ICW - Bersama Rakyat Memberantas Korupsi
Divisi Korupsi Politik
Konfigurasi politik nasional yang terbentuk paska Pemilu 2009 telah melahirkan berbagai macam kekhawatiran, khususnya gagalnya konsolidasi demokrasi di Indonesia yang ditunjukkan dengan menguatnya gejala politik kartel. Checks and balances dalam sistem politik nampak tidak terwujud mengingat hampir sebagian besar partai politik yang mendulang suara pada Pemilu 2009 lebih cenderung untuk mendapatkan akses atas sumber daya publik daripada menempatkan diri sebagai bagian dari penyeimbang kekuasaan.
Fenomena penjatahan posisi atau jabatan publik strategis seperti menteri bagi seluruh partai politik yang mendukung terbentuknya koalisi politik nasional mengindikasikan bahwa kekuatan yang menopang rezim berkuasa belum berbasis pada ideologi kepartaian, melainkan lebih kepada politik yang transaksional. Imbasnya pada parlemen yang mengalami kemacetan dalam menjalankan fungsi strategisnya. Pemilihan anggota legislatif secara langsung tidak membawa implikasi pada otonomi anggota parlemen dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat karena masih kuatnya otoritas kepartaian (baca: pemilik partai politik). Suara parlemen lebih merupakan representasi dari sikap elit korupsi menghadapi tantangan yang berat. Tidak jauh berbeda kondisi politik pada tingkat lokal, pasca pemilu 2009, transisi kepemimpinan politik lokal di Indonesia terus bergulir. Hal ini ditandai dengan banyaknya pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang berlangsung di berbagai daerah. Dalam catatan ICW, pada tahun 2010 ada sekitar 246 pelaksanaan pemilu kada yang akan dilaksanakan baik ditingkat propinsi, kota maupun kabupaten di seluruh Indonesia.
Laporan Tahunan 2010
partai politik dibandingkan suara pemilihnya. Dalam kondisi politik demikian, agenda pemberantasan
17