Honda Supra X 125 Helm In terbukti sangat irit di kelasnya. Dengan sekali isi bensin sebanyak 5,6 liter. HAL 10
KURS JUAL 9.555,50
KURS BELI 8.535,68
DOLLAR KANADA (CAD) KURS JUAL 9.190,80
KURS BELI 8.209,92
DOLLAR NEW ZEALAND (NZD) KURS JUAL 7.454,28
KURS BELI 6.655,65
Tiga siswa SMA Negeri 7 Bandar Lampung mengikuti semifinal dan final Olimpiade Matematika. HAL 15
YEN JEPANG (JPY) 100
DOLLAR AMERIKA (USD)
KOMODITAS
KURS JUAL 12.219,33
KURS JUAL 9.393,00
CPO
Medan
Minyak Kelapa Kakao Kopi Arabika Kopi Robusta Karet TSR 20 Lada Hitam Lada Putih Jagung (kering)
Bitung Makassar Medan Lampung Palembang Lampung Pangkalpinang Lampung
KURS BELI 10.915,59
DOLLAR SINGAPURA (SGD) KURS JUAL 7.376,32
KURS BELI 6.585,84
EURO (EUR) KURS JUAL 12.921,95
KURS BELI 8.393,00
DOLLAR HONGKONG (HKD) KURS JUAL 1.207,67
KURS BELI 1.079,08
POUNDSTERLING INGGRIS (GBP) KURS BELI 11.544,57
KURS JUAL 14.784,58
KURS BELI 13.207,22
per Jumat, 14 Oktober 2011 Sumber Bank Indonesia
CMYK
Ekonomi Indeks KOMODITAS
Indeks VALUTA ASING
DOLLAR AUSTRALIA (AUD)
CMYK
LOKASI SENTRA
SENIN, 17 OKTOBER 2011 LAMPUNG POST
I9
HARGA (Rp/Kg) 8.043
10.194 17.937 40.416 13.806 37.528 54.780 94.301 1.735
per Jumat, 14 Oktober 2011 Sumber: Bappebti-Kementerian Perdagangan
Nelayan Memanfaatkan Waktu Luang
KLIK Listrik Prabayar Sepi Peminat JAKARTA̶PT PLN (Persero) menyampaikan meskipun diklaim jumlah pelanggan listrik prabayar selalu mengalami peningkatan, masih sangat kalah jumlahnya jika dibandingkan dengan pelanggan listrik pascabayar. Sekarang pelanggan prabayar sudah 2,7 juta̶3 juta pelanggan. Tapi itu masih kecil sekali, sisanya menggunakan pascabayar dari 44 juta pelanggan yang dimiliki PLN, kata Manajer Humas PLN Bambang Dwiyanto, pekan lalu. (E-1)
Inflasi di Akhir 2011 Hanya 4,7% JAKARTA̶Bank Indonesia (BI) memproyeksikan tingkat inflasi pada akhir tahun 2011 akan terjaga di level 4,7%-4,9%. Hal ini seiring dengan pengamatan BI yang memperhatikan perkembangan inflasi selama tahun 2011 yang terus mengarah turun. Direktur Direktorat Riset dan Kebijakan Moneter BI Perry Warjiyo mengatakan tingkat inflasi year to date (ytd) sebesar 4,61% ditambah ekspektasi inflasi di Bulan Oktober dan November masih rendah, BI optimis target inflasi akhir tahun dapat mencapai target 5% plus minus 1%. (E-1)
Harga Daging Sapi Naik
LAMPUNG POST/ZAINUDDIN
Sejumlah pekerja memperbaiki kapal ikan di tepi Teluk Lampung PPI Lempasing, Bandar Lampung, pekan lalu. Akibat belum normalnya gelombang laut membuat para nelayan memanfaatkan waktu luangnya untuk memperbaiki dan merawat kapal mereka.
LAMPUNG POST/ZAINUDDIN
Seorang pedagang di Pasar Pasir Gintung, Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung, tengah melayani pembeli daging sapi, Minggu (16-10). Harga daging sapi di pasar Bandar Lampung meningkat Rp2.000/kg dari pekan sebelumnya menjadi Rp70 ribu/kg.
Kenaikan Pajak Reklame Dikeluhkan BANDAR LAMPUNG (Lampost): Rencana Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menaikkan pajak reklame hingga 339% bagi pengusaha reklame dinilai sangat memberatkan. Kenaikan tarif pajak reklame tersebut dikeluarkan Pemkot untuk menaikkan PAD dari reklame menjadi Rp8 miliar dari sebelumnya Rp6 miliar. Kenaikan tarif pajak yang ideal sebesar 30% atau Rp350 ribu per meter. “Ken a i k a n i n i t ida k w ajar sehingga mengakibatkan pangsa pasar turun karena akan dibeban kan ke konsumen dan PAD akhir nya tidak tercapai,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Reklame (APR) Lampung Hadiyono, Minggu (16-10). Pada 2011 ini, Pemkot Bandar Lampung mengusulkan kenaikan pajak reklame berdasarkan kelas jalan. Untuk kelas jalan utama sebesar 339% menjadi Rp912 ribu dari sebelumnya sebesar Rp200.700 ribu per meter. Sedangkan pajak untuk jalan kelas 1 naik sebesar 319% menjadi Rp700 ribu dari sebelumnya Rp166.950 ribu. Untuk jalan kelas 2 naik 486% menjadi Rp600 ribu per meter dan jalan kelas 3 naik 580% menjadi Rp400 ribu per meter.
“Kenaikan tarif pajak ini mematikan usaha reklame. Apalagi saat ini izin saja susah, apalagi mau nambah tiang,” kata pria yang akrab dipanggil Hadi ini.
