12
I
Opini
LAMPUNG POST
TAJUK
Palestina dan Diplomasi Indonesia
Mau Dibawa ke Mana Pendidikan Kita? BETAPA kusut-masainya dunia pendidikan kita. Lihatlah betapa kualitas pendidikan kita jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Dalam kondisi ini, pemerintah malah terlalu sering membuat kebijakan yang tidak jelas juntrungannya. Sebut saja soal sertifikasi guru yang ternyata tidak mampu meningkatkan profesionalisme guru dan kebijakan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) yang justru membuat mahalnya pendidikan. Lalu, sekarang mereka ngotot untuk menerapkan kurikulum baru mulai Juli 2013 kendati badai kritik datang menerjang. Kurikulum anyar itu di satu pihak bakal mengurangi jumlah mata pelajaran, tetapi di lain pihak menambah jam belajar. Untuk SD, mata pelajaran dari 10 dipangkas menjadi enam, yaitu Mata Pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan, Agama, Olahraga, dan Seni. Untuk SMP, jumlahnya dikurangi dua dari 12 mata pelajaran, sehingga siswa cukup menekuni Pendidikan Agama, Matematika, Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Inggris, IPA, IPS, Olahraga, Seni Budaya, serta Prakarya. Pendidikan memang wajib mengikuti perkembangan zaman. Kurikulum baru pun, kata Mendikbud M. Nuh, dirancang untuk menyiapkan generasi sesuai dengan zamannya. Yang menjadi soal, dalih itu pula yang selalu dicuatkan mendikbudmendikbud sebelumnya untuk merombak kurikulum. Semua alasan menteri itu hanya menunjukkan tidak ada blue print, tidak ada grand design ke mana pendidikan kita dibawa. Kurikulum kerap berubah ketika menteri pendidikan berganti. Kurikulum yang dipaksakan hanya akan membuahkan kebingungan di kalangan guru sebagai pelaksana di lapangan. Para pahlawan tanpa tanda jasa terus saja bekerja di tengah ketidakpastian, diimpit egoisme mereka yang punya kuasa. Pertanyaannya, mau dibawa ke manakah pendidikan kita dengan kurikulum yang tidak jelas arahnya itu? Kita tidak ingin berburuk sangka kepada Mendikbud. Namun, bukan mustahil kurikulum 2013 dipaksakan karena ada dana berlimpah dalam pelaksanaannya. Sama seperti program sertifikasi guru yang telah menghabiskan ratusan triliun rupiah, tetapi tidak mengubah kualitas guru.
NUANSA KPU Vs Pemprov = Rakyat? PARA elite kita sudah kebelinger. Mereka memperlihatkan kebodohan atas nama demokrasi. “Sudah jelas-jelas pelaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi, dengan enaknya ditentang oleh kekuasaan,” kata istri saya, jengkel. Ya, dia jengkel membaca koran yang selalu mengupas kebodohan politik elite LAMPOST/HENDRIVAN kita. Sampai-sampai tim Kemendagri Lukman Hakim Wartawan didatangkan dari pusat hanya untuk Lampung Post memastikan jadwal pilgub tidak dilaksanakan pada 2013. “Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Jalan terus KPU. Memangnya kalau tidak ada dana dari Pemprov, pemilihan gubernur tidak bisa terlaksana. Rakyat sanggup kok mendanainya,” kata istri saya lagi. “Sudah pasti rakyat sanggup mendanainya. Tapi, harus dipikir juga, uang yang dipegang pemerintah itu juga uang rakyat, bukan uang pribadi,” kata adik