Hasil Riset Mengukur Dampak Program 2011 by Iswan kaputra

La aporan n

Riset M Meng gukur Dam mpak k Sossial, E Ekon nomi, Lingkun ngan & Pa artisiipasi Kelo ompo ok M Masya araka at Da ampin ngan n BITR RA In ndon nesia

Med dan, 2011

LAPORAN Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Disusun Oleh:

Dra. Linda Elida. Msi

Herdensi Adnin S.Sos

Manager Riset, Development, Information Communication & Tecnology BITRA Indonesia (Peneliti) Iswan Kaputra Riset Dilaksanakan Oleh: Yayasan BITRA Indonesia Wahyudhi Ketua Badan Pengurus/Direktur Eksekutif

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas izin dan kuasaNya-lah pekerjaan riset

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia Kami juga berterimakasih pada para pihak yang telah turut membantu dalam kelancaran riset ini, antar lain Tim Peneliti yang terdiri dari: Dra. Linda Elida.Msi (expert Sosiologi, Departemen Sosiologi Fisip USU), Herdensi Adnin, S.Sos (expert Kesejahteraan Sosial, Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip USU), Salmi Nasution

(enumerator). Dermawan Purba.S.Sos (enumerator), Mario

Firmansyah, S.Sos (enumerator), Jahwansyah Manik, S.Sos (data entry). Penelitian ini dilandasi dengan niat baik, yakni untuk meningkatkan, dan mengembangkan model pengembangan masyarakat, khususnya masyarakat dampingan Bitra Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan mampu

mendeskripsikan status perubahan tingkat ekonomi

masyarakat, lingkungan, partisipasi dan sosial kelompok dampingan BITRA Indonesia saat ini. mendeskripsikan gambaran kekuatan dan kelemahan, faktor penghambat dan faktor pendorong, kelompok dampingan yang dapat dijadikan data referensi untuk memicu berkembangnya sejumlah inisiatif yang mampu mendorong peningkatan status ekonomi warga desa dan kaum tani. Melahirkan rekomendasi strategis bagi perencanaan dan implementasi kegiatan ke depan secara ber berkesinambungan dari BITRA Indonesia dan kelompok.

Untuk pihak-pihak lain yang merasa hasil riset ini dapat bermanfaat bagi pengembangan model pemberdayaan masyarakat, kami sangat terbuka dan mempersilahkan agar hasil riset ini dapat digunakan baik untuk khasanah dunia ilmu pengetahaun amupun implementasi berbagai kegiatan pengembangan masyarakat.

Medan, November 2011

Yayasan Bina Ketermpilan Pedesaan Indonesia, Medan (BITRA Indonesia)

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

ABSTRAKSI

Secara factual kondisi social ekonomi masyarakat pedesaan di Indonesia masih memprihatinkan. Persoalan kemiskinan, kesenjangan dan ketidakmandirian mewarnai keseharian kehidupan mereka. Bank Dunia mengatakan perang melawan kemiskinan dan kesenjangan di Negara yang sedang berkembang termasuk di Indonesia sesungguhnya berada di pedesaan. Sehingga pembangunan pedesaan masih relevan untuk ditempatkan sebagai prioritas kebijakan pembangunan. Keberpihakan pada pembangunan pedesaan bukanlah semata mata milik pemerintah, berbagai lembaga selain pemerintahan telah mendedikasikan energy dan pemikirannya bagi pengembangan masyarakat pedesaan. Bitra Indonesia sejak tahun 1986 telah melakukan berbagai program dan kegiatan pemberdayaan

masyarakat

pedesaan.

Beberapa

program

dan

kegiatan

yang

diselenggarakan Bitra Indonesia seperti Pertanian Selaras Dengan Alam, Kesehatan Alternatif, Credit Union dan Pemasaran Bersama Hasil Usaha Pertanian bersinergi dengan upaya lainnya secara horizontal maupun vertical. Keberadaan program dan kegiatan yang dilaksanakan khususnya pada periode 3 (tiga) tahun belakangan ini mendatangkan keingintahuan tentang sudah sejauhmanakah program dan kegiatan memberi dampak pada kelompok dampingan maupun masyarakat pedesaan pada umumnya. Paling tidak ada dua pokok permasalahan yang perlu mendapat jawaban yaitu tentang bagaimanakah kondisi social, ekonomi dan lingkungan pasca pendampingan. Dan apa sajakah yang menjadi factor pendorong atas keberhasilan yang ada atau factor yang menghambat program dan kegiatan. Kajian ini dengan judul Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan dan Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan Bitra Indonesia diharapkan dapat menjawab tujuan kajian. Yang selanjutnya diharapkan dapat Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

iii

memberi gambaran, fakta, data dan informasi yang bermanfaat serta rekomendasi yang akan digunakan sebagai rujukan bagi pengembangan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Bekerjasama dengan personal dari kalangan akademisi diharapkan dapat menghasilkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis serta diharapkan memberi jawaban kontemplatif atas kekuatan dan keadaan yang ada. Kajian ini menggunakan metode deskriptif dengan kombinasi pendekatan kuantitatif, kualitatif, wawancara mendalam dan focus group discussion. Wilayah kajian adalah lokasi dimana kelompok dampingan berada, oleh karena keterbatasan waktu dilakukan pemilihan sampel lokasi kajian dan sampel kelompok dampingan. Temuan data dianalisis dengan analisis deskriptif univariat dan analisis kualitatif yang mengelaborasi dan mengkaji hubungan antara satu fakta dengan fakta lainnya. Hasil kajian menunjukkan keberadaan Bitra Indonesia program dan berbagai kegiatan pendukung memberi dampak yang sangat dirasakan oleh kelompok dampingan secara khusus dan masyarakat sekitar pada umumnya. Pengetahuan dan keterampilan serta dukungan pendampingan menjadi kekuatan besar bagi perbaikan penghasilan personal kelompok, dan keberlangsungan kelompok. Partisipasi kelompok dampingan pada berbagai kegiatan pemerintahan setempat juga telah berkembang meskipun masih hanya tataran keikutsertaan dalam forum forum belum sampai pada perbaikan kebijakan yang bersifat substansif. Faktor pendorongyang menjadi kekuatan utama keberhasilan bersumber dari fihak Bitra Indonesia dan juga dari kelompok itu sendiri. Salah satu faktor penghambat ternyata bersumber dari fihak Bitra Indonesia sendiri, intervensi dan tumpang tindih program melemahkan kelompok dan fokus pencapaian hasil yang optimal. Selain itu factor penghambat juga bersumber dari kalangan kelompok sendiri berupa masih adanya sikap Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

sikap yang individualisik serta nilai budaya. Sebagai rekomendasi kajian adalah agar dilakukan pembagian peran yang proporsional antara Bitra Indonesia dengan lembaga paying dan kelompok dampingan itu sendiri. Program yang ditawarkan pada kelompok sebaiknya dikawal sedemikian rupa sehingga arah pencapaian tujuan dapat terwujud secara optimal. Serta Bitra Indonesia mulai bersinergi dan komplementer dengan berbagai fihak khususnya pada level kebijakan dan peka terhadap dinamika, permasalahan dan kebutuhan kelompok.

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR

ABSTRAKSI

DAFTAR ISI

iii

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

vii

DAFTAR GRAFIK

BAB 1

BAB 2

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah

1.2. Rumusan Masalah

1.3. Tujuan Studi

1.4. Manfaat Studi

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat

2.2.

Pembangunan Masyakat Desa Di Indonesia

2.2.1 Pembangunan Pertanian (Agricultur Development)

2.2.2 Industrialisasi Pedesaan ( Rural Industrialization)

2.2.3 Pembangunan Masyarakat terpadu (integrate Rural Development)

2.2.4 Strategi Pusat Pertumbuhan (growth Centre Strategy)

2.3.

Inpres Desa Tertinggal (IDT)

2.4.

Credit Union

26 28

2.5.

Pertanian Policultur

2.6.

Pertanian Organik (Pertanian Selaras Alam)

2.7.

Kesehatan Alternatif

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1.

Metode Penelitian

3.2.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data.

3.3.

Ruang Lingkup Penelitian

3.4.

Metode Analisis data

3.5.

Langkah dan Teknik Studi

3.6.

Cakupan Wilayah

3.7.

Waktu Pelaksanaan

3.8.

Penanggung Jawab

3.9.

Tim Peneliti

3.10. Model Pelaporan

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 4.1. Kabupaten Deli Serdang 4.1.1 Letak dan Keadaan Geografi 4.2 Kabupaten Serdang Bedagai 4.2.1 Kondisi Geografis 4.3 Kota Binjai 4.3.1 Letak Geografi dan Demografi 4.4 Kabupaten Langkat

BAB V

48 48 49 50 50 52 52 53

4.4.1 Kabupaten Langkat

4.4.2 Iklim

4.4.3. Komuditas Pertanian dan Perkebunan

4.4.4. Jumlah Penduduk Miskin dan Keluarga Prasejahtera

ANALISA DATA 5.1.

Gambaran Umum Objek Penelitian

60 60

5.2. Profil Kelompok

5.3.

Analisis Dampak

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

vii

5.3.1. Analisis Dampak Program Terhadap Kondisi Ekonomi Anggota Kelompok 5.3.2. Analisis Dampak Sosial 5.3.3. Analisis Dampak Lingkungan 5.3.4. Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Program BAB VI

75 90 99 101

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

105

6.1.

Kesimpulan

105

6.2.

Rekomendasi

106

DAFTAR PUSTAKA

107

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Sunyoton Usman dalam bukunya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (1998) mengatakan bahwa paling tidak ada dua alasan yang mengapa pembangunan masayarakat desa masih sangat relevan untuk dibahas. Pertama, kendati dalam dua dasawarsa terakhir perkembangan dan pembangunan perkotaan maju dengan cepat, namun sebagian besar wilayah Indonesia masih didominsi oleh daerah pedesaan, yang diperkirakan masih akan berlangsung cukup lama. Kedua, kendati sejak awal tahun 1970 â&#x20AC;&#x201C; an pemerintah telah mencanangkan berbagai macam kebijakan dan program pembangunan pedesaan yang ditandai dengan inovasi teknologi pertanian melalui program revolusi hijau, dan industrialisasi pertanian. Secara faktual kondisi sosial ekonomi masyarakat desa sampai hari masih memprihatinkan. Persoalan kemiskinan dan kesenjangan masih menjadi masalah krusial di pedesaan, hasil penelitian Husodo (2002), misalnya menunjukan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 37,17 juta jiwa, dan dari total tersebut 60% diantaranya berada di pedesaan dan sekitar 56% menggantungkan hidupnya dari dunia pertanian. Hasil penelitian Hosudo ini kemudian dikuatkan oleh

Data BPS tahun 2006 yang mencatat bahwa angka kemiskinan di

pedesaan mencapai 24,8 juta orang dari 39,1 juta masyarakat miskin di Indonesia. Data BPS 2007, menunjukan hal yang serupa dari sekitar 37,17 juta rakyat miskin lebih dari 24 juta diantaranya adalah keluarga petani. Dari angka tersebut, 53.29% tergolong sebagai petani gurem (petani yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar).

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Hasil penelitian dan laporan biro pusat statistik ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dan termiskin di pedesaan di Indonesia masih sangat banyak. Sebagian dari mereka benar-benar berada dalam kategori sangat miskin (the absolute poor). Dengan tingkat penghasilan hanya berkisar dari tangan kemulut (hanya cukup untuk makan). Situasi miskin ini biasanya juga dibarengi dengan malnutrisi dan tingkat pendidikan yang rendah. Sebagian lagi memiliki kondisi yang agak lebih baik, meskipun tentu saja tetap dalam kategori miskin, yakni masih belum memiliki pendapatan yang cukup untuk bebas dari kekurangan. Melihat realitas yang ada, tidaklah berlebihan jika Endriatmo Sutarto, Frans Husken, Suyagiyo, Sunyoto Usman, Budi Baik Siregar, bahkan World Development Report (WDR) yang dikeluarkan Bank Dunia (2007), mengatakan bahwa perang melawan kemiskinan dan kesenjangan di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia sesungguhnya berada di pedesaan. Pernyataan ini bukan ingin menapikan pembangunan pada sektor perkotaan, namun hanya ingin memberikan penekanan bahwa usaha memberdayakan masyarakat desa serta perang melawan kemiskinan dan kesenjangan di daerah pedesaan masih harus menjadi agenda penting dalam kegiatan pembangunan di Indonesia pada masa-masa yang akan datang, dan pembangunan pedesaan sekali lagi masih relevan untuk ditempatkan sebagai prioritas kebijakan. Sekalipun demikian, kajian Frans Husken 1 (1997) â&#x20AC;&#x153;masyarakat desa dalam perubahan zaman â&#x20AC;&#x201C; sejarah deferiansiasi sosial di jawa 1830 -1980â&#x20AC;?. Telah memberikan

Apabila program Bimas itu telah berhasil mencapai tujuan utamanya dalam meningkatkan produksi beras, maka akan segera kelihatan bahwa dampak keberhasilan itu juga berbeda-beda. Tentulah tidak semua petani dapat secara berimbang menikmati hasil pada ajaib itu. Hanya petani kaya dan pamong desa saja yang paling banyak menarik keuntungan dari penanaman jenis padi baru tersebut. Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

pesan pada kita bahwa, pembangunan pedesaan seharusnya tidak semata-mata terbatas pada peningkatan produksi hasil pertanian, atau peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Namun harus lebih dari itu, adalah sebuah upaya dengan spektrum kegiatan yang lebih luas yang dapat menyentuh semua aspek kebutuhan sehingga segenap anggota masyarakat dapat mandiri dan terlepas dari belenggu kertergantungan dan eksploitasi struktural yang membuat hidup mereka sengsara. Pembangunan masyarakat pedesaan semestinya meliputi tiga aspek penting yaitu enabling, empowering, dan protecting. Enabling maksudnya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Empowering, bertujuan untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, yakni dengan menampung berbagai masukan dan menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan. Sedangkan Protecting, artinya melindungi dan membela kepentingan masyarakat desa yang relative masih lemah. Berbagai aspek ini, membawa arti bahwa pembangunan pedesaan memiliki ruang lingkup yang sangat luas, implikasi social dan politiknya juga tidaklah sederhana. Wajar jika kemudian pada banyak program pembangunan pedesaan justru melahirkan sesuatu yang jauh dari harapan, sehingga memunculkan istilah-istilah yang kedengarannya pesimistik : kolonialisme internal, modernization without development, guremisasi dan lain sebagainya. Untuk kasus Indonesia paling tidak ada empat program pembangunan masyarakat pedesaaan yang menuai kritik : Pembangunan Pertanian (agricultural

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

development),

Indsutrialisasi

Pedesaan

(rural

industrialization),

Pembangunan

Masyarakat Desa Terpadu (integrated rural development), dan Strategi Pusat Pertumbuhan (growth centre strategy).

Dalam satu kritikan terhadap program

industrialisasi dan intesifikasi pertanian pedesaan Suyagio misalnya menulis :

“Pangkal penyebab ‘guremisasi’ petani adalah baiaya intensifikasi yang tinggi sehingga hanya petani kaya (luas) yang mampu mendanainya pada ‘skala ekonomi’. Petani kecil (miskin), karena keterbatasan modal, tidak mampu membiayai program intensifikasi yang bersifat ‘komando’ tersebut, sehingga pilihan rasional bagi mereka adalah mengalihkan penguasaan sebagian atau seluruh lahannya kepada petani besar, baik secara temporer maupun permanent. Marjinalisasi atau guremisasi diperparah oleh proses industrialisasi yang bersifat eksklusif. Jangankan menyambung ke pertanian, proses industrialisasi malah mendorong konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri/permukiman dalam laju tinggi yang tidak jarang secara paksa mencaplok lahan petani”. Oleh karenanya sangat mudah dimengerti apabila kemudian banyak pihak semisal NGO, akademisi, pemerhati pembangunan pedesaan, dan lain – lain meniupkan wacana mengenai solusi dan sugesti baru atas masalah pembangunan pedesaan. Mereka mencoba menawarkan teori yang lebih membumi serta arah kebijakan pembangunan pedesaan yang lebih manusiawi. Di Sumatera Utara salah satu lembaga sosial yang menawarkan alternative tersebut adalah Yayasan Bitra Indonesia. Sejak tahun 1986 lembaga ini telah melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat marjinal pedesaan yang tersebar dibeberapa kabupaten kota yang berada diwilayah Sumatera Utara melalui berbagai program pendampingan. Sampai tahun 2011 Tidak kurang dari 69 kelompok dampingan yang telah dibentuk, yang menyebar di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat,

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Binjai, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) dan Tapanuli Selatan. Sebagai sebuah pendekatan, pendampingan masyarakat miskin pedesaan bagi BITRA Indonesia ditujukan

untuk memberdayakan rakyat melalui peningkatan

kemampuan berfikir kritis, analisis, untuk meningkatkan taraf hidup dan kemampuan yang lebih tinggi. Dengan demikian, program pemberdayaan dapat menjadi prime mover (penggerak utama) munculnya kesadaran baru untuk bertindak kolektif dalam bentuk kelompok-kelompok yang dapat saling asah, asih dan asuh pada gilirannya menghasilkan individu dan kelompok penggerak perubahan social (social changes). Kolektifitas tersebut diupayakan menjadi kelompok yang terorganisir dengan tahapan yang semakin besar, mulai dari kelompok desa meningkat pada kelompok/organisasi di tingkat kecamatan lalu pada tingkat kabupaten. Dengan meminjam pemikiran Sutoro Eko (2002) secara implisit dapat dipahami bahwa tujuan pembangunan masyarakat miskin pedesaan yang dilakukan oleh Yayasan Bitra Indonesia ini paling tidak memiliki empat makna. Pertama, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat miskin pedesaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah,maupun yasasan Bitra Indonesia sendiri melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri.

Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan

berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah Negara khususnya desa. Kedua, pemberdayaan secara prinsipil berurusan dengan upaya memenuhi kebutuhan (needs) masyarakat. Persoalan sumberdaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pada realitasnya sangat langka (scarcity) dan terbatas (constrain). Masyarakat tidak mudah untuk bisa mengakses sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Karena itu, pemberdayaan harus dimaknai sebagai sebuah upaya memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah-tengah scarcity dan constrain sumberdaya, yang kadang-kadang juga bahkan berada ditengah-tengah

problem struktural

(ketimpangan, eksploitasi, dominasi, hegemoni, dll) yang menimbulkan pembagian sumberdaya secara tidak merata. Oleh karenanya dibutuhkan partisipasi (voice, akses, ownership dan kontrol) masyarakat dalam proses kebijakan dan pengelolaan sumberdaya. Ketiga, pemberdayaan terbentang dari proses sampai visi ideal, dari sisi proses masyarakat

sebagai

subyek

melakukan

tindakan

atau

gerakan

secara

kolektif

mengembangkan potensi-kreasi, memperkuat posisi tawar dan meraih kedaulatan. Dari sisi visi ideal, proses tersebut hendak mencapai suatu kondisi dimana masyarakat mempunyai kemampuan dan kemandirian melakukan voice, akses dan kontrol terhadap lingkungan, komunitas, sumberdaya dan relasi sosial-politik dengan negara. Proses untuk mencapai visi ideal tersebut harus tumbuh dari bawah dan dari dalam masyarakat sendiri. Keempat, pemberdayaan terbentang dari level psikologis-personal (anggota masyarakat) sampai ke level struktural masyarakat secara kolektif . Pemberdayaan psikologis-personal berarti mengembangkan pengetahuan, wawasan, harga diri, kemampuan, Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

kompetensi, motivasi, kreasi, dan kontrol diri individu. Pemberdayaan psikologis-personal berarti membangkitkan kesadaran kritis individu terhadap struktur sosial-politik yang timpang serta kapasitas individu untuk menganalisis lingkungan kehidupan yang mempengaruhi dirinya. Pemberdayaan psikologis-masyarakat berarti menumbuhkan rasa memiliki, gotong rotong, mutual trust, kemitraan, kebersamaan, solidaritas sosial dan visi kolektif masyarakat. Sedangkan pemberdayaan struktural-masyarakat berarti mengorganisir masyarakat untuk tindakan kolektif serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan. Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut, bersama dengan kelompokkelompok dampingan yang terberbagai berdasarkan latar belakang isu ; advokasi kasus

tanah, pertanian selaras alam (untuk tanaman pangan dan hortikultura), kebun tanaman campuran ( polikultur), credit union (CU), kesehatan alternatif, pemasaran bersama usaha tani dan masyarakat adat. Bitra Indonesia melakukan berbagai kegiatan seperti yang terlihat dalam Table 1 berikut: Tabel 1 Program Pembangunan Pedesaan Dan Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Yayasan Bitra Indonesia No Nama Program 1 Pertanian Selaras dengan Alam Atau pertanian Organik

Tanaman Obat dan Kesehatan Alternatif

Kegiatan Yang Dilaksanakan Pemdampingan kelompok Lokakarya Sekolah lapangan pertanian selaras dengan alam Pelatihan teknis budidaya tanaman selaran dengan alam Seminar, Studi banding pertanian selaras dengan alam Mengembangkan perkebunan polikultur seluas 300 hektar sebagai program pertanian berkelanjutan di Tapanuli Selatan, Karo, Dan Serdang Bedagai Pendampingan kelompok Pelatihan akupuntur/ekupresur dasar dan

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Credit Union

Pemasaran Bersama Hasil Usaha Pertanian

lanjutan Training of trainer guna menyiapkan anggota kelompok sebagai pelatih dalam pelatihan akupuntur Seminar dan studi banding menyangkut tanaman obat dan kesehatan alternative Membangun tiga kelinik kesehatan alternative Menumbuh kembangkan CU Pelatihan pembukuan Training of trainer Studi banding Pengadaan Alat Pendukung Pelatihan mutu untuk meningkatkan mutu pertanian Pembuatan perencanaan bisnis Studi banding.

