Ada persoalan kemasyarakatan, atau peristiwa maupun kegiatan di sekitar lingkungan Anda? SMS atau Hubungi
085240537110 08124481729
MP
21
email: ham_mp@yahoo.com
RABU 11 MEI 2011
Max Mangimbulude
Rapor SKPD Masih ‘Merah’ Alung: Ada SKPD yang Bagus
Peserta UN SD Keringatan Dat: Optimis 1196 Siswa Lulus TUTUYAN – Suasana di semua sekolah dasar (SD) di Bolmong Timur (Boltim) lain dari biasanya. Pasalnya, Selasa (10/5) kemarin ujian nasional (UN) SD se Indonesia. Rupa-rupa gerakan yang dilakukan para siswa di SDN Tutuyan. Saling berbisik sampai garuk kepala. Dua orang guru pengawas keli-hatan tak terlalu ketat menga-wasi. ‘’Kami sengaja tidak terlalu ketat, karena akan menghilangkan konsentrasi,’’kata seorang guru perempuan. Data yang diberikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) ada 1196 siswa SD tersebar di 57 sekolah SD se-Boltim mengikuti UN.
SANTAI TAPI SERIUS: Sejumlah siswa SD saat mengikuti UN di hari pertama, Selasa (10/5) kemarin.
Menurut Kadis Dikpora Boltim Drs Dat Paputungan, UN yang akan digelar sampai Kamis (12/5) ditargetkan lulus 100 %. ‘’Jika tidak ikut pastinya tidak lulus,’’katanya. Lanjut Paputungan, setiap siswa SD harus berupaya keras,
karena UN memiliki nilai terbesar untuk menentukan kelulusan di samping ada nilai ujian sekolah. Sementara itu, Kabag Humas Boltim Arfan Palima, meminta kepada orang tua murid untuk memberikan suport dan perhatian lebih
kepada anak SD yang sementara mengikuti UN. “Karena anak-anak usia kelas 6 SD seperti itu, masih sangat membutuhkan motivasi dan bimbingan dari orang tua, terutama di masa-masa penentuan seperti ini,” jelasnya.(tr-05/ham)
RM-Depot Harus Miliki SLK TUTUYAN - Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kesahatan (Dinkes) Boltim mengeluarkan imbauan kepada semua rumah makan (RM) dan Depot Air Minum di Boltim. RM dan depot harus memiliki Sertifikasi Laik Kesehatan (SLK). Menurut Wasor Survei-
lans Dinkes Tendy A Ponubu SKM, SLK ini bisa didapat apabila RM atau depot lolos uji laboratorium tim Dinkes. ‘’Hal ini mengacu pada dasar UU Nomor S tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan UU nomor 8 tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen,” katanya,
Selasa (10/5) kemarin. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Dinkes Saharudin Mokoginta AMKL, mengaku belum ada satu pun RM dan depot yang mengkantongi SLK. “Makanya saya berharap dengan adanya pemberitahuan ini, RM dan depot dapat ikut pro aktif untuk
mengurus SLK,” ujarnya. Kadis Kesehatan dr Jusnan C Mokoginta MARS, meminta kepada seluruh pengusaha untuk mendaftarkan usaha ke Dinkes Boltim. “Guna mendapatkan Surat Izin atau Sertifikat Laik Kesehatan setelah dilakukan uji kelayakan oleh tim terpadu,” paparnya.(tr-05)
TUTUYAN – Kinerja semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Boltim disorot habishabisan anggota DPRD Boltim. Argo Sumaiku, Ketua Fraksi Demokrat, DPRD Boltim langsung menohok tak satu pun SKPD yang sukses. “Dan tidak ada satu pun yang bisa diapresiasi,” kritiknya, Selasa (10/5) kemarin. Sumaiku akan mengusulkan pimpinan SKPD dipanggil untuk dievaluasi. “Terlebih khusus DPKAD, karena menyangkut dengan pengelolaan anggaran,” katanya. Reevy Lengkong pun menegaskan hal yang sama. Menurut anggota dewan dari
PDS ini, belum ada dampak positif dari kinerja SKPD- yang bisa dirasakan masyarakat. Bahkan, SKPD tidak mampu menjabarkan visi-misi bupati dengan benar dan efektif. “Jadi kami mengusulkan, pimpinan SKPD yang tidak mampu diganti saja,” tegasnya. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Boltim MR Alung SE, meluruskan tidak semua SKPD berjalan di tempat. “Ada juga SKPDSKPD yang tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya, walaupun peraturan daerah (perda) yang disahkan oleh dewan lambat,” katanya.(tr-05/ham)
Lengkong Sorot Suami-Istri Pejabat TUTUYAN- Reevy R Lengkong, salah satu anggota dewan Boltim menyorot dua pejabat setingkat eselon dua adalah suami istri. Dia menilai penempatan pejabat eselon II, Asisten I Amin Musa bersama istrinya kepala badan, di jajaran pemkab Boltim tidak patut. Padahal masih banyak putra daerah berpangkat eselon II tidak memiliki jabatan. “Keputusan pemkab Boltim harus dikaji kembali. Karena hal itu tidak etis dan nanti menimbulkan kesan nepotisme di tengah masyarakat,” tegasnya diaminkan Rita Lamusu rekannya. Sekretaris Baperjakat Boltim MR Alung SE, sekaligus Kepala Badan Kepegawaian
Reevy R Lengkong
dan Diklat Daerah (BKDD) Boltim, mengaku baperjakat sudah menyampaikan hal ini ke bupati. “Tapi sebenarnya tidak ada aturan yang melarang, hanya dipandang dari sudut etikanya, tidak etis,” jelasnya.(tr-05/ham)