peserta yang terdiri dari pengurus barang dan pembantu pengurus barang dari Dinas P & P Kab. Langkat, UPTD Dinas P & P Kab. Langkat, SMP, SMA, dan SMK se-Kab. Langkat. (JUL)

Jalan Dua Jalur Jadi Langganan Banjir

S U M U T /ACEH

Tanggul Dijebol, Jembatan Suka Makmur Terancam Rubuh SINGKIL - Timbunan pada abudmen jembatan Bengkolan dan Suka Makmur di Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, akhir-akhir ini semakin kerap dijebol oleh gerusan air. Bahkan, menurut catatan Dinas PU setempat, setidaknya sudah empat kali abudmen dua jembatan ini harus ditimbun ulang dalam tahun 2014 ini.

Ironisnya lagi, ancaman yang mendatangi jembatan ini bukan disebabkan oleh faktor alam. Ancaman, justru muncul oleh ulah sekelompok warga dengan mengusung kepentingan pribadi. Mereka inilah, yang disebut-sebut menjebol tanggul penahan banjir yang sebelumnya dibangun oleh pemerintah setempat.

Alasannya, tanggul tersebut menghalangi mereka mencari nafkah.

Padahal, tanggul berbiaya ratusan juta ini dibangun dengan tujuan ganda. Selain untuk memperlambat laju air memasuki kota Singkil, juga untuk menahan gerusan air terhadap fasilitas umum tersebut.

Kadis PU Aceh Singkil,Ir H Muzni, yang dikonfirmasi Jumat (29/8) pekan lalu, mengaku heran dengan aksi sekelompok orang tersebut. Muzni, juga berjanji, akan menyelidiki kasus perusakan tanggul penahan banjir ini. Bukan hanya itu, Muzni, juga mengancam, akan membawa kasus

JEMBA JEMBATTAN - Jembatan Suka Makmur di Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, dikhawatirkan runtuh setelah tanggul penahan banjir jebol. ini kepihak berwajib apabila perusakan tanggul tersebut dilakukan dengan sengaja .

"Pemerintah sudah berupaya agar jembatan ini bisa bertahan lama. Tapi oleh sekelompok orang yang merasa kepentingan pribadinya terganggu, justru merusak yang sudah kita bangun. Ini tidak bisa kami terima, siapapun yang merusak harus dapat sangsi hukum" pungkas Muzni.

Untuk dicatat, rencana pemba-

ngunan tanggul penahan banjir ini jauh sebelumnya sempat ditentang oleh sekelompok warga. Pasalnya, pembuatan tanggul dengan cara menutup Sungai Bengkolan ini, dinilai telah menghalangi aktivitas mereka untuk mencari nafkah.

Bukan hanya itu, kelompok ini sempat melayangkan surat protes ke pemerintah setempat. Isinya, agar pemerintah menunda rencana penutupan Sungai Bengkolan ini.

Namun, permintaan ini ditolak, ka-

rena ada kekhawatiran dua unit jembatan ini akan runtuh bila proyek ini dihentikan. Belum bisa dipastikan, apakah orang-orang ini juga terlibat dalam perusakan tanggul penahan banjir ini. Hanya saja, akhir-akhir ini muncul kekhawatiran kalau jembatan ini bakal tidak bisa dilewati. Pasalnya, lapisan aspal pada abudmen jembatan Bengkolan tersebut, kembali jebol dua hari menjelang Lebaran lalu.

(AZT)

Jalan Rabat Beton Marihat Dolok Rampung 75% BINTANG BAYU - Pengerjaan Rabat Beton Desa Marihat Dolok, Kecamatan Bintang Bayu-Sergai yang bersumber dari anggaran Reguler PNPM-MP sebesar Rp 204,92 juta sudah dilaksanakan 75 % dan diperkirakan rampung 14 hari kedepan dari 120 hari kalender yang direncanakan. Hal tersebut diungkapkan Kasim Sitepu Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kepada KPK Pos saat ditemui dilapangan.

Lebih lanjut Kasim mengutarakan, sebagaimana surat edaran dari Mendagri adanya pemotongan anggaran 11,08 % secara otomatis anggaran yang dikucurkan ke Desa Marihat Dolok berkurang sekitar Rp 20 juta. Namun demikian, sambung Kasim dari 551 meter yang tertuang di Rencana Anggaran tidak ada pengurangan volume. Hanya saja pembuatan saluran parit berkurang 140 meter dari 395 meter yang ditargetkan. Selain itu

PANT ANTAAU - Kasim Sitepu Ketua TPK (baju hitam) rutin memantau pengerjaan rabat beton Desa Marihat Dolok didampingi Ponidi (kiri) Kaur Pemerintahan. terdapat juga 2 buah goronggorong, tambah Kasim.

Mengenai tekhnis pengerjaanya kita lakukan sesuai dengan yang ada di RAB nya yaitu lebar 2x75

cm dengan panjang 551 meter serta ketebalan 15 cm, terang Kasim.

Untuk perbadingannya sendiri 1 semen, 2 pasir dan 4 kerikil. Pada kesempatan tersebut Kasim di-

dampingi salah satu perangkat desa menambahkan, jalan Dusun 1 yang diperbaiki ini juga tidak terlepas dari swadaya warga seperti ibu Khalijah yang lahannya terkena badan jalan 2,5 meter x 100 meter dan Arbani/Amiasi 1,5 meter x 50 meter.

Untuk pasokan bahan material seperti batu mangga, batu bata, pasir bersih, pasir uruk, semen dan sirtu dari Dalinelson Tampubolon (supplier) tidak ada kendala yang menghambat kelancaran pengecoran.

Terpisah Kepala Desa Marihat Dolok Pendi Sitepu mengakui, peran warga sangat membantu kelancaran pelaksanaan pengecoran terlebih untuk pelebaran jalan yang memakan lahan warga. Untuk TPK sampai saat ini pengerjaannya masih sesuai dengan petunjuk dari Fasilitator Teknik. Semua tim berkomitmen mengedepankan kualitas dan kepentingan masyarakat, ujar Pendi singkat. (ARM)

Kuala Sungai Gabi Semakin Dangkal Kondisi Jalan Bahari, Singkil, yang digenangi air pasca hujan lebat Senin pekan lalu. (KPK POS/AZT) SINGKIL - Memasuki musim hujan yang saat ini sudah merambah sebagian wilayah Aceh Singkil, membuat kawasan jalan dua jalur yang terletak di Jalan Bahari, Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, kembali terendam banjir.

