11 S A B T U ,
3 0
J U L I
2 0 1 1 Max Mangimbulude
LEGISLATOR... Sambungan dari hal 1
yang mendapatkan suara terbanyak. Usulan itu salah satunya dilontarkan Ketua DPW PDS Sulut, Arthur Kotambunan. Wakil Ketua DPRD Sulut ini sepakat bahwa sistem nomor urut sangat baik untuk pengkaderan partai. Namun, lanjut Kotambunan, perlu ada jalan tengah, sebagai langkah terobosan. Misalnya dilakukan perimbangan antara suara terbanyak dan nomor urut. “Misalnya untuk nomor satu diambil dari suara terbanyak, sedangkan nomor dua kembali ke nomor urut,” ujar Kotambunan, yang mengaku akan mengusulkan hal ini ke DPP PDS, kemarin. Usulan serupa dilontarkan Wasek Partai Golkar (PG) Sulut Drs Eddyson Masengi. “Pendapat pribadi saya yaitu lebih baik di-mixing saja, karena kedua-
LIPPO... Sambungan dari hal 1
Manado yang dinamakan Sekolah Dian Harapan dan Satu SD GMIM II Tomohon yang berada di Kelurahan Talete, Kecamatan Tomohon, yang diberi nama Sekolah Lentera Ha-rapan, diambil alih pengelola-annya oleh Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPH) dibawa asuhan CEO Lippo Group James Riady. Bentuk kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk investasi sarana berupa bangunan sekolah dan pendukungnya, tenaga pendidik dan bahan ajar yang dilakukan YPH terhadap sekolah GMIM tersebut. Sekolah-sekolah ini nantinya akan dilengkapi dengan bangunan yang representatif, sarana penunjang yang bertaraf internasional, dengan tetap melaksanakan kurikulum sesuai dengan standar isi dan standar kompetensi lulusan yang dikeluarkan Kemendiknas, diperkaya dengan muatan kurikulum berstandar internasional.
KINI... Sambungan dari hal 1
mengikat kesepakatan dengan PT Hankook Tire Indonesia (HTI) untuk menyalurkan tenaga listrik dari jaringan tegangan tinggi 150 kV ke pabrik milik PT HTI yang berlokasi di kawasan industri Lippo Cikarang Bekasi dengan layanan khusus premium. Nota perjanjian kerjasama transaksi bisnis tenaga listrik itu
PANCASILA... Sambungan dari hal 1
Karena itu, memperingati 66 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Adat Minahasa menggagas pertemuan yang dijadwalkan berlangsung di Hotel Formosa Bahu, Sabtu (30/ 7) pukul 14.00 Wita. Dari lampiran yang diterima wartawan Koran ini, peserta yang diundang mengikuti pertemuan ini berjumlah 94 orang yang merupakan perwakilan dari organisasi keagamaan, adat, kepemudaan, profesi, politisi, birokrat dan sebagainya. Ketua Panitia Pembentukan Gerakan Perjuangan Tou Minahasa Frangky Kowaas, mengajak mereka yang diundang untuk hadir (lihat grafis). ‘’Tetapi tidak tertutup juga bagi siapa saja yang merasa keturunan Toar Lumimuut untuk hadir bersama-sama dalam pertemuan di hotel Formosa,’’ ajak Kowaas. Kowaas akan tampil menjadi pembicara bersama dr Bert Supit. Dr Supit dan Kowaas sendiri mengakui, dengan berbagai masalah yang terjadi sekarang ini, bentuk Negara Kesatuan
duanya ada kelebihan dan kekurangannya. Seperti 65 persen suara terbanyak, dan untuk nomor urut 35 persen,” tutur Masengi saat dihubungi terpisah. Bagaimana dengan usulan parliamentary threshold 5% untuk tingkat DPR RI, dan 2,5-4% untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota? Untuk hal ini, Kotambunan juga bisa menerimanya dengan catatan “Asalkan perlu sistem stambus accord atau penggabungan suara dengan partai lain. Misalnya sebelum perhitungan PDS sudah ada pembicaraan dengan Partai Demokrat. Dengan demikian saat penghitungan nanti tak ada suara yang terbuang percuma,” jelas Kotambunan. Masengi juga meneri-manya. Dia bahkan menilai parliamentary threshold 5% sangat tepat. “Kalau untuk provinsi dan kabupaten/kota perlu tawar menawar, tergantung situasi di daerah masing-masing,” ungkap politisi asal Minahasa itu. Masengi mengakui dua hal yang telah jadi rekomendasi
