± ±
I
4
±
CMYK CMYK
± ±
lampung post
Sistem ‘Outsourcing’ segera Dihapus RIBUAN buruh melakukan aksi mogok nasional serentak di sentra-sentra industri, Rabu, 3 Oktober lalu. Mereka menuntut kenaikan upah minimum dan penghapusan sistem outsourcing (pekerja alih daya) yang dinilai menyengsarakan. Sungguh ironis, pemerintah yang selayaknya membela hak rakyatnya untuk mendapatkan keseja hteraa n ma la h terke san lamban dan membiarkan per masa la ha n i n i berla r utlarut tanpa ada penyelesaian. Mesk ipun kaum buruh telah berkali-kali melakukan aksi serupa beberapa waktu silam. Na mu n , a k si k au m bu r u h Rabu pekan lalu menjadi sedikit berbeda. Hal ini disebabkan ak si bu r u h tersebut d i lak ukan serentak di sentra-sentra industri sejumlah wilayah di Indonesia. Sejumlah kalangan menilai aksi mogok nasional tersebut merupakan gerakan massa buruh yang paling efektif selama aksi-aksi buruh sebelumnya karena aksi tersebut diliput secara luas oleh media dan televisi asing dan lokal. Tak ayal, setelah dipublikasikan besar-besaran oleh media asing dan lokal tersebut menjadikan pemasalahan outsour cing sebagai isu berskala nasional. Hal ini membuat Presiden Susi lo Ba m ba ng Yud hoyono untuk pertama kalinya meres pons spontan aksi tersebut de ngan memerintahkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar untu k memfasi l itasi tuntutan buruh. Bagai gayung bersambut, sang menteri pun berjanji perm a salaha n outsourcing dapat ter atasi dalam tempo enam bulan sampai satu tahun ke depan. Dalam kesempatan itu pula, Me n a ke r t r a n s me ny at a k a n pemerintah mendukung penghapusan sistem kerja outsourc ing dengan merevisi UU Kete nagakerjaan Nomor 13 Tahun 20 03 dan menyempu r na kan pera turan pemer i ntah ser ta peraturan menteri. Berdasarkan ilustrasi terse-
±
but, polling Minggu ini meng angkat tema Penghapusan out sourcing. Diharapkan dengan tema tersebut, dapat menjaring opini-opini yang beredar di ma syarakat dalam menyikapi per masalahan pekerja outsourcing yang terkesan tidak diperhatikan kesejahteraannya. Analisis Data Outsourcing diketahui merupakan praktek dalam du n ia bisnis yang muncul sejak akhir 1980-an dan menjadi strategi utama bisnis dalam iklim kompetisi yang semakin ketat. Outsourcing awalnya bertujuan menghemat biaya produksi. Namun, pada perkembangannya praktek outsourcing di Indonesia kini semakin menuai kontroversi karena selama ini dianggap menguntungkan perusahaan dan sistem ini justru merugikan pekerja atau buruh. Tuntutan penghapusan sistem kerja outsourcing datang secara bertubi-tubi dari berbagai penjuru daerah. Tuntutan terhadap penghapusan sistem kerja out sourcing pun datang dari 90% responden. Responden menilai selain tidak ada jenjang karier yang jelas, terdapat beberapa kejadian bahwa gaji pekerja sering dipotong oleh perusahaan inti tanpa sepengetahuan pekerja. Pada poin selanjutnya, dam pak yang nyata dari ditimbulkannya sistem kerja outsour cing tidak lain dan tidak bukan ialah ter jad i deg radasi atau penurunan pada kondisi kerja dan kesejahteraan buruh, hal tersebut diyakini oleh 43% res ponden. Menurut sejumlah responden, penurunan kesejahteraan ini d i seba bk a n mel a m bu ng nya harga-harga kebutuhan pokok saat ini tidak diiringi kenaikan upa h y a n g d iperole h k au m pekerja outsourcing. Outsour cing merupakan pekerja lepas yang dikoordinasi oleh penge rah tenaga kerja. Dari sini tampak jelas menga pa pekerja outsourcing ini men dapat kan upa h yang m i n i m karena dipotong terlebih dahulu oleh penyalur tenaga kerja. Di sisi lain, dampak yang ditimbul-
