Lampung Post Edisi Sabtu, 01 Oktober 2011

Page 1

CMYK

Terbit Sejak 1974 Harga Eceran Rp3.000/Eks Sirkulasi: (0721) 788999 Layanan Umum: (0721) 783693

Iklan: (0721) 774111 SMS: 0815 4098 5000 Redaksi (0721) 773888 SMS: 0812 7200 999

Hlm. 8

Hlm. 16

Hlm. 19

Nasib menteri berada di tangan Kuntoro.

Cornelia Agatha jadi laki-laki di Antigoneo.

Malam ini laga penuh gengsi Liverpool vs Everton.

www.lampungpost.com

Khamamik Terganjal

H. BAMBANG EKA WIJAYA

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Keunggulan Khamamik terganjal oleh putusan PTUN yang memerintahkan KPUD mencabut SK penetapannya sebagai calon kepala daerah Mesuji. KPUD Mesuji menyatakan tetap menjalankan proses penghitungan suara sesuai tahapan pilkada.

Pesawat Cassa Ditemukan

Pos Pengaduan Mafia Anggaran! WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Daerah̶DPD̶RI La Ode Ida dan politisi Golkar Zainal Bintang, Kamis (29-9), membuka Pos Pengaduan Praktek Mafia Anggaran (Pos P2 MA) di Gedung Nusantara III Lantai 8 Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta! ujar Umar. Pelapor, kata La Ode, harus memenuhi syarat, yakni pengaduan berdasar data lengkap seperti identitas pelaku, jenis kasus, tahun anggaran, dan bukti pendukung lainnya! Identitas pelapor dilengkapi fotokopi KTP yang akan dilindungi identitasnya! Setiap pengaduan ditindaklanjuti Pos P2 MA ke penegak hukum! Masyarakat antusias menyambut pembukaan Pos P2 MA! Hari Jumat kemarin, kata Zainal Bintang di Metro TV (30-9), datang 20 pelapor! sambut Amir. Menurut Zainal, umumnya proses pengolahan rancangan proyek sampai dapat anggaran dimodali bandar alias kontraktor, dengan komisi untuk kelompok yang menentukan di Badan Anggaran (Banang) tujuh persen dari keseluruhan nilai proyek, dan untuk penghubung satu persen! Kalau benar praktek mafia anggaran seperti itu yang coba dilindungi pimpinan DPR lewat usaha memanggil KPK dengan modus konsultasi, jelas tindakan pimpinan DPR itu tak bisa dimaafkan, tegas Umar. Apalagi dalam melindungi kejahatan luar biasa (extraor-

dinary crime) itu pimpinan DPR menggunakan kewenangan pengawasan lembaga wakil rakyat itu untuk menaklukkan KPK sebagai objek subordinat pengawasan lembaganya! Usaha menyalahgunakan kewenangan lembaga untuk melindungi tindakan pribadi anggota DPR yang menyalahgunakan tugasnya mengemban amanat rakyat dengan melakukan kejahatan luar biasa itu, sangat memprihatinkan! Karena itu, lewat dialog interaktif siaran televisi dan radio nasional mayoritas rakyat mendukung ketegasan KPK memeriksa pimpinan Banang DPR, sekaligus mendukung penolakan KPK memenuhi undangan konsultasi pimpinan DPR yang nadanya mudah ditebak hanya untuk menghalangi langkah KPK menindak anggota DPR yang terlibat mafia anggaran! timpal Amir. Di tengah kecamuk konflik KPK dan DPR yang terkesan amat bernafsu ingin mendikte KPK itu, sangat tepat munculnya Pos P2 MA yang meski bersifat amat selektif dan kualitatif dalam menerima kasusnya, tapi amat kuat mendukung tugas KPK menangani masalah ini! Bahkan dengan terbukti mengalirnya pengaduan kasus mafia anggaran ke Pos P2 MA, secara eksplisit menjadi justifikasi bagi tindakan KPK membongkar mafia anggaran di DPR! Maju terus KPK, rakyat mendukung pembersihan DPR dari mafia anggaran! ***

KURS

ANTARA

(Foto dari udara) Badan pesawat Cassa 212-200 milik PT Nusantara Buana Air (NBA) jatuh di antara pepohonan rimbun di kawasan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Jumat (30-9). Pesawat yang membawa 14 penumpang dan 4 kru itu jatuh dalam penerbangan dari Bandara Polonia, Medan, tujuan Kutacane, Aceh, Kamis (29-9) pagi. TIM EVAKUASI...Hlm. 8