PDIP itu sedang digodok PG dari lapisan paling bawah. “Pada intinya dua hal ini sedang kami rapatkan untuk diusulkan ke pusat. Dan dari amatan kami banyak wacana yang berkembang dalam rapat partai,” jelasnya. Pendapatan berbeda dilontarkan Wakil Ketua DPP PAN Sulut, Farid Lauma SE. “Kembali ke nomor urut adalah suatu kemunduran,” tegas Lauma. Alasan kader partai berlamba lambang Bintang Putih itu, sudah pasti pemegang nomor urut satu tidak akan bekerja maksimal jika sistem itu kembai diberlakukan. Sebab di atas kertas peluangnya lebih besar. Hingga terjadi ketidakadilan karena nomor di bawahnya yang harus bekerja keras. “Kalau parliamentary threshold saya kira itu kebijakan DPP yang menentukan. Mau 5, 4 atau 2 persen bagi kami di daerah tak ada masalah,” terang Lauma yang mengaku optimis PAN akan tetap eksis serta mampu
bersaing dengan sistem apa pun yang akan diterapkan pada Pemilu 2014 nanti. Sementara itu, Ketua DPD PDIP Sulut Olly Dondokambey SE mengatakan, rekomendasi yang dikeluarkan pada Rakornas III tersebut sudah melalui kajian dengan melihat realita yang terjadi. “Sistem demokrasi kita bukan liberal tapi terpimpin. Dan seperti yang diamanatkan undang-undang melalui musyawarah dan mufakat,” jelasnya. Sistem suara terbanyak, menurutnya, membuat lemah pengkaderan di partai. “Kaderkader kita yang bekerja maksimal dalam partai, akhirnya tersisih dengan para pedagang. Jadi sebaiknya dalam pencalonan perlu dilakukan pengkaderan dari tingkatan paling bawah,” urai Olly yang selaku personil Fraksi PDI-P DPR-RI akan berjuang maksimal untuk mewujudkannya. “Pasti putusan ini bukan bentuk ketakukan dari elit partai,” pungkasnya.(*)
“Apresiasi khusus kepada Dr James Riady dengan Lippo Group dan Yayasan Pelita Harapan yang sangat concern untuk membangun pendidikan dan kesehatan yang berwawasan Kristiani,” puji Gubernur Sulut SH Sarundajang dalam Soft Opening Sekolah Dian Harapan Manado di lokasi persekolahan GMIM Ranotana Manado, Jumat (29/7, kemarin. Menurut SHS, dengan kehadiran lembaga pendidikan bermutu seperti Sekolah Dian Harapan, diharapkan dapat menopang upaya pembangunan pendidikan bermutu di Sulut untuk mempersiapkan generasi muda Sulut yang memiliki kompetensi kognitif, afektif dan psikomotor serta memiliki integritas dan kecakapan spiritualitas yang baik. Karenanya, jelas SHS, bentuk kerjasama GMIM dengan YPH ini akan terus dikembang-kan di Sulut agar sekolah-sekolah yang dikelola GMIM dan yayasan Kristen lainnya yang ingin bekerjasama dengan YPH. “Oktober nanti Lippo Group juga akan memba-
ngun Rumah Sakit Internasional yang merupakan cabang dari RS Si-loam Jakarta, di Manado.” tambah SHS sebagaimana disampaikan Jubir Pemprov Christian Sumampouw SH MEd. Usai menghadiri acara peresmian di Manado, rombongan yang terdiri dari Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu, CEO Lippo Group Dr James Riady, Preskom Lippo Group Theo Sambuaga, Ketua Yayasan Pelita Harapan Dr Jonathan Parapak yang dikenal sebagai salah satu cendekiawan Kristen di Indonesia, bergegas meresmikan sekolah yang sama di Tomohon. Sesampainya di Kota Bunga, SHS dan James Riady dan rombongan disambut Ketua BPMS GMIM Pdt Piet Marthen Tampi, Sekum GMIM Pdt Arthur Rumengan MTeol, Plt Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE AK, Sekkot Drs Arnold Poli SH MAP dan jajaran Pemkot Tomohon. Ditambahkannya bahwa ada masa dimana sekolah ini dikelola YPH dan ada masa dimana perlahan-lahan akan kembali
