I4
Bandar Lampung
SABTU, 14 JANUARI 2012 LAMPUNG POST
BKS Masih Sepi Pengunjung
PENYAKIT MUSIMAN
KOTA BARU
Warga Bandar Lampung Bersiap Hadapi DBD BANDAR LAMPUNG (Lampost): Sebagian warga Bandar Lampung mulai meningkatkan kebersihan lingkungannya sehubungan peningkatan penderita penyakit demam berdarah dengue (DBD) dan cikungunya saat musim hujan di wilayah Provinsi Lampung. Berdasarkan pemantauan di Bandar Lampung, Jumat (13-1), banyak warga yang terlihat melakukan pembersihan di lingkungannya, seperti membersihkan saluran air dan sampah. “Saat musim hujan biasanya penderita demam berdarah dan cikungunya meningkat jumlahnya. Kami melakukan kegiatan bersih-bersih juga untuk menekan terjadinya kasus penyakit itu di lingkungan sini,” kata Taufik, salah satu warga Telukbetung, Bandar Lampung, kemarin. Sebelumnya, pihak RS Imanuel Bandar Lampung juga melakukan pengasapan terbatas di lingkungan rumah sakit itu maupun permukiman penduduk di sekitarnya, untuk mengantisipasi penyebaran penyakit demam berdarah dan cikungunya. Warga lainnya di Sukarame juga melakukan pembersihan lingkungan, terutama membuang sampah yang bisa menjadi tempat berkembangbiaknya jentik nyamuk. “Rerumputan di sekitar rumah ini sudah saya babat. Sampah yang bisa menampung air, seperti bekas
wadah minuman mineral, sudah saya bakar,” kata Edy, warga Jalan Pulau Damar, Way Dadi. Ia mengharapkan pihak Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung melakukan pengasapan di setiap kelurahan, meskipun di daerah itu belum terjadi kasus DBD dan cikungunya. “Ini langkah antisipasi saja, sekaligus menggugah warga untuk menjaga kebersihan lingkungannya,” katanya. Kasus DBD mulai terjadi peningkatan di wilayah Lampung, seperti Lampung Utara, Lampung Timur, dan Lampung Tengah. Namun, peningkatan jumlah pasien di RSUDAM Bandar Lampung juga mulai terjadi. Kejadian luar biasa (KLB) demam berdarah juga pernah diberlakukan di wilayah Lampung tahun 2010 lalu. Sementara itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung menyatakan pihaknya telah mengantisipasi terjadinya penyebaran penyakit demam berdarah dengue (DBD) dan cikungunya di kota itu. “Kami sudah menyiapkan alat pengasapan dan abate,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Wirman. Menurutnya, alat dan obat untuk pengasapan sudah disediakan mencukupi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyebaran penyakit cikungunya dan demam berdarah. (ANT/K-1)
INFO PUBLIK RUMAH SAKIT
DARURAT
RSUAM Bandar Lampung 0721 - 702455
Ambulans
118
UGD RS Urip Sumoharjo 0721 - 771323
PMI
0721 - 253452
RSU Bumi Waras
0721 - 254589
Pemadam Kebakaran
0721 - 252741
0721 - 263851
Gangguan Telepon
115.117
RSU Advent
0721 - 703459
Gangguan PAM
0721 - 483855
RSU Immanuel
0721 - 704900
Gangguan PLN
0721 - 263206
RS Graha Husada
0721 - 240000
RS Jiwa
0721 - 271170
TELEPON PENTING
RS Medika Keluarga
0721 - 771488
Denpom Lampung
0721 - 482931
RSB Anugerah Medika
0721 - 262310
Polda Lampung
0721 - 486841
0721 - 242901
RS Bintang Amin Husada 0721 - 273601
Poltabes Bandar Lampung 0721 - 255110
HOTEL
Brimobda Lampung
0721 - 252772
Hotel Marcopolo
0721 - 262511
Polsekta Kedaton
0721 - 703110
Hotel Indra Puri
0721 - 258258
Polsekta Sukarame
0721 - 788250
Hotel Sheraton
0721 - 486666
Polsekta T.Karang Timur
0721 - 253783
Hotel Sahid
0721 - 488888
Polsekta T.Karang Barat
0721 - 255015
WANPRESTASI