Sanitasi yang buruk, serta sempitnya saluran pembuangan air, dituding jadi penyebab. Amatan KPKPos, Selasa (26/8) pekan lalu, sisa air hujan yang terjadi dua hari sebelumnya (Minggu) masih terlihat menggenangi sebagian jalan protokol ini.

Kondisi ini pun terlihat kontras, mengingat kawasan ini juga tempat bermukim pendopo dan kantor bupati setempat.

Selain itu, sejumlah kantor instansi lainnya,j uga terlihat berdiri di kiri-kanan kawasan elit ini. Itu pula sebabnya, genangan air hujan yang sudah menjadi langganan kawasan ini, dianggap tidak pantas oleh sebagian warga. "Sepertinya tidak pantas ya. Apalagi disini bukan hanya kantor, tapi juga ada pendopo tempat bupati bermukim" kata Rahman (45) warga setempat.

Rahman, juga menuturkan, buruknya saluran pembuangan bukan hanya mengganggu aktivitas PNS yang berkantor di kawasan ini.

Ratusan rumah warga yang bermukim di kawasan ini juga disebut, kerap menerima air luapan dari saluran yang tidak beres tersebut.

"Pastinya, ketidak beresan saluran ini sudah sangat mengganggu semua warga. Kami hanya berharap, persoalan yang sudah bertahun-tahun ini tidak dibiarkan berlarut-larut" pungkas Rahman.

Ditemui terpisah, Kadis PU Aceh Singkil, Ir H Muzni mengatakan, sudah punya program untuk perbaikan saluran tersebut tahun 2014.

Hanya saja, Muzni, tidak menyebutkan secara spesifik kapan perbaikan dan perluasan saluran ini dilaksanakan.

"Sudah kita programkan, selain di lebarkan, rencananya pusat pembuangan air ini juga kita arahkan ke jembatan tinggi. Hanya saja, saya tidak bisa menyebutkan bulan atau tanggalnya. Yang pasti, dalam waktu dekat ini akan terealisasi" kata Muzni.

(AZT)

SINGKIL - Sejumlah nakhoda dan pemilik kapal yang rutin melayani rute pelayaran Singkil-Pulau Banyak, mengeluhkan kondisi Kuala (Muara) Sungai Gabi, Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, yang akhir-akhir ini semakin dangkal.

Mereka juga mengeluhkan, belum adanya upaya pengerukan dari pihak terkait. Padahal, sejumlah kasus kecelakaan laut seperti kapal kandas dan karam, juga sudah berulangkali terjadi di muara ini. Mufliadi (44), warga Pulau Banyak, menjelaskan, pendangkalan di muara ini sudah berlangsung selama dua tahun.

Kedalaman air yang sebelumnya dua hingga tiga meter, saat ini hanya tersisa satu meter. Untuk merapat ke pelabuhan, hanya bisa mereka lakukan disaat air pasang.

Itupun usulan agar muara ini dilakukan pengerukan juga sudah mereka lakukan. Hanya saja, sebut Mufliadi, usulan tersebut sepertinya belum mendapat tanggapan hingga saat ini.

"Sudah terlalu banyak kerugian yang kami alami akibat dangkalnya muara ini. Harusnya, pihak terkait seperti dinas perhubungan atau pun pihak lainnya sudah saatnya memikirkan agar muara ini aman untuk dilalui," kata Mufliadi.

Mufliadi, juga menyatakan, dangkalnya muara ini juga telah menimbulkan kerugian lain di sektor jasa pelayaran. Salah satunya adalah, terganggunya jadwal pelayaran kapal yang sudah ditetapkan.

Pasalnya, untuk menunggu air pasang, bisa berlangsung satu hingga

Sejumlah kapal tujuan Pulau Banyak menumpuk di Pelabuhan Singkil akibat Kuala yang semakin dangkal. (KPK POS/AZT) tiga jam. Hanya sebagian kecil penumpang yang sabar menunggu air pasang tersebut. Sebagian penumpang kapal yang tidak sabar, justru memilih naik perahu kecil agar sampai ke pelabuhan maupun sebaliknya.

Untuk jasa antar jemput ini, mereka pun harus rela mengeluarkan biaya tambahan diluar ongkos kapal, dengan tarif Rp 20 ribu/orang. Tarif ini, juga diluar ongkos barang yang dibawa oleh penumpang. "Ini juga keluhan lain dan bentuk kerugian lain, khususnya

buat penumpang yang ingin berangkat ataupun yang baru tiba dari Pulau Banyak" lanjut Mufliadi.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Singkil, Said Jufri SH, saat dihubungi KPKPos Selasa (26/ 8) pekan lalu, membenarkan adanya pendangkalan tersebut.

Hanya saja sebut Said, untuk pengerukan muara Gabi pihaknya (Dishub) hanya bisa mengusulkan.

Sedangkan pelaksana dan penanggung jawab pengerukan tersebut, adalah kewenangan Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP).

"Dinas kita hanya bersifat koordinasi. Sedangkan pelaksana maupun tanggung jawab, ada sama DKP, sebab Muara Gabi itu jalur perikanan" kata Said.

Sayangnya, upaya KPKPos untuk klarifikasi terkait informasi tersebut kepada Kepala DKP Aceh Singkil, Nazri SE, hingga tenggat berita ini dikirim belum berhasil.

Demikian juga sejumlah panggilan dan SMS ke nomor ponsel 08127528xxxx miliknya, hingga berita ini dikirim juga belum ada balasan.

(AZT)

15

KPK POS

ANEKA

E D I S I 317 1 - 7 SEPTEMBER 2014

396 Calon Jama’ah Haji ikuti Manasik Zikir Akbar PANYABUNGAN - Para calon jama’ah haji tahun 2014 asal Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang terdiri dari 396 Jama’ah mengikuti manasik haji dan Zikir Akbar yang di laksanakan di Mesjid Agung Nur Al Nur yang di mulai pada jam 08:00 Wib, Rabu (27/08), untuk mendapatkan bimbingan dalam menjalani ibadah haji di tanah suci nantinya.

