PENDAHULUAN
umum hampir tidak mempunyai pengetahuan langsung mengenainya. Hanya rezim Suharto saja yang mengaku mampu melihat kebenaran peristiwa tersebut. Dengan demikian rezim itu setia kepada sesuatu yang bukan peristiwa, kepada suatu fantasi yang dibuatnya sendiri. “Kesetiaan kepada citra khayali [simulacrum]” tulis Badiou, “meniru sebuah proses kebenaran yang aktual,” namun memutarbalikkan aspirasi universal tentang “peristiwa kebenaran” yang sejati. Ia hanya mengakui sekumpulan orang tertentu (misalnya orang-orang nonkomunis) sebagai peserta dalam kebenaran suatu peristiwa dan menciptakan “perang dan pembantaian” sebagai upaya membasmi siapa pun yang berada di luar kumpulan yang telah diakui tersebut.15 Sampai penghujung rezim Suharto pada 1998 pemerintah dan pejabat militer Indonesia menggunakan hantu PKI untuk menanggapi setiap masalah kerusuhan atau gejala pembangkangan. Kata-kata kunci dalam wacana rezim itu adalah “bahaya laten komunisme.”16 Agen-agen tersembunyi dari Organisasi Tanpa Bentuk (OTB) senantiasa mengendap, siap merongrong pembangunan ekonomi dan tertib politik. Pembasmian PKI yang tak kunjung usai, sungguh-sungguh merupakan raison d’être (alasan keberadaan) bagi rezim Suharto. Landasan hukum asali yang dipakai rezim ini untuk menguasai Indonesia selama lebih dari 30 tahun adalah perintah Presiden Sukarno pada 3 Oktober 1965, yang memberi wewenang kepada Suharto untuk “memulihkan ketertiban.” Perintah itu dikeluarkan dalam situasi darurat. Tapi bagi Suharto situasi darurat itu tidak pernah berakhir. Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) yang dibentuk pada masa itu tetap dipertahankan sampai akhir kekuasaan rezim (dengan penggantian nama menjadi Bakorstanas pada 1988). Badan ini memungkinkan personil militer bertindak di luar dan di atas hukum dengan dalih keadaan darurat.17 Pengambilalihan kekuasaan oleh Suharto sejalan dengan ucapan teoretisi politik Carl Schmitt, “Sang penguasa adalah dia yang mengambil keputusan akan adanya kekecualian.”18 Bagi Suharto, G-30-S adalah sebuah kekecualian; sebuah patahan dalam tertib hukum yang normal, yang memerlukan kekuasaan ekstra legal untuk memberantasnya. Gerakan 30 September bukan sekadar “riak kecil di tengah samudra luas Revolusi Indonesia,” seperti yang dinyatakan Sukarno, penguasa di atas kertas.19 Namun teori Schmitt perlu kualifikasi tersendiri untuk
14