Sumber: Yayasan Bitra Indonesia, 2011 Berbagai kegiatan ini tidak hanya ditujukan agar masyarakat dampingan (petani miskin pedesaan) memiliki kemampuan untuk meningkatkan penghasilan, tetapi juga ditujukan untuk menciptakan kemampuan melepaskan diri dari ketergantungan yang menjerat seperti tengkulak, rentenir dan lain sebagainnya. Bahkan juga diarahkan untuk memiliki kemampuan untuk mengelola sumberdaya ekonomi dengan menggunakan berbagai potensi lokal. Setelah program ini berjalan, pertanyaan yang kemudian muncul adalah sejauh apa program-program tersebut berdampak baik dari segi ekonomi, sosial, lingkungan dan partisipasi pada masyarakat petani pedesaan (masyarakat dampingan). Untuk menjawab pertanyaan tersebut secara lebih objektif diperlukan sebuah riset sebagai bentuk post intervention terhadap program yang paling tidak telah dijalankan selama 3 tahun terakhir (2008 â&#x20AC;&#x201C; 2011).

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

1.2. Rumusan Masalah Sesuai dengan latar belakang Paling tidak ada 2 pokok permasalahan yang akan dijawab dalam riset tersebut yakni: 1. Bagaimana kondisi Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok paska pendampingan ? a. Dampak ekonomi.. Apa saja dampak ekonomi yang dirasakan meningkat dan peningkatan tersebut terjadi karena intervensi kegiatan BITRA Indonesia yang mana saja? b. Dampak sosial. Apa dampak sosial atas kehadiran/keberadaan kelompok? Pertanyaan ditujukan pada sampel di luar kelompok, namun masih dalam kampung di mana kelompok berada. c. Tingkat pengetahuan, pemikiran dan tindakan (cognitive, affective & psychometric) untuk memperlakukan lingkungan hidup dan alam yang lebih baik di masa datang. d. Tingkat partisipasi kelompok. Apakah dengan intervensi (pemberdayaan) pada kelompok selama ini muncul keterlibatan kelompok atau personil anggota kelompok yang terlibat aktif dalam berbagai macam perencanaan intervensi pembangunan masyarakat dari berbagai pihak, termasuk dari internal kelompok sendiri. Keterlibatan dimaksud seperti; musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), perencanaan project PNPM, PPK, agenda internal kelompok, musyawarah bersama BITRA Indonesia Dll. Bagaimana intensitas keaktifan anggota kelompok dalam musyawarah? Apa materi yang dibicarakan dalam musyawarah? Sampai Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

dimana tingkat pengawalan terhadap usulan (khusus untuk musrenbangdes, dimana usulah akan dimusyawarahkan sampai pada tingkat kecamatan, kabupaten dan propinsi)?. 2. Apa faktor penghalang dan pendorong kelompok binaan dalam meningkatkan taraf hidup mereka dan sekaligus berperan sebagai agent of change di pedesaan?

1.3. Tujuan Studi 1. Terdeskripsikan status perubahan tingkat ekonomi masyarakat, lingkungan, partisipasi dan sosial kelompok dampingan BITRA Indonesia saat ini. 2. Terdeskripsikan gambaran kekuatan dan kelemahan, faktor penghambat dan faktor pendorong, kelompok dampingan yang dapat dijadikan data referensi untuk memicu berkembangnya sejumlah inisiatif yang mampu mendorong peningkatan status ekonomi warga desa dan kaum tani. 3. Melahirkan rekomendasi strategis bagi perencanaan dan implementasi kegiatan ke depan secara berkesinambungan dari BITRA Indonesia dan kelompok. 1.4. Manfaat Studi 1. Studi ini akan memaparkan data perubahan kondisi riil (kini) ekonomi, lingkungan, tingkat partisipasi dan sosial kelompok masyarakat dampingan untuk dapat dijadikan referensi utama dalam intervensi kerja yang dilakukan BITRA Indonesia pada kelompok masyarakat dampingan. 2. Studi ini juga akan digunakan sebagai acuan kerja dalam mencapai peningkatan keterlibatan masyarakat di berbagai tingkatan dalam mendorong kebijakan politik yang melindungi kepentingan warga desa dan kaum tani.

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

3. Studi ini juga akan memberikan deskripsi tipikal ekonomi, lingkungan, partisipasi dan sosial kelompok dampingan untuk perbaikan database kelompok dampingan BITRA Indonesia. 4. Studi juga dapat diakses untuk menjadi referensi ilmiah oleh pemerintah dan pihak lain yang ingin melakukan intervensi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di daerah dimana BITRA berada melakukan pendampingan.

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia menurut Sutoro Eko (2002) ada pegeseran menarik dalam hal wacana, paradigma dan kebijakan pembangunan pedasaan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan desa terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat desa pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir 1990-an hingga sekarang. Gagasan pemberdayaan sendiri, sesunguhnya berangkat dari realitas obyektif kondisi struktural yang timpang dari sisi alokasi kekuasaan dan pembagian akses sumberdaya masyarakat (Margot Breton, 1994). Pemberdayaan sebenarnya merupakan sebuah alternatif pembangunan yang sebelumnya dirumuskan menurut cara pandang (modernisasi).

developmentalisme

Suyonto Eko berkeyakinan bahwa antara pembangunan (lama) dan

pemberdayaan (baru) mempunyai cara pandang dan keyakinan yang berbeda. paradigma lama (pembangunan) menurutnya, lebih berorientasi pada negara dan modal sementara paradigma baru (pemberdayaan) lebih terfokus pada masyarakat dan institusi lokal yang dibangun secara partisipatif. Modal adalah segala-galanya yang harus dipupuk terus meski harus ditopang dengan pengelolaan politik secara otoritarian dan sentralistik. Sebaliknya, pemberdayaan adalah pembangunan yang dibuat secara demokratis, desentralistik dan partisipatoris. Masyarakat menempati posisi utama yang memulai, mengelola dan menikmati pembangunan. Negara adalah fasilitator dan membuka ruang yang kondusif bagi tumbuhnya prakarsa, partisipasi dan institusi local. Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Tabel 2 Pergeseran paradigma dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Masyarakt Desa Paradigma Lama (Pembangunan) Fokus pada pertumbuhan ekonomi Redistribusi oleh negara Otoritarianisme ditolerir sebagai harga yang harus dibayar karena pertumbuhan Negara memberi subsidi pada pengusaha kecil Negara menyedian layanan ketahanan sosial Transfer teknologi dari negara maju Transfer aset-aset berharga pada negara maju Pembangunan nyata: diukur dari nilai ekonomis oleh pemerintah Sektoral Organisasi hirarkhis untuk melaksanakan proyek Peran negara: produser, penyelenggara, pengatur dan konsumen terbesar

Paradigma Baru (Pemberdayaan) Pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan Proses keterlibatan warga yang marginal dalam pengambilan keputusan Menonjolkan nilai-nilai kebebasan, otonomi, harga diri, dll. Negara membuat lingkungan yang memungkinkan Pengembangan institusi lokal untuk ketahanan sosial Penghargaan terhadap kearifan dan teknologi lokal; pengembangan teknologi secara partisipatoris Penguatan institusi untuk melindungi aset komunitas miskin. Pembangunan adalah proses multidimensi dan sering tidak nyata yang dirumuskan oleh rakyat. Menyeluruh Organisasi belajar non-hirarkis Peran negara: menciptakan kerangka legal yang kondusif, membagi kekuasaan, mendorong tumbuhnya institusi-institusi masyarakat.

Sumber: diambil dari Suronto Eko (2002) yang pada dasarnya juga diadaptasi dari A. Shepherd, Sustainable Rural Development (London: Macmillan Press, 1998), hal. 17.

Lebih lanjut Suronto menjelaskan secara tipologi pemberdayaan masyarakat desa terdiri dari : arena (pemerintahan dan pembangunan) serta aktor (negara dan masyarakat) yang diletakkan dalam konteks desentralisasi dan demokratisasi desa.

Kuadran I

(pemerintahan dan negara) pada intinya hendak membawa negara lebih dekat ke masyarakat desa, dengan bingkai desentralisasi (otonomi) desa, demokratisasi desa, good governance desa dan capacity building pemerintahan desa. Kuadran II (negara dan pembangunan) Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

berbicara tentang peran negara dalam pembangunan dan pelalayanan publik. Fokusnya adalah perubahan haluan pembangunan yang top down menuju bottom up, membuat pelayanan publik lebih berkualitas dan semakin dekat dengan masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan. Kudran III (pemerintahan dan masyarakat desa) hendak mempromosikan partisipasi masyarakat dalam konteks pemerintahan desa, termasuk penguatan BPD sebagai aktor masyarakat politik di desa. BPD diharapkan menjadi intermediary antara masyarakat dengan pemerintah desa yang mampu bekerja secara legitimate, partisipatif, dan bertanggungjawab. Kuadran IV (pembangunan dan masyarakat desa) terfokus pada civil society maupun pemberdayaan modal sosial dan institusi lokal, yang keduanya sebagai basis partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan

Gambar 1 Peta Pemberdayaan Masyarakat

NEGARA

A K T O R

MASYARAKAT DESA

ARENA PEMERINTAH

PEMBANGUNAN

• Demokratisasi desa • Good governance • Otonomi desa. • Peningkatan kapasitas perangkat desa • Reformasi birokrasi

• Pembangunan dari bawah. • Pengentasan kemiskinan. • Penyediaan akses masyarakat pada layanan publik (pendidikan, kesehatan, perumahan, dll)

• Pengembangan partisipasi politik (voice, akses, kontrol dan kemitraan). • Pemberdayaan Masyarakat Politik • Badan Perwakilan Desa.

• Partisipasi masyarakat • Penguatan modal sosial dan institusi lokal. • Pemberdayaan civil society

Tipologi bagan I tidak dimaksudkan untuk membuat isu-isu pemberdayaan terkotakkotak, melainkan semua kuadran tersebut harus dikembangkan secara sinergis dan Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

simultan. Pemberdayaan yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan harus ditopang secara kuat oleh kuadran IV (pembangunan dan masyarakat desa). Kuadran IV adalah pilar utama pemberdayaan yang akan memperkuat agenda pembaharuan pemerintahan dan pembangunan di level desa. Pemikiran Suronto Eko ini pada dasarnya banyak dipengaruhi oleh Fredmenn. Keduanya menolak penegasian peran Negara 2 dalam proses pemberdayaan masyarakat. Negara, masyarakat dan kelompok-kelompok lain yang melibatkan diri dalam proses pemberdayaan mestinya berjalan sinergis. Negara harus kuat dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakannya. Negara kuat tidak harus ditandai dengan birokrasi yang otoriter dan arogan, melainkan birokrasi yang responsif, transparan dan bertanggungjawab. Didasari dengan pemikiran yang relatif sama dengan Suronto dan Fredmenn, Moeljarto Tjokrowinoto memberikan diskripsi bahwa pemberdayaan masyarakat harus bercirikan pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri. Kedua, fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ketiga, pendekatan ini mentoleransi variasi lokal dan karenanya, sifatnya flexible menyesuaikan dengan kondisi lokal; 2

Pada tahun 1990-an, pemberdayaan diyakini sebagai sebuah â&#x20AC;&#x153;pembangunan alternatifâ&#x20AC;? atas model pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan. pembangunan alternatif mengedepankan beberapa keyakinan: Pertama, negara merupakan bagian dari problem pembangunan, sehingga pembangunan alternatif harus mengeluarkan dan bahkan melawan negara; Kedua, rakyat tidak bisa berbuat salah dan bahwa masyarakat adalah perkumpulan yang mandiri; dan Ketiga, tindakan masyarakat telah mampu dan mencukupi untuk mewujudkan pembangunan alternatif tanpa campur tangan negara.

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Keempat, di dalam melaksanakan pembangunan, pendekatan ini menekankan pada proses social learning yang di dalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara negara dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri saling belajar; Kelima, proses pembentukan jaringan (networking) antara Negara, satuan-satuan organisasi tradisional yang mendiri dan lembaga-lembaga terkait lainnya, harus manjadi bagian yang integral dari pemberdayaan masyarakat, baik untuk meningkatkan kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengelola pelbagai sumber, maupun untuk menjaga keseimbangan antara struktur vertikal maupun horizontal. Melalui proses networking ini diharapkan terjadi simbiose antara struktur-struktur pembangunan di tingkat lokal. Idah yustina 3 (2008) menyebutkan bahwa meski tidak ada satu definisi tunggal tentang pemberdayaan, namun umumnya pemberdayaan berbicara tentang transformasi hubungan kekuasaan (power); yang meliputi penguasaan sumber-sumber daya, perubahan persepsi dan keyakinan akan diri sendiri; yang dapat dilihat sebagai dampak maupun proses. Secara konseptual, pemberdayaan pada intinya membahas cara individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Pemberdayaan hakikatnya dapat dipandang sebagai depowerment dari sistem kekuasaan yang mutlak absolut (intelektual, religius, politik, ekonomi dan militer). Konsep ini digantikan oleh sistem baru yang berlandaskan idiil manusia dan kemanusiaan (humanisme). Doktrin konsep ini sama dengan aliran fenomologi, eksistensialisme dan 3

Pidato Pengukuhan. Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Organisasi dan Manajemen pada Fakultas Kesehatan Masyarakat, diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara Gelanggang Mahasiswa, Kampus USU, 15 November 2008 Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

personalisme yang menolak segala bentuk power yang bermuara hanya pada proses dehumanisasi (Hikmat, 2001). Menurut Ife (2008), pemberdayaan berarti “providing people with the resources, opportunities, knowledge, and skills to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and affect the life of their community. Tujuan pemberdayaan menurut Jim Ife adalah meningkatkan kekuasaan (power) orang-orang yang tidak beruntung (disadvantage). Pemberdayaan mengamanatkan penting dan perlunya power dan juga menekankan keberpihakan kepada the powerless. Ife menggolongkan atas tiga kelompok mereka yang disebut sebagai disadvantage: (1) primary structural disadvantage (kelas, gender, ras); (2) other disadvantage group (umur, cacat fisik/mental, masyarakat yang terisolasi, homoseks/lesbian); dan (3) personal disadvantage (orang yang berduka cita, mengalami masalah dalam hubungan keluarga, krisis identitas, masalah seks, kesepian, malu, dan masalah pribadi lainnya yang dapat membuat orang tidak berdaya). Menurut Tonny (2002), pemberdayaan merupakan proses “pematahan” hubungan atau relasi subyek dengan obyek. Secara garis besar, proses pemberdayaan melihat pentingnya mengalirkan daya (kuasa) dari subyek ke obyek untuk meningkatkan hidupnya dengan menggunakan sumber yang ada pada obyek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu atau kelompok yang semula sebagai obyek menjadi subyek (yang baru), sehingga relasi sosial yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi antara “subyek” dengan “subyek” yang lain. Dengan demikian, proses pemberdayaan mengubah pola relasi lama subyek-obyek menjadi subyek-subyek. Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Kartasasmita (1996) berpendapat bahwa pendekatannya harus dimulai dengan menciptakan iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat. Hal ini didasarkan pemikiran bahwa setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Dengan kata lain, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya tersebut, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Penciptaan iklim yang kondusif tersebut selanjutnya harus diikuti dengan upaya memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat dengan menyusun langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) dan membuka akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Langkah selanjutnya memberi perlindungan melalui pemihakan kepada yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang, dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan. dalam kaitan ini Ife (2008) mengusulkan tiga strategi yang dapat dilakukan untuk mengalirkan power terhadap disadvantage yakni melalui: (1) Kebijakan dan Perencanaan (Policy and Planning), (2) Aksi politik dan sosial (Social and Political Action), dan (3) Pendidikan dan peningkatan kesadaran (Education and Consciousness Raising).

2.2. Pembangunan Masyarakat Desa Di Indonesia Pada masa pemerintahan Orde Baru paling tidak ada lima program pembangunan pedesaan

yang dijalankan oleh berbagai kementerian dan lembaga. Masing-masing

program ini memiliki spesifikasi tersendiri namun memiliki tujuan akhir yang sama

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

yakni sebuah upaya untuk mengentaskan atau menanggulangi kemiskinan di pedesaan : program-program tersebut antara lain :

2.2.1

Pembangunan Pertanian (agricultural development) Tujuan yang hendak dicapai oleh pembangunan pertanian adalah memperbaiki

kondisi kehidupan

masyarakat desa dengan cara meningkatkan meningkatkan hasil

produksi pertanian dengan melalui intensifikasi dan pengembangan teknologi pertanian (Varitas unggul, pupuk biokimia, pertisida). Peningkatan produksi pertanian ini dianggap langkah yang sangat stategis, sebab tidak hanya dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan pangan dipedesaan, tetapi sekaligus juga untuk memenuhi kebutuhan pangan segenap rakyat Indonesia, kebutuhan industry agribisnis, kebutuhan serta ekspor yang dibutuhkan negara maju. Implementasi program ini menurut Frans Husken 4 (1997), Sunyoto Usman (1998) telah merombak system dan model usaha tani, wajar jika kemudian program ini disebut sebagai green revolution (revolusi hijau). Program yang dicanangkan pemerintah Orde Baru secara intesif pada pelita I membuahkan hasil yang sangat spektakuler, pertanian Indonesia mampu mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri sekaligus menguba posisi 4

Revolusi hijau adalah sebutan tidak resmi yang dipakai untuk menggambarkan perubahan fundamental dalam pemakaian teknologi budidaya pertanian yang dimulai pada tahun 1950 â&#x20AC;&#x201C;an hingga 1980 â&#x20AC;&#x201C;an di banyak Negara berkembang, terutama Asia : India, Banglades, Tiongkok, Vietnam, Thailan, serta Indonesia, revolusi hijau mendasari diri pada empat pilar penting :penyediaan air melalui system irigasi, pemakian pupuk kimia secara optimal, penerapan pestisida, penggunaan varitas unggul sebagai bahan tanaman yang berkualitas.

Akibat revolusi hijau, ekonomi pedesaan dalam dua dasawarsa terakhir mengalami perubahan yang mencolok. Sifat pertanian di pedesaan sekarang ini sama sekali berbeda dengan pola umum yang berlaku pada tahun sebelum 1970an. Waktu itu irama kerja dan kehidupan bergantung pada angin muson, yang menentukan kapan orang dapat menanam dan memanen. Kini dibanyak tempat pertanian telah menjadi satu usaha yang berkesinambungan. Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Indonesia dari Negara pengimpor beras nomor wahid di dunia menjadi Negara berswasembada beras. Sekalipun demikian, dalam banyak laporan program ini

penelitian menunjukan bahwa

gagal menciptkan kondisi masyarakat desa yang lepas dari kemiskinan.

Iwan Setiajei (2007) mengatakan bahwa factor utama yang menjadi pemicu kegagalan tersebut adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan di pedesaan. Padahal, penyelesaian masalah tanpa memahami akarnya, cenderung memunculkan persoalan baru. Endiriatmo Sutarto (2008) mengemukakan bahwa gejala kemiskinan di pedesaan di Indonesia lebih bersifat structural, yaitu suatu konsidi dimana mayoritas penduduk miskin tidak memiliki kemampuan mengakses sumber-sumber ekonomi, bukan karena kelemahan yang bersifat individual tetapi lebih disebabkan karena factor tekanan struktur. Senada dengan Sutarto, Hayami dan Kikuchi mengatakan bahwa secara structural paling tidak ada dua persoalan yang dialami petani pedesaan. Pertama ketimpangan kepemilikan lahan Angka rata-rata luas usahatani menunjukkan gejala polarisasi dalam masa 1973-1993, yaitu peningkatan luasan usahatani pada lapisan < 2.00 ha, dan penurunan rata-rata luasan usahatani petani gurem (<0.50ha) menurun tajam dari 0.26 ha menjadi 0.17 ha. Perhitungan yang lebih spesifik berdasar data Sensus Pertanian 1993 menunjukkan bahwa sebagian terbesar (69 %) luas tanah pertanian dikuasai minoritas (16 %) petani lapisan â&#x2030;Ľ1 ha; sebesar 18 % lahan dikuasai sejumlah cukup besar (27 %) petani lapisan 0,10-0,49 ha. Kedua, minimnya proteksi pemerintah terhadap

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

petani. Yang ditandai oleh dua indikator, yakni murahnya harga jual hasil pertanian dan mahalnya biaya produksi pertanian. Pada implementasinya program pembangunan pedesaan tidak dibarengi dengan penataan struktur kepemilikan lahan di pedesaan, dampaknya sudah dapat diprediksi, kelompok yang memiliki lahan luas di pedesaan adalah kelompok yang paling banyak menikmati manfaat program : pinjaman dengan bunga rendah, benih, pupuk, dan obatobatan pertanian yang harganya sudah disubsidi pemerintah, sekaligus lembaga-lembaga pembangunan pertanian (kelompok tani) yang didalamnya banyak disediakan informasi yang menyangkut teknologi dan perbaikan system pertanian. Sementara itu mayoritas petani lainnya (petani gurem dan buruh tani) tersisih dari fasilitas itu. Mereka tidak dapat memanfaatkan pinjaman berbunga rendah karena tidak memiliki asset yang akan digunakan sebagai agunakan kepada perbankan. Mereka juga tidak dapat menikmati benih, pupuk, dan obat-obatan pertanian, serta akses terhadap lembaga-lembaga pertanian karena mereka dianggap bukan kelompok sasaran. Tabel 3 Penghasilan Bersih Bulanan Produk Pertanian Menurut Sumber Penghasilan

Petani kaya Petani sedang/kecil Penggarap Bagi hasil Petani Gurem Tuna - Kisma

Pertanian (Rp)

Pekarangan Pertanian

Upah Dari Konsumen

Upah Non

Tebangan

Pemberian

LainLain

Jumlah Per unit

7 13

Perdagang an Kayu Bakar 2 11

82 50

2 7

6 11

23.845 7.880

4.592

15 -

6 12

6 -

39 27

17 23

3 18

7 19

2 -

2.920 2.915

Sumber. Frans Husken, 1997.

