KORAN JAKARTA
POLITIK
®
» Tidak Berpengaruh
Sabtu 6 FEBRUARI 2010
3
KOMENTAR SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham memperingatkan elite Partai demokrat untuk tidak mencederai komitmen dan kontrak politik dengan penafsiran sepihak. Partai mitra koalisi hanya bersepakat untuk membangun pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. (Koran Jakarta, 5/2). Pernyataan Sekjen Partai Demokrat yang akan mengusulkan reshuffle terlalu gegabah. Pernyataan itu akan semakin menimbulkan ketidakharmonisan partai peserta koalisi, dan menambah panas situasi politik. Soal ada tidaknya reshuffle, itu serahkan saja ke Presiden. 081994740xxx
JEDA UKP4 Akan Monitor Kinerja Pemerintah Daerah
KORAN JAKARTA/M FACHRI
» Dari kiri ke kanan: Anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuzy, anggota DPR dari Fraksi PKS M Misbakhun, anggota DPR dari FPG Aziz Syamsudin, pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin, dan Sekjen Partai Demokrat Amir Syamsuddin menjadi pembicara dalam diskusi dialektika demokrasi membahas “Solusi Pansus Bagi Partai Koalisi”, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (5/2). Para anggota Pansus menyatakan kinerja pansus tidak terpengaruh oleh isu reshuffle kabinet Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
Remunerasi Pejabat I Kenaikan Gaji Berpotensi Timbulkan Kemarahan Kolektif
DPR Tidak Miliki Sensitivitas Kenaikan gaji melalui remunerasi berpotensi menimbulkan dampak inflatoir. Kenaikan gaji PNS biasanya selalu diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Ini perlu diantisipasi pemerintah.
Agus Heruanto Hadna, mengatakan penyebab munculnya kontroversi kenaikan gaji itu adalah tidak adanya undang-undang yang mengatur tentang penggajian. Parlemen harus segera berinisiatif membuat regulasi tentang penggajian sektor publik tersebut.
JAKARTA – Pengamat parlemen dari Indonesian Parliament Center (IPC), Sulastio, mendesak fraksi-fraksi di DPR, khususnya Badan Anggaran, menolak rencana kenaikan gaji atau remunerasi seluruh pejabat negara. Kalau DPR menerima rencana kenaikan gaji, itu sama saja menampar muka sendiri. Sebab selama ini justru parlemen yang paling getol mengkritisi kenaikan gaji pejabat itu. ”DPR bisa dicurigai tidak memiliki sensitivitas,” ujar Sulastio di Jakarta, Jumat (5/2). Sulastio menambahkan, jika parlemen diam, artinya kritikan atas kenaikan gaji para pejabat yang selama ini dilakukan hanya
Sebagai Penguasa Pengamat ekonomi Indef, Ahmad Erani Yustika, mengatakan pemerintah tidak memiliki sensitivitas dengan keputusan kenaikan remunerasi. “Mobil dinas pejabat sudah diganti sangat mewah, presiden mau beli pesawat, dan situasi ekonomi jauh dari pulih. Mengapa masih sempat-sempatnya menaikkan gaji?” tegas dia. Padahal, lanjut Erani, masyarakat tengah terbelit masalah. “Angka pengangguran masih tinggi, dan ketidakpuasan terhadap pemerintah semakin meningkat,” ujar dia. Seharusnya, tambah Erani, pemerintah menunjukkan kinerja terlebih dulu sebelum
basa-basi. Kritik DPR selama ini dinilai hanya alat tawar untuk kepentingan kelompoknya sendiri, bukan demi menyerap dan menyuarakan aspirasi rakyat. ”Saat ini juga ada campur aduk antara gaji dengan honorarium. Dari segi honorarium sangat besar sekali, bahkan terbilang cukup. Maka, perkuat dulu pertanggungjawabannya serta prestasi kerja, baru bicara kenaikan gaji,” kata dia. Saat ini gaji anggota Dewan sebesar 46 juta rupiah. Bila ditambahkan dengan insentif dan tunjangan kompensasi lainnya, mereka bisa menerima 100 juta rupiah per bulan. Secara terpisah, pengamat ilmu pemerintahan dari UGM,
memikirkan kenaikan remunerasi. “Tampaknya, mereka masih melihat diri sebagai penguasa, bukan pelayan masyarakat. Jika ini diteruskan tanpa dibarengi dengan adanya sensitivitas, saya khawatir mungkin timbul kemarahan kolektif dari masyarakat,” kata dia. Selain itu, menurut Erani, kenaikan remunerasi berpotensi menimbulkan dampak inflatoir. “Kenaikan gaji PNS biasanya selalu diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Ini juga perlu diantisipasi pemerintah dengan manajemen yang baik,” kata Erani. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan rencana pemberian remunerasi bagi pejabat negara kepada Badan Anggaran DPR. Sri Mulyani mengatakan tidak hanya menteri, kenaikan gaji juga akan diterima anggota DPR dan DPD. “Pemberitaan di media terpotong-potong, jadi mungkin tidak komplet,” ujar Sri Mulyani kepada Badan Anggaran, Kamis (4/2).
