Lampung Post I 3
Jumat I 20 Mei 2011
BANDAR LAMPUNG PRASARANA
KEORGANISASIAN
Tak Hiraukan Rambu
Baru PT LJU Terlibat Terminal Agrobisnis BANDAR LAMPUNG (Lampost): Hingga kini baru PT Lampung Jasa Utama (LJU) yang dipastikan terlibat dalam pembangunan fisik terminal agrobisnis di Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Sementara BUMD milik DKI Jakarta dan beberapa calon investor lain, yang sudah didekati Pemprov Lampung, belum menyatakan kesediaannya untuk terlibat dan masih dalam tahap pembicaraan. “Kalau fisiknya kan ada LJU. Kalau DKI dan investor lain masih kami tawarkan untuk ikut investasi,” kata Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Bihikmi Soefian usai rapat persiapan studi kelayakan lanjutan terminal agrobisnis di aula BPTP Lampung, Kamis (19-5). Menurut Bihikmi, DKI ditawarkan menjadi investor dalam pembangunan terminal agrobisnis karena pusat perdagangan modern hasil
pertanian itu akan mendukung pelaksanaan Perda DKI Jakarta No. 8/2004. Perda soal ketahanan pangan itu mewajibkan komoditas yang masuk ke DKI Jakarta harus bersih dari pestisida, hama, dan lainnya. “Nanti akan ada pembicaraan lanjutan dengan DKI,” ujarnya. Direktur Bisnis PT LJU Budi Mulyono mengatakan perusahaannya akan terlibat dalam pembangunan fisik dan manajemen pengelolaan terminal agrobisnis. Karena dana yang dimiliki LJU belum banyak, pihaknya mungkin akan menggandeng investor lain sehingga pembangunan fisik PT LJU bisa dimulai. Bihikmi juga berjanji akan mengupayakan dukungan dana dari APBD dan APBN untuk pembangunan terminal agrobisnis. Pada 2012 mendatang, pihaknya sudah mengajukan dana senilai Rp10 miliar untuk kelengkapan sarana terminal agrobisnis kepada Kementerian Pertanian. (LIN/D-2)
LEGISLASI
Dewan Rekomendasikan Peta Konflik Tanah BANDAR LAMPUNG (Lampost): DPRD Lampung merekomendasikan penyusunan database mengenai peta kerawanan dan potensi konflik pertanahan. Rekomendasi itu disampaikan kepada Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung dan instansi terkait lain. Anggota Komisi I DPRD Lampung Watoni Nurdin, Kamis (19-5), mengatakan pemetaan tersebut dipandang perlu untuk memudahkan penyelesaian sengketa pertanahan. Hal ini berkaitan dengan tugas Komisi I. Oleh karena itu, Komisi I memberikan masukan kepada Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj.) 2010 agar penyusunan peta konflik pertanahan menjadi salah satu rekomendasi. “Kalau sudah ada pemetaan, penyelesaiannya menjadi lebih mudah,” kata dia. Anggota Komisi I DPRD Lampung Farouk Danial mengatakan peta konflik pertanahan yang dimaksud me-
nyangkut pihak-pihak yang berkonflik, misalnya antara pemerintah dan masyarakat, perusahaan dan masyarakat, pemerintah dan perusahaan, antarperusahaan, atau antarkelompok masyarakat. Wilayah yang banyak terjadi konflik adalah wilayah utara dan timur Lampung, meliputi Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Metro, Mesuji, Tulangbawang Barat, Tulangbawang, Way Kanan, dan Lampung Utara. Sedangkan wilayah barat dan selatan Lampung dinilai tidak terlalu rawan konflik pertanahan. “Pemetaan itu menyangkut pihak yang bersengketa. Kalau wilayah bisa di mana saja, tetapi kalau saat ini utara dan timur Lampung yang kelihatannya banyak masalah,” ujar Farouk. Menurut dia, Komisi I belum merekap jumlah lapor an persoalan tanah yang masuk di Komisi I sejak 2010 sampai sekarang. Namun, Farouk mengakui Komisi I sudah menangani banyak persoalan. (WAH/D-2)
ICMI akan Gelar Muswil V Rambu lalu lintas kerap tidak memiliki arti apa-apa. Ini terjadi akibat lemahnya petugas dalam melakukan pengawasan. Seperti yang terjadi di Jalan Raden Intan, Bandar Lampung. Meskipun sudah ada rambu dilarang parkir, pengendara mobil ini tak menggubrisnya. Foto dibidik Kamis (19-5). LAMPUNG POST/HENDRIVAN GUMAY