Plt. Bupati Madina Drs Dahlan Hasan Nasution dalam sambutannya mengatakan menyambut baik dan memberikan apresiasi di laksanakan zikir akbar, karena dengan ini kita bisa mendekatkan diri pada Allah SWT dan merajut silaturrahmi sesama muslim.

Melaksanakan zikir akbar bersama merupakan rido dan lindungan dari Allah SWT dan khususnya kepada calon jama’ah haji yang akan berangkat agar di berikan kemudahan dalam menjalankan ibadah di tanah suci, sehingga menjadi haji yang mabrur.

Lanjutnya, sudah lama para calon jama’ah haji mempersiapkan diri untuk keberangkatan haji mulai dari laksanakan manasik di Kecamatan, mengikuti manasik oleh sponsor dan yang terakhir di laksanakan oleh Pemkab Madina.

Dan di harapkan kepada jama’ah calon jamaah haji agar menjaga kesehatan masing-masing calon jamaah haji, karena kegiatan pelaksanaan ibadah haji adalah ibadah fisik yang membutuhkan tenaga dan energi dan untuk itu supaya petunjuk-petunjuk yang telah di sampaikan oleh pembimbing pada waktu manasik agar diikuti.

Saya berharap kepada calon jamaah haji kiranya tidak lupa mendoakan kita semua yang di tinggal khususnya warga Mandailing Natal agar tetap rukun dan terhindar dari malapetaka sehingga kita dapat melaksanakan roda pemerintahan untuk mencapai Madina yang sejahtera lahir dan batin.

Adapun calon jamaah haji yang di berangkatkan dari Madina sebanyak 396 calon haji, dari laki – laki 149 dan perempuan 242 serta 5 petugas pendamping dan calon jamaah yang tertua Saripah Siregar umur 91 tahun berasal dari Kecamatan panyabungan, dan calon jamaah haji termuda Ulfa sari 23 tahun berasal dari Kecamatan Batahan. (TH)

Saparuddin Akhirnya ke RSU Panyabungan PANYABUNGAN - Saparuddin Lubis (32) warga Desa Roburan Dolok Kec.Panyabungan Selatan mengidap penyakit yang belum diketahui, apa jenis penyakitnya sejak di beritakan di sejumlah media cetak akhirnya mendapatkan pertolongan dari anggota DPRD Madina Isakandar Hasibuan SE. Iskandar Hasibuan yang di jumpai di RSU Panyabungan mengatakan, "Saya merasa iba terhadap Saparuddin Lubis yang menderita sakit sejak delapan tahun silam namun belum pernah di periksakan ke RSU akibat ketiadaan dana sehingga dengan adanya pemeritaan disejumlah media cetak saya prihatin atas apa yang dialaminya" terangnya.

Iskandar yang akan berakhir masa jabatanya di DPRD Kab. Madina langsung berangkat ke desa Roburan Dolok untuk menyaksikan langsung derita yang dialami Sarifuddin Lubis dan membawanya ke RSU Panyabungan untuk mendapatkan pertolongan dari tim medis dan kita berharap dengan dibawanya dia ke RSU semoga penyakit yang dideritanya sejak delapan tahun silam dapat segera sembuh.

Kita berharap pada Direktur RSU Panyabungan Drg. Bidasari agar memberikan fasilitas kemudahan terhadap Saparuddin supaya penyakit yang dideritanya segera sembuh, karena hingga saat ini sakit yang bersarang pada bagian kakinya masih terus dirasakan dan mengeluarkan bau yang tidak sedap bahkan menyebabkan jari-jari kakinya putus.

Kades Desa Roburan Dolok Mhd Ibrahim Lubis, yang ikut mengantar Saparuddin Lubis ke RSU Panyabungan mengucapkan terima kasih pada anggota DPRD Madina Iskandar Hasibuan yang telah peduli terhadap warganya yang tidak mampu untuk berobat karena warga saya yang mengalami sakit pada bagian kaki tersebut sudah menderita sejak delapan tahun silam katanya.

Pihak keluarga Saparuddin Lubis, mengatakan sangat berterima kasih kepada Iskandar Hasibuan yang telah peduli terhadap keluarga kami yang sedang sakit, tanpa adanya bantuan tersebut mungkin saudara kami ini masih terbaring di gubuknya karena pihak keluarga tidak memiliki biaya untuk berobat.

Disinggung jenis penyakit apa yang dialami oleh Saparuddin, keluarga Saparuddin Lubis mengatakan bahwa pihak RSU Panyabungan belum mengetahui jenis penyakit apa yang di deritanya, karena pihak RSU akan mengirimkan sampel penyakit tersebut ke salah satu Rumah Sakit di Medan untuk pengobatan lebih lanjut. ungkapnya. (TH)

SUMUT

Temu Pisah Camat dan Sekcam Kotarih Penuh Haru KOTARIH - Temu pisah Camat Kotarih Drs Zulkan, Sekcam Esdin Damanik,SE dengan pejabat baru Drs. Jaramen Sijabat dan M Kahar Efendi, S. Sos, Rabu (27/8) pekan lalu di Aula Kantor Camat setempat berlangsung haru dan penuh kesan.

Acara yang dihadiri Kapolsek Kotarih AKP Sudaryanto, Kacabdisdik Nasum,S.Pd,Letkol (Purn) DJ Purba, para kades, serta undangan lainnya diwarnai isak haru dan pemberian tanda kenang-kenangan dari Kepala Desa, TP PKK, para mantan Panitia Pemilihan Kecamatan.

Ini sebagai bentuk penghargaan masyarakat kepada Drs Zulkan yang baru bertugas 1,9 Tahun sudah bisa dekat dengan semua elemen masyarakat, ujar Letkol (Purn) Dj Purba tokoh masyarakat Kotarih. Demikian pula halnya Esdin Damanik, putra daerah Kotarih ini juga sudah

melekat dengan kami warga Kotarih.

Kedekatan kepada keduanya inilah yang membuat suasana haru dan berkesan untuk tidak dapat dilupakan, ujar Dj Purba.