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Dampak ikutan dari realitas ini adalah ketimpangan pendapatan antara lapisan masyarakat desa. Pada table 3 Frans Husken memperlihatkan bahwa paska program pembangunan pedesaan diimplementasikan, pendapatan petani kaya menjadi rata-rata tiga kali lebih besar dari penghasilan petani kecil, lima kali lebih besar dari penghasilan petani penggarap, dan lebih dari delapan kali lebih besar dari petani gurem dan tunakisma. Pada sisi yang lainnya, kendati modal yang dipinjamkan telah di usahakan berbunga rendah, benih, pupuk, dan obat-obatan pertanian telah di subsidi, biaya yang harus dikeluarkan petani untuk meningkatkan produksi lahan pertaniannya sebenarnya masih relatif tinggi. Biaya yang mereka keluarkan masih tidak sebanding dengan harga jual hasil produksi. Petani tidak mudah menaikkan harga gabah, karena pemerintah melakukan control yang kuat terhadap harga. kontrol tersebut tentu saja dimaksudkan untuk menjaga agar segenap anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya sehingga stabilitas nasional dapat terjamin, sekalipun mengorbankan petani (Sunyoto Usman. 1998. 40 - 43).

2.2.2

Industrialisasi Pedesaan (Rural Industrialization)

Tujuan utama program industrialisasi pedesaan adalah mengembangkan indutri kecil di pedesaan. Industrialisasi pedesaan dianggap merupakan alternative yang sangat strategis bagi upaya menjawab persoalan semakin sempitnya rata-rata kepemilikan dan penguasaan lahan di pedesaan serta keterbatasan elastisitas tenaga kerja. Propek program ini diyakini cukup cerah karena alasan â&#x20AC;&#x201C; alasan sebagai berikut (a) persyaratan dan keterampilan yang dibutuhkan tidaklah terlalu sukar sehingga memudahkan mengajak Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

anggota masyarakat untuk berpartisipasi, (b) kebutuhan investasinya terjangkau oleh sebagain besar masyarakat desa sehingga bias merata pada segenap anggota masyarakat desa, (c) bahan baku produksi mudah didapat atau tersedia di desa sehingga biaya produksi dapat ditekan, (d) dapat dikerjakan secara komplementer dengan kegiatan produksi lainnya (sambil bertani). Dalam prakteknya, program industrialisasi pedesaan ternyata tidak sederhana. Ada banyak hambatan yang ditemukan dilapangan, dari nilai-nilai social yang berkembang pada masyarakat desa sampai pada tidak adanya organic link (jaringan organik) antara sektor usaha besar, dengan sektor usaha kecil. Pada sisi nilai-nilai sosial misalnya ditemukan bahwa masyarakat desa terkesan tidak siap menerima arus industrialisasi. Mereka pada umumnya mudah merasa puas dan tidak mau atau tidak terlalu berani mengambil resiko, oleh karenanya sulit untuk didorong melakukan reinvestasi. Atau jika ada yang bersedia ber - reinvestasi kendala yang dihadapi adalah keterampilan yang kurang memadai, design dan peralatan yang dipergunakan sederhana, kapasitas produksi sangat terbatas, serta mismanagement.

Kemudian pada sisi

persaingan, tidak adanya organic link antara sketor usaha kecil dan besar, menyebabkan mereka berjalan sendiri-sendiri, saling berkompetensi, dan sukar melembagakan kerjasama dalam meningkatkan proses produksi.

2.2.3

Pembangunan masyarakat Desa Terpadu (Integrated Rural Development) Tujuan

utama

pembanguan

masyarakat

terpadu

adalah

meningkatkan

produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk pedesaan serta memperkuat kemandirian. Menurut Waterston ada enam elemen dasar yang melekat dalam program Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

pembangaunan desa terpadu. (a) pembangunan pertanian dengan mengutamakan padat karya, (b) memper luas kesempatan kerja, (c) intensifikasi tenaga kerja skala kecil, dengan mengembangkan industry kecil pedesaan, (d) mandiri dan meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, (e) mengembangkan daerah perkotaan yang mampu memberikan dukungan pada pembangunan pedesaan, (f) membangunan kelembagaan yang mampu melakukan koordinasi proyek multisector. Pendekatan ini juga menganjurkan adanya fusi atau gabungan antara strategi top â&#x20AC;&#x201C; down dan strategi bottom â&#x20AC;&#x201C;up. Strategi top â&#x20AC;&#x201C; down dianggap terlalu banyak diwarnai oleh pemaksaan, sementara strategi bottom â&#x20AC;&#x201C; up dianggap terlalu percaya pada kekuatan lokal dan mengingkari kelemahan yang terdapat di tingkat bawah. Atas pemikiran tersebut diyakini penggabungan keduanya akan mendatangkan kesejahteraan pada segenap masyarakat.

2.2.4

Strategi Pusat Pertumbuhan (Growt Center Strategy) Strategi pusat pertumbuhan adalah sebuah alternative yang diharapkan

memecahkan masalah yang selama ini belum terjawab dalam tiga program pembangunan sebelumnya yakni masalah ruang (space). Program-program yang sudah berlangsung lebih memberikan tekanan pada perencanaan dan emplementasi proyek saja, dan kurang memperhatikan keterkaitan letak proyek tersebut dengan ruang pengembangan ekonomi yang lebih luas, terutama dengan letak atau posisi kota. Itulah sebabnya berbagai macam infrastruktur dan fasilitas terkesan dibangun hanya untuk kepentingan proyek itu sendiri, tanpa memperhatikan jarak ideal dengan kota dalam fungsinya sebagai pasar atau saluran distribusi hasil produksi. Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Cara yang ditempuh adalah membangun atau mengembangkan sebuah pasar di dekat desa. Pasar ini difungsikan sebagai pusat penampungan hasil produksi desa, sekaligus sebagai pusat informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehendak konsumen dan kemampuan produsen, atau lazim disebut dengan the centers of demonstration effect of consumer goods. Pusat pertumbuhan ini diupayakan agar dikembangkan sedemikian rupa sehingga secara social tetap dekat dengan desa, tetapi secara ekonomi mampunyai fungsi dan sifat seperti kota. Pusat pertumbuhan ini diharapkan melahirkan sebuah komunitas sebuah komunitas desa kota (rurban), yang ditandai dengan kemauan menerima prinsip-prinsip ekonomi uang namun tetap tidak kehilangan nilai-nilai kekeluargaan. Dalam realitasnya program ini jauh memenuhi harapan yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Masyarakat desa justru kala bersaing dengan pendatang, meskipun mereka adalah kelompok yang terlibat sejak awal program. Konsep pusat pertumbuhan ternyata tidak melahirkan pemukiman baru dengan kominitas berkarakter rurban yang dibayangkan masih mempertahankan nilai-nilai desa tetapi sekaligus menerima nilai-nilai kota. Yang tumbuh justru sebuah reartikulasi pola pemukiman desa, yang di huni oleh orang-orang dengan berbagai latar belakang social ekonomi, mereka saling

berebut

kesempatan

akses

terhadap

sumber-sumber

ekonomi

dengan

memanfaatkan fasilitas yang hadir bersama program.

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

2.3.

Inpres Desa Tertinggal (IDT) Munculnya IDT diawali dengan dipublikasikannya peta kemiskinan yang disusun

oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bapenas Ginandjar Kartasasmita bersama dengan pembantu dekatnya, Prof. Mubyarto dan Prof Soegijanto Soegijoko. Peta itu memuat data tentang jumlah penduduk miskin dalam kantongkantong kemiskinan, yang mencapai 34% (1.236 kecamatan) dari 3.625 kecamatan di seluruh Indonesia. Program yang di justifikasi dengan instruksi Presiden No. 5 tahun 1992, merupakan salah satu strategi yang diharapkan dapat menjawab persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di pedesaan di telah dipublikasi oleh badan perencanaan nasional republik Indonesia tersebut. Dalam implemtasinya program ini akan dipadukan dengan program-program yang telah dijalankan sbelumnya oleh berbagai kementerian dan lembaga. Melalui program IDT diharapkan terjadi proses pemberdayaan masyarakat serta terjadi perubahan struktur social yang kondusif bagi peningkatan kapasitas masyarakat, malalui: peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan permodalan, pengembangan peluang kerja dan berusaha, serta pengutan kelembagaan kelompok miskin. Untuk memacu program IDT pemerintah meyediakan dana sebesar US$ 200 juta dengan alokasi sebesar Rp. 20 juta/desa yang disalurkan secara langsung kepada kelompok masyarakat (pokmas) yang tergolong miskin. Dana bantuan ini diharapkan dapat dikelolah dengan prinsip acceptable (mudah diterima dan didayagunakan), accountable

(terbuka

dan

dapat

dipertanggung

jawabkan),

profitable

(dapat

meningkatkan pendapat), serta sustainable (berkelanjutan). Untuk menunjukan keseriusannya dalam mengatasi kemiskinan pedesaan dan implentasi program ini Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

pemerintah Orde Baru membentuk sekretariat tersendiri yang secara khusus difungsikan untuk mengrusi IDT, menyediakan tenaga pendamping (sarjana pendamping purnawaktu â&#x20AC;&#x201C;SP2W) dengan spesialisasi keahlian disesuaikan dengan kebutuhandan tipelogi masyarakat, serta meminta kepada Word Bank dan UNDP untuk melakukan pengawan secara independent. Dalam perjalanannya, menurut banyak penelitian program ini memiliki tingkat kegagalan yang cukup tinggi. Mubyarto (2002) misalnya mengatakan bahwa prospek program IDT sangat suram. Pada penelitian beliua di Nusa Tenggara Timur (NTT) khususnya daerah Kupang Tengah ditemukan fakta situasi dana bergulir dengan kemacetan yang sangat tinggi, dimana terdapat 12 desa/kelurahan yang menerima dana IDT dengan total dana mancapai Rp 700 juta, dari dana tersebut hanya Rp 157 juta yang bergulir dan melibatkan 215 keluarga dari enam desa (hanya 6 persen dari total keluarga miskin di Kupang tengah).

Budi Baik Siregar (2001) dalam bukunya Menelusuri Jejak Ketertinggalan Merajut Kerukunan Melintasi Krisis, mengidentifikasi bahwa paling tidak ada lima factor yang mempengaruhi tingginya tingkat kemacetan dana bergulir program IDT. Faktor partisipasi, faktor pelaksanaan program, faktor pola penghantar program, faktor organisasi pelaksana, serta faktor hubungan antar organisasi pelaksana.

Beranjak atas persoalan kegagalan program-program pembangunan pedesaan tersebut. Banyak pihak mimiliki kesadaran, bahwa pembangunan mayarakat desa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, seharusnya tidak semata-mata terbatas pada peningkatan produksi hasil pertanian, atau peningkatan kesejahteraan sosial melalui Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

distribusi uang dan jasa yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Namun harus lebih dari itu. Adalah sebuah upaya dengan spektrum kegiatan yang lebih luas, yang dapat menyentuh semua aspek kebutuhan sehingga segenap anggota masyarakat dapat mandiri, dan terlepas dari belenggu kertergantungan dan ekploitasi struktural yang membuat hidup mereka sengsara.

Pada prakteknya, konsep membangun kemandiri dan lepas dari ketergantungan bisa diterapkan melalui banyak program. Yayasan Bitra Indonesia misalnya menjalankan Credit Union,

pertanian polikultur, pertanian organic/pertanian selaras dengan alam,

serta kesehatan alternative.

2.4 Credit Union Secara termionologis Credit Union (CU), diambil dari bahasa Latin "credere" yang artinya percaya dan "union" atau "unus" berarti kumpulan. Sehingga "Credit Union" memiliki makna kumpulan orang yang saling percaya, dalam suatu ikatan pemersatu dan sepakat untuk menabungkan uang mereka sehingga menciptakan modal bersama untuk dipinjamkan kepada anggota dengan tujuan produktif dan kesejahteraan. Koperasi kredit atau Credit Union atau biasa disingkat CU adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya sendiri. Dalam penerapannya CU memiliki tiga prinsip utama yaitu: asas swadaya (tabungan hanya diperoleh dari anggotanya), asas setia kawan (pinjaman hanya diberikan kepada anggota), dan asas pendidikan dan penyadaran (membangun watak adalah yang utama; hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman). Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Secara historis credit union (CU) pertama kali berkembang di Jerman yang digagas oleh Friedrich Wilhelm Raiffeisen abad ke-19 (walikota Flammersfield). Gagasan Raiffeisen ini sendiri dilatar belakangi oleh krisis ekonomi karena badai salju yang melanda seluruh negeri Jerman. Para petani tidak dapat bekerja, karenanya banyak tanaman yang tidak menghasilkan. Penduduk yang mengalami kesulitan keuangan kemudian mengambil pinjaman kepada orang-orang kaya dengan bunga yang sangat tinggi. Sehingga banyak orang terjerat hutang. Oleh karena tidak mampu membayar hutang, maka sisa harta benda mereka pun disita oleh lintah darat. Situa ini diperparah dengan terjadinya PHK terhadap pekerja di sector industry karena revolusi industry, yang menempatkan Jerman sebagai Negara yang memiliki tingkat penganguran yang cukup tinggi. Friedrich Wilhelm Raiffeisen yang merasa prihatin kemudian menggalang dana bantuan dengan mengundang orang-orang kaya yang memiliki kepedulian yang sama. Ia berhasil mengumpulkan uang dan roti, kemudian dibagikan kepada kaum miskin. Ternyata derma tak memecahkan masalah kemiskinan, bantuan yang bersifat cerity tersebut justru melahirkan ketergantungan baru. Raiffeisen pada akhirnya berkesimpulan: â&#x20AC;&#x153;kesulitan si miskin hanya dapat diatasi oleh si miskin itu sendiri. Si miskin harus mengumpulkan uang secara bersama-sama dan kemudian meminjamkan kepada sesama mereka. Pinjaman harus digunakan untuk tujuan yang produktif yang memberikan penghasilan. Jaminan pinjaman adalah watak si peminjam.â&#x20AC;? Untuk mewujudkan impian tersebutlah Raiffeisen bersama kaum buruh dan petani miskin akhirnya membentuk koperasi bernama Credit Union (CU) artinya, kumpulan orang-orang yang saling percaya. Konsep CU kini sudah berkembang sampai kesegala penjuru termasuk Indonesia. Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Untuk kasus Indonesia, Gerakan Credit Union atau Koperasi Simpan pinjam sebenarnya sudah masuk ke indoneia pada tahun 1950, dibawa beberapa sukarelawan yang sudah mendirikan usaha – usaha simpan pinjam menurut prinsip Raiffeisien, pemerintah Indonesia juga sudah pula menjalankan koperasi kredit dengan memakai sistem yang sama sejak tahun 1955 sampai dengan tahun 1959. Namun musibah terjadi pada permulaan tahun 1960-an, dimana inflasi melanda negeri kita sangat hebat, banyak usaha – usaha yang bergerak dibidang simpan – pinjam menjadi lumpuh, karena tidak bisa menentang inflasi yang kian melaju. Koperasi – koperasi ini akhirnya banyak yang beralih menjadi Koperasi Konsumsi yang banyak berspekulasi uang, akhirnya koperasi – koperasi ala Raiffeisen tidak terdengar lagi pada pertengahan tahun 1960-an dan yang bermunculan adalah Koperasi Serba Usaha. Perubahan kondisi moneter terjadi pada awal pemerintahan Orde Baru, dimana ekonomi negara cenderung ke arah stabil. Stabilitas itu mulai terlihat mulai pada tahun 1967. Pada waktu itu pengerak ekonomi masyarakat mulai memikirkan pengembangan koperasi kredit dan mereka mulai menghubungi WOCCU atau Dewan Dunia Koperasi Kredit.WOCCU memberikan tanggapan yang sangat positif dan mengirimkan salah satu tenaga ahlinya yaitu Mr. A.A Baily ke Indonesia, dalam pertemuan dengan Mr. A. A baily tersebut didiskusikan kemungkinan diperkenalkan dan dikembangkannya gagasan Credit Union di Indonesia sebagai sarana sekaligus wahana pengentasan masyarakat Marginal. Sebagi tindak lanjut, beberapa orang mengadakan study circle secara perodik di Jakarta dan akhirnya bersepakat membentuk wadah bernama Credit Union Counselling Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Office (CUCO) pada awal Januari 1970 dipimpim oleh K. Albrecth Karim Arbie, SJ, untuk memimpin kegiatan operasionalnya, tahun 1971 Drs. Robby Tulus diangkat sebagai Managing Director. Untuk mendapatkan legalitas dari pemerintah, CUCO Direktur Jendral Koperasi departemen tenaga kerja , transmigrasi dan koperasi yang pada masa

itu

dijabat

oleh

Ir.

Ibnoe

Soedjono,

untuk

menjajaki

kemungkinan

dikembangkannya Credit Union di Indonesia dan berlindung dibawah naungan Undang â&#x20AC;&#x201C; Undang Perkoperasian yaitu, UU No. 12/1967. Tanggapan sangat positif dari Direktur Jendral Koperasi memberikan masa Inkubasi selama 5 tahun untuk mengembangkan gagasan gerakan Kredit Union di Indonesia. Masa inkubasi berakhir dengan diadakannya Konferensi Nasional Koperasi Kredit bulan Agutus 1976 di Bandungan, Ambarawa, Jawa Tengah, yang dihadiri juga oleh Ir. Ibnoe Soedjono sebagai Direktur Jendral Koperasi, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jendral Koperasi, beliau memberikan restu kepada CUCO untuk melanjutkan kegiatan mengembangkan Credit Union di Indonesia dengan menyesuaikan diri kepada ketentuan â&#x20AC;&#x201C; ketentuan dalam UU no. 12/1967 tentang pokok â&#x20AC;&#x201C; pokok Perkoperasian di Indonesia. Sejak itulah secara Nasional nama Koperasi Kredit di ganti dengan Credit Union, sedangkan Credit Union Counselling office (CUCO) diterjemahkan menjadi Biro Konsultasi Koperasi Kredit (BK3). 2.5 Pertanian Polikultur Pertanian Polikultur adalah sebuah sistem pertanian atau model pertanian yang ekonomis, ekologis, berbudaya, mampu diadaptasi dan manusiawi. Model pertanian ini disebut juga dengan model pertanian yang berkelanjutan. Model pertanian polikultur Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

merupakan koreksi total terhadap model pertanian monokultur. Polikultur berasal dari kata poli yang artinya banyak dan kultur artinya tanaman. Secara harfiah polikultur berarti model pertanian dengan banyak jenis tanaman pada lahan yang sama. Polikultur bukan berarti model pertanian gado-gado atau model pertanian alami. Polikultur adalah model pertanian yang menerapkan aspek lingkungan yang lebih baik dan melestarikan keanekaragaman hayati lokal. Keanekaragaman yang dimaksud tidak hanya dari segi flora (tumbuhan) tetapi juga fauna yang ada. Kebun polikultur merupakan lawan dari kebun monokultur. Model kebun polikultur dikembangkan atas dasar ekologi lokal yang mempertahankan keragaman flora dan fauna, tidak tergantung bahan-bahan kimia dan melekat dengan budaya lokal dibandingkan model monokultur selalu tergantung dengan input (masukan) dari luar seperti pupuk dan pestisida kimia dan tidak mempertimbangkan kearifan budaya lokal. Model polikultur dapat dirancang sesuai dengan keinginan petani. Model ini sangat sesuai untuk petani lokal yang luas areal kepemilikannya terbatas. Berbagai aneka tanaman lokal yang ekonomis dapat dipadukan plus dengan fauna yang juga banyak ditemukan. Model polikultur meliputi strategi yang meniru pertumbuhan ekosistem alami, yang tegar dalam menghadapi variasi iklim dan terus berkembang dari waktu ke waktu, seperti halnya ekosistem-ekosistem alami itu. Model ini memadukan tanaman-tanaman yang rendah, sedang dan tinggi, serta tanaman-tanaman yang daur hidupnya pendek, sedang dan panjang, termasuk pohon. Jadi, suatu ladang, begitu ditanami, tidak akan terus terkena matahari, ia dapat menyimpan air, dan kesuburannya pun meningkat sepanjang tahun; ladang ini tak bakalan pernah membutuhkan traktor, sehingga menjadi ekonomis bagi kaum petani kecil.