Daftar Tunggu Haji 31 Ribu BANDAR LAMPUNG (Lampost): Daftar tunggu jemaah calon haji Lampung mencapai 31 ribu orang. Dengan kuota per tahun 6.282 orang, jemaah calon haji yang mendaftar saat ini baru akan diberangkatkan pada 2015 mendatang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung Abdurrahman Harun didampingi Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat, dan Wakaf Nadhori Mauli mengungkapkan hal itu di sela-sela tes kompetensi dan psikologi calon petugas yang menyertai jemaah haji. Tes digelar di Asrama Haji Rajabasa, Kamis (19-5). “Untuk sementara kuota jemaah calon haji Lampung masih tetap 6.282, dan belum ada penambahan sampai saat ini,” kata Abdurrahman. Meskipun daftar tunggu sudah sangat banyak, pendaftaran jemaah calon haji tetap saja dibuka dan yang bersangkutan tetap masuk dalam daftar tunggu. Untuk mendapat porsi (bukan kursi), calon haji wajib membayar Rp25 juta, dan pelunasannya
dilakukan setelah ada pengumuman resmi pemerintah. Namun keberangkatan mereka tetap saja mengikuti aturan daftar tunggu. Dia mengatakan selain jemaah calon haji reguler, mereka juga akan didampingi petugas haji. Tim petugas yang mendampingi calon haji yang diseleksi kemarin, yakni Tim Petugas Haji Indonesia (TPHI), Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), dan petugas nonkloter. Peserta tes berjumlah 70 orang, mereka berasal dari pegawai Kanwil Kemenag Lampung, Kantor Kemenag kabupaten/ kota se-Lampung, IAIN Raden Intan, STAIN Jurai Siwo Metro, KUA kecamatan, dan penyuluh agama Islam, pondok pesantren, serta ormas Islam. Sedang tes yang diikuti meliputi tes
kompetensi dan psikologi. “Soal tes langsung didatangkan dari Jakarta dan baru tiba pagi ini (kemarin), dibawa langsung petugas kantor Kementerian Agama,” kata Abdurrahman. Sementara itu, Dirjen Kementerian Agama Slamet Riyanto mengatakan tes ini sangat penting karena akan menentukan suksesnya pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jemaah haji. Untuk mendapatkan calon petugas yang profesional, dibutuhkan penyaringan yang selektif sehingga calon petugas yang diperoleh memiliki kompetensi dan memadai untuk masing-masing jenis tugas dan layanan. Terkait dengan perubahan status embarkasi, tahun ini Lampung masih menjadi embarkasi antara dan belum menjadi embarkasi tetap. “Pada dasarnya kami menyiapkan jemaah dan keberangkatan mereka. Sedang terkait sarana/prasarana, sepenuhnya merupakan wewenang dari Gubernur,” kata Abdurahman. (UNI/D-2)
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Dalam rangka regenerasi, Organisasi Wilayah (Orwil) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Lampung menggelar musyawarah wilayah (muswil) V pada 25 Mei 2011 di Hotel Indra Puri. Ketua ICMI Lampung Prof. Muhajir Utomo, Kamis (19-5), dalam kunjungannya ke Lampung Post mengatakan Muswil V ICMI Lampung diselenggarakan untuk memilih pengurus baru. Pihaknya berharap ada regenerasi sehingga ada perubahan napas dan pembaruan dalam ICMI. Muhajir Utomo yang berkunjung ke Lampung Post bersama Prof. Khomsyahrial Romli, Prof. Suharso, Diana Amisani, dan Eva Rodiah Nur diterima Pemimpin Umum Lampung Post Bambang Eka Wijaya. “Kami juga akan sekaligus menyusun program lima tahun ke depan,” kata Muhajir. Ketua Panitia Muswil Khomsyahrial mengatakan sedikitnya ada tiga hal yang ditekankan dalam muswil V ini, yakni pembinaan masyarakat madani, pembinaan ekonomi kerakyatan, dan pembinaan dunia pendidikan. Menurut dia, ICMI tidak akan diarahkan ke dunia politik. Peserta muswil menurut Khomsyahrial adalah organisasi daerah (orda) di 14 kabupaten se-Lampung. Calon ketua ICMI Lampung yang baru akan muncul pada muswil berdasarkan usulan dari peserta. (WAH/D-2)
Seenaknya
LAMPUNG POST/HENDRIVAN GUMAY
Empat wanita menyeberang sembarangan, di Jalan Raden Intan, Bandar Lampung, Kamis (19-5), padahal di dekat mereka terdapat jembatan penyeberangan.