Foto: Muhammad Ali/Jawa Pos
ICW - Bersama Rakyat Memberantas Korupsi
Bersama Melawan
Korupsi Pendidikan Korupsi di sektor pendidikan menjadi salah satu bentuk korupsi yang paling sulit disentuh. Jajaran Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan, Inspektorat Daerah, Pemerintah Daerah, hingga pengelola sekolah, bersama-sama menutup rapat praktik busuk yang merampas hak anak bangsa memperoleh pendidikan layak. Korupsi pendidikan, juga sangat berbahaya, karena secara langsung bersinggungan dengan kebutuhan publik. Koruptor yang menggerogoti dana anggaran pendidikan, telah membahayakan masa depan sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa. Ini terjadi karena korupsi di lembaga pendidikan lebih berdampak jangka panjang, mengancam persamaan akses, kuantitas dan kualitas pendidikan, sehingga anak-anak miskin sulit keluar dari lingkaran kemiskinan yang membelit. Catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), selama kurun waktu 2004-2010, kerugian negara terjadi
Laporan Tahunan 2010
akibat penyelewengan anggaran sekolah berupa dana bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan
10
Operasional Pendidikan (BOP), block grant Rintisan Sekolah Berbasis Internasional (RSBI), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dari satu jalur saja, yakni dana BOS, anggaran yang dikorupsi sungguh fantastis. Melansir hasil audit Badan pemeriksa Keuangan (BPK), diketahui bahwa “6 dari sepuluh sekolah menyimpangkan dana BOS dengan rata-rata penyimpangan Rp 13,7 juta persekolah�. Tentu ini bukan jumlah sedikit, mengingat dana BOS yang disalurkan pemerintah setiap tahunnya mencapai belasan triliun rupiah. Tahun 2011, total bantuan yang dialokasikan senilai Rp 16,266 triliun dengan perincian; Rp 10,825 trillun untuk jenjang sekolah dasar dan Rp 5,441 trillun untuk jenjang sekolah menengah.