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Dalam model ini pendekatan hasilnya adalah dengan menetapkan jenis tanaman yang akan ditanam seperti tanaman perintis, tanaman utama dan tanaman permanen yang tahan terhadap musim serta sebahagian penyakit tanaman lainnya. Walaupun terjadi masa paceklik dikarenakan perubahan musim ataupun adanya hama pada tanaman-tanaman lain setidaknya ini dapat menjadi pendapatan rutin yang tidak terganggu setiap bulannya. Selain pertimbangan itu juga patut menjadi pertimbangan adalah level dari ketinggian pohon yaitu yang rendah, sedang dan tinggi untuk fiksasi nitrogen dan produksi massa organik, bahkan untuk dapat memenuhi pangan ada baiknya menanam jenis sayuran Selain dari tanaman pohon, pangan dan sayuran, buah-buahan juga dapatt ditanam bersama dan tumbuhtumbuhan untuk pakan ternak, untuk menjamin agar pada tahun-tahun yang terburuk pun petani masih bisa mengambil sesuatu dari ladangnya. Dalam waktu tiga tahun, sang petani bisa memilih untuk membiarkan pohon buah-buahan itu tetap hidup sebagai buah-buahan agroforestri lahan kering/sistem pakan ternak, atau mungkin memutuskan untuk menebang semua vegetasi yang ada di ladangnya (yang nantinya akan bertunas kembali) dan memulai siklus tanaman jangka pendek yang baru. Disini petani yang punya lahan lebih luas secara bertahap akan menghutankan kembali lahannya dengan sistem agroforestri, sedangkan petani yang lahannya sempit mungkin memilih untuk membiarkan pohon-pohon di pinggiran ladangnya tetap hidup dan menggarap tanaman-tanaman jangka pendek di tengahnya. Akan tetapi, saat ini kondisinya mungkin jauh lebih baik karena kesuburan, struktur tanah dan penghalang angin telah disempurnakan.

Kunci pokok dari model ini adalah adanya kombinasi tanaman yang serasi dan pengelolaan tahap demi tahap yang tepat, terhadap sistem itu secara keseluruhan serta kombinasi yang cocok pada masing-masing jenis tanaman agar tidak saling merusak hasil panen. Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

2.6

Pertanian Organik/Pertanian Selaras Dengan Alam Secara umum ada dua pemahaman tentang pertanian organik yaitu dalam arti

sempit dan dalam arti luas. Pertanian organik dalam artian sempit yaitu pertanian yang bebas dari bahan â&#x20AC;&#x201C; bahan kimia. Mulai dari perlakuan untuk mendapatkan benih, penggunaan pupuk, pengendalian hama dan penyakit sampai perlakuan pasca panen tidak sedikiti pun melibatkan zat kimia, semua harus bahan hayati, alami. Sedangkan pertanian organik dalam arti yang luas adalah sistem produksi pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami dan menghindari atau membatasi penggunaan bahan kimia sintetis (pupuk kimia/pabrik, pestisida, herbisida, zat pengatur tumbuh dan aditif pakan). Dengan tujuan untuk menyediakan produk â&#x20AC;&#x201C; produk pertanian (terutama bahan pangan) yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen serta menjaga keseimbangan lingkungan dengan menjaga siklus alaminya. Konsep awal pertanian organik yang ideal adalah menggunakan seluruhinput yang berasal dari dalam pertanian organik itu sendiri, dan dijaga hanya minimal sekali input dari luar atau sangat dibatasi. (FG Winarno 2002)

Prinsip â&#x20AC;&#x201C; Prinsip Pertanian Organik Prinsip-prinsip pertanian organik merupakan dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan pertanian organik. Prinsip â&#x20AC;&#x201C; prinsip ini berisi tentang sumbangan yang dapat diberikan pertanian organik bagi dunia, dan merupakan sebuah visi untuk meningkatkan keseluruhan aspek pertanian secara global. Pertanian merupakan salah satu kegiatan paling mendasar bagi manusia, karena semua orang perlu makan setiap hari. Nilai â&#x20AC;&#x201C; nilai sejarah, budaya dan komunitas menyatu dalam pertanian.

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Prinsip-prinsip ini diterapkan dalam pertanian dengan pengertian luas, termasuk bagaimana manusia memelihara tanah, air, tanaman, dan hewan untuk menghasilkan, mempersiapkan dan menyalurkan pangan dan produk lainnya. Prinsip â&#x20AC;&#x201C; prinsip tersebut menyangkut bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungan hidup, berhubungan satu sama lain dan menentukan warisan untuk generasi mendatang. Pertanian organik didasarkan pada: A. Prinsip kesehatan B. Prinsip ekologi C. Prinsip keadilan D. Prinsip perlindungan

A. Prinsip Kesehatan Pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia dan bumi sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan. Prinsip ini menunjukkan bahwa kesehatan tiap individu dan komunitas tak dapat dipisahkan dari kesehatan ekosistem; tanah yang sehat akan menghasilkan tanaman sehat yang dapat mendukung kesehatan hewan dan manusia. Kesehatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem kehidupan. Hal ini tidak saja sekedar bebas dari penyakit, tetapi juga dengan memelihara kesejahteraan fisik, mental, sosial dan ekologi. Ketahanan tubuh, keceriaan dan pembaharuan diri merupakan hal mendasar untuk menuju sehat. Peran pertanian organik baik dalam produksi, pengolahan, distribusi dan konsumsi bertujuan untuk melestarikan dan meningkatkan Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

kesehatan ekosistem dan organisme, dari yang terkecil yang berada di alam tanah hingga manusia. Secara khusus, pertanian organik dimaksudkan untuk menghasilkan makanan bermutu tinggi dan bergizi yang mendukung pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan. Mengingat hal tersebut, maka harus dihindari penggunaan pupuk, pestisida, obat-obatan bagi hewan dan bahan aditif makanan yang dapat berefek merugikan kesehatan.

B. Prinsip Ekologi Pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan. Bekerja, meniru dan berusaha memelihara sistem dan siklus ekologi kehidupan. Prinsip ekologi meletakkan pertanian organik dalam sistem ekologi kehidupan. Prinsip ini menyatakan bahwa produksi didasarkan pada proses dan daur ulang ekologis. Makanan dan kesejahteraan diperoleh melalui ekologi suatu lingkungan produksi yang khusus; sebagai contoh, tanaman membutuhkan tanah yang subur, hewan membutuhkan ekosistem peternakan, ikan dan organisme laut membutuhkan lingkungan perairan. Budidaya pertanian, peternakan dan pemanenan produk liar organik haruslah sesuai dengan siklus dan keseimbangan ekologi di alam. Siklus â&#x20AC;&#x201C; siklus ini bersifat universal tetapi pengoperasiannya bersifat spesifik-lokal. Pengelolaan organik harus disesuaikan dengan kondisi, ekologi, budaya dan skala lokal. Bahan â&#x20AC;&#x201C; bahan asupan sebaiknya dikurangi dengan cara dipakai kembali, didaur ulang dan dengan pengelolaan bahan â&#x20AC;&#x201C; bahan dan energi secara efisien guna memelihara, meningkatkan kualitas dan melindungi sumber daya alam. Pertanian organik dapat mencapai keseimbangan ekologis melalui pola sistem pertanian, pembangunan habitat, pemeliharaan keragaman genetika dan pertanian. Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Mereka yang menghasilkan, memproses, memasarkan atau mengkonsumsi produk â&#x20AC;&#x201C; produk organik harus melindungi dan memberikan keuntungan bagi lingkungan secara umum, termasuk di dalamnya tanah, iklim, habitat, keragaman hayati, udara dan air.

C. Prinsip Keadilan Pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama. Keadilan dicirikan dengan kesetaraan, saling menghormati, berkeadilan dan pengelolaan dunia secara bersama, baik antar manusia dan dalam hubungannya dengan makhluk hidup yang lain. Prinsip ini menekankan bahwa mereka yang terlibat dalam pertanian organik harus membangun hubungan yang manusiawi untuk memastikan adanya keadilan bagi semua pihak di segala tingkatan; seperti petani, pekerja, pemroses, penyalur, pedagang dan konsumen. Pertanian organik harus memberikan kualitas hidup yang baik bagi setiap orang yang terlibat, menyumbang bagi kedaulatan pangan dan pengurangan kemiskinan. Pertanian organik bertujuan untuk menghasilkan kecukupan dan ketersediaan pangan ataupun produk lainnya dengan kualitas yang baik. Prinsip keadilan juga menekankan bahwa ternak harus dipelihara dalam kondisi dan habitat yang sesuai dengan sifat-sifat fisik, alamiah dan terjamin kesejahteraannya. Sumber daya alam dan lingkungan yang digunakan untuk produksi dan konsumsi harus dikelola dengan cara yang adil secara sosial dan ekologis, dan dipelihara untuk generasi mendatang. Keadilan memerlukan sistem produksi, distribusi dan perdagangan yang terbuka, adil, dan mempertimbangkan biaya sosial dan lingkungan yang sebenarnya. Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

D. Prinsip Perlindungan Pertanian organik harus dikelola secara hati â&#x20AC;&#x201C; hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang danmendatang serta lingkungan hidup. Pertanian organik merupakan suatu sistem yang hidup dan dinamis yang menjawab tuntutan dan kondisi yang bersifat internal maupun eksternal. Para pelaku pertanian organik didorong meningkatkan efisiensi dan produktifitas, tetapi tidak boleh membahayakan kesehatan dan kesejahteraannya. Karenanya, teknologi baru dan metode â&#x20AC;&#x201C; metode yang sudah ada perlu dikaji dan ditinjau ulang. Maka, harus ada penanganan atas pemahaman ekosistem dan pertanian yang tidak utuh. Prinsip ini menyatakan bahwa pencegahan dan tanggung awab merupakan hal mendasar dalam pengelolaan, pengembangan dan pemilihan teknologi di pertanian organik. lmu pengetahuan diperlukan untuk menjamin bahwa pertanian organik bersifat menyehatkan, aman dan ramah lingkungan. Tetapi pengetahuan ilmiah saja tidaklah cukup. Seiring waktu, pengalaman praktis yang dipadukan dengan kebijakan dan kearifan tradisional menjadi solusi tepat. Pertanian organik harus mampu mencegah terjadinya resiko merugikan dengan menerapkan teknologi tepat guna dan menolak teknologi yang tak dapat diramalkan akibatnya, seperti rekayasa genetika (genetic engineering). segala keputusan harus mempertimbangkan nilai â&#x20AC;&#x201C; nilai dan kebutuhan dari semua aspek yang mungkin dapat terkena dampaknya, melalui proses â&#x20AC;&#x201C; proses yang transparan dan artisipatif.

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

2.7.

Kesehatan/ Pengobatan Alternatif Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan definisi pengobatan komplementer

tradisional â&#x20AC;&#x201C; alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan dan efektifitas yang tinggi berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik tapi belum diterima dalam kedokteran konvensional. Jenis pelayanan pengobatan komplementer â&#x20AC;&#x201C; alternatif berdasarkan Permenkes RI, Nomor : 1109/Menkes/Per/2007 adalah : 1. Intervensi tubuh dan pikiran (mind and body interventions) : Hipnoterapi, mediasi, penyembuhan spiritual, doa dan yoga 2. Sistem pelayanan pengobatan alternatif : akupuntur, akupresur, naturopati, homeopati, aromaterapi, ayurveda 3. Cara penyembuhan manual : chiropractice, healing touch, tuina, shiatsu, osteopati, pijat urut 4. Pengobatan farmakologi dan biologi : jamu, herbal, gurah 5. Diet dan nutrisi untuk pencegahan dan pengobatan : diet makro nutrient, mikro nutrient 6. Cara lain dalam diagnosa dan pengobatan : terapi ozon, hiperbarik, EECP Charthy dalam Natural therapies 5 ( 1994 ) menyebutkan beberapa jenis pengobatan alternatif , yaitu : akupresur, akupuntur, teknik alexander, kinesiology, aromaterapi,

Charty M M. Natural Therapies. Harper Collins Pub 1994. P 67 - 268

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

autogenic therapy, chiropractice, terapi warna, homeopati, osteopati, hipnoterapi, iridology, naturopathy, terapi nutrisi, terapi polaritas, psikoterapi , refleksiologi , pemijatan, pengobatan Cina. Sedangkan dalam ensiklopedia pengobatan alternatif, Jenis pengobatan ini dibagi dalam 3 kelompok besar yaitu : 1. Terapi Energi yang meliputi : Akupuntur , Akupresur, Shiatsu, Do-in, Shaolin, Qigong,, Tai chi chuan, Yoga, Meditasi, Terapi polaritas, Refleksiologi, Metamorphic technique,

Reiki,

Metode

Bowen,

Ayurveda,

Terapi

tumpangan

tangan.

2. Terapi fisik yang meliputi: Masase, Aromaterapi, Osteopati, Chiropractic, Kinesiology, Rolfing, Hellework, Feldenkrais method, Teknik Alexander, Trager work, Zero balancing, Teknik relaksasi, Hidroterapi, Flotation therapy, Metode Bates .

3. Terapi pikiran dan spiritual yang meliputi : Psikoterapi, Psikoanalitik, Terapi kognitif, Terapi humanistik, Terapi keluarga, Terapi kelompok, Terapi autogenik, Biofeedback, Visualisasi, Hipnoterapi, Dreamwork, Terapi Dance movement , Terapi musik, Terapi suara, Terapi seni, Terapi cahaya, Biorhythms, Terapi warna.

Dasar Hukum Pelayanan Pengobatan Komplementer-Alternatif di Indonesia Di Indonesia pengobatan alternative telah terlegitimasi berdasarkan beberapa regulasi : 1. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Pasal 1 butir 16 Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggung jawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat

Pasal 48 Pelayanan kesehatan tradisional

Bab III Pasal 59 s/d 61 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisonal

2. Peraturan Menteri Kesehatan RI, No. : 1076/Menkes/SK/2003 tentang pengobatan tradisional. 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI, No. : 1109/Menkes/Per/IX/2007 tentang penyelenggaraan pengobatan komplementer-alternatif di fasilitas pelayanan kesehatan. 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI, No. 120/Menkes/SK/II/2008 tentang standar pelayanan hiperbarik. 5. Keputusan Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, No. HK.03.05/I/199/2010 tentang pedoman kriteria penetepan metode pengobatan komplementer â&#x20AC;&#x201C; alternatif yang dapat diintegrasikan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian Kajian ini menggunakan metode diskriptif dengan kombinasi pendekatan kuantitatif memalui survey dan pendekatan kualitatif melalaui wawancara mendalam dan FGD. Dengan model kombinasi ini diharapkan diperoleh informasi yang mendalam dan sebanyak-banyaknya dari permasalahan yang ada di lapangan sehingga penelitian ini mampu mengungkapkan fakta-fakta yang ada dilapangan secara komprehensif. 3.2. Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data. a. Jenis dan Sumber data - Data Sekunder: adalah dokumen (hasil kajian yang sudah pernah dilakukan berkaitan dengan berbagai program yang dilakukan oleh BITRA Indonesia selama tiga tahuan 2008 â&#x20AC;&#x201C; 2011 serta dokumen lain yang berkaitan dengan studi ) yang dikumpulkan untuk memperkaya hasil penelitian terutama yang berkaitan dengan program, standar program, karakteristik masyarakat yang akan dilibatkan dalam program, dan lain-lain - Data Primer: adalah hasil pengukuran langsung dari lapangan (lokasi penelitian) menyangkut pengukuran melalui kuisioner, wawancara mendalam, serta FGD. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini menyangkut : - Dampak social ekonomi: Apakah ada peningkatan pendapatan anggota kelompok. Apakah sumber pendapatan mereka telah berkembang sehingga lebih tahan terhadap goncangan dari luar? Apakah kegiatan ekonomi

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

tradisional mengalami perbaikan? Apakah produktivitas ekonomi meningkat? Apakah terbuka lapangan pekerjaan baru khususnya di sector informal. Apakah proyek ini telah meningkatkan partisipasi peserta dalam perencanaan desa dan pelaksanaan kegiatan di masyarakat? Apakah pelaksanaan proyek telah memperkuat kelembagaan lokal? Apakah proyek telah meningkatkan transparansi tata kelola lokal? Seberapa besarkah keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan proyek? Apakah perempuan diuntungkan atau justru dirugikan? Apakah kriteria pemilihan peserta bias jender? Seberapa jauhkah kelompok melibatkan anggota masyarakat lainnya dalam berbagai kegiatan kelompok. Apakah ada keuntungan dari keterlibatan anggota masyarakat lainnya dalam proyek? Bagaimana sikap masyarakat secara umum terhadap keterlibatan sebahagian anggotanya dalam kegitan proyek - Apa saja factor yang dapat menjadi penghambat dan pendorong kelompok binaan dalam meningkatkan taraf hidup mereka dan apakah kelompok dapat sekaligus berperan sebagai agent of change di pedesaan?

b. Metode Pengumpulan Data. Pada kajian ini data akan dikumpulkan dengan teknik triangulasi yaitu penggunaan beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan terdiri dari kuesioner (angket), wawancara mendalam, serta FGD. 1. Angket diisi oleh reponden yang diedarkan oleh tenaga enumerator Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

2. Wawancara mendalam dilakukan dengan cara Tanya jawab kepada beberapa anggota kelompok, untuk mendalami beberapa variable yang sulit dijaring melalui angket. Pada penduduk desa yang bukan anggota kelompok, namun berada dalam desa dimana kelompok berada untuk menjaring pendapat mereka tentang keberadaan/kehadiran kelompok di desanya, terkait dengan dampak sosialnya. 3. Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan di kantor BITRA dengan mengundang orang-orang mewakili kelompok dampingan. Dan personal lain diluar kelompok yang dianggap perlu, dan memiliki kompetensi untuk memperkaya hasil penelitian 3.3. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian dilakukan di wilayah kerja BITRA yakni di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Binjai dan Langkat. Populasi kelompok dampingan di tiga kabupaten ini berjumlah 66 kelompok dalam bentuk kegiatan polikultur, advokasi tanah, pertanian tanaman pangan, pertanian selaras dengan alam, credit union, pemasaran bersama usaha tani, serikat rakyat di tingkat kabupaten dan kesehatan alternative dengan jumlah anggota pada interval 10 sampai 70 orang per kelompok. Untuk itu, sampel dalam penelitian ini dipilih dari populasi dengan teknik kombinasi cluster sampling, dan purposive sampling. Dari 66 kelompok dampingan, tahap pertama dikelompokkan (cluster) dalam bentuk kegiatan yakni: polikultur, pertanian tanaman pangan/pertanian selaras alam, credit union dan advokasi.

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Jumlah sampel ditetapkan secara purposive dan snowball sampling dengan berpatokan pada setiap isu yang digeluti (kegiatan kelompok). Ada juga yang ditetapkan karena kekhususan isu kelompok, seperti Advokasi (BPMP), Pemasaran bersama (KPBUT), dan Serikat (SPSB) Sampel yang dipilih atas pertimbangan aktif tidaknya anggota dalam rapat internal, ada tidaknya AD/ART, ada tidaknya simpanan, besar kecilnya jumlah anggota, variasi jenis kelamin anggota, ada tidaknya kegiatan, jenis penyelesaian masalah kelompok. Semua anggota kelompok yang terpilih sebagai sampel akan dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini. Dengan demikian data dari kelompok sampel cukup representative menggambarkan kondisi kelompok dampingan BITRA.

3.4. Metode Analisis data Metode analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis diskriptif univariat. Yaitu analisis yang menyajikan data dengan menggunakan table distribusi frekuensi. Dengan analisis ini akan ditemukan kecenderungan keadaan objek penelitian yang berkenaan dengan variable penelitian. 3.5 Langkah dan Teknik Studi 1. Diskusi rumusan rancangan dan pembuatan ToR, Pematangan ToR diskusi dan koordinasi dengan peneliti. 2. Rekruitment 3 orang enumerator dan 1 orang data entry 3. Diskusi dan transformasi data kelompok pada tim studi. 4. Desain quisioner dan indepth interview 5. Kelapangan (kelompok) run quisioner dan indepth interview (setiap enumerator harus punya catatan lapangan yang menggambarkan tentang kondisi ekonomi,

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

partisipasi, sosial kelompok dan sisi-sisi kehidupan lain mereka secara nyata dan gambaran psikologis). 6. Focus Group Discussion (FGD) dengan perwakilan setiap kelompok dampingan, dan personal lain yang memiliki kompetensi 7. Proses data entry & analisis. 8. Diskusi hasil data lapangan dan pembahasan. 9. Analisis 10. Hasil dan rekomendasi.

3.6. Cakupan Wilayah Wilayah dalam studi ini meliputi wilayah dampingan BITRA Indonesia, yakni Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai dan Kabupaten Serdang Bedagai. 3.7. Waktu Pelaksanaan Studi ini akan dilakukan selama 15 Minggu, terhitung mulai Akhir Juli 2011 s/d Pertengahan November 2011.

3.8. Penanggung Jawab Penanggung jawab kegiatan studi ini adalah BITRA Indonesia (Direktur Eksekutif) dan Divisi RD-ICT BITRA Indonesia, di bawah koordinasi Iswan Kaputra.

3.9. Tim Peneliti Yang akan terlibat dalam studi ini adalah tim studi yang akan dibentuk dipimpin oleh para peneliti, dibantu staf lapangan BITRA Indonesia dan manager program (khusus untuk koordinasi kelompok dampingan). Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Team peneliti terdiri dari: 1. Dra. Linda Elida M.Si (Peneliti dari Sosiologi Fisip USU). 2. Herdensi Adnin.S.Sos (Peneliti dari Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip USU). 3. Iswan Kaputra (BITRA Indonesia) 4. 3 orang enumerator (Salmi Nasution.S.Sos, Darmawan Purba.S.Sos, dan Mario Firmansyah.S.Sos) 5. 1 orang data entry (Jahwansyah Manik.S.Sos) 3.10. Model Pelaporan Secara umum laporan dibagi dalam dua model yaitu -

Laporan pendahuluan yang berisi tentang resume awal temuan-temuan yang didapatkan oleh tim peneliti dilapangan. Laporan awal ini akan diserahkan kepada Bitra Indonesia pada minggu terakhir bulan oktober 2011

Laporan akhir adalah laporan final hasil penelitian. Laporan ini akan diserahkan pada minggu keempat bulan noverber 2011.

