Lampung Post I 3
Rabu I 11 Mei 2011
BANDAR LAMPUNG LEGISLATIF
Bahas Perubahan BUMD, Pansus Studi Banding BANDAR LAMPUNG (Lampost): Untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan PD Wahana Raharja Menjadi Perseroan Terbatas, panitia khusus (pansus) melakukan studi banding ke Surabaya selama lima hari. Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Lampung yang sekaligus Ketua Pansus Ismet Roni, Selasa (10-5). Komisi I merupakan pengusul sekaligus anggota pansus raperda ini. Ismet mengatakan Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa BUMD yang berkedudukan di Surabaya. Sebab itu, studi banding dilakukan di Surabaya. “Kami menjadwalkan studi banding ke Surabaya, sebab di sana banyak BUMD,” kata Ismet. Menurut Ismet, studi banding dilaksanakan pada 10— 15 Mei 2011. Pansus sudah menjadwalkan pembahasan Raperda Perubahan PD Wahana Raharja Menjadi Perseroan Terbatas. Rapat dengar pendapat bersama pihak perusahaan, biro hukum, Dispenda, dan pihak terkait lainnya su-
dah dilakukan. Rencananya, dalam waktu dekat akan kembali dilakukan rapat dengar pendapat lanjutan. Namun, menurut Ismet, hingga saat ini belum ditentukan besaran saham milik Pemprov Lampung di perusahaan tersebut. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Pemprov harus mempunyai sedikitnya 50% saham. “Justru mengenai besaran dan persentase saham itu yang akan kami bahas,” ujar dia. Anggota Komisi I DPRD Lampung Farouk Danial saat ditanya mengenai perkembangan raperda itu mengatakan akan memberi pernyataan resmi terkait dengan perkembangan terakhir pembahasan raperda pada 16 Mei 2011. “Sekalian saja nanti saat rapat banleg 16 Mei 2011,” kata Farouk yang juga ketua Banleg DPRD Lampung. Berdasarkan catatan Lampung Post, sejak hampir 5 bulan lalu, belum ada satu pun raperda inisiatif yang berhasil disahkan, padahal mereka menargetkan dalam tiga bulan selesai enam raperda. (WAH/D-2)
Beri Batasan Kewenangan Perawat BANDAR LAMPUNG (Lampost): Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung meminta panitia khusus (pansus) dan organisasi perawat menegaskan batasan kewenangan perawat dalam Raperda Keperawatan yang sedang dibahas.
Berbahaya
LAMPUNG POST/ZAINUDDIN
Perbaikan jalan semestinya juga memperhatikan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, tetapi yang kerap terjadi tidak demikian. Bagian aspal yang dikeruk tidak langsung ditutup, dibiarkan begitu saja, dan tidak diberi rambu. Tidak jarang pengendara sepeda motor kaget dan jatuh. Foto dibidik di Jalan Soekarno—Hatta, Way Halim, kemarin (10-5).
APBD 2010
Pansus Kritisi LKPj. 2010 BANDAR LAMPUNG (Lampost): Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bandar Lampung mengkritisi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj.) Wali Kota tahun 2010. LKPj. tersebut dinilai tidak jelas dan tidak terperinci. Ketua Pansus LKPj. Surya Jaya Ampera mengaku sulit untuk menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program tahun 2010. Dalam LKPj. tidak diperinci pelaksanaan kegiatan sasaran dan hasil yang sudah dicapai. Ia mencontohkan kegiatan perbaikan dan peningkatkan kontrusksi jalan di Dinas Pekerjaan Umum. Dalam LKPj. tidak dijabarkan jalanjalan mana saja yang diperbaiki, volume, dan panjang jalan yang diperbaiki tidak dijelaskan. Contoh lain, kata dia, program perbaikan gedung sekolah di Dinas Pendidikan. LKPj. tidak memerinci mana saja sekolah yang sudah diperbaiki. Catatan Pansus, antara lain masih rancu antara dampak dan hasil program. Hasilnya tidak jelas karena tidak ada perincian sasaran. Belum menyebutkan secara jelas dan terukur kuantitas dan kualitas capaian program. Dinas Kesehatan belum menjelaskan capaian pembangunan kesehatan terkait dengan target MDG’s. Capaian tahun 2010 menjadi sangat penting untuk menentukan strategi dan evaluasi program tahun mendatang. Pansus juga menilai anggaran pembuatan perda dan peraturan wali kota di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset (DPPKA). (MG3/K-1)