Sementara Drs Zulkan yang dimutasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyampaikan terima kasih kepada seluruh Kepala Desa dan masyarakat lainnya yang telah mendukung tugas dan programnya selama 1,9 Tahun ini. Meski berat untuk meninggalkan Kotarih, Zulkan mengaku bahagia dan senang karena masalah jembatan Titi Paku yang selama ini menjadi problem bagi kebanyakan warga bisa rampung dan terwujud perbaikannya dimasa ia masih menjabat. Untuk program pembangunan selanjut Zulkan berharap Camat yang baru dapat melanjutkannya dengan dukungan semua pihak. (SERAH PURBA/SP)

ULOSI - Drs Zulkan/istri (kiri) dan Esdin Damanik,SE/istri (kanan) saat diulosi para Kasi dan Staf kantor Camat Kotarih.

Longsor Ancam Jalan Lintas Pantai Barat PANYABUNGAN - Musim Hujan di Kab Mandailing Natal menyebabkan tebing di pinggiran jalan Lintas Pantai Barat longsor menyebabkan antrian panjang kendaraan, baik yang datang dari arah Kec Natal Maupun yang datang dari panyabungan menuju kec.Natal dan sebagian badan jalan tertutup akibat tertimbun longsor, Kamis (28/8).

Beberapa bulan terakhir dimusim penghujan ini sudah sering terjadi longsor namun di sejumlah titik lokasi longsor tersebut tidak memakan waktu panjang karena alat berat excavator selalu siaga di sepanjang jalan untuk mengantisipasi bila terjadi longsor sehingga para

pengendara baik truk dan roda dua dapat melintasi jalan meskipun menunggu dua jam.

Demikian disampaikan salah satu sopir truk Fendi di lokasi terjadinya longsor, dikatakanya, jika musim hujan seperti saat ini sudah dapat dipastikan akan terjadi longsor karena tebing dise-

panjang jalan lintas pantai barat ini tanahnya sangat labil sehingga sering mengalami longsor dan menyebabkan kemacetan.

Lanjut, saat ini ada pelebaran jalan dilakukan oleh Dinas Jalan dan jembatan Provinsi dengan melakukan pengikisan tebing untuk pelebaran jalan tersebut dan akibatnya pengikisan tebing yang dilakukan oleh excavator tersebut sering mengalami longsor meskipun volumenya tidak besar dan kita khawatirkan bila hujan terus turun akan mengakibatkan longsor nantinya disejumlah titik dan ini akan memperlambat tujuan kita selaku

Jurusan Teknik Informatika dan Akuntansi Masih Terfavorit MEDAN - Sebanyak 4.127 peserta lulusan SMA sederajat mengikuti ujian tulis UMB-PT Vokasi atau Program Diploma III (D3) USU pada Minggu (24/8).

Dengan daya tampung 2.005 peserta bersaing untuk lulus. Demikian dikatakan Ketua Panitia Penyelenggara Lokal (PPL) UMB-PT Vokasi USU, Prof Zulkifli Nasution PhD saat melakukan peninjauan ujian.

Prof Zulkifli yang didampingi Wakil Rektor V Ir Yusuf Husni, Sekretaris Eksekutif Drs M Lian Dalimunthe MEcAc, Sekretaris PPL USU Ir Lily Fauzia MSi, Penanggung Jawab Humas PPL Bisru Hafi SSos MSi, Kepala Biro Aset Ahmad Hatib Lubis SH beserta rombongan anggota PPL USU lainnya menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh panitia dan pengawas

yang terlibat, sehingga pelaksanaan ujian tulis tersebut dapat berlangsung dengan lancar dan tertib.

Dari pantauan yang dilakukan disalah satu ruangan ujian di LIDA USU (di Ruang 8) hampir tidak ditemukan adanya peserta yang berhalangan hadir.

Dengan demikian tingkat kehadiran peserta mencapai 100 persen. Hingga selesainya pelaksanaan ujian ini juga hampir tidak ditemukan kendala yang berarti. “Ini sesuai dengan harapan kita bersama, bahwa ujian ini dapat dilaksanakan dengan aman tertib dan lancar," ujar Prof Zulkifli.

Program studi (prodi) yang sangat diminati oleh peserta, menurut Zulkifli, peminat tertinggi pada seleksi Vokasi USU untuk kelompok IPA program

Masyarakat Kab Nias Sambut Baik Pameran Pembangunan NIAS - Masyarakat di Kabupaten Nias menyambut baik pelaksanaan pameran pembangunan tahun 2014. Pembukaan pameran ini dilaksanakan dilapangan Beringin Hiliweto Kecamatan Gido Kabupaten Nias yang dibuka Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu,SH,MH. Pada acara tersebut, turut hadir unsur Muspida, Anggota DPRD Nias, pimpinan SKPD Lingkup Pemkab Nias, para camat/Kades beserta undangan lainnya.

Dalam sambutan Bupati Nias yang dibacakan Wakil Bupati Nias mengatakan, pameran pembangunan tahun 2014 ini merupakan yang kedua kalinya selama kepemimpinan Bupati/Wabup Nias periode 2011-2016.

Menurut Wabup, pameran ini bermakna untuk menginformasikan kepada publik hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini sebagai bentuk sumbangsih dan pengabdian kita dalam mengisi kemerdekaan yang diraih para pendahulu, karena keberhasilan pembangunan yang kita peroleh bukanlah sebagai akhir namun menjadi indikator penilaian dari keberhasilan atas upaya pembangunan yang kita laksanakan secara bersama-sama antara pemerintah, DPRD dan

seluruh elemen masyarakat Kabupaten Nias terutama dalam mengefesiensi anggaran yang ada.

Wabup mengharapkan melalui pameran ini kita dapat melihat beberapa perkembangan dan kemajuan produktivitas pembangunan di Kabupaten Nias, baik yang dihasilkan oleh SKPD lingkup Pemkab Nias, BUMN dan BUMD yang kesemuanya ini mencerminkan adanya komitmen bersama para pemangku kepentingan untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang, ujar Wabup.