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Kabupaten Deli Serdang Sebelum Perang Dunia II atau tegasnya sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17-8-1945 Kabupaten Deli Sedang adalah merupakan daerah Kesultanan Deli dan Serdang. Kesultanan Deli berkedudukan di Medan dan Kesultanan Serdang berkedudukan di Perbaungan. Kedua wilayah tersebut dalam masa penjajahan adalah merupakan Karesidenan Sumatera Timur sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kekuasaan kesultanan berakhir dan struktur pemerintah disesuaikan dengan pemerintah Indonesia dan kesultanan Deli dan Serdang dijadikan daerah kabupaten Deli Serdang. Mulai Tahun 1945 daerah kabupaten Deli Serdang, secara berkesinambungan telah dipimpin oleh Bupati Deli Serdang selama periode 1945 sampai saat ini tercatat sampai sebelas orang Bupati

yang telah memimpin Kabupaten Deli Serdang. Daerah

kabupaten Deli Serdang juga merupakan daerah yang cukup terkenal di kawasan nusantara, terutama karena devisa negara yang berasal dari hasil bumi Kabupaten Deli Serdang yang sangat potensial seperti karet, tembakau dan kelapa sawit. Dibidang politik pun Kabupaten Deli Serdang pun cukup kritis seperti peristiwa-peristiwa bentraktoran di Tanjung Morawa pada masa Orde Lama yang telah mengakibatkan jatuhnya kabinet Syahrir di zaman Orde Lama. Peranan daerah Kabupaten Deli Serdang dalam pembangunan saat menonjol. Melalui pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru telah kelihatan meningkatnya pertumbuhan ekonomi diberbagai sektor di Deli Serdang, dimana sektor pertanian dan perkebunan menjadi pemeran utama dalam meningkatkan pendapatan para petani di Kabupaten Deli Serdang. Sejalan dengan Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

lanjutnya pembangunan, maka pembangunan di bidang politik pun berjalan cukup mantap, stabil dan dinamis, dengan adanya kerjasama yang harmonis antara kekuatan sosial politik di kawasan ini merupakam modal yang tidak terhitung nilainya dalam mewujudkan demokrasi Pancasila. Azas persatuan dan kesatuan selalu menjiwai pemerintah daerah Deli Serdang sehingga kestabilan politik tetap mantap dan terkendali. Gambaran kekuatan sosial politik dan Golkar di kabupaten Deli Serdang dapat dilihat dari jumlah anggota parpol dan Golkar yang telah duduk di DPRD Deli Serdang Periode 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999 dan 2004.

4.1.1. Letak dan Keadaan Geografi Deli Serdang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Deli Serdang berada pada 2057’’ Lintang Utara, 3016’’ Lintang Selatan dan 98033’’ – 99027’’ Bujur Timur dengan ketinggian 0 – 500 m di atas permukaan laut. Kabupaten Deli Serdang menempati area seluas 2.497,72 Km2 yang terdiri dari 22 Kecamatan dan 394 Desa/Kelurahan Definitif. Wilayah Kabupaten Deli Serdang di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Karo dan Simalungun, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Karo dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai.

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

4.2. Kabupaten Serdang Bedagai

4.2.1. Kondisi Geografis Secara geografis Kabupaten Serdang Bedagai terletak pada posisi 2°57” lintang utara dan 3°16” lintang selatan. 98°33” bujur timur dan 99° bujur timur. Dan terletak 0 500m diatas permukaan laut. Di sebalah Selatan kabupaten Serdang Bedagai berbatasan dengan kabupaten Simalungun, disebelah Barat berbatasan dengan kabupaten kabupaten Deli Serdang, disebelah Utara berbatasan dengan dengan Selat malaka, dan di sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Batubara dan dan Simalungun. Sampai tahun 2007 jumlah penduduk Serdang Bedagai tercatat sebesar 618.656 jiwa, dengan perincian jumlah laki-laki sebesar 311.998 jiwa dan perempuan sebesar 306.658 jiwa.

Tabel 4 Jumlah Penduduk Serdang Bedagai Berdasarkan Jumlah Rumah Tangga dan Jenis Kelamin Tahun 2004 2005 2006 2007

Jumlah rumah Tangga 131.006 133.431 138.763 142.220

Penduduk Laki – Laki Perempuan 293.196 289.875 295.763 292.413 305.479 300.151 311.998 306.658

Jumlah 583.071 588.176 605.630 618.656

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai. 2008

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Jumlah penduduk tersebut tersebar di 17 kecamatan dan 243 Desa/Kelurahan, dan dengan luas wilayah 1900,22 km², serta tingkat kepadatan mencapai 326 jiwa/ km².

Tabel 5 Banyaknya Desa/Kelurahan, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan

Kotarih Silindah Bintang Bayu Dolok Masihul Serba Jadi Sipipis Dolok Merawan Tebing Tinggi Tebing Syahbandar Bandar Khalifah Tanjung Beringin Sei Rampah Sei Bamban Teluk Mengkudu Perbaungan Pegajahan Pantai Cermin Jumlah Total

Banyak Desa/Kelu rahan 11 9 19 28 10 20 17 14 10 5 8 17 10 12 28 13 12 234

Luas Wilayah (km²) 78,024 56.740 95.586 237.417 50.690 145.259 120.600 18.291 120.297 116. 000 74.170 198.900 72.260 66.950 111.620 93.120 80.296 1900,22

Jumlah Penduduk 8.483 9.745 12.526 51.985 22.058 33.284 18.064 27.345 34.119 25.940 36.842 64.489 42.397 42.192 9.118 28.415 41.681 618.656

Kepadatan Penduduk (Jiwa/km²) 109 172 131 219 435 229 150 260 284 224 497 324 587 630 888 305 519 326

Persentase Penduduk (%) 1.37 1.58 2.02 8.40 3,57 5.83 2.95 7,65 5.52 4.19 5.96 10.42 6.85 6.82 16.02 4.59 674 100,00

Sumber:Badan Pusat Statisti kabupaten Serdang Bedagai. 2007.

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

4.3. Kota Binjai

4.3.1. Letak Geografi dan Demografi Secara geografi Kota Binjai berada pada 331'40" - 3'40'2" Lintang Utara dan 98'27'3" - 98'32'32" Bujur Timur dan terletak 28m diatas permukaan laut.Wilayah Kota Binjai seluas 90,23 km2, terletak 28 M diatas permukaan laut dan dikelilingi oleh Kab.Deli Serdang, Batas area disebelah Utara adalah Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Hamparan Perak Kab.Deli Serdang, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sunggal Kab.Deli Serdang, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sei Bingei Kab.Langkat dan Kecamatan Kutalimbaru Kab.Deli Serdang dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Selesai Kab.Langkat. Pada tahun 2009 jumlah penduduk Kota Binjai berjumlah 252.652 jiwa yang terdiri dari 125.365 laki-laki dan 127.287 perempuan dengan kepadatan 2.800 jiwa/km2 dan rata - rata 4,24 jiwa per rumah tangga, dari kecamatan yang terdapat di Kota Binjai, Binjai Selatan mempunyai wilayah yang paling luas sebesar 29,96 km2, sedangkan wilayah terkecil adalah kecamatan Binjai Timur, Jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Binjai Utara sebanyak 72.417 jiwa sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Binjai terdapat di Kecamatan Binjai Kota sebanyak 37.700 jiwa.

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Tabel 6 Jumlah penduduk Kota Binjai berdasarkan jenis Kelamin No 1 2. 3. 4. 5. Total

Kecamatan Binjai Selatan Binjai Kota Binjai Timur Binjai Utara Binjai Barat

Laki-Laki 23.142 18.831 26.925 36.125 20.342 125.365

Perempuan 22.993 18.869 26.867 36.292 22.266 127.287

Jumlah 46.135 37.700 53.792 72.417 42.608 252.652

Sumber: BPS Kota Binjai 2010

4.4. Kabupaten Langkat

4.4.1. Letak Geografis dan Demografi Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah yang berada di Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Langkat berada pada 3° 14’– 4° 13’ Lintang Utara, 97°52’ – 98° 45’ Bujur Timur dan 4 – 105 m dari permukaan laut. Kabupaten Langkat menempati area seluas ± 6.263,29 Km2 (626.329 Ha) yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 240 Desa serta 37 Kelurahan Definitif. Area Kabupaten Langkat di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Selat Malaka, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara / Tanah Alas, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan di Kabupaten Langkat, luas daerah terbesar adalah kecamatan Bahorok dengan luas 1.101,84 km2 atau 17,59 persen diikuti kecamatan Batang Serangan dengan luas 899,38 km2 atau 14,36 Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

persen. Sedangkan luas daerah terkecil adalah kecamatan Binjai dengan luas 42,05 km2 atau 0,67 persen dari total luas wilayah Kabupaten Langkat. Tabel 7 Luas Daerah Kabupaten Langkat Berdasarkan Kecamatan

4.4.2. Iklim Seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kabupaten Langkat termasuk daerah yang beriklim tropis. Sehingga daerah ini memiliki Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Grafik 1 Tingkat Curah Hujan Di Kabupaten Langkat Berdasarkan Hari Dan Volume Curah Hujan Menurut Kecamatan

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

4.4.3. Komuditas Pertanian dan Perkebunan Tingginya curah hujan yang didukung dengan tingkat persedian air yang relative baik menjadikan Kabupaten Langkat menjadi salah satu kabupaten yang memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang besar. Tidak salah Jika kemudian apabila diukur dengan volume produksi, produksi sector pertanian dan perkebunan di Kabupaten Langkat terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Tabel 8 Perkembangan Padi Sawah Di Kabupaten Langkat tahun 2006 - 2009

Sumber. Langkat dalam Angka 2010

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Tabel 9 Hasil Perkebunan Langkat 2009 (TON)

Sumber: Langkat Dalam Angka. 2010

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

4.4.4. Jumlah Penduduk Miskin Dan Keluarga Prasejahtera Sampai tahun 2009 jumlah penduduk miskin di Kabupaten langkat masih tergolong tinggi yakni mencapai 12, 75% atau 133.140 jiwa.

Tabel 10 Persentase jumlah penduduk miskin di kabupaten langkat Tahun 2003 -2009

Sumber: Kabupaten Langkat dalam Angka 2010

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Table 11 Jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera Menurut Kecamatan

Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka 2010

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

BAB V ANALISA DATA

5.1.

Gambaran Umum Objek Penelitian Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam BAB Metodologi penelitian, penelitian

ini adalah satu penelitian yang dilaksanakan dengan mengunakan dua metode. Yakni metode Kuantitatif dengan survey dan metode kualitatif dengan menggunakan indepth interview dan FGD. Dua motode ini pada akhirnya mengharuskan peneliti menggunakan cara Trianggulasi dalam mengumpulkan data yakni satu model mecari data, dengan menggunakan berbagai macam cara pada sumber yang sama. Dengan penggunaan kedua metode penelitian ini diharapkan diperoleh informasi yang mendalam dan sebanyakbanyaknya dari permasalahan yang ada di lapangan sehingga penelitian ini mampu mengungkapkan fakta-fakta yang ada dilapangan secara komprehensif. Sampel dalam penelitian ini dipilih dari populasi dengan teknik kombinasi cluster sampling, dan purposive sampling. Dari 66 kelompok dampingan, tahap pertama dikelompokkan (cluster) dalam bentuk kegiatan yakni: polikultur, pertanian tanaman pangan/pertanian selaras alam, credit union dan advokasi. Jumlah sampel ditetapkan secara purposive dan snowball sampling dengan berpatokan pada setiap isu yang digeluti (kegiatan kelompok). Ada juga yang ditetapkan karena kekhususan isu kelompok, seperti Advokasi (BPMP), Pemasaran bersama (KPBUT), dan Serikat (SPSB) Sampel yang dipilih atas pertimbangan aktif tidaknya anggota dalam rapat internal, ada tidaknya AD/ART, ada tidaknya simpanan, besar kecilnya jumlah anggota, variasi jenis kelamin anggota, ada tidaknya kegiatan, jenis penyelesaian masalah kelompok. Semua anggota kelompok yang terpilih sebagai sampel akan dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini. Dengan demikian data dari kelompok sampel cukup representative menggambarkan kondisi kelompok dampingan BITRA. Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Setelah semua proses dilakukan, ditetapkan 12 kelompok yang akan diteliti yang terdiri dari lima kelompok di Kabupaten Deli Serdang, empat kelompok di Kabupaten Serdang Bedagai, satu kelompok di Kota Binjai, serta Dua kelompok di Kabupaten Langkat.

Table 12 Kelompok Berdasarkan Isu Dan Wilayah Yang Menjadi Objek Kajian No

Nama Kelompok

Wilayah Kabupaten/Kota

Isu Kelompok

Serdang Bedagai

Deli Serdang

Bijai

Langakat

Credit Union

Polikultur

Pertanian Organik

Kesehatan Alternatif -

Pemasaran Bersama -

Serikat

Tani Madiri

Galden

Mawar

KPBUT

χ χ

Wanita Tani

Subur

Bela Tani

Pelangi

SPSB

Χ Χ Χ Χ

Sari Murni

Apasu

Sejahtera Mandiri

χ χ

Sumber: Yayasan Bitra Indonesia 2011

5.2. Profil Kelompok 5.2.1

Kelompok Bela Tani

Kelompok Bela Tani berlokasi di

Dusun 11 Kelurahan Tualang, Kecamatan

Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Kelompok yang diketuai oleh Ahmad Sukiran, sekretaris Ismail, dan bendahara Sutrisno, ini didirikan pada tanggal 13 Maret 2007, Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

dengan tujuan meningkatkan pengetahuan pertanian selaras dengan alam (pertanian organic) peternakan, dan perikanan, memupuk kebersamaan dan meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga. Sampai saat ini menurut Ahmad Sukiran jumlah anggota kelompok Belah Tani telah mencapai 24 orang, dengan kalifikasi usaha : ternak kambing dan perikanan air tawar, serta pertanian organik.

Gambar 2 Kandang Dan Ternak Kambing Kelompok Bela Tani

Sumber: Data Lapangan 2011

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Gambar 3 Ketua Kelopok Bela Tani dan Angotanya di Areal Tambak Ikan Milik Kelompok Belah Tani

Sumber: Data Lapangan 2011

5.2.2 Kelompok Subur Kelompok Subur berlokasi di Desa Lubuk Bayas, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Kelompok ini menurut catatan Bitra Indonesia telah didirikan sejak bulan Mei 1976, diketua oleh Sarman, sekretaris Asriadi, dan bendahara Abu Bakar. Menurut Pak Sarman kelompok Subur didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya kaum tani di Lubuk Bayas. Dari segi keanggotaa, anggota kelompok Subur telah mencapai 50 orang, dan mengelolah areal pertanian seluas 47 hektar. Dari keanggotaan dan luas lahan tersebut anggota kelompok subur terkalisifikasi dalam dua bagian, anggota yang berkecimpung dalam pertanian organic sebanyak 23 orang dan mengelolah lahan sekitar 12 hektar, serta anggota yang

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

berkecimpung dalam pertanian kovensional berjumlah 27 orang dan mengengelolah lahan seluas 35 hektar. Gambar 4 Posko/ Pendopo Kelompok Subur

Sumber: Data Lapangan 2011

Gambar 5 Gambar Wakil Bupati Serdang Bedagai (Ir. Sukirman) Yang Sedang Melakukan Panen Raya Di Aeral Pertanian Organik Kelompok Patani Subur

Sumber: Dokumentasi Kelompok Subur

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

5.2.3. Kelompok Pelangi Kelompok Pelangi berlokasi di Desa Sei Sejengi Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, didirikan pada tanggal 28 April 2009. Kelompok yang hampir semua anggotanya perempuan ini (ibu rumah tangga) di ketua oleh Musuahati, sektretaris Endang Wijaya, serta bendahara Astania Sipayung. Pada awal berdirinya menurut Astania jumlah anggota kelompok pelangi sebanyak 23 orang, namun pada saat ini telah mencapai 40 orang lebih.

Kelompok ini didirikan dengan tujuan untuk

meningkatkan ekonomi keluarga, serta mengantisipasi berkembangnya rentenir. Secara structural kelompok yang bergerak pada bidang credit union ini terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, serta panitai kredit, total jumlah anggota pengurus sebanyak enam orang. Sebagaimana layaknya credit unio yang berkembang diberbagai tempat, modal utama kelompok CU pelangi berasal dari anggota, pada musyawarah awal pembentukan kelompok disepakati bahwa ada tiga iuran/simpanan yang harus bibayar oleh setiap anggota

yakni : simpanan pokok sebesar Rp 50.000 dibayar sekali selama menjadi

anggota CU. Simpanan wajib sebesar Rp 10.000 dibayar setiap bulan tranksasi, dan simpanan sukarela yang besarnya ditetapkan sesuai dengan keinginan anggota untuk menyimpankannya dalam CU Pelangi pada setiap bulan transaksi.

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Gambar 6 Apotek Hidup di Samping Sekretariat Bersama Desa Sei Sejengi, Perbaungan

Sumber: Data Lapangan 2011

Selain memberikan pinjaman pada anggota untuk keperluan usaha, kelompok juga memberikan peluang pada anggota untuk meminjam untuk keperluan lainnya seperti kebutuhan keluarga yang medesak (anak, suami atau anggota keluarga lain sakit) dan kebutuhan kesejahteraan lainnya seperti kebutuhan anak sekolah. Sampai saat ini kelompok sudah bisa memberikan pinjaman kepada anggota sebesar Rp. 2.000.000 dengan bunga sebesar 2% menurun. Setiap anggota yang akan meminjam, sebelum bulan transaksi biasanya tanggal 5 bulan berjalan mereka harus memberitahukan kepada pengurus. 5.2.4. Serikat Petani Serdang Bedagai (SPSB) Serikat Petani Serdang Bedagai beralamat di Desa Sei Sejengi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Merupakan organisasi yang dibentuk oleh Yayasan Bitra Indonesia dan seluruh kelompok dampingan di wilayah Serdang Bedagai, Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

yang ditujukan untuk menjadi wadah/perkumpulan seluruh kelompok tani yang ada di Serdang Bedagai, melakukan advokasi berbagai persoalan yang menyangkut petani, serta menjadi fasilitator untuk mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian petani. Organisasi yang didirikan pada tanggal 20 september 2006 ini di ketua oleh M.Yamin. Sebagai fasilitator SPBS tidak hanya berkewajiban untuk menjembatani kepentingan anggota kelompok pada pemerintah, seperti bantuan bibit, bantuan bagi usaha kecil menengah, bantuan ternak, dan lain sebagainya. Tetapi juga berkewajiban untuk mendorong peningkatan kapasitas petani.

Untuk tahun 2012 yang akan datang

misalnya, SPSB bersama dengan Dinas pertanian akan melaksanakan Demplot (demontrasi Plot) tanaman organik, secara teknis kegiatan ini akan dilaksanakan oleh kelompok tani organic yang tergabung dalam SPSB, mereka menjadi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Kegiatan ini tidak saja bertujuan untuk mengkampanyekan pertanian organic tetapi juga menjadi model untuk meningkatkan posisi tawar SPSB dan kelompok yang bernaung dibawahnya, serta menjadi ajang pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas kelompok tani.

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Gambar 7 Ketua SPSB Menerangkan Struktur SPSB Pada diskusi dan Wawancara Lapangan, Di Sekretariat Bersama, Desa Sei Sejengi, Perbaungan

Sumber: Data Lapangan 2011.

5.2.5. Kelompok Koperasi Pemasaran Bersama Usaha Tani (KPBUT) Koperasi Bersama Usaha Tani (KPBUT) beralamat di Desa Sayumsaba, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Organisasi yang didirikan pada tahun 2006 ini bertujuan untuk memotong jalur distribusi pemasaran kakau, mengatasi tengkulak, dan menyatukan pusat pemasaran petani kakau dampingan Bitra Idonesia. Untuk memotong jalur distribusi kakau KPBUT membuat lokasi penampungan hasil produksi kakau, hasil produksi tersebut tidak mereka jual kepada angen melainkan di jual dengan cara di lelang kepada pedagang. Selain mengumpulkan dan menjual hasil produksi kakau KPBUT juga memberikan pelatihan kepada anggota kelompok melalui sekolah lapangan (SL) tentang tatacara mengelola perkebunan kakau, pembuatan pupuk organik, pertisida organik,

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

sehinga petani dapat menghasilkan kakau yang berkualitas. Kemudian Untuk mengatasi tengkulak KBUT juga membentuk CU (Credit Union), dengan bunga 2% menurun.

5.2.6. Kelompok Galden Kelompok Galden Berlokasi di Desa Dagang Kumbar, Kecamatan Kutalim baru Kabupaten Deli Serdang, berdiri pada tahun 2009. Kelompok yang 70-80 KK ini ketuanya Noviana Boru Surbakti. Hampir semua perempuan (dewasa dan remaja) di desa Kumbar telah menjadi anggota kelompok Galden. Selain bergerak pada bidang pertanian polikultur kelompok Galden juga membentuk Credit Union (CU). Untuk

mengingkatkan

kapasitas

anggota

kelompok,

Kelompok

Galden

menyelenggarakan SL (sekolah lapangan), dengan tujuan medidik anggota kelompok tentang keunggulan pertanian polikultur, cara menanam yang baik, membuat pupuk organik serta pupuk cair dari bahan-bahan yang murah dijumpai di desa itu seperti kotoran hewan dan lain-lain. Gambar 8 Pupuk Cair Yang Dibuat Oleh Petani Anggota Kelompok Galden .

Sumber: Data Lapangan 2011 Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

5.2.7. Kelompok Tani Mandiri Kelompok Tani Mandiri, berlokasi di Desa Namo Landur Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang. Kelompok yang diketuai oleh Bapak Aditiya Sembirng ini dibentuk pada tanggal 10 juli 2009, dengan tujuan Menghindarkan ketergantungan pupuk & racun kimia yang mahal & susah didapat, serta mencegah terjebak pada jeratan rentenir.

