Wa kil R ak yat
Daftar Nama Anggota Komisioner OJK No 1. 2.
Nama Komisioner Muliaman D Hadad Nelson Tampubolon
3.
Ilya Avianti
4. 5. 6. 7.
Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono Firdaus Djaelani Rahmat Walujanto Nurhaida
Selain mengundang Panitia Seleksi (Pansel) dalam proses uji kelayakan DK OJK, Komisi XI DPR RI juga mengundang beberapa instansi lain untuk mendapatkan saran terkait proses pemilihan ini. Instansi yang diundang itu akan diminta sarannya terkait 14 calon Dewan Komisioner OJK dalam sebuah sesi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar sebelum pelaksanaan fit and proper test. Instansi yang diundang antara lain PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan), ICW (Indonesia Corruption Watch) dan BIN (Badan Intelijen Negara). Diharapkan dengan terbentuk Dewan Komisioner ini dapat memberikan harapan baru di bidang perbankan Indonesia. kunci keberhasilan OJK menghadapi tantangan dunia perbankan di Indonesia ke depan terletak pada pengawasnya, yaitu diharapkan mempunyai integritas dan kapasitas yang mumpuni, sigap dalam membuat aturan serta aktif dan kreatif sesuai dengan perkembangan di sektor keuangan ke depan. Komisioner OJK harus mampu mengumpulkan data dari berbagai sumber, mengikuti perkembangan, bahkan memberikan early warning system. OJK juga harus mampu 16 SINERGIS Edisi: 012/Th. I/2012
Jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia Direktur Internasional Bank Indonesia Mantan Auditor Utama Keuangan Negara VII Badan Pemeriksa Keuangan Kepala Kantor Bank Indonesia Cabang New York Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Proses Fit and Proper Test calon Komisioner OJK di Gedung DPR RI Senayan Jakarta. Foto : Infobanknews
memantau ketat likuiditas, penipuan perbankan, dan aturanaturan baru permodalan. Komisioner OJK nantinya perlu tanggap terhadap isu yang selama ini menjadi hambatan industri perbankan. masalah ini perlu dibenahi untuk kemajuan industri perbankan kedepannya. Beberapa masalah tersebut, antara lain ialah belum adanya asas resiprokalitas bagi perbankan nasional yang ingin berekspansi di negara lain, masih rendahnya akses layanan bagi masyarakat, harapan bagi perbankan untuk menurunkan tingkat bunga. Lalu konvergensi industri telekomunikasi dengan kegiatan perbankan, arsitektur perbankan Indonesia dan implikasinya dalam melakukan supervisi, serta diversifikasi sumber pendanaan. Pimpinan OJK diharapkan
dapat menangkap aspirasi industri perbankan sambil tetap memperhatikan proses pengalihan dengan baik. Masalah koordinasi antar perbankan dan OJK juga harus dapat berjalan dengan baik agar jangan sampai juga terjadi pengawasan yang overlapping. Artinya, OJK menjalankan kebijakan micro prudential yaitu regulator dan supervisor OJK bertanggung jawab terhadap kesehatan individual bank terutama terkait likuiditas dan rasio kapital. Sementara itu peran macro prudential diberikan kepada Bank Indonesia untuk mengatur dan mengelola risiko likuiditas secara agregasi. Aria Ranggakusumah