SENSUS PAJAK NASIONAL

Ratusan Ribu Wajib Pajak Tak Terdata

Rp8.823/dolar AS Jumat, 30 September 2011 Sumber BI

OASIS

Wanita dan Olahraga Ringan

OLAHRAGA dengan intensitas ringan atau sedang lebih membuat wanita bahagia dibandingkan olahraga berat. Ukuran kebahagiaan dilihat dari suasana hati yang stabil dan tidak mudah stres. Sebaiknya tidak bikin ngos-ngosan dan masih bisa bicara sambil olahraga, kata Steriani Elavsky, peneliti University Park, Pennsylvania, seperti dikutip Reuters, Jumat (30-9). Elavsky membuktikan hal itu setelah mengamati 255 perempuan paruh baya berusia 40̶60 tahun. Dalam eksperimen tersebut, partisipan berolahraga rutin selama dua pekan dan dipasangi accelerometer untuk mengukur intensitasnya. Sebagian diminta berolahraga sekuat mungkin, sisanya olahraga ringan di atas treadmill. (U-1)

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Ratusan ribu wajib pajak perorangan dan ribuan wajib pajak badan di Lampung belum terdata sehingga lolos dari kewajiban membayar pajak. Menurut data Dirjen Pajak (DJP) Kanwil Bengkulu Lampung, dari jutaan wajib pajak perorangan baru terdata 935.001 dan wajib pajak badan 31.096. Berdasar data itu, tingkat kepatuhan pembayar pajak baru mencapai 42%. Akibatnya, pertumbuhan penerimaan cuma 22,44% atau dari Rp2,051 triliun pada 2010. Tahun ini Kanwil DJP Bengkulu Lampung menaikkan target penerimaan menjadi Rp2,215 triliun. Perolehan ini di luar peneriman pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan (BPHTB). Untuk itu, mulai hari ini DJP Kanwil Bengkulu Lampung akan menjaring wajib pajak tersebut lewat Sensus Pajak Nasional (SPN) 2011 yang berlangsung hingga Desember 2011. Sebanyak enam Kantor Pajak Pratama (KPP), yakni Kedaton, Tanjungkarang, Telukbetung, Natar, Metro, dan Kotabumi masing-masing dibekali 4.400 formulir isian sensus (FIS). “Penerimaan pajak ini perhatian kami, karena ada hak pemerintah daerah yang harus disetor untuk mendukung pembangunan Lampung. Ada hak pemda selain DAU (dana alokasi umum) dan DAK (dana aloksi khusus) sebesar 20% dari PPH yang harus disetor kepada pemda,” kata

Kepala Kanwil DJP Bengkulu Lampung Rizal Admeidy pada peluncuran SPN di Superstore Chandra, Jumat (30-9). Peluncuran dihadiri Wakil Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said. Sasaran utama SPN 2011, yakni orang pribadi dan badan di sentra bisnis. Selain itu, permukiman rumah mewah. Di Bandar Lampung, wilayah sensus awal adalah pertokoan di sepanjang Jalan Teuku Umar, Jalan Z.A. Pagaralam, Jalan Kartini, Jalan Raden Intan, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Pangeran Diponegoro, dan Jalan Laksamana Malahayati. Sedangkan perumahan yang didata, antara lain perumahan mewah, seperti Citra Garden dan Villa Citra. (WIN/U-1)

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungkarang, Jumat (30-9), mengabulkan seluruh gugatan DPD PDIP Lampung terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mesuji. PTUN memerintahkan KPU Mesuji mencabut SK No. 270/29/SK/KPU-MSJ/VIII/2011 tertanggal 7 Agustus 2011 yang menetapkan calon kepala daerah dan wakil dari PDIP atas nama Khamamik-Ismail Ishak. “Berdasarkan keputusan tersebut, kewenangan menerima dan menolak putusan, serta banding ada di tangan KPU Mesuji,” kata Hakim Ketua Amir Hamzah kemarin. Menurut Amir yang juga Ketua PTUN Tanjungkarang itu, gugatan dikabulkan berdasarkan pertimbangan bahwa tergugat (KPU Mesuji) dalam menerbitkan objek sengketa, yaitu SK penetapan Khamamik-Ismail sebagai calon bupati dan wakil Mesuji bermasalah dalam hal substansi, meskipun secara prosedur benar. Permasalahan substansi itu melanggar Pasal 7 (4) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pilkada. Ketentuan ini menyebutkan penjaringan bakal calon kepala daerah tergantung parpol yang bersangkutan. Di internal PDIP, kewenangan penetapan bakal calon kepala daerah diserahkan ke DPP. Sedangkan DPC hanya mendaftarkan berdasarkan penetapan DPP. Pertimbangan lainnya, tindakan KPU Mesuji menetapkan Khamamik-Ismail dilakukan meskipun mengetahui pasangan tersebut tidak melalui proses penjaringan PDIP. Namun, DPC PDIP Mesuji mendaftarkan Khamamik. PDIP Lampung menetapkan calon yang dimajukan adalah Ruswandi Hasan-Sariaman. Dalam perjalanan, Ruswandi wafat pada 15 September 2011. Atas putusan itu, Khamamik melalui penasihat hukumnya Ahmad Handoko menyatakan banding. Menurut Handoko, surat pencalonan Khamamik sah. Sedangkan permasalahan di tubuh PDIP merupakan internal partai. “Putusan ini