Diadukan Menipu, Anggota LSM Ditahan BANDAR LAMPUNG (Lampost): Oknum anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur, Slamet Riadi (49), dijebloskan ke sel tahan Polresta Bandar Lampung setelah dila porkan pengusaha kelistrikan melakukan penipuan, Kamis (12-1). Edo Marla Putra (34), warga Kupang Kota, Telukbetung Utara, mengaku ditipu Slamet Riadi terkait pemesanan 15 tiang listrik untuk keperluan perusahaannya. Meskipun Edo telah mentransfer uang Rp32 juta untuk pemesanan barang tersebut, Slamet tidak pernah memenuhi tanggung jawabnya. “Saya sudah mentransfer uang Rp32 juta kepada Slamet untuk pemesanan tiang listrik itu 3 November 2011 lalu, tapi sampai sekarang tiang itu tak dikirim,” kata Edo. Direktur PT Amar Jaya itu sempat menanyakan barang pesanannya kepada Slamet. Slamet
malah memintanya mengambil tiang listrik pesanan itu di Tulangbawang. Apesnya, sewaktu Rusnadi (paman Edo) mewakili Edo hendak mengambil tiang itu di Tulangbawang, warga setempat melarangnya karena warga menyatakan tiang listrik itu bukan milik Slamet. “Paman saya sempat telantar dua hari di sana karena tidak ada kejelasan,” ujar Edo. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Syaiful Wahyudi mengatakan demi kepentingan penyelidikan kasus itu Slamet ditahan. Menurut Syaiful, tersangka yang merupakan oknum Biro LSM Gempur Kota Bandar Lampung ini memenuhi unsur tindak pidana penipuan. Perbuatan Slamet bisa dijerat dengan Pasal 372 junto 378 KUHP tentang Penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun kurungan penjara. (MG7/K-3)
DPRD Siapkan Payung Hukum Pembangunan
LAMPUNG POST/MG3
Bambu Kuning Square (BKS) di Jalan Kotaraja, Gunungsari, Tanjungkarang Pusat, ini masih sepi pengunjung. Pedagang masih enggan berinvestasi di pusat perbelanjaan yang baru selesai dibangun ini.
Bayi Dempet Perut ke RSCM BANDAR LAMPUNG (Lampost): Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Bandar Lampung merujuk bayi kembar dempet perut yang tidak memiliki anus ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta. Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama (Dirut) RSUD Abdul Moeloek M. Syafe’i Hamzah dan Direktur Umum Pelayanan Medis Pad Dilangga ketika menerima kunjungan Wakil Ketua Komisi V DPRD Ahmad Nyerupa, Jumat (13-1), mengatakan bayi kembar dempet perut itu dirujuk karena alat diagnosis RSUDAM terbatas. Komisi V DPRD selain mengunjungi bayi kembar dempet perut, juga melihat perkembangan kesehatan bayi penderita hydrocephalus. “Kami akan merujuk bayi tersebut ke RSCM untuk diketahui lebih dalam organ yang dimiliki masing-masing bayi itu,” kata Ketua Tim Dokter yang menangani bayi
kembar siam, Priambudi Rukmono, yang turut anggota Komisi V itu. Bayi tersebut, menurut dia, rujukan dari Rumah Sakit Muhammadiyah Metro karena tidak me miliki anus. Karena gawat, dibuka anusnya dan dibuat anus buatan (anoplasti). Namun, persoalan organ pada bayi tersebut kompleks, hingga pihak rumah sakit harus mendiagnosis lebih dalam organ apa saja yang dimiliki bayi kembar dempet itu. Bayi kembar dempet itu memiliki dua jantung, 2 paruparu, tetapi belum diketahui hatinya menempel atau tidak. Selain itu, tim juga belum mengetahui bagaimana kondisi ginjalnya bayi Ny. Ningrum itu, tetapi diketa-
hui pinggul bayi tersebut menyatu. Saat ini, RSUDAM hanya bisa menangani gawat darurat pada bayi tersebut, yakni bayi itu tidak memiliki anus dan kini kita sudah dibuatkan anus pada bayi itu. Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Ahmad Nyerupa mengatakan kunjungannya ke RSUDAM untuk memberikan bantuan kepada keluarga kedua pasien tersebut. “Ya kita harus optimis, agar bayi hydrocephalus ini cepat dilakukan operasi agar cepat sembuh,” kata Ahmad Nyerupa ketika ditemui para wartawan usai menjenguk bayi hydrocephalus. Hydrocephalus dialami Eni Widyawati (17 bulan), dia menderita pembesaran kepala berdiameter 90 cm lebih. Anak pertama pasangan Iis Sundari (22) dan Dadang (26) ini sebelumnya pernah menjalani operasi setahun lalu. Namun, hal tersebut tidak membuahkan hasil dan kepalanya semakin membesar.