dikelola secara mandiri oleh Yayasan AZR Wenas. “Untuk menunjang pemenuhan standar bertarap Internasional maka penambahan-penambahan berbagai fasilitas akan dibiayai YPH,” tambahnya. Sekretaris Umum BPMS GMIM Pdt Arthur Rumengan mengatakan bahwa upaya menjalin kerjasama ini sudah lama diwacanakan. Bahkan sudah berkali-kali diadakan pertemuan bersama di Sinode GMIM. “Memang sekolah ini dirancang menjadi sekolah model namun tetap ikut sistem pendidikan Nasional,” ungkap Rumengan. Ketua Yayasan Pelita Harapan Dr Jonathan Parapak menegaskan berdirinya sekolah ini ditengah-tengah menjamurnya sekolah sekuler. Bahkan sekolah sekuler cenderung untuk melawan Tuhan seperti yang terjadi di Negara-negara Barat. “Sekolah ini didirikan untuk mengajarkan anak-anak yang masuk kategori golden years takut akan Tuhan sejak dini dan mempersiapkan calon pemimpin berintegritas,” tegas Parapak.(*)
ditandatangani oleh Dirut PLN Dahlan Iskan dan Presiden Direktur PT HTI Lee Ho-Gun, di Jakarta, Kamis (28/7). HTI merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal Korea Selatan yang bergerak di bidang industri (pabrik ban). Perjanjian kerjasama itu langsung ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) antara Lee Ho-
Gun dengan General Manager PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten Achmad Taufik. “Kesepakatan jual beli tenaga listrik ini menunjukkan adanya kepercayaan investor asing pada kemampuan PLN untuk menyediakan listrik bagi pengembangan pabriknya di Indonesia dengan tingkat mutu layanan sesuai keinginan pelanggan,” kata Dahlan Iskan. PLN menunjukkan komitmen-
nya untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dengan memenuhi semua kebutuhan listrik kalangan industri. Penyaluran tenaga listrik ke pabrik HTI akan dilakukan dua tahap sesuai kebutuhan PT HTI. Tahap pertama, Maret 2012 dengan daya 30.000 kilo Volt Ampere (kVA) atau 30 Mega Volt Ampere (MVA). Tahap kedua, Agustus 2015 penambahan daya menjadi 60 MVA.(**)
Republik Indonesia (NKRI) telah gagal. ‘’Berdasarkan analisa berdasarkan sejarah bangsa-bangsa di kepulauan nusantara, letak geografisnya, budaya, politik, ekonomi, serta moral/mental cara pengelolaan Negara dan bangsa yang sangat luas dan majemuk, NKRI sudah gagal. Maka diperlukan sikap yang tegas dari Tou Minahasa untuk memperjuangkan suatu bentuk penyelenggaraan Negara dan pemerintahan alternative dari bangsa dan Negara RI sesuai dengan visi dan cita-cita Dr Sam Ratulangi,’’ ujar Supit dan Kowaas. Supit berharap dari pertemuan tersebut akan lahir pembentukan gerakan aksi yang nyata dari Tou Minahasa untuk memperjuangkan sebuah konsep alternatif bagi penyelamatan proklamasi RI, sebagai sebuah nation state. ‘’Konsep tersebut akan menjadi sebuah Deklarasi Perjuangan Tou Minahasa yang akan dikumandangkan pada tanggal 18 Agustus 2011 di Watu Pinawetengan Minahasa nanti,’’ tegas Supit sambil mengimbau semua yang diundang untuk hadiri. (tas)
PENONTONNYA... Sambungan dari hal 1