Dan untuk diketahui bahwa Pemkab Nias menaruh perhatian besar terhadap pembangunan diberbagai sektor dan akan berusaha terus-menerus melakukan pembinaan serta berkewajiban memfasilitasi setiap program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Bahkan perjuangan kita belum lagi berakhir tetapi perjuangan ini adalah abadi untuk menuju Kabupaten Nias yang berkeadilan,sejahtera dan mandiri serta mari menciptakan kemajuan daerah bersama masyarakat di Kabupaten Nias.

(YAGI)

studi yang sangat diminati adalah Teknik Informatika, sedangkan pada kelompok IPS peminat tertinggi pada prodi Akuntansi.

UMB-PT Vokasi USU untuk Kelompok IPA terdiri dari Program Studi D3-Keperawatan, D3-Statistik, D3-Teknik Informatika, D3-Analis Farmasi dan Makanan (dengan persyaratan khusus Tidak Boleh Buta Warna total dan parsial), D3-Fisika, D3Metrologi dan Instrumentasi, dan D3-Kimia (dengan persyaratan khusus Tidak Boleh Buta Warna total dan parsial). Sedangkan untuk Kelompok IPS terdiri dari Program Studi D3Akuntansi, D3-Perpustakaan, D3-Kesekretariatan, D3-Keuangan, D3-Pariwisata, D3-Administrasi Perpajakan, D3-Bahasa Inggris, dan D3-Bahasa Jepang.

(FER)

1.945 Peserta Lulus Program D3 USU MEDAN - Sebanyak 1.945 UMB-PT vokasi (D3 USU) lulus seleksi. Peserta dapat melihat pengumuman melalui www.hasil.spmb.or.id. Demikian dikatakan Ketua dan Sekretaris Panitia Penyelenggara Lokal (PPL) USU Prof Zulkifli Nasution PhD dan Ir Lily Fauzia MSi di Kampus USU, Jumat (29/8).

Peserta yang telah dinyatakan lulus diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang 1-5 September 2014 yang dilakuan secara online. Setelah itu peserta diwajibkan mengikuti pemeriksaan kesehatan di Poliklinik Rumah Sakit Pendidikan USU. Zulkifli mengingatkan bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus pada Program D-3 yang terlambat melakukan pendaftaran sesuai dengan waktu/jadwalyang telah ditentukan maka kelulusannya dapat dibatalkan.

Sebelumnya,sebanyak 4. 127 orang peserta yang terdiri dari lulusan SMA sederajat yang telah mengikuti ujian tulis UMB-PT Vokasi atau Program Diploma III (D3) USU yang berlangsung pada Minggu pekanlalu, dan 1.945 dinyatakan lulus. (FER)

sopir truk katanya.

Diminta pada Pemerintah pada waktu musim hujan seperti ini agar tidak menarik alat excavatornya dari jalan lintas Pantai barat agar tidak menyulitkan pengendara bila terjadi longsar di sejumlah titik karena longsor dapat saja terjadi sewaktuwaktu dan daerah rawan longsor biasanya terjadi Kec.Panyabungan Selatan, kec.Batang Natal dan kec.Lingga Bayu.

Kaban Penanggulangan Bencana Daerah Rispan Zuliardy ST, menghimbau pada pengendara truk dan angkutan umum lainnya agar berhati-hati melintasi

jalan lintas Pantai barat karena saat ini curah hujan tinggi dan dapat nantinya menyebabkan longsor di sepanjang jalan lintas Pantai barat.

Di harapkan kepada pengendara bila terjadi longsor agar melakukan kordinasi dengan camat setempat dan BPBD Madina supaya dilakukan pembersihan longsor tersebut yang bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas di daerah rawan longsor, sekali lagi diharapakan agar berhati-hati melintasi jalan Lintas pantai Barat supaya tidak terjadi korban jiwa ungkapnya (TH)

Penerimaan CPNS Sibolga 2014 Akan Diumumkan SIBOLGA - Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Sibolga Yahya Hutabarat telah berangkat ke kantor Kemenpan Jakarta untuk menjemput Formasi CPNS kota Sibolga tahun 2014.

Kita perkirakan hari Senin (1/9) penerimaan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Sibolga tahun 2014 sudah dapat kita umumkan. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sibolga Drs. Mochamad Sugeng kepada KPK Pos diruang kerjanya Jumat (29/8) kemaren.

Saat ditanya berapa jumlah CPNS Kota Sibolga yang akan diterima pada tahun 2014 ini, Sekda M. Sugeng mengatakan bahwa sesuai informasi yang diterimanya dari Kemenpan Jakarta formasi CPNS untuk Kota Sibolga tahun ini (2014-red) berjumlah 122 orang, namun kita belum bisa merinci berapa formasi untuk Guru, Kesehatan dan berapa formasi umum ujarnya. “ K i t a tunggu sajalah nanti setelah Kepala BKPP Kota Sibolga sudah tiba di Kota Sibolga formasi bidang apa yang paling banyak diterima, biasanya formasi yang disetujui dari Kemenpan tidak sesuai dengan formasi yang kita usulkan dari Kota Sibolga," kata M. Sugeng tanpa merinci berapa jumlah CPNS yang diusulkan ke Menpan untuk tahun 2014.

M. Sugeng menambahkan belum lama ini sekitar 400 an orang Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kota seluruh Indonesia telah diundang ke Menpan untuk membicarakan tentang penerimaan formasi CPNS tahun 2014, saat rapat tersebut sejumlah Sekda mempertanyakan kepada Kemenpan RI tentang keterlambatan penerimaan CPNS tahun 2014, karena kita di daerah tidak bisa berbuat apaapa dan tidak bisa mengumumkan penerimaan CPNS di daerah karena selama ini belum ada petunjuk dari Ke-

Drs. Mochamad Sugeng menpan ujarnya.

Mengenai pelaksanaan ujian para CPNS nantinya akan diberlakukan sistim CAT bukan lagi sistim manual. Hal ini dilakukan untuk mencegah kecurangan-kecurangan dan harus transparan, namun cara pelaksanaan ujian kita masih menunggu Juklak dan Juknis dari Menpan, setelah itu baru kita dapat menentukan dimana tempat pelaksanaan ujian dan dari mana Komputer yang akan digunakan, sebab pada pelaksanaan ujian nantinya kemungkinan ribuan pelamar yang mendaftar dan akan mengikuti ujian, tentu kita harus mempersiapkan komputer sebanyak itu juga kata Sekda.