Untuk mecapai tujuan tersebut kelompok tani mandiri menjalankan dua

program yakni program pertanian organik, dan credit union (CU). Untuk meningkatkan kapasitas anggota setiap minggu kelompok tani mandiri melakukan pertemuan yang dikemas dengan sekolah lapangan (SL). Pada pertemuan ini petani dididik mengenai cara meningkatkan kualitas hasil produksi pertanian organik, pembuatan pupuk organik, pupuk nabati, serta mendiskusikan berbagai kendala yang terjadi di lapangan (lahan pertanian yang mereka kelolah).

5.2.8. Kelompok Tani Mawar. Kelompok Tani Mawar berlokasi dusun 1 & di Desa NamoPinang, Kecamatan Namorambe. Kabupaten Deli Serdang. Kelompok yang diketuai oleh Ibu Kediana br Kemit, didirikan pada

tanggal 21 juli 2009, dengan tujuan mensejahterakan petani

dengan pertanian polikultur, pertanian organic, dan Credit union (CU). Untuk bidang pertanian polikultur dan pertanian organik kelompok tani mawar masih relative baru sehingga belum tampak hasilnya yang maksimal. Namun untuk bidang CU (Credit Union) Kelompok Tani Mawar mengalami kemajuan yang cukup pesat, hampir seluruh warga Namo Pinang menjadi anggot CU. Pelaksanaan kegiatan CU

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

dilakukan setiap bulan dan setiap tanggal 21. Bunga yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan CU adalah 2 % menurun, dengan modal awal 20.00-25.000 setiap bulannya. Hampir sama dengan kelompok binaan Bitra lain yang ada di Kabupaten Deli Serdang setiap minggu kelompok tani mawar, melaksanakan kegiatan SL (sekolah lapangan)

dengan mempokuskan pada pembelajaran pengelolaan tanaman kakau,

pembuatan pupuk, pembuat pestisida untuk pemberantasan hama yang kesemuannya berbahan organik. 5.2.9. Kelompok Wanita Tani Kelompok Wanita Tani berlokasi di desa Bintang Meriah kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang. Kelompok ini didirikan pada bulan Juni 2010. Kelompok yang beranggotakan 38 orang ini dan kesemuanya adalah perempuan, dalam kesehariannya menjalankan kegiatan : pertanian organic, budidaya ikan, serta usaha simpan pinjam dalam bentuk kredit Union.

Gambar 9 Areal Perikanan Yang Dikelolah Oleh Kelompok Wanita Tani

Sumber: Data Lapangan 2011 Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Sebelum masuk dalam pendampingan BITRA Indonesia masyarakat Bintang Meriah dulu masuk kedalam pendampingan LSM Amarta yang bergerak dalam bidang peningkatan hasil perkebunan pisang (teknologi pisang) yang hingga sekarang juga masih berjalan. Selain itu Kelompok Tani Wanita juga terlibat aktif dalam program PNPM Mandiri untuk pembangunan infrastruktur desa seperti perbaikan jalan dan pembuatan jembatan yang sekarang sedang dikerjakan. Untuk program SL (sekolah lapangan) kegiatanya dilakukan setiap hari kamis tiap minggunya, dalam program ini kelompok dianjarakan, pembuatan pupuk serta pengelolaan kebun kakau (coklat) yang baik dan benar. Banyak hal lain yang dipelajari dalam program SL ini, sehinnga kelompok menjadi paham dan mengerti tentang pengelolan kebun kakao, pembuatan pupuk, pestisida untuk memberantas hama dan lainlain. Sedangkan untuk program CU (Credit Union) dilakukan sebulan sekali setiap tanggal 10. Didalam program

ini kelompok dianjarkan cara menabung, dan

menggunakan uang dengan baik, dan kunci dari CU ini adalah kebersamaan dan kekeluargaan diantara kelompok maupun dengan masyarakat. Bunga dalam CU dalam kelompok ini adalah 2% menurun dengan iuran wajib setiap bulanya adalah Rp 15.000. dan batas peminjaman yang boleh oleh kelompok ini adalah hanya sebesar Rp.3.000.000. Peminjaman tersebut boleh digunakan untuk semua keperluan kelompok, baik untuk bidang pertanian, untuk anaknya sekolah dan lain-lain.

5.2.10. Kelompok Sari Murni Kelompok Kesehatan Alternatif Sari Murni adalah kelompok yang beranggotakan para ahli pengobatan alternatif Akupuntur, akupresure, dan lainnya, yang didirikan pada Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

tahun 2009, dan beralamat di Jln. Suka Mulia Dsn. V Moncol, Desa Sidomulyo Kec. Binjai, Kab Langkat. Tujuan berdirinya kelompok kesehatan alternative (Sari Murni) ini selain untuk meningkatkan pendapat ekonomi keluarga anggota kelompok, juga digagas sebagai media alternative yang dapat menyedikan pengobatan yang murah pada masyarakat luas, ditengah-tengah mahalnya biaya berobat dan obat-obat kesahatan konvensional.

Gambar 10 Klinik Pengobatan Alternatif Salah Satu Anggota Sari Murni

Sumber: Data Lapangan. 2011

5.2.11. Kelompok Sejahtera Mandiri Kelompok Sejahtera Mandiri beralamat di Perum Marca Pada Binjai. Kelompok yang focus pada kesehatan alternative ini didirikan pada 27 agustus 2009. Diketuai oleh Ibu Susilawati, Sekretaris Dahliya Dahlan, dan Bendahara Ibu Eliani. Selain menjalankan kegiatan kesahatan alternative : Pembuatan jamu instan, diagnosa, iridiologi, akupreser, Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

baksos KA,

Pel emergensi, pel akupresur, kelompok ini juga menjalankan program

Credit Union.

Gambar 11 Salah Satu Klinik Anggota Kelompok Kesehatan Alternatif Sejahtera Mandiri

Sumber: Data Lapangan 2011 5.2.12. Asosiasi Pengobatan Alternatif Sumatera Utara (APASU) Asosiasi pengobatan alternative Sumatera Utara (APASU) didirikan pada tanggal 2 Desember 2009, dengan tujuan membentuk wadah pemersatu seluruh kesehatan

alternative

dampingan

Bitra,

serta

dapat

kelompok

memperjuangkan

kesetaraan/pengakuan legal praktek kesehatan tradisional & obatannya. Kelompok yang dipimpin oleh pak Rusdi ini beralamat di Jl. Bahagia By Pass (Kantor Bitra Indonesia), dan memiliki fungsi : Melakukan koordinasi kepada semua anggota kelompok yang bernauang didalam wadah APASU, Melakukan Advokasi kesehatan alternative terutama Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

menyangkut izin praktek, pendaftaran obat-obat ke departemen kesehatan (badan pengawasan obat dan makanan), melakukan loby kepada pemerintah.

Gambar 12 Ketua APASU dan Anggotanya Sedang Melakukan Pengobatan Terhadap Pasien Kecanduan Narkoba Di Klinik Pengobatan Alternatif

Sumber: Data Lapangan 2011

5.3. Analisis Dampak 5.3.1. Analisis Dampak Program Terhadap Kondisi Ekonomi Anggota Kelompok Dalam buku yang berjudul kemiskinan dan perlindungan Social di Indonesia mengagas model jaminan social universal bidang kesehatan Edi Suharto (2009) mengatakan bahwa dampak ekonomi terhadap berbagai program penanggulangan kemiskinan baik di pedasaan maupun di perkotaan bisa dilihat dalam dua demensi yakni demensi pengurangan pengeluaran dan demensi penambahan pendapatan. Lebih lanjut Edi Suhorto menjelaskan bahwa dua demensi terkadang mampu hadir secara bersamasama dalam satu program, namun adakalahnya hadir secara terpisah. Program bantuan Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

tunai langsung (BLT) misalnya banyak dikeritik oleh pihak berbagai pihak. Program ini dianggap menciptakan ketergantungan dan kemalasan serta menimbulkan kebusukan moral pada masyarakat, bantuan tersebut juga dianggap tidak mencukupi untuk menciptakan perbedaan pada kondisi ekonomi penerima program. Demikian juga dengan program P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan), yang lebih banyak membangun infrastruktur dibandingkan dengan pemberian modal usaha pada kelompok sasaran. Dengan mengutip tulisan Amartya Sen â&#x20AC;&#x153;development as freedomâ&#x20AC;? Edi Soeharto mengatakan bahwa memang betul bahwa program kebijakan transefer uang atau barang dianggap tidak sepenuhnya mampu menaggulangi kemiskinan. Tidak keliru juga dijika program-program tersebut diibaratakan sebagai obat penawar sakit kepala, akan tetapi adalah kesalahan besar jika menganggap program tersebut tidak bermanfaat untuk mengurangi kemiskinan. Bukankah obat-obat sakit kepala dalam dunia medis masih dipakai untuk menawar rasa sakit, sekalipun tidak ada jaminan bahwa obat tersebut dapat menghilangkan sakit kepala secara permanen. Oleh karenanya para ahli medis bersepakat bahwa

obat tersebut tidak dapat merespon akar penyebab sakit kepala, tetapi obat

tersebut bermanfaat untuk mengurangi rasa sakit. Edi Suharto sesungguhnya ingin menyampaikan pesan pada kita semua bahwa dampak program secara ekonomi tidak melulu harus dilihat seberapa besar pendapatan meningkat sebelum dan sesudah program, tetapi dapat dilihat seberapa kuat program tersebut menopang sendi-sendi resiko yang ditimbulkan akibat kemiskinan.

Imam

Teguh Raharto (2008) dalam tulisannya â&#x20AC;&#x153;Evaluasi Dan Keritik Terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Mandiri (PNPM Mandiri Pedesaan), mengungkap bahwa : betul bahwa pembangunan infrastruktur tidak secara serta merta dapat mengingkatkan pendapatan masayarakat penerima program, tetapi lebih pada pengurangan pengeluaran.

Raharto menjelaskan sebelum adanya pembangunan

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

infrastruktur (jalan) satu orang tua harus mengeluarkan biaya dua kali lebih besar untuk biaya anak sekolah, semisal biaya membeli sepatu, namun setelah jalan dibangun mereka hanya mengeluarkan biaya satu kali / satu kali tahun ajaran. Pada dua dimensi ini (Pengurangan pengeluaran dan penambahan pendapatan), program pemberdayaan yang dijalankan oleh Yayasan Bitra terhadap kelompokkelompok dampingan baik yang ada di Serdang Bedagai, Deli Serdang, Binjai maupun Langkat memiliki dampak yang cukup signifikan. Tabel 13 Pandangan Responden Terhadap Manfaat Yang Didapatkan Kelompok Dari Program Pendampingan Isu / Pertanyaan Ya Apakah kelompok memperoleh 59 keuntungan dari program pendampingan Sumber: Data Lapangan 2011

Frekuensi

98,3%

Pilhan Jawaban Tidak Frekuensi

1,7%

Jumlah Raguragu

Frekuensi

Dari Table 1 terlihat bahwa 99% responden menyatakan bahwa program pendampingan (CU, Pertanian Selara Dengan Alam, Pertanian Polycultur, Kesehatan Alternative) yang selama ini dijalankan oleh Bitra memberikan keuntungan pada mereka. Keuntungan tersebut menurut reseponden dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya aspek pengetahuan. Responden yang bergerak pada pertanian selaras dengan alam (pertanian organic) misalnya mengatakan bahwa, sebelum bergabung dengan bitra Indonesia mereka tidak atau belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai ketersedian bahan-bahan alam dalam membantu produktifitas pertanian, sehingga mereka menggantungkan diri pada ketersedian bahan-bahan non organic (pupuk, pestisida, dan lain-lain) yang selain harganya mahal juga sering sulit ditemukan dipasaran karena ulah berbagai spekulan. Kemudian setelah bergabung dengan Bitra Indonesia melalui berbagai kegiatan seperti Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

pelatihan dan sekolah lapangan mereka kemudian memahami bahwa alam ternyata menyediakan apa yang sesungguhnya mereka butuhkan selama ini. Hewan ternak yang selama ini mereka pelihara ternyata dapat mensuplai pupuk (kotoran lembu, ayam, kambing dll), pestisida (air seni hewan peliharaan kambing, sapi, kelinci). Mereka juga memahami bahwa terdapat musuh alami dalam setiap hama tanaman, oleh karenanya langkah yang paling tepat dalam pengendalian hama tersebut, bukan memusnahkan tetapi, menyediakan media bagi perkembangan musuh alami. Pengetahuan ini menurut mereka tidak hanya secara perlahan melepaskan mereka dari ketergantungan terhadap pihak ketiga (produsen pupuk, pertisida), tetapi bisa menekan biaya yang selama ini mereka keluarkan sebagai input produksi pertanian. Hal senada di ungkapkan oleh kelompok yang bergerak pada bidang credit union. Responden mengatakan bahwa sebelum bergabung dengan Bitra Indonesia mereka tidak atau belum memahami bahwa modal usaha pertanian bisa dikumpulkan dari, oleh, dan untuk petani. Sehingga mereka bergantung pada pihak ketiga seperti rentenir atau tengkulak dengan bunga yang cukup tinggi. Sekarang dengan adanya pemahaman mereka tentang credit union mereka secara perlahan-lahan mulai melepaskan diri dari ketergantungan dengan pihak lain.

Kelompok Galden misalnya saat ini sudah bisa

memberikan pinjaman pada anggota mereka sebesar Rp 3.000.000 dengan system bunga 3% menurun, demikian juga dengan kelompok-kelompok lain : CU Pelangi, Kelompok Tani Mandiri, Kelompok Tani Mawar, Kelompok Wanita Tani yang masih masing telah mampu memberikan pinjaman kepada anggota rata-rata sebesar 1 - 2 juta dengan suku bunga 2 - 3% menurun. Pada kenyataannya menurut mereka credit union tidak hanya dapat dipinjam untuk kebutuhan modal usaha pertanian anggota, tetapi dapat juga dipinjam untuk

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

kebutuhan lainnya seperti kebutuhan keluarga yang sifatnya mendesak (sakit, kebutuhan anak sekolah). Manfaat yang sama juga dijelaskan oleh kelompok kesehatan alternative. Secara umum anggota kelompok ini dibagi dalam dua bagian yakni ; anggota kelompok yang sudah memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam pengobatan alternative sebelum bergabung dengan bitra Indonesia, dan anggota kelompok yang baru mengenal pengobatan alternative sesudah mendapatkan pelatihan dari Bitra Indonesia (Pelatihan dasar teknik Akupresure, pelatihan Akupresur Lanjutan, dan lain-lain). Sekalipun demikian kedua kelompok ini memiliki persepsi yang sama mengenai manfaat dan keuntungan program Bitra Indonesia bagi mereka. Bahwa berbagai pelatihan yang diberikan oleh Bitra Indonesia telah meningkatkan pengetahuan mereka mengenai pengobatan alternative. Bahkan pelatihan tersebut telah mendorong lahirnya Kelompok Sejahtera Mandiri. Satu kelompok yang kesemua anggotanya menjadi praktisi kesehatan alternative dimana keahlian mereka didapatkan setelah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Bitra Indonesia. Selain memberikan dampak pada peningkatan pengetahuan mengenai aspek teknis pertanian program pendampingan terutama program pertanian selaras dengan alam, policultur dan serikat (organisasi), yang dilakukan oleh Bitra juga memberikan pemahaman tentang tataniaga komoditi pertanian.

Responden menjelaskan bahwa

sebelum bergabung dengan Bitra Indonesia mereka belum memahami apa saja indikator yang berpengaruh terhadap harga komoditi pertanian mereka selain faktor kualitas. Kemudian setelah mengikuti berbagai pelatihan yang dilakukan Bitra mereka menjadi memahami bahwa rantai pasar adalah masalah yang paling pokok yang mempengaruhi harga komoditas mereka. Untuk komoditi beras misalnya mereka menjelaskan bahwa rantai pemasaran terdiri : Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Petani

2. Agen/tengkulak 3.

Agen Pupuk

4. Pengolahan 5. Pergudangan 6. Grosir 7. Konsumen Fakta inilah yang kemudian menyebabkan mengapa petani selalu merasa dirugikan dalam perdagangan beras. Yang paling menyedihkan menurut mereka adalah soal spekulasi harga beras yang tidak berada di tangan petani, tetapi ada pada item di tengah. Stok Beras bisa mereka benam untuk menaikkan harga, bisa mereka campur dengan beras yang kualitasnya rendah, bisa dijual diluar daerah sehingga di sini terjadi kekosongan dan harga beras melambung bagi konsumen. Jadi dalam 7 ruas perdagangan beras 4 item yang ada di tengah harus dibuang, item tersebut adalah agen tengkulak, agen pupuk, pergudangan, dan grosir. Sisanya petani, pengolah dan konsumen. Jadi keuntungan dari empat item yang di buang tadi bisa ambil kemudian dibagi separuh untuk pengolah dan pemasaran serta separuhnya lagi untuk petani, maka harga gabah di tingkat petani bisa tinggi yakni Rp 3700 â&#x20AC;&#x201C; Rp 4000/kg. Sektor pertanian yang lain juga tidak mengalami banyak perbedaan. Harga komoditi kakao misalnya

juga ditentukan oleh komponen di luar petani, sehingga

fluktuasi harga terkadang tampil secara radikal.

Atas pemahaman terhadap rantai

pemasaran ini lah kemudian kelompok membentuk organisasi pemasaran bersama. Di Deli Serdang terbentuk Kelompok Koperasi Pemasaran Bersama Usaha Tani (KBUT), organiasasi inilah yang kemudian akan mengumpulkan hasil produksi petani dan menjualnya kepada pedagang dengan sistem lelang. Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Kedua, manfaat pada aspek jaringan. Program pendampingan yang dilakukan oleh Bitra Indonesia menurut responden telah memberikan dorongan kepada kelompok untuk membentuk

jaringan kepada berbagai pihak. Jaringan yang terbentuk pada saat ini

menurut responden tidak hanya jaringan yang bersifat horizontal (antara kelompok tani dengan kelompok tani lainnya, atau antara kelompok pengobatan alternative) tetapi juga bersifat vertical. Kelompok tani mandiri misalnya (Anggota SPSB) dalam waktu tiga tahun terakhir telah bermitra dengan instansi pemerintah terutama Dinas Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan Daerah. Saat ini kelompok petani mandiri telah menjadi bagian SKWPP (Satuan Kerja Wilayah Penyuluhan Pertanian). Ada begitu banyak manfaat yang diterima oleh kelompok dengan jaringan

tersebut (mitra instansi pemerintah)

pengetahuan tentang berbagai aspek teknis pertanian, mendapat bantuan pupuk, bibit, traktor, serta bantuan pembuatan lumbung pangan sebagai unit usaha kelompok petani mandiri. Responden dari APASU (Asosiasi Pengobatan Alternative Sumatera Utara) menjelaskan bahwa dengan adanya program yang menjalankan banyak kegiatan seperti : pelatihan keorganisasian, pelatihan dasar pengobatan alternative, advokasi kesehatan alternative dan lain sebagianya, mereka mendapatkan manfaat yang sangat besar. Manfaat yang didapat kelompok selain bertambahnya pengetahuan tentang kesehatan alternative, kelompok juga pada akhirnya mampu membangun jaringan pada banyak pihak, yang secara langsung atupun tidak lansung berpengaruh pada kampanye kesehatan alternative. Banyak pihak yang kemudian mengetahuai tentang berbagai jenis pengobatan yang bisa kami lakukan ; pengobatan penyakit tipus, gurah, totok saraf, rehabilitasi terhadap pecandu narkota, dan lain-lain. Kampaye ini secara jangka panjang menurut hemat mereka dapat meningkatkan jumlah pasien yang datang ke kelinik yang mereka miliki, dan pada akhirnya dapat meningkatkan penghasilan setiap anggota kelompok. Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Responden

dari

kelompok

Wanita

Tani

menjelaskan

bahwa

program

pendampingan yang dilakukan oleh Bitra Indonesia tidak hanya memberikan pengetahuan pada soal aspek teknis pertanian dan pertenakan, tetapi juga pengetahuan keorganisasian dari jaringan. Jaringan dibutuhkan tidak hanya untuk kebutuhan advokasi persoalan pertanian semisal memutus mata rantai perdagangan komoditi pertanian, tetapi juga penting untuk penguatan kelompok. Saat ini kelompok wanita tani bermitra dengan pemerintah khususnya pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM) dalam rangka membangunan infrastruktur desa (jalan dan jembatan). Dalam jangka panjang mereka berharap bahwa pembangunan infrastruktur desa ini dapat mempermudah akses mereka pada pemasaran komoditi pertanian yang mereka hasilkan.

Tabel 14 Pandangan Responden Terhadap Peran Program Pendampingan Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Isu / Pertanyaan Ya

Frekuensi

Apakah Kegiatan Ini Berperan 60 10% Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sumber: Data Lapangan 2011

Dari Table

Pilhan Jawaban Tidak Frekuensi

terlihat bahwa semua (100%)

Jumlah Raguragu

Frekuensi

responden menyatakan bahwa program

memiliki peran dalam meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya anggota kelompok dampingan. Responden dari kelompok credit union misalnya mengatakan bahwa program tidak hanya mengurangi pengeluaran khususnya untuk membayar bunga pinjaman dari pihak ketiga yang relative tinggi, tetapi juga mendorong peningkatan pendapatan ekonomi keluarga. Menurut responden peningkatan tersebut dapat

dari

bertambahnya modal untuk usaha pertanian seperti pembelian bibit, pupuk, serta usahausaha lainnya : pembuatan jamu, dan usaha bidang perdagang. Bertambahan modal inilah Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

yang kemudian memberikan ruang pada mereka untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.