perdana pukul 12.30 Wita. Malah, siang hari pengunjung harus berdesak-desakan menunggu di tangga masuk studio 21. Empat theater yang disediakan pihak 21 tak mampu menampung animo. Di hari perdana, semua kursi di empat theater yang semuanya memutar film tiga sekawan Harry, Ronn Weasley dan Hermione Granger melawan Lord Voldermort atau Raja Kegelapan penuh. Kursi paling dekat dengan layar ukuran raksasa sekira 6 meter tetap terisi. Kalau diakumulasi, jumlah penonton film fiksi yang diangkat dari novel JK Rowling ini mencapai 3.792 orang. Angka ini diperoleh dari empat ruangan dikali jumlah kursi dikali harga tiket. Di theater 1 yang menggunakan layar 3 Dimensi, jumlah kursi sebanyak 290 harga tiket masuk Rp35 ribu per orang. Theater II jumlah kursi sama 290, namun harga tiket lebih murah yaitu Rp25 ribu per orang, sedangkan di theater III dan IV jumlah kursi sama 184 dengan harga tiket masingmasing Rp25 ribu. Dari segi
pendapatan. Sementara itu, pantauan Koran ini di tempat pembelian tiket yang setiap hari Sabtu dan Minggu dibanderol lebih tinggi, sekira Rp35 ribu studio biasa, Rp50 ribu 3D, terlihat ratusan remaja berdiri bergerombol untuk nonton keesokan harinya (Sabtu hari ini-red). Pengakuan Burhanuddin bersama temantemanya, Adet, Fahri, Sukri, dan Mey, mereka rela mengantri walaupun berdesak-desakan menyaksikan film Harry Potter part 2. “Kami sudah hampir dua jam mengantri,” ungkap mereka yang mengaku telah memiliki tiket Sabtu. “Filmnya sangat seru sekali, Harry Potter adalah film favorite kami. Namun seandainya film tersebut tidak jadi ditayangkan itu adalah mimpi buruk, buat kami,” ungkap Archie, salah satu penonton. Manajer Studio 21 Manado Ismo saat dikonfirmasi melalui Regen dan Paulus, karyawan studio 21 mengungkapkan kewalahan melayani para pecinta film yang mencapai puncak box office di Amerika dan seluruh dunia. (*)
DIUNDANG HADIR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.
Lendi Sumolang Frangky Kowaas Joppie Worek Max Tangkudung Dolfie Maringka Fendy Parengkuan Fanny Legoh Albert Kusen Christianto Muntu Veldy Umbas Eric Dayoh Eric Mingkid Denny Pinontoan Rickson Karundeng Fredy Wowor Ivan Kaunang Meidy Tinangon Maartinus BAroleh Billy Lombok Prof Jan Lombok Prof Dolf Sinoloungan Eddy Rumayar, SH Franky Mocodompis Christy Manarisip Teddy Kumaat Jootje Kawengian Andry Sengkey Didi Koleangan Jull Takaliuang Hemmy Koapaha Denny Sege Paulus Heidemans Julius Pontoh Didi Sumampouw Lona Lengkong Drs PP Kepel Dr Boetje Moningka Umar Isak Ntome Ferry Uway Prof Rondonuwu Pdt H W Tampamawa D Fred Rampen Oldy Kansil Pitres Sombowadile Herry Plangiten Piet Wongkar
MAFIA... Sambungan dari hal 1
bersembunyi di kepulauan Karibia dan dilindungi mafia di negara wilayah Amerika Latin tersebut. Pelarian Nazaruddin berlangsung aman dan lancar bersama istrinya sampai ke luar negeri tidak saja berkat dukungan kolega-koleganya juga lobi oknum pengacara di Singapura yang sempat menangani kuasa hukum anggota DPR RI dari Partai Demokrat itu. Sumber SP menyebutkan melihat lokasi persembunyian Nazaruddin di Karibia yang dikenal sebagai surga dunia alias pulau wisata yang paling indah di dunia tersebut, otomatis menambah sulitnya tim Polri menangkap buronan KPK itu. Pasalnya, wakil rakyat asal Sumatera Utara tersebut selama di Karibia walau jauh dari tanah kelahirannya karena waktu tempuh perjalanan dari
48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.