‘‘
Hingga Oktober 2011, pengusaha advertising sudah memberikan kontribusi PAD sebesar Rp4,7 miliar. Pungutan Tak Jelas
Saat ini, kata Hadi, pengusaha reklame masih harus mengeluarkan biaya retribusi lain, yakni retribusi penggunaan lahan (RPL) di atas tanah pemerintah dan retribusi rangka konstruksi (RRK) dan pungutan-pungutan lain yang tidak jelas. “Kemarin setelah rapat dengan APR, pem-
da menawarkan pajak sebesar Rp575 ribu. Bila dipaksakan juga dengan pajak sebesar itu, pasar advertising pasti turun dan PAD juga turun. Pemda harus lebih bijaksana untuk menaikkan pajak reklame,” kata Hadi. Lebih lanjut Hadi mengatakan untuk menaikkan pajak reklame, seharusnya Pemkot menghitung dari jumlah tiang yang sudah ada saja agar Bandar Lampung tidak menjadi hutan reklame. Jumlah tiang yang ada sekarang sudah cukup ideal. “Pemerintah, juga mengeluarkan peraturan jarak menancapkan tiang sehingga jumlah yang ada sekarang sebesarnya sudah ideal,” kata Hadi. Adapun media reklame yang ada sekarang sebanyak 360 tiang dengan luas 11.520 meter persegi. Sedangkan berdasarkan perhitungan Pemkot dari potensi PAD yang diperoleh dari pajak reklame sebesar Rp8 miliar, terdapat media reklame sebanyak 1.200 tiang dengan luas media 38.517 meter persegi. Hingga Oktober 2011, pengusaha advertising sudah memberikan kontribusi PAD sebesar Rp4,7 miliar. APR sendiri saat ini memiliki 22 anggota pengusaha reklame di Lampung. (WIN/E-1)
KEUANGAN
Bank Harus Turunkan Suku Bunga Kredit BANDAR LAMPUNG (Lampost): Tidak ada alasan lagi bagi bank untuk tidak menurunkan suku bunga kredit setelah turunnya BI rate dan suku bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menurut Ketua Hipmi kota Bandar Lampung Fauzan Sibron, Minggu (16-10), penurunan suku bunga ini sangat membantu pengusaha. Oleh karena itu, implementasinya harus terus dikawal oleh BI agar perbankan menurunkan suku bunga kreditnya. Saat ini bunga kredit masih dikisaran 13%-15%, sebaiknya di bawah 10%. “Kami sangat berharap suku bunga kredit ini dapat turun, untuk membantu pengusaha mengembangkan bisnisnya,” kata Fauzan. Sebagaimana diketahui Bank Indonesia (BI) telah menurunkan BI rate 25 bps menjadi 6,5%, setelah selama 8 bulan ditahan di 6,75%. Kemudian hal ini diikuti LPS yang menurunkan tingkat suku bunga wajar simpanan masyarakat di bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR)
TENAGA KERJA
Iklim Investasi Harus Tetap Dijaga BANDAR LAMPUNG (Lampost): Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja harus melihat kasus per kasus mengenai jaminan sosial ketenaga kerjaan. Jangan sampai persoalan Jamsostek ini membuat iklim investasi menjadi terganggu. Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung Yusuf Kohar, Minggu (16-10), perusahaan dapat memberikan jaminan sosial tenaga kerjanya tidak hanya ke PT Jamsostek. Selain PT Jamsostek, banyak perusahaan asuransi jiwa lainnya yang bisa melindungi karyawan, seperti PT Jamsotek. “Sedangkan soal jaminan kecelakaan dan kematian, ada peraturan yang mengatur sesuai ketentuan ketenagakerjaan,” kata Yusuf Kohar. Yang penting diperhatikan, kata Yusuf Kohar, perusahaan
CMYK
yang dijamin oleh pemerintah mulai 25 hingga 75 basis poin (bps) mulai 15 Oktober 2011. Sementara itu, Direktur BPR Sejahtera Pungki Zulkarnian, Minggu (16-10), mengatakan untuk menurunkan suku bunga pihaknya melihat dari sumber pendanaan yang juga masih berbunga tinggi sehingga pihaknya tidak langsung menurunkan suku bunga kreditnya. Sumber pendanaan diperoleh dari nasabah dan deposan. Selain itu, BPR juga melihat kompetitor serta kondisi pasar perbankan. “Kita lihat dulu trendnya seperti apa, tidak serta merta langsung diturunkan,” kata Pungki. Saat ini BPR Sejahtera menerapkan suku bunga kredit berada dikisaran 20% per tahun. Sebelumnya, Pemimpin Cabang Bank BCA Lampung Harun Ongah, Kamis (13-10), mengatakan BCA sudah menerapkan produk perbankan dengan suku bunga yang rendah. Akibatnya BCA tidak menurunkan suku bunga kreditnya. (WIN/E-1)
mampu memberikan jaminan kematian, kesehatan, hari tua, dan kecelakaan kerja. Lebih lanjut Yusuf mengatakan perusahaan wajib melindungi dan menyejahterakan karyawannya. Jika perusahaan mempunyai kemampuan sendiri untuk mengelolanya atau menggunakan asuransi lain di luar PT Jamsostek, hal ini tidak melanggar peraturan. “Asalkan sudah menjadi kesepakatan bersama antara perusahaan dan karyawan, maka silahkan saja. Kalaupun tidak masuk Jamsostek, terjadi kecelakaan dan kematian, dan perusahaan sanggup membayar, tidak ada masalah,” kata Yusuf. Demikian pula sebaliknya, bila perusahaan tidak sanggup membayar Jamsosteknya, karyawan bisa menuntut lewat Disnaker. (WIN/E-1)
CMYK