Kamis I 14 Juli 2011
Lampung Post I 3
BANDAR LAMPUNG KEAGRARIAAN
LINTAS
HGB Hutan Kota Cacat Hukum
Gema Pembebasan Tolak UU SJSN BANDAR LAMPUNG̶Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan menuntut pembatalan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Penolakan UU tersebut disampaikan Gema Pembebasan dalam aksi yang berlangsung, Rabu (13-7). Puluhan pengunjuk rasa menyampaikan tuntutan dalam long
march dari depan Masjid Taqwa sampai bundaran Adipura melalui Jalan Raden Intan. Gema menilai UU SJSN No. 40 Tahun 2004 adalah bentuk undang-undang liberal yang membebani rakyat dengan mengharuskan mereka menjamin atas dirinya sendiri dan menghilangkan peran sesungguhnya dari pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. (MG3/D-2)
LEGISLASI
Pemprov akan Serahkan Delapan Raperda Inisiatif BANDAR LAMPUNG (Lampost): Pemprov Lampung menyerahkan delapan raperda inisiatif Pemprov kepada DPRD Lampung hari ini (14-7). Menurut Kepala Biro Hukum Pemprov Gunawan Riadi, penyusunan draf raperda inisiatif sudah selesai dan akan diserahkan untuk dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPRD. “Kalau tidak ada perubahan, kemungkinan besok diserahkan,” kata Gunawan melalui ponselnya kemarin (13-7). Delapan raperda inisiatif Pemprov itu yakni Raperda Irigasi, Raperda Bantuan Keuangan kepada Parpol, Raperda Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Raperda Penanggulangan Bencana. Selain itu, Raperda Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Raperda Pa-
nas Bumi, Paperda Pengelolaan Air Tanah, dan Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah. Penyerahan raperda ini sudah ditunggu DPRD Provinsi sejak Juni lalu. Penyerahan baru dilakukan saat ini karena padatnya jadwal kegiatan Pemprov dan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. Rencananya, raperda ini akan diparipurnakan Jumat (18-7). Sebelumnya, anggota Badan Legislasi (Banleg) DPRD Provinsi Watono Nurdin mengatakan akan ada lima pansus yang membahas delapan raperda inisiatif Pemprov ini. Pansus itu disesuaikan dengan komisi yang membidangi setiap persoalan. Akan ada komisi yang memegang dua raperda dan ada komisi yang memegang satu pembahasan raperda. (LIN/D-2)
LAMPUNG POST/HENDRIVAN GUMAY
PEMBICARA UTAMA. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar (kanan) didampingi Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa (kiri) menjadi pembicara utama pada rangkaian Kongres XVI Muslimat NU di Asrama Haji Bandar Lampung, Rabu (13-7).
Hak Perempuan Belum Sepenuhnya Tercapai BANDAR LAMPUNG (Lampost): Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan belum sepenuhnya tercapai. Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara utama pada Kongres XVI Muslimat NU di GSG Universitas Lampung, Rabu (13-7). Menurut dia, di Lampung dan berbagai daerah di Tanah Air masih ditemukan disparitas dan masalah yang berbau gender, seperti pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki,
kurangnya perhatian terhadap peningkatan gizi bayi, balita, dan ibu hamil, masih tingginya angka kematian ibu saat melahirkan, dan tingginya jumlah perempuan yang menjadi korban eksploitasi dan kekerasan. Selain itu, kata Linda, kualitas dan kuantitas perempuan di lembaga publik dan lembaga politik juga masih rendah. “Hal ini juga
yang kemudian menyebabkan jumlah perempuan yang menjadi pengambil keputusan di arena publik masih sangat rendah. Saya mengajak muslimat NU di sini untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas keikutsertaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan,” kata Linda kemarin. Linda juga mengatakan walaupun saat ini Presiden sudah mengeluarkan Instruksi Presiden Momor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, kenyataannya pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat atau-