kan oleh sistem kerja outsour cing diperparah beberapa faktor ya ng memperbu r u k kond i si buruh. Menurut 35% responden, de ngan pelaksanaan sistem out sourcing telah terjadi ketidakseimbangan posisi tawar antara serikat buruh dan perusahaan. Hal ini menempatkan pekerja kontrak di posisi yang serba s a l a h. Peker ja t id a k d i ber i kesempatan untuk melakukan t u nt uta n denga n d i baya ng i pemutusan kontrak kerja kare na tidak sejalannya keinginan antara pekerja dan perusahaan. K arena baga i ma napu n juga perusahaan tetap menjunjung ef isiensi tenaga ker ja untu k menghemat biaya produksi. Terakhir, sebanyak 39% res ponden men i lai pemer i ntah sebenarnya dapat menekan ke bijakan outsourcing dengan cara men erapkan sistem jaminan sosial sebagai rasa tanggung ja wab negara terhadap warganya. Sejumlah responden tersebut menilai aksi mogok nasional para bur u h yang d i laku kan pada Rabu pekan lalu merupakan aksi buntut rasa kekesalan mer eka terhadap pemerintah yang tak kunjung memperhatikan nasib kaum buruh hingga saat ini. A k si yang d i laku kan para kaum buruh tersebut salah satunya bertujuan menuntut kepada pemerintah agar kebijakan out sourcing segera dihapuskan. Menurut salah satu responden, aksi tersebut sangat jelas mencerminkan kurangnya rasa tanggung jawab negera terhadap masyarakatnya, khususnya jaminan sosial bagi kaum buruh. Selama ini buruh merupakan kaum yang sering tidak diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini terkesan dibiarkan berlarutlarut oleh pemerintah dengan masih adanya kebijakan out sourcing sampai saat ini. Sudah selayaknya kebijakan outsou rc i n g y a n g d i a n g gap mengeksploitasi (penindasan) manusia atas manusia ini segera di hapuskan pemerintah dan segera memberikan jaminan sosial kepada seluruh rakyatnya, khususnya buruh. (K-1)
CMYK CMYK
Polling
± ±
selasa, 9 oktober 2012
Sistem 'Outsourcing'
±
1. Apakah Anda setuju untuk menghapus sistem kerja outsourcing? a. Ya = 90% b. Tidak = 10% 2. Menurut Anda, dampak nyata apa yang di timbulkan dari berlangsungnya sistem kerja outsourcing? a. Terjadi pengelompokan buruh berdasarkan status hubungan kerja di tingkat pabrik = 23% b. Terjadi degradasi atau penurunan pada kondisi kerja dan kesejahteraan buruh = 43% c. Terjadi diskriminasi upah = 34% d. Pembatasan hak untuk berserikat = 0% 3. Menurut Anda, faktor apa yang memperparah kondisi buruh dengan pelaksanaan sistem outsourcing? a. Arah kebijakan pemerintah yang berorientasi pada investasi dan melonggarkan prinsip dan mekanisme melindungi buruh = 20% b. Ketidakseimbangan posisi tawar antara se rikat buruh dan perusahaan = 35% c. Belum ditetapkannya jaminan sosial sebagai alat untuk melindungi buruh = 34% d. Penegakan hukum yang amat lemah = 11% 4. Langkah apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk menekan kebijakan outsourcing? a. Menyusun peraturan-peraturan ketenaga kerjaan di tingkat pusat dan daerah untuk perlindungan buruh kontrak dan outsour cing = 29% b. Mencantumkan sanksi dengan efek jera dalam peraturan tentang buruh kontrak dan outsourcing = 19% c. Melakukan konsolidasi kekuatan serikat buruh untuk memperkuat posisi tawarnya = 13% d. Menerapkan sistem jaminan sosial sebagai wujud tanggung jawab negara terhadap warga negara = 39%
±
‘Polling’ POLLING ini terselenggara atas kerja sama antara Lampung Post dan Laboratorium Politik dan Otonomi Daerah FISIP Unila pada 6—7 Oktober 2012. Responden merupakan masyarakat Kota Bandar Lampung dan sekitarnya berjumlah 200 orang, yang diambil secara acak dari buku telepon menggunakan metode systemic random sampling.
Bintang Pelajar “SMPN 1 Natar”
±
±
±
CMYK
±
CMYK
±