menimpali. Saya yang semula diam saja mendengar obrolan politik rumahan itu pun akhirnya tersenyum. Bukan karena obrolan antara istri dan adik itu. Tapi, paling tidak apa yang mereka bicarakan telah menunjukan kedewasaan berpikir mereka sebagai warga negara yang paham atas aturan perundang-undangan. “Artinya, wajar KPU Lampung bertahan dengan komitmen mereka kalau penyelenggaraan pilgub tetap di 2013. Jadi, kalian siap menyisihkan uang jajan dan uang belanja untuk membantu pendanaan pilgub,” kata saya kepada istri dan adik. *** Pengumpulan koin untuk membantu Prita Mulyasari yang mendapat hukuman ganti rugi atas kasus pencemaran nama baik dengan Rumah Sakit Internasional Omni ternyata sangat jitu menggerakan hati jutaan rakyat Indonesia untuk membantu kesulitan Prita. “Jadi, saya yakin dengan adanya penggalangan koin yang didukung LSM untuk dan pilgub akan berhasil. Kalau tidak salah, dana pilgub Rp250 miliar ya,” tanya istri saya. Dengan asumsi jumlah penduduk kita 7 juta jiwa, berarti setiap penduduk membutuhkan Rp35 ribu untuk pilgub. “Ya sudah, sumbangan saja satu warga Rp1.000 sampai Rp100 ribu bagi yang mampu. Kalau masih kurang, semua calon gubernur yang akan bertarung sokongan geh. Tapi, siap anggota KPU tidak digaji? Au ah, gelap. Hehehe...
PAK DE
PAK HO Itu kalau pemerintah cuma mikir impor pangan.
Pada 2014 diprediksi Indonesia rentan pangan.
JUMAT, 7 DESEMBER 2012
Ferry Ferdiansyah Mahasiswa Magister Komunikasi Universitas Mercubuana Jakarta
S
etelah sempat mengalami tarikulur, akhirnya sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui status Palestina sebagai negara. Sebelum adanya pengakuan ini, dalam kunjungan ke Islamabad, Pakistan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpendapat solusi paling realistis terhadap konflik yang terjadi di jalur Gaza adalah pendirian dua negara berdampingan (two state solution). Selama ini, Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap konflik yang dialami rakyat Palestina. Bahkan, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Marty Natalegawa menyerukan agar Dewan Keamanan (DK) PBB segera mengambil langkah konkret untuk meredakan ketegangan di Gaza. Berdasarkan Piagam (Charter) DK PBB diharapkan mampu menyelesaikan konflik berkepanjangan yang terjadi antara Israel dan Palestina. Peran DK PBB ternyata masih bergantung pada Amerika Serikat (AS). Kekuataan yang dimiliki AS membuat efektivitas DK PBB tidak maksimal dan dikerdilkan. Intervensi AS Sepanjang penyerangan yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina, DK PBB lebih memihak Israel. Sepatutnya, DK PBB diperlukan untuk mengatasi konflik sebagaimana merujuk sidang darurat DK PBB yang telah diadakan pada 14 November 2012. S e g a l a b e nt u k r e s olu s i y a n g berkaitan tentang Israel, AS lebih memilih abstain atau memveto hasil perundingan DK PBB dengan beberapa anggota lainnya. Resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB terlihat tidak berarti bagi Israel, tindakan yang diperbuat Israel secara membabi buta menghancurkan wilayah jalur Gaza terkesan diabaikan oleh DK PBB.
