Genjot Penagihan Utang Pajak Kendaraan MANADO— Ketua Komisi II Steven Kandouw mengingatkan Dispenda untuk menjalankan tugas mereka secara maksimal. Apalagi dalam hasil pemeriksaan BPK pada APBD 2012, utang pajak kendaraan sangat besar. “Dispenda harus menyelesaikan penagihan
Dispenda harus menyelesaikan penagihan utang tersebut karena itu akan masuk pada pendapatan daerah dan sudah pasti bakal berpengaruh terhadap pembangunan,� Steven Kandouw Ketua Komisi II utang tersebut karena itu akan masuk pada pendapatan daerah dan sudah pasti bakal berpengaruh terhadap pembangunan,� ujar politisi dari PDI-P ini. Tak
5
RABU, 14 AGUSTUS 2013
BONIT ANGGI
hanya soal penagihan, Kandouw menegaskan, Dispenda harus bisa menciptakan program yang dapat mengundang niat membayar pajak masyarakat. “Instansi terkait berinovasi menciptakan gagasan-gagasan menarik agar masyarakat membayar kewajibannya,� tutur legislator dari Minahasa ini. Ia mendorong Dispenda melakukan upaya penagihan. “Harus makin intens lagi. Program inovatif seperti gerakan
PNS taat pajak, membagikan stiker sosialisasi pada wajib pajak serta razia kendaraan bermotor rutin adalah program yang sangat bagus. Kami mensupportnya,� tegasnya. Tak hanya sampai di situ, Kandouw juga meminta Dispenda tidak pandang bulu pada wajib pajak. “Walaupun pejabat kalau memang belum bayar pajak, silahkan ditindak. Begitu juga kalau ada yang coba-coba meminta permohonan keringanan denda. Saya saja, ikut bayar pajak dan denda karena memang sudah jadi kewajiban,� tutupnya.(gel)
Steven Kandouw
Trio PDS Tunggu Petunjuk Partai Merasa Dipermainkan Aturan
Felly Runtuwene Editor: Angel Rumeen
MANADO— Belum adanya keputusan pasti pada nasib proses pergantian antar waktu (PAW), tiga legislator dari Partai Damai Sejahtera (PDS), Felly Runtuwene, Paul Tirayoh dan Sjeny Kalangi harap-harap cemas. Tirayoh mengaku, belum mengetahui secara pasti apakah proses PAW dirinya masih akan berlanjut atau tidak. “Sampai sekarang, saya belum tahu,� ujar Ketua BK Deprov Sulut ini. Ia mengatakan, proses pengunduran diri yang beru-
Paul Tirayoh
jung pada PAW merupakan aturan yang KPU keluarkan sebelumnya, yang harus dipenuhi. “Karena ingin mencalonkan lagi, kami menandatangani surat pengunduran diri. Itu kan sudah aturan KPU. Lalu diganti dengan aturan baru. Nah, ini yang sempat membingungkan,� tukas legislator yang dikenal vokal memperjuangkan aspirasi rakyat ini. Tirayoh pun menyerahkan sepenuhnya proses tersebut pada partai. “Kita tunggu keputusan partai saja,� tandas legislator Dapil Minut ini. Hal
yang sama diungkapkan Felly Runtuwene, srikandi dari Minahasa Selatan yang
Sjeny Kalangi
memilih mengendarai Partai Nasdem dalam Pileg 2014. “Semua kembali lagi pada partai. Kita ikut aturan saja,� ujar Runtuwene. Yang pasti, lanjutnya, pengunduran diri dari lembaga politik tersebut bukan keinginan pribadi. “Kami ingin melengkapi berkas untuk bisa berada di Daftar Calon Tetap,� tandasnya. Di sisi lain, Ketua DPW PDS Sulut Arthur Kotambunan mengatakan, nasib ketiga legislator tersebut tergantung aturan. “Kita kembali lihat pada aturan,� ujarnya singkat.
Beberapa waktu lalu, anggota KPU Sulut Ardiles Mewoh sudah menjelaskan bahwa proses PAW legislator dari partai yang tak lolos Pemilu, yang ikut Pileg 2014 akan tetap berjalan jika PAW usulan partai. “Putusan MK menyatakan, legislatif dari partai yang tak lolos pemilu tidak wajib lagi mengundurkan diri. Namun, jika memang itu usulan partai, maka KPU akan tetap memprosesnya,� tandas Mewoh.(***)
 � � �
BAKAL SEPI: Dua hari ke depan, kantor Deprov akan sepi ditinggal penghuninya yang melakukan studi banding di luar daerah.