Remunerasi, kata Sri Mulyani, merupakan isu lama yang sudah dibicarakan dengan DPR. Ceritanya dimulai pada 2006, ketika Departemen Keuangan mulai kesulitan menentukan berapa besar gaji untuk lembagalembaga yang baru terbentuk. Tidak adanya acuan resmi seperti undang-undang membuat penetapan tunjangan dan penggajian pejabat negara menjadi sulit. Untuk itu, sejak 2006, Departemen Keuangan mulai menyusun dan memetakan proses penetapan gaji. Proses itu dilakukan melalui serangkaian diskusi dan wawancara yang dilakukan oleh tim. “Sekarang pemetaan itu sudah selesai, sistemnya sudah siap. Kenaikan itu sebenarnya bisa dilaksanakan pada 2008, tapi tertunda krisis. Kemudian pada 2009 terunda pemilu. Untuk itu diusulkan pada 2010,” katanya. ags/har/aji/P-1
JAKARTA–Untuk memastikan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan, pemerintah melalui Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) akan melakukan pemonitoran kinerja pemerintah daerah. Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan hal itu di Jakarta, Jumat (5/2). Ia menambahkan pemonitoran kinerja pemerintah daerah akan dievaluasi per tiga bulanan. “Sekarang fokusnya masih di kabinet. Mulai Mei nanti termasuk monitoring di lingkaran pemerintah daerah, yakni para gubernur dan bupati,” jelasnya. Tujuan dilakukannya pemonitoran kinerja pemerintahan daerah, kata dia, untuk melakukan sinkronisasi program kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian menjaga kesinambungan prioritas nasional. Selain itu, lanjutnya, selama ini kita memunyai kebiasaan yang kurang baik. Kebiasaan itu ialah selalu menganggap jika ada peraturan, keputusan atau suatu program, berjalan baik. Padahal belum tentu. “Oleh karena itu memerlukan tracking apakah berjalan dengan baik,” kata dia. Dia menjelaskan selama ini antara pemerintah pusat dengan daerah kerap berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan pembangunan. Padahal dana yang digunakan merupakan dana pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah. Dia mencontohkan program pengawetan ikan dengan pendinginan (cold storage) di Yogyakarta. Kementerian Kelautan dan Perikanan menempatkan lokasi program ini di sekitar Pantai Baron, namun saat UKP4 melakukan pengecekan, tidak ditemukan adanya cold storage di Pantai Baron. “Bupati setempat ternyata memindahkan ke Desa Siraman karena Bupati bilang lebih banyak nelayan di sana, mencakup Baron dan Siraman juga. Ini contoh program pusat yang di daerah perlu penyesuaian dan sinkronisasi,” kata Kuntoro. ito/P-2
Komentar/saran/kritik berita ini via e-mail: redaksi@koran-jakarta.com, faks: 021 3155 106 SMS: 0813 8181 7227
Skandal Century
Pansus Pesimistis Bongkar Aliran Dana KORAN JAKARTA/SELOCAHYO BASUKI
JAKARTA – Panitia Khusus Hak Angket Kasus Bank Century merasa pesimistis dapat membongkar aliran dana talangan (bailout) yang digelontorkan pemerintah ke Bank Century secara keseluruhan. Alasannya, waktu penyelidikan untuk mengungkap aliran dana tersebut terlalu mepet. Pansus berharap KPK dapat menyelesaikan masalah tersebut. Anggota Pansus Bank Century dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan aliran dana kurang dapat diungkap dengan benar dan tuntas. Padahal hal tersebut meru-
pakan poin penting yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat. “Poin yang membuat ekspektasi publik untuk membongkar aliran dana kasus Bank Century tidak dapat terpenuhi secara tuntas adalah mepetnya waktu penyelidikan tema tersebut. Sebab pada 2 Maret harus berakhir di paripurna,” kata Muzani. Anggota Pansus dari Fraksi Partai Hanura Akbar Faisal menambahkan, selain terkendala masalah mepetnya waktu pemeriksaan, usaha Pansus untuk mendapatkan data terkait aliran dana tidak didukung
« Untuk itu, Pansus berharap banyak pada KPK agar dapat menyelesaikan masalah aliran dana tersebut.