Kegigihan AS menolak keberadaan Palestina dalam kursi PBB tampak dari ancaman yang diberikan kepada Palestina. AS mengancam akan menghentikan bantuan dana segar ke Otoritas Palestina di Tepi Barat jika Presiden Mahmoud Abbas tetap kukuh menjalankan niatnya. Merujuk data kongres AS, sejak 2008, AS memberikan bantuan untuk Palestina setiap tahunnya mencapai 600 juta dolar AS atau sekitar Rp5,7 triliun. Bantuan dana sebesar ini menjadikan AS sebagai pendonor tunggal terbesar bagi Palestina melalui badan PBB, UNRWA. Adanya upaya Palestina menjadi negara anggota PBB menyebabkan bantuan ini kemudian dibekukan. Sebelumnya, pada 2011, Presiden Otoritas Palestina berupaya mend apatk a n s tat u s anggota penuh PBB. Langkah tersebut berak hir kandas di DK PBB. Kegagalan ini disebabkan AS yang melakukan veto. Negara Paman Sam secara terbuka menghalangi langkah DK PBB untuk menghentikan kekerasan yang semakin meluas antara Israel dan Palestina di jalur Gaza. Adanya indikasi AS tidak menginginkan adanya perdamaian terlihat dengan adanya penolakan semua usulan dari negara anggota DK lainnya. Puncak kekecewaan AS terkuat ketika pemerintahan Paris menyatakan akan mendukung upaya Palestina bagi peningkatan statusnya di PBB. Dengan dalil mengutamakan tujuan pokok bagi rakyat Palestina, Pemerintahan Gedung Putih menolak permintaan Palestina, Washington menganggap langkah itu sebagai satu “kesalahan.” Respons Indonesia Kelambanan DK PBB dalam memberikan respons dan mengeluarkan resolusi untuk menghentikan agresi
militer Israel ke Jalur Gaza seakan membawa ingatan kita kembali pada kritik pedas yang pernah disampaikan Yudhoyono dalam suatu kesempatan pidato di Sidang Umum PBB ke-67. Kritik pedas ini ditujukan terhadap kelambanan PBB dalam bertindak menghentikan aksi kekerasan di Suriah. Langkah PBB saat ini seakan telah mengalami kelumpuhan, tidak mampu bertindak dan tidak mampu mengambi l langkah tegas dalam penyelesaikan permasalahan yang terjadi di dunia. Kritikan Pemerintah RI terhadap DK PBB sebelumnya didengungkan Presiden Soekarno dalam sidang umum PBB melalui pidato berjudul To Build The World A New. Bu ng Kar no saat it u menggugat hak veto sejumlah negara sebagai bentuk upaya pelanggengan kekuasaan dan imperialisme di dunia. Kritikan i n i sek a l ig u s DP. RAHARJO menunjukan peran DK PBB sebagai pihak yang bertanggung jawab sekaligus mediator dalam menangani konflik antara Israel dan Palestina di Jalur Gaza tidak efektif. Apa yang menjadi cita-cita dan tujuan awal terciptanya PBB terkesan sudah sirna oleh kepentingan negara adikuasa. Tindakan kekerasan Isral terhadap Rakyat Palestina terkesan dilegalkan oleh DK PBB terutama AS yang selama ini mengklaim sebagai negara yang melindungi hak asasi manusia. Secara historis, pembentukan PBB ditujukan untuk memainkan peran sebagai fasilitator dalam berbagai permasalahan perdamaian dan penjaga kemananan dunia. Kegagalan yang menyelimuti DK disebabkan keinginan AS untu k melindungi Israel, yang merupakan sekutu dekatnya. Meskipun DK sudah berulang kali mengadakan rapat membahas permasalahan ini, serang-
an Israel terhadap Gaza tetap terjadi. Rapat yang diadakan DK PBB terbukti tidak menghasilkan langkah nyata untuk melindungi Rakyat Palestina. Dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 telah jelas mengatur mengenai perlindungan terhadap anak-anak dan wanita sebagai warga sipil dari segala macam bentuk kekerasan selama berlangsungnya perang. Konvensi ini sudah jelas bertujuan melindungi wanita dan anak-anak dari berbagai macam tindak kekerasan selama berlangsungnya perang. Namun, AS menutup mata dalam permasalahan ini. Kehadiran Indonesia dalam penyelesaian konflik berkepanjangan yang terjadi di Timur Tengah merupakan harapan terbesar bagi Rakyat Palestina. Indonesia bukan hanya sebatas negara yang mayoritas berpenduduk muslim, tetapi sebagai negara kooperatif yang memiliki peran penting dalam perdamaian Israel dan Palestina. La ng k a h I ndonesi a mengaja k masyarakat internasional dan mendesak agar penderitaan yang dialami Rakyat Palestina segera dihentikan, merupakan langkah tepat, apalagi penyelesaiannya dengan jalur diplomasi. Upaya menciptakan perdamaian yang ditempuh Pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Keseriusan ini dapat terlihat dengan kritikan tajam yang ditujukan kepada DK PBB yang terkesan mandul dan membiarkan pembantaian terjadi di Jalur Gaza. Keberadaan Palestina sebagai negara yang berdaulat sudah sepatutnya dihargai dan dihormati kedaulatannya. Pemerintah Indonesia selama ini memiliki pandangan sebelum ada pengakuan dan terbentuknya negara Palestina merdeka, situasi di kawasan tersebut akan tetap bergolak. Bukan sebatas itu, Indonesia merupakan salah satu negara yang sejak awal mendukung perjuangan rakyat Palestina, bahkan mendorong Palestina diakui sebagai anggota penuh PBB.