Kita nantinya paling bisa menyediakan sekitar 50 unit komputer pada saat pelaksanaan ujian, sementara yang dibutuhkan nantinya diperkirakan mencapai ribuan unit, sebab pelamar kita prediksi akan mencapai ribuan orang ujar M. Sugeng seraya mengatakan bahwa setelah Juklak dan Juknis tersebut nantinya sudah keluar kita sudah bisa berkoordinasi dengan Provinsi Sumatera Utara tentang pengadaan Komputer yang akan digunakan pera pelamar untuk mengikiti ujian CPNS itu ujarnya.

(KS)

E D I S I 317 1 - 7 SEPTEMBER 2014

KPKPOS

HALAMAN 16

Solar Langka di Singkil SINGKIL - Kelangkaan BBM jenis solar, kembali terjadi Kabupaten Aceh Singkil. Amatan KPKPos, Rabu (27/8) pekan lalu, antrian kenderaan berbagai jenis kembali menghiasi sejumlah SPBU yang ada di daerah ini.

Antrian panjang ini kembali terjadi, setelah tiga terakhir khususnya BBM jenis solar menghilang dari daerah ini. Informasi diterima, akibat kelangkaan BBM ini juga ikut memicu harga solar di tingkat pedagang eceran.

Jika sebelumnya dijual Rp 8000/ liter, saat ini justru sudah dijual Rp.9000 hingga Rp.10.000/liter.

Kelangkaan BBM khususnya jenis solar di Aceh Singkil,sudah terlihat hampir di semua SPBU sejak tiga terakhir.

Walau kelangkaan BBM ini sudah berulangkali terjadi di Aceh Singkil, namun kelangkaan yang terjadi dalam pekan ini dianggap paling serius karena lebih dari tiga

hari. Sebelumnya, kelangkaan BBM di daerah ini paling lama berlangsung hanya 24 jam.

Sementara itu, akibat kelangkaan BBM ini, juga membuat sejumlah pengemudi truk dan pemilik kapal menjadi resah. Pasalnya, kelangkaan ini telah menghambat aktivitas mereka untuk mencari nafkah.

Disisi lain, harga ditingkat pedagang eceran juga ikut melambung.

"Kalau sudah begini, kami tidak tahu lagi bagaimana mencari nafkah. Padahal, tanpa BBM langka pun hidup kami sudah sulit" kata sejumlah nelayan kepada KPKPos, pekan lalu.

Sejumlah petugas SPBU yang di konfirmasi KPKPos, mengatakan, hingga satu pekan kedepan belum ada kepastian pengiriman BBM jenis solar ke SPBU tempat mereka bekerja. Diperkirakan, kelangkaan BBM jenis solar ini masih terjadi hingga beberapa hari kedepan. (AZT)

ANTRI - Terlihat puluhan kendaraan roda empat mengantri di SPBU Singkil, Rabu (27/8). (KPK POS/AZT)

Wali Kota Berharap Politisi Lahirkan Program Pro-Rakyat TANJUNGBALAI-Wali Kota Tanjung Balai, Thamrin Munthe berharap para elit partai di daerah itu menjadikan politik sebagai sarana untuk melahirkan program dan kebijakan yang pro-rakyat.

“Tujuan akhir politik menuju kekuasaan dan mengaplikasikan untuk kepentingan umum, karena itu harus dibarengi dengan keilmuan dan aksi nyata untuk perbaikan kesejahteran rakyat,” katanya di Tanjung Balai, Kamis (28/8).

Wali Kota menyampaikan hal itu ketika membuka forum diskusi politik yang digelar Badan Keselamatan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol-Linmas) Pemkot Tanjung Balai.

Menurut dia, dalam kehidupan sosial masyarakat, politik berada pada ranking satu dan bergerak dinamis sesuai perkembangan zaman. Bahkan, lanjutnya, di Indonesia per-

soalan yang menjadi pembahasan dalam perpolitikan mengalahkan pembahasan bidang ekonomi.

Seiring kemajuan tingkat pendidikan dan kebudayaan, pihaknya berharap perpolitikan yang terjadi di masyarakat hendaknya semakin membaik. Ia juga mengingatkan para elit politik agar tidak membodohi masyarakat dengan cara melakukan politik uang untuk meraih kekuasaan.

Thamrin menegaskan, perbedaan pandangan politik adalah kekayaan, bukan benturan yang dampaknya bisa mengganggu stabilitas nasional dan menyengsarakan rakyat. “Politikus yang bermartabat harus menghargai perbedaan dan tidak melakukan money politics, tetapi punya mental dan nurani yang memahami situasi lingkungan sosialnya serta patuh dan taat terhadap hukum,” katanya.

(HER)

Pelaksanaan Lomba Sampan di Sei Dua Hulu Dipertanyakan TANJUNGBALAI - Masyarakat Desa Sei Dua Hulu mempertanyakan pelaksanaan Lomba Sampan yang direncanakan di Desa Sei Dua Hulu, Kecamatan Simpang Empat, Kab. Asahan.

Kegiatan itu digagas LSM Komnas PMI dengan mengedarkan proposal. LSM Komnas PMI yang beralamat di Desa Sei Dua Hulu (Perbatasan Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan) dalam mencari dana juga mengedarkan proposal di lingkungan Kota Tanjungbalai. Namun hingga kini pelaksanaan belum juga terealisasi. Padahal rencana kegiatan dalam proposal adalah untuk menyambut HUT RI 17 Agustus 2014 lalu.

Kondisi ini memprihatikan Eka Sartika, Wakil Sekretaris DPD LSM HAMBA Kota Tanjungbalai merasa prihatin, sebaiknya pelaksanaan Lomba Sampan terlaksana. “Sebagai sama-sama komunitas LSM kita harus menjaga citra LSM di masyarakat. Jangan sampai muncul penilaian negative dari masyarakat tentang LSM” harap Eka Sartika.