pun daerah, masih terbilang lemah dalam mengupayakan perbaikan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Perlindungan dan perbaikan kualitas hidup ini, kata Linda, memang sulit untuk dilaksanakan secara cepat karena terkadang kesenjangan berbau gender ini juga didukung nilai sosial budaya yang patriarkis, interpretasi ajaran agama yang menyebabkan timbulnya sikap diskriminatif antara laki-laki dan perempuan, bahkan masih ada peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang diskriminatif terhadap hak perempuan. (LIN/K-2)
BANDAR LAMPUNG (Lampost): Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung Indra Firsada mengatakan sertifikat hak guna bangunan (HGB) taman hutan kota bagi PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB) yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung cacat hukum. Menurut dia, HGB taman hutan kota Way Halim yang semula dimiliki PT Way Halim Permai (WHP) habis tahun 2001. Habisnya masa HGB berarti tanah menjadi tanah milik negara. Namun, PT WHP menjual tanah tersebut ke PT HKKB tahun 2009 dan terbitlah sertifikat HGB dari BPN untuk PT HKKB. “Sangat janggal dalam waktu 8 tahun tanah yang sudah menjadi milik negara kemudian dipindahtangankan ke PT HKKB,” kata dia. Dasar hukum penglepasan hutan kota dari PT WHP ke PT HKKB menggunakan surat edaran (SE) Menteri Agraria dinilainya tidak bisa diterima karena SE tidak bisa menjadi dasar hukum. “Surat edaran tersebut bertentangan dengan UU Pokok Agraria,” ujar Indra. Kepala Seksi Perselisihan Sengketa BPN Lampung Alfarabi mengatakan HGB milik PT WHP yang habis tahun 2001 tidak otomatis berarti hak keperdataan atas tanah tersebut hilang. (MG3/D-2)
ADVERTORIAL
Anjungan Pesawaran Layak Jadi Juara
BANDAR LAMPUNG—Anjungan Kabupaten Pesawaran pantas meraih juara sebagai anjungan terbaik pada Lampung Fair tahun ini. Pasalnya, anjungan ini menjadi salah satu anjungan kabupaten yang paling ramai dikunjungi pengunjung. Selain itu, anjungan ini juga dinilai informatif dan komunikatif. Sejumlah pengunjung pun mengakui dan kagum dengan anjungan Kabupaten Pesawaran yang dinilai paling lengkap dibandingkan dengan anjungan kabupaten lain. Para pengunjung terpuaskan dengan informasi yang mereka peroleh di anjungan ini. “Masuk ke anjungan Pesawaran seolah benar-benar sedang berada di Kabupaten Pesawaran. Informasinya lengkap, penjaga anjungannya juga amat komunikatif, mau melayani informasi hingga ke hal yang paling detail sekalipun,” kata Anggi Riandi Adha, pengunjung asal Bandar Lampung. Kondisi ini, lanjutnya, sangat jauh berbeda dengan anjungan lain yang dikunjunginya. “Bahkan ada penjaga anjungan dari salah satu kabupaten yang marah karena kesal dengan pengunjung, tidak seperti anjungan Pesawaran,” ujarnya. Sepnou Rasita, salah satu investor asal
Jakarta, bahkan mengaku berniat menginvestasikan modal di sektor industri kerajinan setelah mengunjungi anjungan Kabupaten Pesawaran. “Informasi yang saya dapat cukup lengkap, saya berniat investasi di sektor kerajinan untuk membantu usaha kecil di Kabupaten Pesawaran”. Sepnou Rasita mengatakan seharusnya konsep Lampung Fair bagi kabupaten memang ditujukan untuk para investor dan sebagai bentuk progres kepada masyarakat tentang sejauh mana kemajuan pembangunan di masing-masing kabupaten. “Tapi dari semua anjungan kabupaten, saya baru melihat anjungan Kabupaten Pesawaran yang memang memiliki konsep seperti itu, sama persis dengan yang saya lihat di Jakarta Fair, sebagai peluang investasi, laporan kemajuan pembangunan sekaligus menghibur,” kata dia. Kepala Bagian Pembangunan Pemkab Pesawaran Sugiri yang juga didampingi panitia anjungan Kabupaten Pesawaran, Sofyan, mengatakan pada Lampung Fair kali ini anjungan Kabupaten Pesawaran dibuat dengan perencanaan matang. “Kami menerjemahkan arti Lampung Fair bagi anjungan sebagai bentuk promosi sekaligus peluang investasi dan ingin menyam-
paikan hasil-hasil kemajuan pembangunan yang telah dicapai di Kabupaten Pesawaran,” kata Sugiri. Tak hanya itu, Sugiri dan Sofyan bahkan melakukan seleksi terhadap petugas anjungan untuk melayani informasi. “Semua petugas anjungan harus komunikatif dan menguasai keadaan di Kabupaten Pesawaran, termasuk hal yang terkecil agar tidak mengecewakan pengunjung. Kami ingin pengunjung merasa berada di Pesawaran ketika berada di anjungan Kabupaten Pesawaran.” (SWA/IAN/R-2)