Membela Harkat TKI, Membela Harga Diri Bangsa SAMBUNGAN HLM. 1
T
idak sedikit TKI asal La mpu ng ya ng d ipekerjakan itu mereka yang berusia masih di bawah umur. Menjadi TKI memang tidak seindah yang dibayangkan. Selain kerap dieksploitasi dan penyiksaan dari majikannya, ada juga yang dibunuh. Lantaran tidak tahan diperlakukan semena-mena, ada yang terpaksa menghabisi majikannya. Misal saja dari Lampung, sedikitnya terdapat empat TKI asal Lampung Timur yang sedang menunggu eksekusi mati dari Pemerintah Malaysia. Keempat TKI itu adalah Karni (31), warga Desa Tanjung Inten; Sujoko (31), warga Desa Taman Endah; Sunanto (23); dan Sudaryono (18), semuanya warga Desa Tambah Dadi, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur. Secara adaministrasi Gubernur Lampung telah mengirimkan surat kepada Kementerian Luar Negeri untuk meminta bantuan hukum atas kasus
yang menimpa keempat warga Lampung tersebut. Namun, hingga kini belum mendapatkan jawaban apakah surat itu ditolak atau diterima. Kasus yang dialami empat TKI asal Lampung Timur tampaknya sulit untuk mendapatkan keringanan hukuman, karena kasus tersebut berkaitan dengan penghilangan nyawa orang. Banyaknya kasus yang menimpa TKI kita di berbagai negara perlu perhatian serius. Sebagai leading sector dala m pena nga na n T K I, pe merintah seharusnya berani membuat terobosan dalam men gat a s i per ma s a l a ha n yang menimpa TKI di luar negeri. Kalau tidak, para TKI itu akan terus berguguran akibat vonis hukuman mati. Padahal, sumbangan TKI untuk devisa negara cukup besar, mencapai Rp44 triliun. Benahi Penyaluran TKI Persoalan tenaga kerja Indonesia bu kan kal i per tamanya terjadi di luar negeri, khususnya di Malaysia. Sebe-
PARTISIPASI OPINI
lumnya, masyarakat dikejutkan dengan adanya iklan TKI on sale di Malaysia. Sekarang, ada permasalahan pemerkosaan tenaga kerja wanita oleh aparat Kepolisian Kerajaan Malaysia. Kedaulatan RI sud a h d i leceh k a n se h i ng ga pemer i nta h ha r u s segera melakukan langkah konkret ke pemerintah Malaysia. Pemerintah memang tidak serius melindungi, membenahi, dan membantu penyelesaian hak-hak buruh migran dengan baik. Padahal, infrastruktur pemerintah telah tersedia. Di desa mana yang tidak ada polisi? Itu artinya pemerintah mampu memberikan layanan dan perlindungan bagi masyarakat, termasuk TKI. Pemer i nta h sehar usnya tidak lepas tanggung jawab dalam menangani kasus yang d i hadapi peker ja m ig ran. Pembenahan tersebut mulai dari proses rekrutmen TKI termasuk penempatannnya di luar negeri. Jadi, dalam rekrutmen, juga ada edukasi seluk beluk, positif dan negatif ketika memilih menjadi TKI.