AHJ Purukan Jeremia Damongilala Jefry Pay Daniel Lumanauw Refly MAndey Andre Angow Hengky Wijaya Dicky Maengkom Denny Mangundap Tenny Assa Prof Lucky Sondakh Pdt Sevius Lumingkewas Mona Saroinsong Nico Lumunon Drh Lexy Lantang Pdt J R Pandeirot Octo Supit Donny Rumagit Ferrol Warouw Greity Sumayku Iske Bogia Johly Aror Jimmy Lumintang Joice Worotikan Jopie Pangemanan Dr Alan Umboh Johny Weol Jantje Koapaha Tommy Waworundeng Sandra Rondonuwu Elisa Regar Renata Ticonuwu Jopie Watung DR Noldy Tuerah Prof Ishak Pulukadang Dr L Ratulangi Dr BA Supit Boy Rondonuwu Jantje Sambuaga Matulandi Supit Philip Regar Ricky Lumingkewas Brigade Manguni Indonesia Waraney Toar Lumimuut Korps Veteran Pisok Roy Mamengko
Jakarta ke pulau itu belasan jam. Namun di sisi lain merasa nyaman karena dilindungi oleh mafia di sana. Sehingga siapa pun termasuk aparat Polri yang nekat akan menjemput paksa, dikhawatirkan akan terjadi baku tembak atau mendapat perlawanan dari para pelindung Nazaruddin. “Kehadiran aparat Polri untuk menjemput Nazaruddin di Karibia kemungkinan mengalami kesulitan karena dikhawatirkan akan terjadi perlawanan. Sebaliknya, strategi yang baik dalam rangka mengamankan DPO Interpol tersebut melalui lobi antar negara atau otoritas negara yang menguasai kepulauan Karibia,” ujar sumber yang enggan disebut jatidirinya. Sumber menambahkan bahwa tim Polri sudah berada di Karibia dalam rangka menjemput Nazaruddin. Keberadaan aparat polisi tersebut juga sudah berkoordinasi dengan interpol.(spc/jpnn)
MURAH... Sambungan dari hal 1
harus mengembalikan uang selisih kemahalan yang duludulu itu”. Begitu logika mereka. Di seluruh Indonesia, orang memang kaget melihat murahnya biaya penyambungan listrik sekarang ini. Tapi, hanya di Madura itu yang menuntut pengembalian uang kemahalan pada masa lalu. Di Madura pun hanya terjadi di Blega itu. Padahal, sebenarnya PLN tidak menurunkan biaya penyambungan. Bahkan, sedikit menaikkannya. Terutama untuk permintaan penyambungan dengan daya agak besar. Yang kami lakukan hanyalah: menerapkan tarif resmi itu apa adanya. Tidak boleh ada embelembelnya. Apa pun istilahnya. Maka, kelihatannya lantas seperti turun drastis. Dulu, kata mereka, untuk mendapat sambungan listrik, harus membayar Rp2 juta, Rp2,5 juta, bahkan sampai Rp4 juta. Kok sekarang untuk beban yang sama hanya Rp650 ribu. Kaget yang berlebihan kelihatannya memang tidak baik. Bisa membuat orang berdemo seperti di Blega itu. Di samping hanya mengenakan tarif resmi, PLN kini juga tidak mau mencampur-adukkan biaya penyambungan dengan biaya-biaya lain yang mungkin dikenakan kepada calon pelanggan. Hanya biaya penyambunganlah (biasa disingkat BP) yang terkait dengan PLN. Kalau ada biaya-biaya lain, itu di luar ranah PLN dan mestinya jangan dikaitkan dengan PLN. Dalam hal melakukan penyambungan, tugas PLN itu sebenarnya terbatas. Tidak masuk akal kalau harus minta biaya yang jutaan. Untuk penyambungan baru, tugas PLN itu hanyalah menarik kabel tegangan rendah dari jaringan PLN ke atap rumah, lalu memasang meteran dan memasang MCB. Habis. Berarti, listrik sudah tersam-bung dan siap digunakan. Soal bagaimana menggunakannya, perlu berapa bola lampu, kamar mana saja, berapa buah stop kontak, itu bukan urusan PLN. Bukan tugas PLN untuk memasang kabelkabelnya, stop kontaknya, lampunya, dan segala macam yang ada di rumah tersebut. Itu tugas pemilik rumah sendiri. Itu sudah menyangkut kebutuhan pemilik rumah yang skala keperluannya