Agenda ‘Jalan-jalan’ Legislator Dipercepat MANADO— Beberapa agenda yang sudah dirancang akan digelar pekan ini terancam batal. Pasalnya, jadwal perjalanan dinas yang biasa ditetapkan setiap Kamis-Jumat, dimajukan mengingat Jumat nanti akan digelar sidang paripurna istimewa mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI, dalam rangka ulang tahun kemerdekaan. Dari informasi yang didapatkan, Pansus Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan melakukan studi banding hari ini. Pansus yang memiliki anggota cukup banyak ini, bakal
mendatangi Badan Otorita Batam di Jakarta untuk berkoordinasi mengenai KEK. Sebelumnya juga, pada dua pekan lalu, pansus sudah mendatangi Sumatera Utara dan Dewan KEK untuk membahas soal penetapan KEK. Wakil Ketua Deprov Arthur Kotambunan tak membantah hal ini. Menurutnya, Pansus KEK akan bertemu Badan Otorita Batam untuk mempelajari perbedaan KEK dan Otorita Batam. “Karena nanti setelah KEK terbentuk di Bitung akan ada badan tersendiri sebagai pengelolaannya,�
jelas Kotambunan. Terkait agenda ini hanya jalan-jalan, Kotambunan membantahnya. “Ini memang sudah diagendakan sebelumnya karena tugas pansus adalah mempelajari lebih dalam mengenai KEK. Nantinya, KEK bukan hanya memberi imbas di Kota Bitung saja, tapi pun di seluruh Sulut bahkan Indonesia Timur,� pungkasnya. Karena agenda perjalanan dinas ini, dipastikan kantor dewan bakal sepi karena sebagian besar legislator yang cukup rajin datang ke kantor, berada di pansus ini.(gel)
Pejabat Harus Paham Tupoksi MANADO— Sekwan Sulut John Palandung kembali menegaskan mengenai fungsi dan tugas pejabat di Setwan Sulut. Palandung yang belum lama menduduki kursi Sekwan ini mengatakan, setiap pejabat harus bisa menjalankan tugasnya dengan baik. “Jangan ada
yang pandang enteng,� tegas Palandung. Kemarin, mantan staf ahli Gubernur Sulut ini menggelar rapat bersama para kepala bagian di Setwan. Ia mengatakan, pertemuan tersebut dilaksanakan untuk kembali mengingatkan para pejabat terkait tugasnya. “Mereka harus paham
tupoksi masing-masing,� ujar Palandung. Mengenai adanya pejabat yang terkesan kurang optimal dalam tugasnya, Palandung mengatakan, dalam rapat tersebut ia menegur pejabat itu. “Saya minta dia lebih maksimal dalam tugasnya,� kata mantan Sekkab Sitaro ini sembari
John Palandung
memastikan, setiap pejabat kini akan melakukan tugasnya dengan baik. “Kalau ada kekurangan, mari benahi bersama,� tandasnya.(gel)
Proyek APBN Tetap Diawasi MANADO— Meski bukan menggunakan anggaran daerah, tapi proyek pembangunan yang memakai APBN, menurut anggota Komisi III Djenri Keintjem harus mendapat perhatian khusus. “Kita juga harus ikut mengawasi jangan hanya melihat apa yang sedang dikerjakan. Karena nanti, fasilitas tersebut bakal digunakan masyarakat Sulut,� ujar
Djenri Keintjem
Ketua Fraksi PDI-P ini.
Keintjem mengatakan, proyek APBN tak pernah lepas dari pengamatan Deprov. “Kita selalu lakukan pengawasan. Jika memang dinilai tidak sesuai itu dijadikan evaluasi dan kami bawa ke instansi terkait. Masalah pembangunan tak boleh disepelekan karena menyangkut banyak sektor,� tegasnya. Beberapa mega proyek yang sementara dan akan
dilaksanakan di Sulut, dikatakan Keintjem, terus dikawal. Misalnya saja, Jembatan Soekarno, persiapan pembangunan tol Manado-Bitung, ring road dan beberapa mega proyek yang sedang dilakukan di Sulut, termasuk di perbatasan. “Kita akan lakukan monitoring secara berkala untuk memastikan setiap proyek berjalan bagus,� pungkasnya.(gel)