LSM Komnas PMI dengan Ketua Umum Abdul Aziz Nst sampai kini masih mendata-

ngi donator mempertanyakan realisasi proposal, dengan alas an pelaksanaan tertunda karena peserta lomba sampan yang mendaftar banyak dan dana belum cukup.

Beberapa warga Desa Sei Dua Hulu ketika dikonfirmasi tidak tahu menahu rencana pelaksanaan lomba sampan yanag akan diadakan. “Mungkin peserta lomba sampannya didatangkan dari luar,karena sampai hari ini kami tidak pernah mendengar akan ada acara lomba sampan” jawab mereka dengan nada heran.

Sementara Kades Sei Dua Hulu, Ridwan Nasution ketika dihubungi melalui telepon selulernya, mengemukakan ketidaktahuannya adanya rencana lomba sampan diwilayahnya.

Sementara dari pengurus LSM Komnas PMI ketika dipertanyakan pengumpulan dana oleh LSM Komnas PMI untuk kegiatan Lomba Sampan, mengemukakan tidak tahu menahu.

Yang menariknya dalam lampiran KTA LSM Komnas PMI , tertuliskan Pemimpin Revolusi Berdasarkan Hukum LSM Komnas PMI, Abdul Aziz Nst, Ketua Umum.

(HER)

PANYABUNGAN - Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Sibolga menyetujui pengusulan tiga nama bakal calon (Balon) untuk mengisi posisi unsur pimpinan (Wakil Ketua) di DPRD Kota Sibolga masa bhakti 2014 - 2019.

“Ada tiga nama yang kita usulkan ke DPP Golkar pusat DPD I Golkar Sumut diantaranya Muchtar DS Nababan, Jamil Zeb Tumori dan Suryanti Br Sidabutar,” kata Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Abdul Sani Hutagalung menjawab KPK Pos, Jumat (29/8), usai rapat pleno menentukan unsur Pimpinan partai Golkar di DPRD kota Sibolga di Sekretariat DPD II Partai Golkar Sibolga.

Rapat tersebut dihadiri langsung Sekretaris DPD I Golkar Sumut, Yasir Rido Lubis, Ketua DPD II Golkar Kota Sibolga, Sahlul U Situmeang, Sekretaris DPD II Golkar Nurdin Z dan seluruh pengurus harian DPD II Golkar

Sibolga.

Menurut Abdul Sani, dari tiga nama kader yang dievaluasi lalu diusulkan tersebut, semuanya memiliki peluang untuk menduduki unsur pimpinan di DPRD Kota Sibolga, apalagi keputusan berada di tingkat atas. Namun demikian, dari ketiga nama tersebut, nama kader Golkar Suryanti Sidabutar mendapat peluang lebih besar karena sepertinya mendapat dukungan dari pengurus DPD II Kota Sibolga untuk menduduki unsur Pimpinan di DPRD Kota Sibolga, ujarnya.

“Sementara untuk saudara Jamil Zeb Tumori, selaku mantan Ketua Fraksi Golkar dan Ketua Komisi III DPRD Kota Sibolga periode 2009 – 2014, tidak begitu.

Karena dari hasil evaluasi, saudara Jamil selama ini dianggap tidak fokus ke partai Golkar selaku perpanjangan tangan partai Golkar. Kita tidak ingin lagi parpol kita kedepan merosot tapi harus mampu kembali merebut kejayaan Golkar di Kota Sibolga,” ujarnya.

Pihaknya ungkap Sani kedepan, menginginkan para kader Golkar

yang duduk di DPRD, khususnyakader yang duduk sebagai unsur pimpinan, fokus kepada parpol tempatnya bernaung. Hal ini dalam rangka untuk mengembalikan kembali kejayaan partai Golkar yang selama puluhan tahun menguasai kursi pimpinan (Ketua) DPRD Kota Sibolga.

“Padahal kita ketahui saudara Jamil ini juga punya peranan yang cukup besar dan signifikan di partai, karena menjabat sebagai Wakil Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu di DPD II Golkar Sibolga,” ujarnya Sebagaimana diketahui, pada periode 2014 – 2019 ini, singgasana kursi Ketua DPRD Sibolga yang dikuasai partai Golkar lebih dari empat puluh tahun lamanya hilang dan akan diambilalih oleh Partai Demokrat (PD) selaku peraih suara tertinggi di Pemilihan Legislatif (Pileg) kota Sibolga 2014 lalu.

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik (Parpol) tingkat DPRD kota Sibolga Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, Sabtu 19 April 2014 di Hotel Wisata Indah (WI) Si-

bolga, partai berlambang pohon Beringin itu hanya mampu meraih suara kedua terbesar setelah PD dengan perolehan suara total.

6.882 (Dapil I 3.314 suara dan Dapil II 3.568 suara) dengan raihan tiga kursi. Sementara PD meraih suara total 7.952 (Dapil I 3.484 dan Dapil II 4.468) dengan empat kursi.

Sekretaris DPD II Partai Golkar Nurdin Z sebelumnya membenarkan hasil perolehan suara mereka yang kalah dari PD. Ia juga membenarkan kursi Ketua Dewan yang telah dikuasai Golkar selama puluhan tahun sejak Pemilu 1971 lalu akan beralih ke partai lain yakni PD. Namun Nurdin enggan untuk berkomentar jauh apa penyebab dari kekalahan mereka dan terhadap langkah internal DPD Tkt II Golkar Sibolga yang akan diambil terkait hilangnya kursi Ketua itu.

Yang pasti kata Nurdin, partai Golkar mulai dari tingkat DPD, Kecamatan dan Ranting sudah bekerja maksimal, demikian juga dengan Calon – Calon (Caleg) Golkar yang ada sudah bekerja maksimal pada Pemilu 2014. (KS)

Terkait ‘Tangkap Lepas’ Sembilan Truk Bawang Selundupan

Dua LSM Laporkan Kapolsek Simpang Empat ke Kapolri dan Kompolnas TANJUNGBALAI - Terkait aksi Kapolsek Simpang Empat, Asahan AKP Edward Hutauruk dan personilnya yang ‘menangkap lepas’ 9 unit truk tronton roda 10 yang bermuatan bawang merah selundupan asal Malaysia yang terjadi Minggu dinihari (17/8) dua pekan lalu telah memasuki fase baru.