berbeda-beda. Pemilik rumah atau kantor biasanya tidak memiliki kemampuan melakukan sendiri. Mereka umumnya minta bantuan kontraktor listrik. Itu terserah sepenuhnya kepada pemilik rumah. Mau cari kontraktor yang murah atau mahal, PLN tidak boleh campur tangan? Entah mau dikerjakan sendiri atau minta bantuan kontraktor, yang jelas instalasi di rumah-rumah tersebut tidak boleh sembarangan. Ada aturannya. Bukan aturan dari PLN, tapi dari pemerintah. Untuk itu, ada lembaga yang mengontrol, apakah jaringan di dalam rumah tersebut sudah benar atau belum. Lembaga tersebut bernama
300 M... Sambungan dari hal 1
dana sertifikasi yang belum terbayar. Angka ini diperoleh dari hitung-hitungan antara lain guru sertifikasi Angkatan 2009 di Sulut mencapai 5.000 orang. Rata-rata setiap guru menerima Rp2 juta per bulan. Jadi, untuk tiga Bulan (Oktober–Desember 2010), tunjangan yang belum dibayarkan Pemprov mencapai Rp300 miliar. Sementara itu, menurut mereka, sejak Desember 2010 hingga awal Juli 2011 ini Pemprov sudah berkali-kali berjanji akan membayarkan sisa tunjangan sertifikasi tersebut. Namun, janji Pemprov itu tinggal janji saja. “Apakah dananya belum dikucurkan oleh pemerintah pusat? Atau jangan-jangan dana itu sudah ada di kas Pemprov, tapi Pemprov belum mau membayarkannya, yang akhirnya
KETUA... Sambungan dari hal 1
internasional. Itu kejahatan luar biasa dan lebih jahat dari teroris,” kata mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas. Marzuki sendiri mengusulkan agar KPK dibubarkan, bila tudingan “permainan” di pimpinan lembaga pemberantas korupsi itu terbukti. “Kalau memang terbukti perlu dipikirkan kembali, apakah bedol desa, atau lembaganya dihilangkan, kita kembalikan ke lembaga penegak hukum yang ada dengan pengawasan yang lebih baik,” kata Marzuki kepada wartawan usai salat Jumat di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (29/7). Menurut Marzuki, dirinya kecewa atas kabar tersangkutnya sejumlah pejabat KPK dalam kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Ga-mes
Konsuil. Bukan PLN. Lembaga Konsuil itu dibentuk pemerintah. Tidak ada hubungan sama sekali dengan PLN. Tapi, masyarakat umumnya memang salah duga. Semua itu dikira masih kalangan PLN. Pokoknya, semua hal yang berkaitan dengan listrik dikira menjadi tugas dan tanggung jawab PLN. Anggapan salah masyarakat itu sebenarnya tidak salah-salah amat. Orang-orang yang ditunjuk pemerintah untuk duduk di Konsuil, misalnya, umumnya adalah pensiunan karyawan PLN. Penampilan dan gaya petugas-petugas kontraktor listrik pun tidak berbeda dari orang PLN. Apalagi alat-alatnya. Persis milik PLN. Pada masa lalu, memang ada semangat agar semua lembaga yang terkait dengan listrik bekerja sama dengan sebaikbaiknya. PLN sendiri pernah memberikan fasilitas agar mereka itu berkantor saja di PLN! Pembayaran-pembayaran untuk mereka sekalian saja dijadikan satu dengan biaya untuk PLN. Begitu erat hubungan itu, sehingga ada istilah sudah dan harus seperti suami-istri. Inilah yang berubah sekarang. Hubungan itu tidak boleh seperti suami-istri. Hu-bungan antara PLN, kontraktor listrik, dan Konsuil haruslah hubungan profesional. Dari sinilah lantas diketahui berapa sebenarnya biaya penyambungan yang dikenakan PLN tersebut. Lalu, banyak yang terkaget-kaget. Lalu, ada yang berdemo seperti yang di Blega itu. Namun, kalau saya Minggu pagi lalu ke Blega, itu bukan hanya karena ada masalah kekagetan tersebut. Kebetulan, saya