14
fokus p e r i s t i w a
Papan peringatan larangan merusak Taman Wisata Alam Mukakuning.
foto: yermia riezky
Keputusan BP Batam menitipkan 12 kawasan hutan lindung dan dua kawasan hutan konservasi (TWA dan hutan buruh) membawa konsekwensi besar. Apalagi regulasi soal kehutanan sempat beberapa kali mengalami perubahan yang mau tidak mau harus diikuti oleh BP Batam. Apalagi seluruh hutan lindung dan hutan konservasi itu telah di SK-kan oleh Menhut. Konsekuensi paling besar, BP tak bisa lagi leluasa mengalokasikan lahan hutan lindung dan hutan konservasi itu kepada pengembang, tanpa persetujuan Kementerian Kehutanan. Tapi, faktanya BP mengabaikan Menhut dengan tetap mengalokasikan lahan tersebut ke pengembang. Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Humas, BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho, tak menafikan itu. “Ya, kekuasaan kami memang tak seluas dulu,” katanya. “Mestinya dari awal tak usah saja dititipkan kalau memang sudah tahu mau dialihfungsikan,” kata Nur Patria dari BBKSDA Riau. *** Membalikkan keadaan seperti semula memang tak mungkin lagi. Yang bisa dilakukan mencari penyelesaian.
EDISI 7, Minggu III maret 2013
Cahya selaku wakil pengusaha tetap memiliki keyakinan persoalan ini akan selesai dalam tiga bulan ke depan. “Saya terus memonitor perkembangan kasus ini. Kabar terakhir sudah di Dirjen Kemenhut. Jadi pengembang dan warga tetaplah bersabar. Apalagi kajian dari Tim Padu Serasi sudah selesai,” kata Cahya. Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) REI, Mulia Pamadi juga optimis persoalan lahan di Batam selesai. “Kita sudah lama menanti penyelesaian persoalan ini,” kata mantan Ketua REI Khusus Batam ini, Kamis pekan lalu. Ia enggan berkomentar panjang soal kasus ini. Ia hanya berharap segera selesai. BP Batam sendiri menyebut upaya penyelesaian kasus lahan di hutan lindung dan hutan konservasi sudah sampai di DPR RI. “Kita tinggal menunggu pembahasannya di DPR RI,” kata Djoko. Namun BP belum bisa menjamin kapan selesainya pembahasan tersebut. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kepri, Jasarmen Purba juga optimis. Bahkan ia menyebut, tidak perlu lagi persoalan ini dibawa ke DPR RI karena sudah pernah dibahas. “Cukup di Menhut. Kalau Menhut mengeluarkan SK