Selain itu, pengawasan pemerintah daerah terhadap perekrutan TKI ilegal masih lemah. Warga kebanyakan mudah tergiur dengan iming-iming gaji besar tanpa tahu prosedur sebenarnya untuk menjadi TKI. Harus Proaktif Pemerintah daerah harus proaktif dengan perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia (PJTKI) yang resmi terdaftar. Kalau mau sosialisasi rekrutmen TKI, pemda ikut dalam proses rekrutmen itu, karena mereka yang lebih paham tentang keberadaan warganya. Selain itu, pengetatan di jalur perbatasan menjadi penting. Sebab, banyak WNI yang lolos masuk ke negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia karena ketiadaan penjagaan. Penanganannya harus dengan penegak hukum terutama di perbatasan-perbatasan agar tenaga kerja yang masuk dan keluar wilayah Indonesia terpantau. Terlepas dari pembenahan penanganan TK, pemerintah
memberi solusi lain agar peminat TKI ke luar negeri makin berkurang. Menakertrans jangan lupa terus berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Walau memilih menjadi TKI, itu merupakan hak yang tidak bisa dilarang. Mengenai gaji PRT, sudah ada ketentuannya. Di Malaysia, gaji PRT adalah RM 700. PRT harus siap bekerja kapan saja ketika diminta majikan. Memang belum ada aturan jam kerja PRT dan pemerintah tidak pernah mau masuk ke ranah tersebut. Makanya, untuk memudahkan, tutup saja pengiriman PRT. Karena itu, pemerintah harus memberikan perlindungan dan penghormatan kepada TKI lewat penegakan hukum. Proses hukum harus benarbenar dilakukan secara mumpuni, bukan saja hanya pencitraan atau sebagai pemadam kebakaran. Sebab, bagaimana pun membela harkat TKI berarti pula membela harga diri bangsa. (WIWIK HASTUTI/P)
Lampung Post menerima opini orisinal dan tidak dikirim ke media lain, tak lebih dari 5.000 karakter. Kirim via e-mail ke redaksi@lampungpost. co.id atau redaksilampost@yahoo.com. Kami mengutamakan tulisan yang mengkaji fenomena aktual di lingkungan masyarakat Lampung.
Member of Media Group
FERIAL
POJOK
Pemerintah kekurangan anggaran untuk membayar tunjangan sertifikasi guru. Ini akibatnya kalau orientasi proyek.
Pembatalan pilgub melanggar hukum. Nah, apa kubilang.
Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Wakil Pemimpin Umum: Djadjat Sudradjat. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain, Heri Wardoyo (Non Aktif). Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Djafar H. Assegaff, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Redaktur Pelaksana: Iskak Susanto. Sekretaris Redaksi: M. Natsir. Redaktur: Alhuda Muhajirin, Amiruddin Sormin, D. Widodo, Heru Zulkarnain, Hesma Eryani, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Umar Bakti, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Kristianto, Lukman Hakim, Muharam Chandra Lugina, Musta’an, Nova Lidarni,
Rinda Mulyani, Sri Wahyuni, Syaifulloh. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Hendrivan Gumay, Iyar Jarkasih, Rizki Elinda Sary, Sony Elwina Asrap, Vera Aglisa, Zainuddin. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Buchairi Aidi, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yoel Lukasim, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Sudirman, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Sudiono (Kabiro), Abu Umarly, Erlian, Meza Swastika, Mif Sulaiman, Sayuti, Widodo. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Desain Grafis: DP. Raharjo.
Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin, Account Manager: Edy Haryanto. Manajer Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manajer Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim). Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampungpost.com e-mail: redaksi@lampungpost.co.id redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074.
Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kotaagung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Imam Bonjol No.1, Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.