memang ingin melakukan klarifikasi banyak hal yang selama ini mengganjal di hati. Misalnya, mengapa susut listrik (kehilangan listrik) di Madura itu yang tertinggi di Indonesia. Saya sungguh tidak enak mendengarnya. Persentase susut listrik di Madura mencapai 20 persen. Padahal, di kabupatenkabupaten lain di Jawa hanya sekitar 7 persen. Saya sungguh ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya tidak percaya hal itu merupakan wajah Madura yang sebenarnya. Besarnya susut listrik di Madura tersebut sebagian ternyata memang karena struktural. Lima gardu induk (GI) yang ada di Madura semua berada di pantai selatan. Akibatnya, penduduk di sepanjang pantai utara harus dikirimi listrik dari jaringan 20 kv. Kalau di pantai utara dibangun satu atau dua GI, susut itu sudah akan turun sekitar 5 persen sendiri. Jaringan kabel 20 kv yang terlalu panjang memang menjadi salah satu penyebab susutnya daya listrik. Masih ada yang lebih mendasar. Hampir 100 persen pelanggan listrik di Madura adalah rumah tangga. Pelanggan besar yang dilayani dengan tegangan menengah (TM) hanya 0,9 persen. Kalau saja ada pabrik yang cukup besar di Madura, komposisi pelanggan akan berubah dan susut listrik bisa membaik. “Kalau ada
beberapa pabrik yang mampu menyerap listrik 40 MW saja, susut listrik bisa turun lagi 5 persen,” ujar Bintoro, manajer APJ Madura. “Atau, kalau satu pabrik semen saja berdiri di Madura, sudah bisa memperbaiki struktur listrik di Madura yang lemah,” tambahnya. Maka, saya akan mengusahakan berdirinya GI di pantai utara Madura. Sekaligus untuk antisipasi siapa tahu para bupati di Madura benar-benar akan mengembangkan kawasan itu sebagai pusat pengembangan ekonomi. Apalagi, PLN sudah memutuskan untuk membangun pembangkit listrik besar di situ yang sekarang tahapnya tender proyek. Ada agenda lain yang tidak sempat saya lihat di Madura. Yakni, melihat layang-layang Madura. Bulan-bulan ini adalah musim layangan yang paling top di Madura. Ribuan jumlah-nya. Besar-besar ukurannya. Menarik desainnya. Dan di waktu malam lebih-lebih lagi menakjubkannya: layang-layang itu berlampu! Ada lampu LED di setiap mainan itu. Betapa banyaknya kerlip lampu di langit. Mengalahkan jumlah bintang yang ada. Pada musim layang-layang seperti ini, teman-teman PLN Madura pusing kepala. Kian besar layangannya, kian berat pusingnya. Di larut malam, ketika angin sudah surut, banyak layangan yang hinggap ke jaringan listrik. Terjadilah gangguan di mana-mana. Ada ide agar pemda mengeluarkan larangan main layang-layang. Saya tidak setuju dengan ide itu. Kepada temanteman di Madura, saya anjurkan justru PLN harus mengadakan lomba layang-layang secara besar-besaran. Kalau perlu memperebutkan Piala Dirut PLN! Soal ancaman gangguan listrik, harus dicarikan cara yang lebih cerdas. Dalam lomba itu, bisa saja sekaligus dilombakan bagaimana mendesain layanglayang yang aman bagi listrik. Pasti akan banyak yang menyumbangkan ide itu. Sebelum meninggalkan Blega, saya bertanya kepada manajer PLN Madura. Anaknya muda, tinggi (185), ganteng, dan bicaranya firm. Lulusan Fakultas Teknik Elektro Universitas Diponegoro itu pernah dua tahun bertugas di Madura dan kini kembali ke Madura lagi dalam posisi memimpin. Berikut ini dialog saya dengan Bintoro, manajer itu: - Apakah Anda menyesal telah menerapkan tarif biaya penyambungan yang murah itu?? + Tentu tidak, Pak. - Tapi, kan menimbulkan demo? + Demo itu baik juga, Pak. Biar orang tahu bahwa biaya penyambungan itu sebenarnya tidak semahal itu. - Tapi, bagaimana dengan permintaan uang kembali itu? + Akan saya anjurkan agar mereka minta saja kepada siapa dulu mereka membayar. - Kalau mereka bilang membayarnya kepada orang PLN? + Tunjukkan saja siapa orangnya. Biar saya pecat! (*)