Beberapa aktivis LSM LP2KHN dan LSM Pijar Keadilan Kota Tanjungbalai yang menjadi saksi fakta aksi penodaan penegakan hukum itu melalui lembaganya masing-masing telah melayangkan laporan tertulis kepada Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) diJakarta, pada Senin (25/ 8) lalu.

Ketua LSM LP2KHN Irawan bin Sanggur dan Ketua LSM Pijar Keadilan Makmur Panjaitan mem-

benarkan hal itu saat dikonfirmasi ditempat terpisah. Menurut keduanya senada hal itu mereka lakukan setelah berkoordinasi dengan pimpinan masing-masing ditingkat propinsi.

“Kita rindu penegakan hukum yang tanpa pandang bulu,” kata Irawan.”Saat ini institusi Polri sedang menata dirinya. Aksi ‘tangkap lepas’ itu menjadi kontraproduktif dengan program Kapolri yang giat melakukan pembenahan diinstitusi yang dipimpinnya itu,” tambah Makmur.

Sekedar mengingatkan, beberapa aktivis dua LSM itu mendapat informasi adanya pergerakan serombongan truk pengangkut barang ilegal berupa bawang merah selundupan dari satu pool peusahaan ekspedisi dijalan Arteri Kel.Sirantau Kec.Datuk Bandar,

Tanjungbalai. Benar saja, pada Minggu dinihari itu terlihat beriringan 9 truk tronton yang diperkirakan memuat masing-masing 20 ton bawang merah selundupan akan keluar kota Tanjungbalai.

Sadar tidak mempunyai wewenang melakukan penyergapan dan penangkapan, para aktivis itupun segera menghubungi pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Simpang Empat yang wilayah hukumnya meliputi Jalinsum batas Kota Tanjungbalai dengan Kabupaten Asahan yang akan dilewati rombongan truk.

Kapolsek Simpang Empat AKP Edward Hutauruk langsung turun memimpin anggotanya melakukan pengintaian di Jalinsum tepat didepan Mapolsek. Dan penyetopan dilakukan dengan turut disaksikan para aktivis pelapor. Be-

berapa polisi langsung naik keatas truk dan memeriksa muatan yang memang benar merupakan bawang merah. Para supir juga tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen terkait bawang tersebut.

Selanjutnya beberapa supir digiring masuk ke Mapolsek.

Namun tak sampai setengah jam, tiba-tiba datang oknum diduga pemilik bawang dengan mengendarai mobil mewah Mitsubishi Pajero Sport warna putih langsung masuk ke kantor Mapolsek. Dan hal yang dikhawatirkan para aktivis pun terjadi : truk-truk beserta supir dengan muatannya “diperbolehkan” melanjutkan perjalanannya. Diduga hal itu terjadi karena adanya "deal" antara Kapolsek dan oknum mafia penyelundup yang mengendarai mobil mewah Pajero putih tersebut. (HER)

333 Pelajar Sergai Jajal Kemampuan Kejuaraan Renang

LEP AS ST AR LEPAS STAR ARTT - Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi para Kepala SKPD bersama Kajari Sei Rampah Erwin Panjaitan SH, Camat Perbaungan Drs. H. Akmal melepas start atlet perlombaan renang antar pelajar tingkat SMP/SMA sederajat. (Foto/ARM)

PEGAJAHAN - Masih dalam rangka menyemarakkan HUT RI Tahun 2014 ke 69, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) untuk pertama kalinya menggelar perlombaan renang daerah yang diikuti pelajar tingkat SMP/SMA sederajat dalam memperebutkan Piala Bupati Sergai.

Event ini dirangkaikan dengan eksebisi polo air dari Medan diselenggarakan di Kolam Renang Tualang Lestari di kompleks Replika Istana Sultan Serdang Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan, Rabu (27/8).

Pelepasan atlet renang secara resmi dibuka Bupati Sergai Ir. H. Soekirman yang turut dihadiri Kajari Sei Rampah Erwin Panjai-

tan SH, mewakili Kapolres Sergai, mewakili dari Pemprovsu Rider Sinuaji, para Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD, Camat Perbaungan, guru-guru dan para pelajar.

Dalam arahan dan bimbingannya Bupati Sergai H. Soekirman memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerja kepanitiaan kegiatan ini yang telah sukses menyelenggarakannya. Karena itu, hendaknya kegiatan ini menjadi momentum dalam memberi kesempatan sekaligus pembinaan atlet-atlet muda secara optimal dibidang olahraga air yakni renang yang nantinya akan berhasil ditingkat provinsi, nasional bahkan internasional, ujar Bupati Sergai.

Lebih lanjut Soekirman menghimbau kepada kalangan dunia

pendidikan yakni guru maupun orang tua agar mampu mengarahkan bakat-bakat anak-anak mereka ke hal yang bersifat positif salah satunya dengan menyalurkan hobi mereka. Sedangkan kepada para pelajar agar terus melatih diri sehingga mampu menciptakan prestasi dan mengharumkan nama Kabupaten ini. Hal ini sebagai salah satu upaya menghindarkan generasi muda dari penyakit masyarakat seperti narkoba dan kenakalan remaja lainnya, tegas Bupati Sergai.

Sementara itu Ketua Panitia melaporkan bahwa tujuan diselenggarakan kegiatan yang dilaksanakan sehari penuh ini bertujuan untuk meningkatkan dan melaksanakan program pemerintah dibidang olahraga air, memasyara-

katkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta memupuk persatuan dan persahabatan antar pelajar.

Kejuaraan renang antar pelajar ini memperlombakan tiga gaya diantaranya renang gaya bebas 50 m, gaya punggung 50 m dan gaya dada 50 m untuk putra putri. Jumlah peserta yang mengikuti event ini sebanyak 333 pelajar masing-masing 131 pelajar dari 21 SMP dan 202 pelajar dari 22 SMA. Disamping itu para pemenang akan diberikan medali dan piagam sedangkan bagi sekolah yang pelajar berprestasi dalam event perlombaan renang akan diberikan trophy Bupati serta dana pembinaan sebesar Rp.1.000.000-. (ARM)