Kelompok yang bergerak pada bidang policultur mengungkapkan hal yang sama. Responden mengatakan bahwa system penanaman dengan model policultur (tanaman campuran) secara ekonomi memberikan keuntungan yang lebih baik jika dibandingkan dengan pertanian monokultur. Kelompok Galden misalnya yang menanam buah-buahan : jambu, pepaya, diantara tanaman utama (kakau). Mengatakan bahwa, dulu sebelum ada program pendampingan yang dilakukan oleh Bitra, mereka hanya mengandalkan tanaman utama (kakau), sekarang setelah adanya perkenalan dengan model pertanian policultur mereka kini tidak lagi hanya mengandalkan pada satu tanaman tetapi juga komuditi lainnya yakni jambu dan pepaya. Penambahan komoditi ini turut mempengaruhi peningkatan pendapatan keluarga sebab mereka tidak hanya mendapatkan hasil dari satu komoditi (kakau) tetapi dari komuditi lainnya yakni beberapa jenis buah buahan. Misalkan dari tanaman kakao menjadi pendapatan yang bersifat bulanan, maka jambu dan papaya adalah pendapatan yang bersifat harian atau mingguan.

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Gambar 13 Model Pertanian Policultur Kelompok Galden Yang Memadukan Tanaman Kakau Dengan Buah - Buahan

Sumber: Data Lapangan 2011

Hal yang sama diungkapkan oleh Kelompok Kesehatan Alternative. Pelatihan pengobatan alternative yang dilakukan oleh Bitra Indonesia menurut mereka berdampak pada peningkatan pendapatan ekonomi keluarga. Angota kelompok yang sebelumnya hanya bekerja sebagai petani dan atau ibu rumah tangga, kini sudah mampu membuka praktek pengobatan alternative dengan sepesikasi masing-masing : Gurah, pengobatan penyakit tipus, kusuk dan lain sebagianya. Mereka mengakui memang bahwa sebelum mendapatkan pendidikan kesahatan alternative dari Bitra Indonesia diantara mereka sudah ada yang menjalankan usaha pengobatan alternative namun sifatnya masih sangat terbatas. Bapak Abdulrahman misalnya sebelum mendapatkan pelatihan dari Bitra Indonesia beliau hanya memproduksi obat kusuk/urut (minyak), sekarang setelah ada pelatihan beliua juga sudah mampu memproduksi jamu. Demikian juga dengan ibu Hanum. Sebelum mendapatkan pelatihan dari Bitra Indonesia beliua memang sudah membuka praktek pengotaban alternative namun hanya sebatas urut untuk bayi dan perempuan. Sekarang setelah ada pelatihan keahlian beliua bertambah yakni teknik pengobatan akupresur. Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Kelompok Pertanian Selaras Dengan Alam menjelaskan hal yang relative sama. Responden mengatakan bahwa pengetahuan mereka tentang pertanian selaras dengan alam baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada peningkatkan penghasilan keluarga. Menurut mereka ada dua hal pokok yang dapat dijadikan alasan pertama berkurangnya biaya input produksi pertanian (pupuk, perstisida, dan lain-lain), kedua semakin meningkatnya harga komoditi pertanian organik. Pak Sarman (Ketua Kelompok Subur) misalnya mengungkapkan jika dihitung dari segi output, memang pertanian anorganik menghasilkan gabah yang lebih banyak jika dibanding dengan hasil pertanian organik, 1 hektar sawah anorganik biasanya menghasilkan 8-9 ton gabah, sedangkan 1 hektar sawah organic hanya menghasilkan 6- 7 ton gabah. Namun jika dilihat dari sesi input dan harga, maka akan jelas terlihat bahwa pertanian organic akan lebih memberikan keuntungan secara ekonomi pada petani. Kemudian jika dilihat dari sisi keberlanjutan, pertanian anorganik pada tahun pertama memang menghasilkan output yang besar, namun seiring berjalannya waktu hasil tersebut akan mengalami stagnasi, karena terjadi kerusakan struktur tanah, sebaliknya pertanian organic yang pada tahun pertama menghasilkan output yang relative kecil, namun seiring berjalannya waktu output yang dihasilkan akan semakin besar, karena pupuk atau pestisida organic selain akan memberikan nutrisi pada tanaman, juga akan memperbaiki struktur tanah. Tabel 15 Pandangan Responden Mengenai Dampak Program Terhadap Kegiatan Ekonomi Lokal Isu / Pertanyaan

Apakah kegiatan ekonomi lokal mengalami perbaikan

Frekuensi

100%

Pilhan Jawaban Tidak Frekuensi

Jumlah Raguragu

Frekuensi

Sumber: Data Lapangan 2011 Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Berdasarkan Tabel dapat dilihat 100% responden menjawab bahwa program yang dijalankan Bitra Indonesia berpengaruh pada perbaikan ekonomi lokal (terutama ekonomi anggota kelompok dampingan). Berbagai program yang dijalankan oleh Bitra Indonesia : pelatihan, sekolah lapangan, studi banding, seminar, training of trainer dan lain sebagainya. Selain memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap aspek-aspek teknis pertanian,

credit union, pengobatan alternative, serta keorganisas, program

tersebut juga memberikan pemahaman terhadap aspek-aspek lainnya seperti pemasaran, jaringan, loby, dan lain sebagainya. Karenanya selain mampu menambah sumber pendapatan dan mengurangi tingkat pengeluaran, program tersebut juga meningkatkan akses kelompok pada sumber-sumber ekonomi terutama sumber yang berasal dari pemerintah (bantuan bibit, pupuk, modal usaha pertanian, peralatan pertanian handtraktor, mesin penggiling padi, serta bantuan ternak). Gambar 14 Salah Seorang Anggota SPSB Sedang Memberikan Pakan Ternak Di Lokasi Peternakan SPSB Ternak Tersebut Merupakan Bantuan Dari Pemerintah Serdang Bedagai

Sumber: Data Lapangan 2011 Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Tabel. 16 Pandangan Responden Mengenai Dampak Program Terhadap Terbukanya Lapangan Pekerjaan Baru Isu /Pertanyaan

Apakah terbuka lapangan pekerjaan baru khususnya sector informal

Frekuensi

76,7%

Pilhan Jawaban Tidak Frekuensi 5

8,3%

Jumlah Raguragu

Frekuensi

15%

Sumber: Data Lapangan 2011 Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa tidak semua program dapat mendorong lahirnya lapangan pekerjaan baru. Berdasarkan hasil pengamatan, dari empat program yang dijalankan oleh Bitra Indonesia (Pertanian Organic, Pertanian Policultur, Credit Union, Pemasaran Usaha Bersama) hanya dua diantaranya yang secara langsung mampu mendorong lahirnya lapangan pekerjaan baru yakni Kesehatan Alternative dan Credit Union. Pekerjaan tersebut meliputi : praktek pengobatan alternative, produksi jamu dan obat-obatan herbal, serta usaha sektor rumah tangga. Ibu Eliani misalnya mengungkapkan bahwa sebelum mengikuti pelatihan Kesehatan Alternative (pelatihan akupresur) ia hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Kemudian setelah mengikuti berbagai pelatihan Ibu Eliani bersama kakaknya yang juga anggota kelompok dampingan Bitra Indonesia (Kelompok Pengobatan Alternative Mandiri) membuka praktek / klinik kesahatan alternative di Jalan Samanhudi Binjai Estate. Menurut Ibu Eliani, sekalipun hasil yang didapatkannya tidak terlalu besar, namun tetap saja pengobatan alternative ini merupakan sumber penghasilan baru bagi ekonomi keluarga mereka. Hal senada diungkapkan oleh Ibu Junaida, sebelum mendapatkan pelatihan dan pendidikan Kesehatan Alternative ia berprofesi sebagai buruh tani (bersama suaminya memanen buah sawit). Kemudian setelah mendapatkan pelatihan pengobatan alternative, selain buruh tani Ibu Junaida membuka praktek kesehatan alternative khususnya Pijat Alternatif. Ia memang mengakui bahwa penghasilan sebagai Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

pemijat tidaklah terlalu besar, karena selain pasiennya belum tertalu banyak, juga tidak pernah mematok harga atas jasa yang telah ia berikan pada setiap pasien. Namun penghasilan tersebut dapat menambah sumber pemasukan bagi ekonomi keluarga. Selain kesehatan alternative Program yang juga mampu mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru adalah Credit Union. Astania (anggota kelompok CU Pelangi) misalnya mejelaskan bahwa dengan pinjaman modal yang diberikan oleh credit union ia dapat membangun usaha rumahan yakni pembuatan cakar ayam (kue kering). Hal senada juga di ungkapkan oleh Misnahati (anggota kelompok CU pelangi). Ia mengatakan bahwa dari pinjaman modal usaha yang diberikan oleh credit union mampu membangun usaha rumahan yakni pembuatan jamu dan emping.

Tabel 17 Pandangan Responden Mengenai Dampak Program Terhadap Daya Tahan Ekonomi Anggota Kelompok Terhadap Goncangan Dari Luar Isu / Pertanyaan Ya Apakah sumber pendapat mereka 60 bertambah sehingga lebih tahan terdapap goncangan dari luar Sumber: Data Lapangan 2011

Frekuensi 100%

Pilhan Jawaban Tidak Frekuensi Ragu-ragu -

Dari tabel 5 terlihat bahwa semua responden (100%)

Jumlah Frekuensi -

memandang bahwa program

memiliki dampak terhadap bertambahnya sumber penghasilan/pendapatan sehingga mereka lebih tahan terhadap goncangan dari luar. Ungkapan ini tidaklah berlebihan, sebab dari hasil pengamatan baik pada kelompok yang ada di Deli Serdang, Serdang Bedagai, Binjai, maupun Kabupaten Langkat, program yang dijalankan oleh Bitra ternyata tidaklah terpusat pada satu spesifikasi saja misalnya Policultur atau Pertanian Selaras Dengan Alam, atau Pendidikan Kesehatan Alternative saja, tetapi merupakan Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

pengabungan dari berbagai program tersebut. Misalnya kelompok Galden (Policultur) yang ada di Deli Serdang, selain di intervensi dengan program pertanian policultur, kelompok ini juga dilatih, didorong untuk membentuk credit union, dan menerapkan model pertanian selaras dengan alam, serta di organisir untuk membetuk koperasi pemasaran usaha bersama. Dengan pelatihan pertanian selaras alam (organic) mereka sudah memiliki kemampuan untuk membuat kompos, pupuk cair, dan pestisida alami. Credit union yang mereka jalankan terus mengalami perkembangan dan sudah mampu memberikan pinjaman sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) demikian juga dengan pemahaman mereka terhadap Pertanian Policultur yang juga terus mengalami perkembangan. Empat program ini menurut responden tidak hanya dapat menciptakan sumber penghasilan baru bagi mereka, tetapi juga mampu mengurangi input produksi pertanian. Kondisi yang sama juga terlihat pada kelompok Sari Murni (Kesehatan Alternative). Selain dilatih tentang Kesehatan Alternative, kelompok ini juga dilibatkan oleh Bitra Indonesia pada pelatihan Pertanian Policultur dan Pertanian Selaras Dengan Alam. Keterlibatan pada beberapa program ini menurut responden dilatar belakangi oleh pekerjaan mereka. Sebagain dari mereka sebelum berpropesi sebagai terapis kesehatan alternative adalah bekerja sebagai petani dan atau buruh tani. Sekarang ini menurut pengakuan responden program yang dijalankan oleh Bitra telah mampu menciptakan sumber pendapatan baru, sebab selain bekerja sebagai petani dan atau buruh tani mereka juga bekerja sebagai terapis kesehatan alternative, bahkan sudah ada yang membuat klinik pengobatan di rumah.

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Gambar 15 Wawancara Dengan Pak Kliwon (Ketua Kelompok Sari Murni)

Sumber: Data Lapangan 2011

5.3.2 Analisis Dampak Sosial Program Dampak social program dapat dilihat dari berbagai aspek : Aspek pengetahuan anggota kelompok, aspek partisipasi kelompok baik internal maupun eksternal, aspek kontribusi program pada masyarakat diluar kelompok yang di intevesi, dan aspek gender Tabel 18 Pandangan Responden Mengenai Dampak Program Terhadap Partisipasi Anggota Isu / Pertanyaan Ya

Frekuensi

Apakah program 44 73,3% telah meningkatkan partisipasi anggota Sumber: Data Lapangan 2011

Pilhan Jawaban Tidak Frekuensi 6

10%

Jumlah Raguragu

Frekuensi

16,7%

Dari Tabel 6 terlihat bahwa 44 (73%) responden memandang bahwa program telah mampu meningkatkan partisipasi anggota. Menurut responden tingkat keterlibatan / partisipasi anggota tersebut dapat dilihat pada beberapa level. Pertama, level internal kelompok yakni dalam pembuatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja-kerja Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

kelompok. Pada program Credit Union misalnya struktur dan mekanisme organisasi sengaja dirancang sehingga anggota kelompok mendapatkan ruang untuk berpartisipasi. Dari sesi struktur credit union terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris, dan tiga orang panitia kredit yang jumlahnya sebanyak 6 orang. Kepengurusan ini akan diganti dalam Musyarawah Umum Anggota (MUA) kelompok setiap satu tahun sekali. Kemudian dari segi mekanisme organisasi, ditetapkan apa yang mereka sebut sebagai bulan transaksi. Pada setiap tanggal tertentu (ada yang setiap tanggal 5, ada yang setiap tanggal 20, dll) diadakan pertemuan anggota kelompok yang ditujukan untuk penyetoran tabungan, penyetoran cicilan pinjaman, pemberian pinjaman, dan laporan bendahara mengenai alurkas keuangan Credit Union. Semua anggota memiliki kewajiban yang sama dalam melakukan control terhadap pembukuan dan pinjaman setiap anggota, sebab kesalahan pada pembukuan dan macetnya kredit akan berkonsekuensi pada semua anggota kelompok.

Sejak awal pelatihan dan pembentukan Credit Union sudah

ditanamkan pada setiap anggota bahwa lembaga ini adalah dari, oleh dan untuk anggota (hampir semua modal Credit Union berasal dari tabungan anggota), sehingga setiap anggota memiliki kewajiban untuk mengawasi, mengingatkan, dan terlibat pada kegiatan kelompok. Kedua pada level eksternal kelompok, menurut pengakuan responden banyak diantara mereka yang sudah dilibatkan dan atau melibatkan diri dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), serta kegiatan lainnya di pedesaan. Bahkan ada yang mengikuti Musrenbang sampai tingkat kecamatan dan kabupaten. Hanya saja menurut pengakuan mereka berbagai Musrenbang tersebut terkadang belum mampu menjawab secara langsung kebutuhan kelompok seperti : modal untuk credit union, pengadaan alat produksi pertanian, kelangkaan pupuk dan lain sebagiannya. Untuk menutupi hal tersebut kelompok yang bergerak pada bidang pertanian menjalin hubungan Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

dengan instansi pemerintah terkait seperti Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Peternakan. Tabel 19 Padangan Responden Mengenai Keterlibatan Mereka Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Isu / Pertanyaan Ya

Frekuensi

Apakah anda atau anggota kelompok 48 lainnya terlibat dalam perencanaan pedesaan (Musrenbangdes) Sumber: Data lapangan 2011

Pilhan Jawaban Tidak Frekuensi

80%

Jumlah Raguragu

Frekuensi

15%

Pada kegiatan Badan Ketahanan Pangan, kelompok yang terlibat secara aktif adalah Kelompok Tani Mandiri Serdang Bedagai (anggota SPSB). Keikutsertaan mereka tidak hanya pada soal perencanaan bagaimana membangun ketahanan pangan Kabupaten Serdang Bedagai, tetapi sampai pada pembuatan lumbung pangan. Menurut Pak Tondes (ketua Kelompok) Kelompok ini sudah menerima bantuan dari Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk membeli gabah, dan untuk membangun gudang/lumbung. Tabel 20 Pandangan Responden Mengenai Dampak Program Terhadap Penguatan Kelembagaan Lokal NO

Isu / Pertanyaan

Apakah pelaksanaan proyek telah meperkuat kelembagaan local Apakah pelaksanaan 2 proyek telah meningkatkan transaparansi dan tata kelola local Sumber: data lapangan 2011

Pilhan Jawaban Tidak Frekuensi

Frekuensi

100%

80%

Jumlah Raguragu

Frekuensi

18,3%

1,7%

Dari tabel 8 terlihat 100% responden memandang bahwa program telah memperkuat kelembagaan lokal. Kerja-kerja Bitra Indonesia dalam memperkuat kelembagaan lokal Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

menurut responden dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama dari sudut pandang organisasi, selain membentuk organisasi di tingkat basis (desa atau kelurahan) Bitra Indonesia juga membentuk organisasi payung ditingkat kabupatan / kota dan atau berdasarkan spesialisasi program seperti : Serikat Petani Serdang Bedagai (SPSB) di kabupaten Serdang Bedagai. Organisasi ini adalah serikat

yang dibangun untuk

memayungi seluruh organisasi (CU, Kelompok Pertanian Selaras Dengan Alam, Kelompok Perternakan dan Perikanan) binaan Bitra Indonesia di Kabupaten Serdang Bedagai. Forum Pengembangan Ekonomi Rakyat (FPERA) adalah organisasi yang dibentuk untuk memayungi seluruh organisasi credit union dampingan Bitra Indonesia, serta Asosiasi Pengobatan Alternative Sumetara Utara (APASU) adalah organisasi yang memayungi seluruh kelompok pengobatan alternative. Organisasi-organisasi ini menurut responden selain berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara kelompok-kelompok ditingkat basis dengan instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya, juga berfungsi sebagai fasilitator untuk memperkuat kapasitas kelompok, melalui pelatihan, pendidikan, dan advokasi. Kedua dari sudut pandang aturan, dalam memperkuat baik organisasi payung maupun organisasi di tingkat basis (desa atau kelurahan) Bitra Indonesia mendorong munculnya mekanisme dan aturan organisasi. Responden menjelaskan bahwa organisasi payung tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi 6 terhadap mekanisme internal kelompok basis (berapa jumlah dana yang dimiliki kelompok, bagaimana proses 6

pengelolaan radio dilakukan sepenuhnya oleh orang radio itu sendiri SPSB tidak ada intervensi apa-apa. SPSB tidak bisa mengetahui berapa pendapatan yang diterima radio dari iklan dan sebagainya. Tapi yang boleh diketahui oleh SPSB adalah berapa anggota yang dimiliki oleh radio dan sekarang apakah terjadi masalah atau kekuranganmu apa dan sebagainya. Hanya itu yang bisa dimasuki oleh SPSB tetapi kalau sedah berbicara manajemen internal radio SPSB tidak bisa membicarakannya. Kecuali dalam event tahunan mungkin kita bisa membicarakan semuanya seperti kongres, dan kongres SPSB dilaksanakan dalam 3 tahun sekali.

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

pemilihan pengurus, dan lain-lain) karena intervensi terhadap mekanisme internal dianggap bertentangan dengan prinsip kemandirian. Oleh karenanya sebagai organisasi payuang : SPBS, APSU, FPERA, dan lain-lain lebih difungsikan untuk memperkuat kapasitas serta jaringan organisasi basis baik yang bersifat horizontal, maupun vertical. Sedangkan persoalan internal kelompok diselesaikan oleh mekanisme internal kelompok tanpa ada campurtangan atau intervensi dominan dari organisasi payung.

Namun

sebaliknya organisasi basis bisa melakukan pengawasan terhadap mekanisme internal organisasi payung, sebab selain keterwakilan mereka ada didalam badan pengawas organisasi payung, mayoritas anggota pengurus organisasi payung adalah anggota kelompok basis. Gambar 16 Struktur Organisasi Payung (SPSB) Kongres

Perwakilan/Senat Pengurus Harian Ketua

Wakil Ketua

Divisi Pertanian Selaras Alam

Bendahara

Sekretaris

Divisi Pertanian Policultur

Divisi Credit Union

Divisi Advokasi

Kelompok Basis Sumber: Data Lapangan 2011 Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Dampak mekanisme yang seperti ini, menurut responden (80 %) selain melahirkan kemandirian kelompok â&#x20AC;&#x201C; kelompok basis, transparansi organisasi juga berlangsung. Sebab selain di kongres pengawasan anggota terhadap orgasnisasi payung juga dilakukan oleh Senat. Senat adalah pengawas keberlangsungan organisasi payung dimana anggotanya merupakan perwakilan-perwakilan diri anggota kelompok.

Tabel 21 Padangan Responden Terhadap Keuntungan Kelompok Perempuan Dari Pelaksanaan Program Isu / Pertanyaan Ya

Frekuensi

Apakah 60 100% perempuan diuntungkan oleh program Sumber: Data Lapangan 2011

Pilhan Jawaban Tidak Frekuensi -

Jumlah Raguragu

Frekuensi

Dari tabel 10 dapat dilihat bahwa 100% responden memandang bahwa program yang dijalankan oleh Bitra Indonesia memberikan keuntungan kepada kelompok perempuan. Padangan ini cukup beralasan, sebab selain berdasarkan data Bitra Indonesia yang menunjukan bahwa ada perimbangan jumlah anggota dampingan dari sisi gender, hasil pengamatan menujukan hal yang serupa bahwa kelompok perempuan sangat dilibatkan dalam perjalanan program. Bahkan ada beberapa kelompok yang semua anggotanya dan atau mayoritas anggotanya adalah perempuan (CU Pelangi, Kelompok Wanita Tani, Kelompok Galden, Kelompok Sejahtera Mandiri, dll). Tabel 22 Data Anggota Kelompok Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jumlah Total Laki

Perempuan

2,065

2,208

4,273

Sumber: Bitra Indonesia 2011 Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Sebagaimana anggota kelompok laki-laki, anggota kelompok perempuan mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang sama, baik pendidikan mengenai teknis pertanian, pendidikan CU,

pendidikan pengobatan alternatif, maupun pendidikan

advokasi anggaran dan lain-lain.