hanya mengorbankan hak-hak guru sertifikasi,” tukas Pertanyaan seperti ini sah-sah saja diajukan, karena guru-guru sertifikasi Angkatan 2009 sudah lama diresahkan dan dikecewakan oleh Pemprov. Kiranya, melalui Manado Post, Gubernur Sulut SHS, melalui Kadis Diknas Makagansa, dapat menjelaskan permasalahan ini secara jujur dan transparan, sesuai dengan “sesumbar” SHS : MEMBANGUN TANPA KORUPSI. Di atas dikatakan, bahwa bagi guru-guru sertifikasi Angkatan 2009, pembayaran tunjangan sertifikasinya dimulai pada tahun 2010 oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Sedangkan pada tahun 2011, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pembayaran tunjangan sertifikasi bagi guru-guru sertifikasi Angkatan 2009 dilakukan oleh Pemkab / Pemkot masingmasing. Kenyataan ini, tampak
juga bermasalah di berbagai Kabupaten / Kota di Sulut. Sebab, sampai sekarang tunjangan guruguru sertifikasi di beberapa Kabupaten/Kota di Sulut BELUM dibayarkan oleh Pemkab/ Pemkot masing-masing. Di Kota Bitung, pembayarannya baru dilakukan untuk Triwulan I (Januari – Maret 2011), sedangkan Triwulan II (April – Juni 2011), Pemkot Bitung belum membayarnya. Dari sajian data di atas dapat dikatakan bahwa Pembayaran Tunjangan Guru-guru sertifikasi di Sulut Angkatan 2009 tak pernah sepi dari rundungan persoalan. Jadi, kalau dikatakan orang, bahwa guru-guru sertifikasi di Sulut “Mandi Uang”, itu terasa berlebihan, karena bertentangan dengan fakta bahwa pembayaran tunjangan sertifikasi itu, baik oleh Pemprov maupun oleh Pemkab / Pemkot, selalu tersendat-sendat, selalu terlambat. ***
di Palembang. Disebutkan oleh tersangka kasus wisma atlet Muhammad Nazaruddin, bahwa Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan Deputi Penindakan KPK Ade Raharja sempat menemui dirinya yang sedang berperkara. Jika tudingan itu benar, Marzuki menilai KPK sebagai lembaga telah tercoreng. “Harapan untuk menjadikan KPK sebagai panglima pemberantasan korupsi pun bisa sirna dengan perilaku pejabat semacam itu. Nyatanya tidak membawa perubahan juga, jadi lebih banyak manuver politik daripada konteks untuk pemberantasan korupsi,” ujarnya. Selama ini, lanjut Marzuki, dirinya selalu berbicara tentang pemberantasan korupsi kepada pihak-pihak di KPK. Jika pada akhirnya KPK diisi orang yang bermasalah, tentu hal itu membuat dirinya kecewa secara pribadi. “Bagaimana kira-kira
nasib bangsa kalau seperti ini terus,” ujarnya. Untuk kepemimpinan KPK periode selanjutnya, dirinya berharap agar Pansel KPK dapat benar-benar melakukan penyaringan yang profesional terhadap seluruh calon yang ada. Sehingga, didapatkan pejabat KPK yang benar-benar kredibel. Menanggapi usulan Marzuki Alie, Wakil Ketua DPR Pramono Anung memiliki pandangan lain. “Saya termasuk yang tidak setuju,” tegas Pramono, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin. Menurut dia, KPK masih diharapkan menjadi antibodi korupsi yang berlangsung sema-kin sistemik dari waktu ke waktu. Karenanya, dengan logika tersebut, pembubaran KPK sama artinya dengan menghilangkan antibodi terhadap korupsi. “Ini bakal membuat korupsi semakin lebih akut,” imbuh politisi PDI Perjuangan tersebut.(jpnn)