membuat hak konstitusional Khamamik dirugikan,” ujar Handoko. Sesuai Tahapan Menanggapi putusan tersebut, Ketua KPUD Mesuji Mulyadin mengatakan tahapan pilkada tetap berjalan. Penghitungan suara tetap pada 3—4 Oktober. Namun, pihaknya tidak memungkiri kemungkinan bakal terjadi perubahan dalam menyikapi hasil putusan tersebut. “Kami akan berkoordinasi dahulu dengan KPU Provinsi, penasihat hukum, dan KPU Pusat. Kami mencari solusi dan keputusan terbaik,” kata Mulyadin.

PDIP harus berhitung kembali untuk menggagalkan Khamamik-Ismail.

Keputusan PTUN tersebut, menurut akademisi dari Universitas Lampung Wahyu Sasongko, justru preseden buruk bagi PDIP. “Menafikan Khamamik sama saja menafikan kemenangan partai sendiri. Suara Khamamik terancam hangus jika keputusan PTUN menjadi berkekuatan hukum tetap,” kata Wahyu. Menurut Wahyu, selaku partai politik PDIP harus berhitung kembali untuk menggagalkan Khamamik-Ismail. Pasalnya, perolehan suara pasangan tersebut sebagian berasal dari kader PDIP. Di sisi lain, pengamat politik Arizka Warganegara mengatakan perolehan suara 39% yang diraih Khamamik cukup mewakili keinginan masyarakat Mesuji. Putusan PTUN itu, kata Arizka, hanya akan digunakan kepentingan sekelompok elite politik. Dia berpendapat elite terkait duduk bersama untuk mendahulukan kepentingan yang lebih besar. “Suara Khamamik, yang mewakili ribuan masyarakat Mesuji harus didahulukan sebagai kepentingan yang lebih besar dibanding putusan PTUN,” kata Arizka. (WAH/MG7/UAN/U-1)

LIPUTAN PILKADA Hlm. 7

IDEOLOGI NEGARA

Diperlukan Cara Baru Bumikan Pancasila BANDAR LAMPUNG (Lampost): Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman memandang diperlukan cara baru membumikan Pancasila sebagai karakter bangsa. Pembangunan karakter bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, menurut Irman, merupakan keharusan. Dia menilai ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membumikan Pancasila. Pertama dengan kembali mengukuhkan kembali Pancasila sebagai ideologi negara yang menjadi haluan para penyelenggara negara. “Pancasila juga perlu dikem-

SABTU, 1 OKTOBER 2011 | NO.12217 | TAHUN XXXVII | 24 HALAMAN

DINAMIKA MASYARAKAT LAMPUNG

BURAS

CMYK

CMYK

bangkan sebagai ilmu. Perlu diusahakan agar Panca sila mempunyai konsistensi dengan produk perundangan, koheresi antarsila, dan korespondensi dengan realita sosial,” kata Irman Gusman dalam orasi ilmiah di Universitas Udayana Bali, Denpasar, Jumat (30-9). Di Jakarta, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Pramono Edhie Wibowo mengatakan kewaspadaan terhadap komunis harus tetap dijaga agar peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak terulang kembali. “Bukan untuk memperpanjang dendam, tetapi kita harus

ANTARA

JELANG KESAKTIAN PANCASILA. Petugas membersihkan kawasan Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Jumat (30-9).

mengerti peristiwa itu benarbenar terjadi. Sebagai penerus bangsa, kita harus tetap was-

pada. Jangan sampai terulang kembali,” kata Pramono usai tahlilan dan doa bersama di

Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta, kemarin. Tantangan besar saat ini adalah mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. “Pancasila dapat memberikan jawaban atas keresahan saat ini, seperti maraknya kekerasan, melemahnya kesadaran persatuan bangsa, dan merosotnya nilai moral,” kata dia. Kegagalan terhadap pelaksanaan Pancasila akan membuka pintu ancaman terhadap Pancasila, yakni dengan melemahnya persatuan bangsa. (U-1)

CMYK


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.