Serta memiliki hak yang sama untuk dipilih dan

memilih pengurus kelompok, baik pada level kelompok basis maupun pengurus organisasi payung. Tabel 23 Pandangan Responden Terhadap Proses Pemilihan Pengurus Kelompok Isu / Pertanyaan

Pilhan Jawaban Ya

24 Apakah pemilihan pengurus bias gender Sumber: Data Lapangan 2011

Fekuensi

Tidak

Frekuensi

40%

60%

Jumlah Raguragu -

Frekuensi -

Oleh karena cukup berasalan jika mayoritas responden (60%) mengungkapkan bahwa pemilihan pengurus kelompok tidak bias gender. Biasanya menurut responden dalam memilih pengurus kelompok aspek dilihat bukanlah jenis kelamin, tetapi lebih dititik beratkan pada aspek kapasitas atau kemampuan anggota. Hal ini umumnya berlaku pada kelompok dengan kegiatan yang bersifat lintas gender seperti kelompok CU dan Pengobatan Alternatif. Meskipun demikian ada 40% responden yang menjawab bahwa pemilihan pengurus bias gender. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan hal ini dapat terjadi oleh karena adanya persepsi yang berkembang misalnya Kelompok Galden dan Wanita Tani terhadap pria yang terkesan malas, kurang produktif dan suka menghabiskan waktu di warung kopi. Sehingga ada sikap yang berkembang luas kurang member tempat pada pria di dalam aktifitas kelompok. Tabel 24 Pandangan Responden Terhadap Keterlibatan Anggota Masyarakat Diluar Kelompok Isu / Pertanyaan

Apakah ada

Frekuensi

100%

Pilhan Jawaban Tidak Frekuensi -

Jumlah Raguragu -

Frekuensi -

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

keuntungan jika melibatkan anggota masyarakat lain dalam program/kegiatan Sumber: Data Penelitian 2011

Beragam keuntungan yang dirasakan dan diperoleh kelompok dengan melibatkan anggota masyarakat lain dalam berbagai program dan kegiatan. Misalnya bagi kelompok pengobatan alternative dengan mengikutsertakan masyarakat di luar kelompok secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebarkan informasi mengenai keberadaan kelompok mereka termasuk mensosialisasikan manfaat dan berbagai keuntungan lainnya. Tabel 25 Pandangan Responden Terhadap Respon Anggota Masyarakat Diluar Kelompok Mengenai Program Isu Pertanyaan Ya 60 Apakah masyarakat diluar kelompok menyambut baik program yang dijalankan Sumber: Data Lapangan 2011

Frekuensi 100%

Pilhan Jawaban Tidak Frekuensi -

Jumlah Raguragu -

Frekuensi -

Dari Tabel 25 dapat dilihat bahwa 100 % responden memandang bahwa program yang dijalankan oleh Bitra Indonesia disambut baik oleh anggota masyarakat di luar kelompok. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya anggota masyarakat lainnya yang ini bergabung kedalam kelompok. Kelompok CU Pelangi misalnya menjelaskan bahwa pada awal pembentukannya anggota kelompok hanya ada sekitar lebih kurang 20 orang. Namun seiring berjalannya waktu anggota kelompok terus mengalami penambahan, saat ini telah mencapai 40 orang. Sebenarnya kalau kami tidak melakukan pembatasan maka anggota kelompok sudah bisa mencapai lebih dari 100 orang. Pembatasan ini kami lakukan selain untuk mengefektifkan kerja-kerja organisasi, juga untuk dilakukan sebagai mekanisme seleksi terhadap calon-calon anggota (jawaban langsung yang disampaikan responden). Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Hal senada diungkapkan oleh Kelompok Pengobatan Alternative, menurut mereka sambutan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang datang ketempattempat dimana mereka melakukan bakti sosial dan atau datang

kekelinik untuk

melakukan pengobatan. Salah seorangan pasien pengobatan alternative mengungkapkan bahwa, hadirnya pengobatan alternative sangat berdampak positif bagi masyarakat. Pengobatan ini memberikan pilihan bagi masyarakat kemana mereka harus melakukan pengobatan terhadap penyakit yang mereka alami (apakah kepada pengobatan konvensional atau pengobatan alternative). Pada banyak kasus menurut Abdurrahman (anggota kelompok Sari Murni) orang yang datang kepada pengobatan alternative adalah orang yang biasanya sudah hampir putus asa, baik karena factor biaya maupun factor penyakit yang sudah sangat kronis. Pengobatan alternative tidak hanya menawarkan biaya pengobatan yang murah pada mereka (pasien) tetapi juga harapan kesembuhan. Hal senada diungkapkan oleh Kelompok Pertanian Selaras Dengan Alam (Kelompok Subur), karena sudah terbukti memiliki banyak manfaat masyarakat di sekitar kelompok banyak yang berminat untuk bergabung pada kelompok, hanya saja menurut mereka proses yang harus dilalui cukup panjang. Dari pemahaman tentang pertanian selaras alam sampai pada praktek, saat ini saja dari 50 orang anggota kelompok subur baru 23 orang yang menerapkan pertanian selaras dengan alam atau pertanian organik dan dari 47 hektar lahan yang ada, hanya 12 hektar saja yang dikelola secara organic sisanya masih konvensional. Mengapa hal ini terjadi, karena pertanian selaras dengan alam adalah pertanian berkelanjutan. Artinya hasil pertanian organik tidak secara serta merta dapat dirasakan oleh anggota, bahkan pada musim pertama dan kedua hasilnya bisa jadi menurun jika dibandingkan dengan pertanian konvensional (pertanian anorganik) yang selama ini mereka jalankan. Peningkatan baru akan terasa oleh anggota pada musim Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

ketiga, keempat dan seterusnya. Inilah yang sesungguhnya hal yang membedakan antara pertanian organic dan non organic. Jika pertanian nonorganic bisa langsung meningkat hasil, namun kemudian mengalmi stagnasi pada periode tertentu, sebaliknya pertanian organic

terus mengalami peningkatan secara priodek. Oleh karena jumlah anggota

kelompok harus dibatasi, sebab selain dibutuhkan pemahaman tentang mekanisme teknis pertanian, juga setiap anggota harus memahami setiap resiko yang bisa saja timbul.

5.3.3

Analis Dampak Program Terhadap Lingkungan Lingkungan

Dalam udang-undang republik Indonesia NO 23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup, yang dimaksud dengan dampak lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegitan. Untuk dapat melihat apakah suatu program berdampak pada lingkungan maka kita harus dapat membandingkan keadaan sebelum adanya program dengan keadaan setelah adanya program. Tabel 26 Padangan Responden Terhadap Dampak Lingkungan NO

Isu / Pertanyaan Ya

Apakah 60 Kelompok mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan lingkungan dan kerusakan lingkungan Apakah ada 60 2 usaha dan upaya pemeliharaan lingkungan Apakah ada 25 3 peningkatan kualitas ingkungan Sumber: Data Lapangan 2011 1

Frekuensi

Pilhan Jawaban Tidak Frekuensi

Jumlah

100%

Raguragu -

Frekuensi -

100%

41,7%

58,3%

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

Pada penelitian di lapangan dan wawancara terungkap bahwa semua anggota kelompok memiliki pengetahuan soal lingkungan dan dampak kerusakan lingkugan bagi kehidupan manusia, namun kelompok yang secara langsung bersentuhan dengan perbaikan dan pemeliharaan lingkungan adalah kelompok pertanian organik atau selaras dengan alam serta pertanian polikultur. Petani mendapatkan pengetahuan pertanian organik tentang alam yang telah menyediakan potensi kebutuhan mereka, mengharuskan mereka hidup dan bercocok tanam selaras dengan alam. Mereka faham betul dan menyadari bahwa penggunaan pupuk, dan pertisida non organik akan berpengaruh pada kerusakan alam terutama kesuburan tanah, dan hilangnya musuh alami hama tanaman. Oleh karenanya mereka berusaha sedaya mungkin untuk mencegah timbulnya persoalan tersebut. Demikian juga dengan petani polikultur, didalam sekolah lapangan dan lain sebagainya mereka medapatkan pengetahuan tentang pemiliharan lingkungan dan kontribusinya terhadap penghidupan petani, oleh karenanya sekarang ini mereka sudah memulai menggunakan pupuk dan pestisida organic (kotoran ternak dan lain-lain). Namun ketika ditanya apakah sudah ada perbaikan atau peningkatan kualitas lingkungan pada saat ini, 35 responden ragu untuk menjawabnya. Sebagian mereka menjawab (khususnya pertanian organik), peningkatan kualitas lingkungan itu dapat dilihat dari hasil pertanian yang selama ini mereka jalankan. Jika terjadi peningkatan hasil pertanian secara terus menerus berarti sudah ada perbaikan struktur tanah, telah berkembangnya orgnisme alami yang dibutuhkan oleh tanaman dan lain sebagainya. Hanya saja peningkatan kualitas lingkungan yang dimaksud pada hal ini masih terbatas areal pertanian yang mereka kelola. Dampak pada lingkungan sekitar belum dapat mereka gambarkan. Lambat namun pasti peningkatan kualitas lingkungan semakin dapat dirasakan dan ini menarik perhatian anggota masyarakat di luar kelompok. Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

100

Misalnya adanya minat masyarakat di luar masyarakat untuk mengikuti pola pertanian selaras alam. 5.3.4 Analisis Faktor Pendorong Dan Penghambat Program Beragam kegiatan yang didampingi Bitra Indonesia khususnya kurun waktu 3 tahun belakangan ini telah menunjukkan peningkatan yang sangat berarti. Keberartian ini dimanifestasikan dalam semangat kerja individual maupun kelompok yang juga menghasilkan dampak social, dampak ekonomi, dampak lingkungan hingga peningkatan partisipasi yang meluas sifatnya. Partisipasi yang bukan saja dinampakkan dalam aktivitas kelompok tetapi juga telah lintas kelompok hingga bersentuhan dengan berbagai perangkat pemerintahan dan program pemerintah. Program Pertanian Selaras Dengan Alam atau Pertanian Organik melalui kegiatan pendampingan kelompok, sekolah lapangan, pelatihan teknis budidaya, seminar, lokakarya dan studi banding, hingga mengembangkan perkebunan polikultur adalah kekuatan kekuatan yang menjadi factor pendorong atas peningkatan keberhasilan yang dirasakan oleh kelompok pada khususnya dan menarik perhatian bagi masyarakat sekitar pada umumnya. Faktor pendorong ini memiliki kekuatan dari level pengetahuan, sikap maupun tindakan yang bersinergi dan komplementer, menimbulkan rasa percaya diri dan semangat hidup yang dapat diandalkan dan dipercaya. Program Tanaman Obat dan Kesehatan Alternatif melalui kegiatan pendampingan kelompok, pelatihan akupuntur / ekupresur, kegiatan training of trainer, seminar, lokakarya dan studi banding hingga membangun 3 klinik kesehatan alternative adalah sejumlah factor pendorong yang sangat membantu kelompok. Tumbuhnya semangat berkelompok, penambahan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendatangkan keuntungan dan harapan membangun klinik, dan usaha alternative untuk sehat dan pengobatan adalah buah dari factor factor pendorong itu. Manfaat ini ternyata juga Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

101

dirasakan oleh masyarakat sekitar yang datang untuk mencari pengobatan alternative atas penyakit yang dideritanya. Demikian juga pada Program Credit Union yang tumbuh dan berkembang seiring dengan pendampingan yang dilakukan oleh Bitra Indonesia yang dilengkapi berbagai kegiatan lainnya seperti pelatihan pembukuan, pelatihan persiapan tenaga pelatih hingga melakukan berbagai kegiatan studi banding. Semua ini menumbuhkan semangat yang luar biasa dan rasa percaya diri yang kuat, bahwa kelompok dapat diandalkan dalam hal permodalan yang mudah dijangkau, efisien pengelolaannya serta berlandaskan sebesar besarnya kepentingan kelompok. Program Pemasaran Bersama Hasil Usaha Pertanian dikembangkan Bitra Indonesia manakala melihat system ekonomi lokal yang kuat mencengkram petani dalam pemasaran hasil hasil produksinya yang mengakibatkan katidakpastian harga hingga keuntungan yang kurang optimal. Melalui kegiatan pengadaan alat pendukung, pelatihan mutu untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian, pembuatan perencanaan bisnis dan studi banding menjadi kekuatan pendorong yang sangat berdaya guna bagi kelompok. Selain itu keberadaan organisasi payung menjadi kekuatan yang sangat membantu dan berperan sebagai jembatan komunikasi antara kelompok-kelompok ditingkat basis dengan instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya, juga berfungsi sebagai fasilitator untuk memperkuat kapasitas kelompok, melalui pelatihan, pendidikan, dan advokasi. Faktor pendorong ini kelihatannya masih eksklusif ditangan kelompok dan Bitra Indonesia meskipun perlahan namun pasti kekuatan kekuatan yang tampak mulai dilirik oleh masyarakat sekitarnya. Dan ini dapat menjadi factor penghambat manakala berbagai hal, gejala, permasalahan, kekuatan besar disekitar kelompok belum dapat dieliminir dan ditempatkan secara proporsional. Artinya Bitra Indonesia haruslah jeli memperhatikan Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

102

factor factor penghambat yang berkembang seiring dengan keberhasilan yang telah dicapai. Temuan penelitian menunjukkan adanya modus pengembangan program yang dilakukan Bitra Indonesia secara tumpang tindih. Antara satu program dengan program lainnya dilakukan bersamaan dalam sebuah kelompok. Ini menimbulkan permasalahan mana yang menjadi prioritas, mana yang utama, mana yang pas untuk kelompok dengan dinamikanya yang beragam. Sehingga yang muncul secara sadar maupun tak sadar satu program tumbuh dengan pesat sedang yang lainnya kurang berkembang dan terkesan diabaikan. Temuan lain mendukung fakta ini adalah kelompok lebih memilih untuk mengembangkan satu program yang jelas jelas lebih menguntungkan dari program lainnya. Seperti lebih memilih mengembangkan program CU dan Kesehatan alternative dari pada program lainnya. Anggota kelompok lebih memilih mengembangkan usaha pribadinya daripada mengkedepankan kepentingan kelompok. Kemandirian adalah kata kunci yang juga menjadi harapan dari berbagai elemen pemberdayaan masyarakat. Tampaknya kata kunci dan harapan ini masih membutuhkan waktu dan proses yang panjang bagi kelompok dampingan maupun Bitra Indonesia. Faktor penghambat lainnya yang teridentifikasi yang terkait dengan kemandirian adalah pemberian mandate, otoritas dan pembagian wilayah peran atas fungsi masing masing fihak. Ada kesan Bitra Indonesia melalui pendamping lapangan menjadi rujukan bagi dinamika kelompok, yang mana peran ini seharusnya sudah dapat dilakukan oleh kelompok paying. Dualisme otoritas dan intervensi ini menjadi factor penghambat bagi pencapaian kemandirian kelompok. Aktivitas dan dinamika ekonomi sangat erat kaitannya dengan permodalan, ada asumsi bahwa semakin besar modal yang dimiliki semakin dinamis perkembangan usaha yang dikelola. Bagi kelompok CU permodalan yang terbatas menjadi salah satu factor Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

103

penghambat bagi perkembangan kelompok. Selama ini modal bersumber dari tabungan anggota kelompok sehingga dirasakan kurang dalam memenuhi permintaan anggota yang terus tumbuh dan berkembang. Sejumlah analisa factor pendorong dan factor penghambat yang telah dipaparkan di atas masih memungkinkan untuk dielaborasi lebih mendalam sehingga didapatkan benang merah, jawaban dan solusi atas apa yang terjadi. Meskipun demikian analisa ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Bitra Indonesia dan kelompok dampingan dalam tahapan program dan kegiatan selanjutnya. Sehingga performa sebagai agent of change dapat tercapai oleh Bitra Indonesia dan kelompok dampingan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara keselurahan.

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

104

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 6.1.

Kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan terdapat dampak social, ekonomi dan lingkungan

yang cukup berarti pada kegiatan kegiatan yang dilaksanakan Bitra Indonesia. Dampak social, ekonomi dan lingkungan bersinergi dan komplementer dalam kehidupan sehari hari anggota kelompok pada khususnya dan pada masyarakat sekitar pada umumnya. Kelompok mendapatkan keuntungan dari berbagai program dan pendampingan yang dilakukan seperti cara mengelola dan cara memelihara tanaman pertanian sehingga menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. Selain itu kelompok mendapatkan pula pengetahuan tentang mata rantai pasar dan jejaringnya serta sindikasi yang dapat memberi keuntungan yang sangat besar di mata rantai bukan petani. Pengetahuan ini membangun kesadaran kelompok yang kemudian bersepakat pada pembetukan serikat petani, dan koperasi pemasaran bersama hasil tani. Dampak ekonomi yang paling dirasakan adalah dalam membangun kesadaran kemandirian usaha baik yang bersifat kelompok maupun pribadi. Aktivitas permodalan melalui Credit Union yang yang didorong oleh Bitra Indonesia untuk dibuat oleh setiap kelompok telah melahirkam alternative permodalan baru sehingga anggota kelompok tidak lagi bergantung pada rentenir dan tengkulak. Pengetahuan lainnya seperti pertanian selaras alam, polikultur telah berhasil meningkatkan pendapatan. Pendapatan kini dapat dibedakan menjadi pendapatan utama dan pendapatan sampingan. Pada aspek partisipasi,

organisasi yang dibentuk oleh Bitra Indonesia baik

ditingkat desa (kelompok) maupun di tingkat Kabupaten (serikat), telah mendorong Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

105

masyarakat untuk terlibat aktif dalam berbagai perencanaan baik didesa maupun kabupaten, terutama perencanaan yang berkaitan dengan kemasalahatan petani. Penelitian juga telah dapat mengidentifikasi sejumlah factor pendorong dan factor penghambat dalam pelaksanaan program. Berbagai program dan kegiatan yang diinisiatifi Bitra Indonesia telah menjadi factor pendorong dalam menumbuhkembangkan kelompok dan masyarakat sekitar. Selain itu factor pendorong ada yang bersumber dari kelompok itu sendiri berupa semangat dan cita cita untuk mandiri dan peduli dengan permasalahannya. Sedangkan factor penghambat yang paling menonjol berupa dualisme peran antara Bitra Indonesia melalui pendamping lapangan dan kelompok payung. Selain itu aspek permodalan juga menjadi factor penghambat dalam mengembangkan perekonomian kelompok.

6.2.

Rekomendasi 1. Pembagian peran yang proporsional antara berbagai elemen haruslah ditegakkkan. Masing masing fihak bekerja dan menjalankan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan paling tidak dalam hal pencapaian kemandirian kelompok. 2. Program yang ditawarkan pada kelompok sebaiknya dikawal sedemikian rupa sehingga arah pencapaian tujuan dapat terwujud secara optimal. 3. Bitra Indonesia haruslah mulai bersinergi dan komplementer dengan berbagai fihak khususnya pada level kebijakan dan peka terhadadap dinamika dan permasalahan kelompok.

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

106

DAFTAR PUSTAKA

Buku: Suharto, Edi. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Public. Alfabeta. Bandung 2007 Usman, Sunyoto. Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Pustaka Pelajar. 1999. Sugiono. Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Alfabeta. 2010 Ife, Jim. Cumunity Developmen. Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi. Pustaka Pelajar. 2008 Soetomo. Strategi-Strategi Pengembangan Masyarakat. Pustaka Pelajar 2006 Husken, Frans. Masyarakat Desa Dalam Perubahan Zaman, Sejarah Deferensiasi Masyarakat Di Jawa 1930 â&#x20AC;&#x201C; 1980. Grasindo. 1998. Siregar, Budi Baik. Menelusuri Jejak Ketertinggal, Merajut Kerukunan Melintasi Krisis. Pusat P3rye. 2001 Mubyarto. 2000. Membangun sistem Ekonomi. BPFE. Yogyakarta. Yudo Husodo, Siswono. Menuju Keadilan Agraria:70 Tahun Gunawan Wiradi. Akatiga Bandung.2002

Makalah: Sutarto, Endriatmo. 2008. Masalah Agraria dan Menanggulanggi Masalah Kemiskinan Yustina, Ida. 2008. Pemberdayaan Masyarakat Untuk mewujudkan Indonesia Sehat. Eko, Sutoro. Pembangunan Politik, Pemberdayaan Politik dan Transformasi Politik ----------------. 2002. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Solihin, Dadang. 2007. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal. Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

107

Suharto, Edi. 2007. Metode Pengembangan Masyarakat.

Website: Suyagio. Pertanian dan kemiskinan. www.Ekonomi Rakyat. 2002 Mubyarto. 2007. Reforma Agraria Menuju Pertanian Berkelanjutan. http://apiindonesia.blogspot.com Setiajie Anugrah, Iwan. Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan Dalam Perspektif Kemiskinan Berkelanjutan. http://pse.litbang.deptan.go.id Yudho

Husodo,

Siswono,

Membangun

Kemandirian

Bidang

Pangan:

Suatu Kebutuhan Bagi Indonesia. www.Ekonomi Rakyat. 2003 www.bitra.or.id

Riset Mengukur Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan & Partisipasi Kelompok Masyarakat Dampingan BITRA Indonesia

108