Saat ini bayi dari rujukan Rumah Sakit Demang Sepulau Raya, Lampung Tengah, ini dirawat di Ruang Kemuning RSUDAM. Ahmad Nyerupa mengatakan Komisi V yang membawahkan Bidang Kesehatan dan Rumah Sakit sebisa mungkin membantu pasien yang mempunyai penyakit yang terbilang langka. Selain itu, akan tetap peduli terhadap pasienpasien lain yang membutuhkan. “Selaku anggota Dewan, kami selalu peduli, kami akan mendampingi pasien dan bekerja sama dengan pihak rumah sakit,” kata politisi Partai Gerindra ini. Selanjutnya Ahmad Nyerupa beserta rombongan menjenguk bayi kembar siam dan memberikan bantuan. Bayi yang belum sempat diberi nama dan dilahirkan di Rumah Sakit Muhammadiyah Metro, Senin (9-1), pukul 16.20 lalu masih berada di ruang khusus perawatan bayi, Unit Perinatologi RSUAM dengan inkubator. (MG5/K-1)
BANDAR LAMPUNG (Lampost): DPRD Provinsi Lampung memprioritaskan penyelesaian Raperda Kota Baru, karena pembangunannya selama ini yang dianggarkan da lam APBD belum mempunyai payung hukum. Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, Kamis (12-1), mengatakan Perda Kota Baru diharapkan dapat memberi kepastian hukum bagi pembangunan kota baru. Selain itu, dengan adanya perda ini, siapa pun yang menjabat sebagai gubernur akan melanjutkan pembangunan kota baru. “Perda ini memenuhi aspek lega l it a s da n pemba ng u na n berkelanjutan bagi kota baru,” kata Marwan. Marwan menambahkan untuk menyebut Perda Kota Baru sebagai perda pembangunan multiyears harus melalui kajian mendalam. Sebab, pembangunan kota baru harus tetap mempertimbangan kemampuan keuangan daerah agar tidak mengesampingkan prioritas pembangunan yang lain. “Mengenai kota baru perlu perda sebagai payung hukum itu benar. Tetapi, Perda Kota Baru sebagai perda pembangunan multiyears harus dilihat dulu lebih dalam,” ujar Marwan. Ketua Badan Legislasi Daerah yang bertindak sebagai Pansus Raperda Kota Baru Farouk Danial mengatakan jadwal pembahasan Raperda Kota Baru akan disahkan pada 17 Januari 2012, dan pembahasan substansi pertama dilakukan 18 Januari 2012. Terkait dengan perda ini, rencananya Pansus akan berkonsultasi ke Kementrian Dalam Negeri setela h pemba ha sa n selesa i. “Kemungkinan kalau mengacu jadwal 7 Februari, kami konsultasikan ke Kemendagri,” kata Farouk. (WAH/K-1)
Demo Karyawan PT Nestle
PEMBATALAN PERDA
Pemprov Belum Terima Pembatalan SP3D BANDAR LAMPUNG (Lampost): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung belum menerima surat pemberitahuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait dengan pembatalan Perda No.4 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Daerah (SP3D). Kepala Biro Hukum Sekprov Lampung Gunawan Riadi menjelaskan jika ingin membatalkan produk hukum suatu daerah, biasanya Kemendagri akan mengirimkan surat pemberitahuan yang isinya perintah untuk tidak melaksanakan perda itu. Kemudian Kemendagri meminta secepatnya pencabutan perda itu diproses. “Tapi, sampai sekarang kami belum menerima perintah pencabutan Perda SP3D atau perda lainnya. Jadi tetap dilaksanakan,” kata Gunawan di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Lampung, Jumat (13-1). Secara substansial, kata Gunawan, seharusnya Perda SP3D tidak perlu dicabut karena tidak bertentangan dengan UndangUndang No.28 tentang Pajak dan Retribusi atau peraturan lainnya. Yang dilarang, ujarnya, adalah