“Organisasi perawat harus membuat batasan kewenangan sesuai kompetensinya untuk dimasukkan dalam perda. Sebab, hal itu untuk melindungi masyarakat secara umum,” kata Subadra Yani, ketua YLKI Lampung, dalam rapat dengar pendapat bersama Pansus Raperda tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Keperawatan, Selasa (10-5). Subadra mengaku khawatir perda tentang perawat yang saat ini dibahas hanya menjadi alat untuk melegitimasi perawat membuka praktek secara mandiri. Padahal, seharusnya ada batasan kewenangan perawat, kecuali pada kondisi darurat. Ia menambahkan mengenai izin praktek keperawatan sudah diatur dalam peraturan menteri kesehatan (permenkes) sehingga ada kekhawatiran terjadi tumpang tindih aturan. Terlebih UU tentang keperawatan juga segera menyusul. Yandri Nazir, ketua Komisi V sekaligus ketua pansus raperda itu, mengatakan rasio jumlah dokter dan jumlah penduduk Lampung tidak berimbang. Terlebih ada sentralisasi dokter di daerah perkotaan. Hal ini menimbulkan kesenjangan pelayanan kesehatan antara masyarakat yang tinggal di kota dan di daerah-daerah yang jauh dari kota. “Semangat perda ini untuk kepentingan masyarakat. Selain itu juga untuk mengontrol perawat yang memberikan pelayanan kesehatan,” kata dia. Anggota Pansus Dedi Afrizal yang juga ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Lampung menambah-
kan perda tentang keperawatan itu untuk memberi batas yang jelas mengenai kewenangan perawat. Hal itu agar tindakan medis yang dilakukan melalui praktek mandiri tidak melampaui batas kompetensinya. Di samping itu, perda tersebut juga memberikan kepastian hukum bagi perawat agar memiliki perlindungan ketika akan memberikan pengobatan dasar.
“Semangat perda ini untuk kepentingan masyarakat. Selain itu juga untuk mengontrol perawat yang memberikan pelayanan kesehatan.” Menurut Dedi, beberapa kasus di daerah lain menunjukkan betapa mudahnya menangkap perawat yang dianggap memberikan pelayanan di luar kewenangannya. Padahal, pelayanan kesehatan itu dimaksudkan untuk menolong. Akan tetapi sebaliknya, ada juga perawat yang memberikan pelayanan di luar kompetensinya tidak dikenai sanksi. “Dengan perda ini nanti masyarakat terlindungi dari tindakan perawat yang melampaui batas kompetensinya. Tetapi juga memberi kepastian hukum bagi perawat dalam memberikan pelayanan,” kata Dedi. (WAH/K-1)
PELAYANAN
PT Pertamina Panjang Layani Bungker BBM BANDAR LAMPUNG (Lampost): Dalam upaya meningkatkan pelayanan pelabuhan kelas I di Provinsi Lampung, PT Pertamina (Persero) melalui terminal bahan bakar minyak (BBM) di Panjang melayani bungker BBM dengan harga keekonomian. Hal itu diungkapkan Sales Representative BBM Industri dan Marine Wilayah Lampung dan Bengkulu Gema kemarin (10-5). Pelayanan terhadap bungker tersebut diprioritaskan di Pelabuhan Panjang dan pelabuhan lainnya di sekitar wilayah Lampung. Gema menyatakan segmen pasar yang dilayani PT Pertamina, antara lain kapal-kapal berbendera nasional dan asing yang membutuhkan bahan bakar minyak dengan harga keekonomian. Dalam pelaksanaan bungker dengan harga keekonomian, PT Pertamina telah mengangkat PT Tripatra Nu-
santara sebagai pelaksana kegiatan suplai melalui surat pengangkatan No.255/ F11600/2010-S3. Bungker servis ini merupakan pelayanan 24 jam nonsetop dengan menggunakan armada mobil tangki dan kapal SPOB (self protiler oil barges). “Saat ini kami baru mengangkat satu perusahaan untuk melayani kebutuhan bungker di Pelabuhan Panjang dan sekitarnya,” kata Gema. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan untuk mengangkat penyuplai lainnya sesuai dengan perkembangan kedatangan kapal di Pelabuhan Panjang. Menyoal adanya dua perusahaan yang terlihat selalu beroperasi di Pelabuhan Panjang, yaitu PT LP dan AN, menurut Gema hal itu di luar tanggung jawabnya. “Kami baru mengangkat satu perusahaan, kalau ada yang lain itu di luar tanggung jawab kami,” kata Gema. (RIS/K-1)