CMYK
±
jumat, 19 juLi 2013 LAMPUNG POST
CMYK
±
±
6
PENCALONAN
±
Umat Hindu Sukoharjo Dukung Sagang SUKOHARJO (Lampost): Beragam langkah sosialisasi pencalonan mulai dilakukan calon anggota legislatif (caleg) di Lampung. Sagang Nainggolan, caleg DPRD Pringsewu dari Partai Golkar, telah mendapatkan dukungan dari umat hindu di Sukoharjo, Pringsewu, setelah giat bersosialisasi. Untuk mendulang suara, Sagang Nainggolan menggelar ramah tamah dengan persatuan umat Hindu Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Adiluwih di Sukoharjo I, Rabu (17-7) malam. Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Pringsewu F.X. Siman, yang merupakan caleg DPRD Provinsi Lampung periode 2014—2019. Turut hadir pula pemangku pimpinan Umat Hindu, kemudian Ketua Parisada Hindu Darma Kecamatan Sukoharjo Mujiono, Ketua Parisada Hindu
Darma Kecamatan Adiluwih Mardi, dan Ketua Prada Hindu. Lalu, Ketua Wanita Hindu Darma Indonesia (WHDI) serta ratusan jemaat umat Hindu dari Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Adiluwih. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Parisada Hindu Darma Kecamatan Sukoharjo Mujiono meminta umat Hindu yang berdomisili di Kecamatan Sukoharjo dan Adiluwih memberikan dukungan dengan memilih Sagang Nainggolan dan F.X. Siman. “Kedua caleg ini sudah lama kami kenal bahkan sudah menjalin hubungan emosional jauh sebelum pencalegan ini,” ujar dia. Mujiono menjelaskan sosok Sagang Nainggolan dan F.X. Siman adalah sosok nasionalis yang tidak membedakan suku, ras, dan agama. “Bahkan, berduanya selalu hadir dalam setiap acara perayaan hari besar agama Hindu,” kata dia. (WID/U2)
n LAMPUNG POST/WIDODO
RAMAH TAMAH. Calon anggota legislatif dari Partai Golkar, Sagang Nainggolan (baju putih), didampingi Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Pringsewu F.X. Siman, menggelar ramah tamah dengan tokoh persatuan umat Hindu di Kecamatan Sukoharjo, Rabu (17-7) malam. Sagang akan maju dalam pemilihan legislatif pada DP V Sukoharjo dan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu.
±
±
n ANTARA/DHONI SETIAWAN
INDONESIA MENCARI PEMIMPIN. Pemimpin Pusat Data Bersatu (PDB) Didik J. Rachbini memaparkan survei terkait akseptabilitas capres yang paling disukai dalam Indonesia Mencari Pemimpin di Jakarta, Rabu (17-7). Survei melibatkan 1.200 responden dari 30 provinsi di Indonesia yang menempatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam posisi teratas dengan meraih 77,90%, sedangkan posisi kedua ditempati Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan 59,29%.
KPU Minta Data Dana Kampanye KOTABUMI (Lampost): KPU Lampung Utara meminta kandidat calon kepala daerah setempat menyerahkan data rekening dana kampanye pada pemilihan 19 September 2013. Hal itu telah disampaikan KPU kepada kandidat melalui liaison officer (LO) masing-masing calon. Ketua KPU Lampung Utara Marthon, Kamis (18-7), mengatakan pihaknya mengharapkan calon segera menyerahkan data rekening dana kampanye. Hal itu dilakukan sebagai bentuk transparansi pendanaan calon untuk menjadi kepala daerah setempat. “Setelah menerima rekening dana kampanye, kami akan
mengundang seluruh ketua, sekretaris, dan bendahara (KSB) tim kampanye. KPU akan memberikan pemahaman tentang tata cara penggunaan dan pelaporan dana yang digunakan pada masa kampaye nanti,” ujarnya. Dia juga mengatakan KPU Lampung Utara akan menggandeng lembaga auditor independen yang akan mengaudit dana yang digunakan bakal calon kepala daerah pada masa
kampaye selama 14 hari. “Jadi, yang akan mengaudit dana kampaye adalah lembaga auditor yang akan kami tunjuk, bukan KPU. Sebab, lembaga ini telah kami beri kewenangan untuk mengaudit dana kampaye yang digunakan oleh para balon kepala daerah pada masa kampaye nanti,” ujar dia. Sebelumnya, kandidat kepala daerah yang akan maju dalam pemilukada telah menyerahkan kepada KPU nomor reke ning dana kampanye. Namun, hal tersebut tidaklah cukup karena tidak disertai nominal dana yang akan digunakan dalam pemilukada nanti.