penarikan SP3D yang nilainya ditetapkan pemerintah. Sementara di Lampung, nilai SP3D ditetapkan sendiri oleh perusahaan. “Jadi bukan pemerintah yang memaksa minta sekian. Itu komitmen masing-masing perusahaan. Jadi, menurut saya, tidak ada masalah,” kata dia. Untuk diketahui, target SP3D 2011 yang ditetapkan Pemprov dan DPRD mencapai Rp17,8 miliar. Sampai pertengahan tahun lalu, penerimaannya sudah mencapai 54,8% dari target, yakni sekitar Rp9,75 miliar. Sebelumnya, Kemendagri memperkirakan setidaknya 9 ribu perda se-Indonesia berpotensi bermasalah dan segera dievaluasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 351 perda dibatalkan. Terbanyak dari Sumatera Utara, yakni 36 perda. Sedangkan di Lampung disebutkan ada enam perda bermasalah yang akan dicoret. Keenam perda itu terdiri dari dua perda Kota Bandar Lampung, dua dari Lampung Barat, serta satu perda di Lampung Tengah dan Provinsi Lampung. Perda yang disebut bermasalah di Pemprov adalah Perda No.4 Tahun 1992 tentang SP3D. (LIN/K-3)
LAMPUNG POST/MG3
Puluhan karyawan PT Nestle berunjuk rasa di depan kantor perusahaan itu. Mereka menuntut pihak manajemen mempekerjakan 53 teman mereka yang dirumahkan secara sepihak, Rabu (11-1).
PERATURAN DAERAH
Pajak Tempat Hiburan Ditetapkan 40 Persen BANDAR LAMPUNG (Lampost): Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan pajak hiburan sebesar 40% sesuai Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pengelola tempat hiburan harus menaati pembayaran pajak untuk mendukung pembangunan. Pernyataan itu diungkapkan Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N. untuk menyingkapi adanya sejumlah tempat hiburan yang tidak membayar pajak sesuai perda.
Herman berharap pengelola tempat hiburan memiliki kesadaran membayar pajak sesuai aturan. Menurut dia, pengelola tempat hiburan yang tidak membayar pajak sesuai ketentuan merugikan daerah. Ke u n t u n g a n a t a s u s a h a hiburan yang didapat seharusnya dikembalikan ke rakyat melalui pemerintah untuk pembangunan. “Jangan pura-pura tidak tahu, perda itu sudah disosialisasikan. Mereka harus bayar sesuai ke-
CMYK
tentuan, jangan menjadi maling uang negara,” kata Herman, Jumat (13-1). Sebelumnya Komisi B DPRD Bandar Lampung telah mengadakan hearing dengan pengelola tempat hiburan Golden Dragon. Dengar pendapat dilakukan sebab tempat hiburan tersebut tidak pernah membayar pajak sesuai aturan selama perda itu diberlakukan pada Maret 2011. Hendra Mukri, anggota Komisi B, menilai pihak Golden Dragon
melakukan pengemplangan pajak. Untuk itu, lanjut Hendra, sanksi tegas harus diberlakukan sehingga pihak pengelola tempat hiburan tidak seenaknya saja melanggar perda. Perda Nomor 1 Tahun 2011 pada Pasal 124 mengatur sanksi bagi pelanggaran yang tidak membayar pajak sesuai ketentuan sebesar 40% akan dikenakan hukuman 2 tahun maupun sanksi pembayaran pajak 4 kali lipat dari tunggakan. (VER/K-3)
CMYK