rekam jejak
Data pemilih
GEDONGTATAAN (Lampost): KPU Pesawaran menerima banyak laporan dan masuk an dari masyarakat terkait profil calon anggota legislatif yang masuk daftar calon sementara (DCS). Saat ini, KPU menunggu klarifikasi dari partai politik terkait. Anggota KPU Pesawaran, Dariyo, Kamis (18-7), mengungkapkan laporan masyarakat antara lain mengenai indikasi keraguan atas status hukum bakal caleg. Lalu dugaan pemalsuan identitas dan terdaftarnya kader partai yang diketahui mendaftarkan diri sebagai caleg dengan partai yang berbeda. Menurutnya, pihaknya telah membuat laporan tanggapan dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kepada partai pengusung. “Saat ini kami menunggu hasil klarifikasi internal yang dilakukan masing-masing
BLAMBANGAN UMPU (Lampost): Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Way Kanan menuding KPU setempat tidak proaktif dalam perbaik an data mata pilih. Menurut Ketua Panwaslu Way Kanan Yesi Kurniansyah, KPU setempat cenderung ter tutup dalam penginformasian data mata pilih dalam daftar pemilih sementara (DPS). Bahkan, lanjutnya, panitia bentuk annya (PPK, red) tidak memberikan DPS kepada partai politik peserta pemilu. “Mereka tidak memberikan data DPS jika partai tidak meminta secara langsung, padahal semestinya harus diberi semua,” ujarnya. Menurutnya, parpol peserta pemilu seharusnya dijadikan mitra KPU untuk memperbaiki mata pilih. Semakin banyak lembaga yang mengawasi, kinerja semakin efisien. “Parpol juga dapat menjadi partner dalam pendataan pemilih, pasalnya mereka juga membutuhkan
Parpol Perlu Klarifikasi Caleg Bermasalah
±
±
CMYK
“Bagaimana mau dia udit d a n a k a mp aye n a nt i , s e dangkan mereka saat ini tidak menyertakan nominal dananya yang akan mereka gunakan selama kampanye,” kata dia. Marthon menjelaskan dalam sosialisasi penggunaan anggaran kampanye, pihaknya akan melibatkan akuntan yang ditunju. Selain membahas dana kampaye, juga dibahas tim kampanye karena hal tersebut menjadi satukesatuan. Saat ini pihaknya baru menerima tim kampanye tingkat kabupaten. Sementara tim kampaye baik tingkat kecamatan maupun desa belum
±
partai itu,” ujar dia. Dia menguraikan bakal caleg yang tersandung status hukum berasal dari PDIP. Caleg diindikasikan masih menyisakan persoalan terkait hukum pidana yang masih kurang dari lima tahun. “Walaupun telah selesai hukum pidananya, juga ha rus melampirkan SKCK tidak pernah melakukan kejahatan yang berulang-ulang, ditambah pengakuan melalui media baik elektronik maupun cetak,” ujarnya. Sementara untuk indikasi pemalsuan ijazah melibatkan bakal caleg dari Partai Demokrat. Caleg yang berada di bawah naungan partai ini juga dilaporkan kepada KPU lantaran terindikasi telah memalsukan berkas identitas dalam memuluskan niatnya untuk maju sebagai anggota legislatif Kabupaten Pesawaran. (UTI/U2)
menyerahkan data. “Dalam sosialisasi nanti, juga akan dibahas tim kampanye baik tingkat kecamatan maupun desa. Hal ini sangat penting sekali jelang massa kampaye nanti, siapa yang jadi jurkam baik tingkat kecamatan maupun desa,” ujarnya. Sementara itu, Pemilukada Lampung Utara 19 September 2013 akan diikuti lima pasangan calon, yakni Zainal Abidin-Ansyori Djausal (ZA), Agung Ilmu MangkunegaraParyadi (Abdi), M. YusrizalYoyot Sukarno (Yudayono), Riza Pahlevi-Ruslan Efendi (RR), dan Kesuma DewangsaSupeno (Kedeso). (HAR/U2)
±
PPK Dinilai Tak Proaktif data untuk mengetahui peta kekuatannya. Hal itu juga untuk menghindari mata pilih ganda,” kata Yesi. Menurut Yesi, seharusnya KPU dapat memanfaatkan kerja partai hingga tingkat desa meski sebagian partai tidak memiliki caleg di setiap daerah pemilihan. “Pasalnya, mereka memiliki kepentingan di sananya, jadi secara tidak langsung ikut memantau data mata pilih tersebut,” kata dia. Menanggapi itu, KPU Way Kanan membantah jika di katakan tidak proaktif dalam menginformasikan DPS kepada parpol. Ketua Pokja Mata Pilih KPU Way Kanan Marson menjelaskan pihaknya telah menyosialisasikan hasil pemutakhiran mata pilih pada parpol bersangkutan. “Kami telah menyuruh ketua parpol untuk mengambil data DPS dalam bentuk soft-nya kepada PPK, karena mereka yang langsung mengolah data tersebut,” ujarnya. (CK5/U2)
CMYK
±
±