»
Akbar Faisal ANGGOTA PANSUS FRAKSI PARTAI HANURA
oleh lembaga lainnya. Pansus harus berdebat panjang untuk mendapatkan data itu. “Untuk itu, Pansus berharap banyak pada KPK agar dapat menyelesaikan masalah aliran dana tersebut.”
Belum Berwenang Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan saat ini KPK belum memiliki kewenangan mengusut aliran dana talangan Bank Century. KPK baru memiliki kewenangan jika kasus Century telah memasuki tahap penyidikan. “Tetapi kami akan koordinasikan ini dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), dan juga nantinya pada BI,” ujarnya. Jika KPK dapat data dari PPATK, pihaknya akan melakukan penelusuran satu per
satu. Kendati demikian, dia mengaku bahwa masalah ini bukanlah masalah yang mudah. “Itu cukup sulit. Memerlukan ketekunan. Jadi kalau dibilang lama seperti kura-kura, ya kura-kuralah,” ujarnya. Wakil Ketua KPK Chandra Martha Hamzah menambahkan, KPK hanya berwenang mengusut proses merger Bank Century apabila ada suap terhadap penyelenggara negara. “Kita tidak melihat adanya unsur keuangan negara. Yang bisa dilakukan KPK adalah apabila ada unsur suap di periode itu,” kata dia. har/don/P-2
Gratifikasi
Pemberian Honor Pejabat Terlalu Boros JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Jasin menilai institusi birokrasi pemerintah terlalu royal memberikan honor kepada pejabat negara. Kesan yang muncul adalah pemborosan anggaran negara. “Kalau memang komitmen pada proses reformasi birokrasi, saya tegaskan honor itu hanya satu jenis saja yaitu dalam bentuk tunjangan prestasi kerja,” kata M Jasin di sela-sela acara Leveraging and Educating Accountable Democracy in Indonesian di Jakarta, Jumat (5/2). Sekarang ini, kata Jasin, bentuk dan jenis honor yang diterima birokrat begitu banyak. Bahkan terkesan begitu royal. Kondisi ini sangat rentan dijadikan “bahan proyek” yang da-
pat merugikan uang negara. “Jangan setiap ada proyek lalu dapat honor. Boros sekali kalau begitu,” kata Jasin. KPK, ujarnya, setuju jika banyaknya jenis honor itu dipangkas. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pernah melakukan M Jasin pemangkasan jenis honor itu pada saat menjabat sebagai Bupati Solok, Sumatra Barat. “Nah, sekarang sudah menjadi menteri, kenapa itu tak diberlakukan dan dilakukan,”ujar Jasin. Ia mencontohkan seperti di KPK, jumlah honor hanya satu
jenis yakni honor prestasi kerja yang dibayarkan akhir tahun sebanyak satu kali gaji. Ukurannya adalah prestasi kerja. “Penentuannya lewat performance agreement dan performance evalution. Honorarium presKJ/WACHYU AP tasi kerja lebih fair, tidak seperti di institusi birokrasi, mau yang goblok dengan yang pinter sama dapat honor. Itu tak fair,”ujar Jasin. Harus Dibedakan Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta tidak menyamakan dan mencampuradukkan ho-
nor dengan fee. Kalau fee, jelas itu haram dan ilegal. Tapi honor yang diterima para aparat birokrasi itu ada dasar aturannya. Karena itu, honor tersebut tak bisa dipermasalahkan. “Berbeda antara honor dengan fee,” katanya. Bahkan menurut dia, ketentuan honorarium sudah ada sejak 30 tahun lamannya. Selain itu, ketentuan tentang honor ada dasar hukumnya karena dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. “Honorariumnya istilahnya ada uang kehormatan,”ujarnya. Sepanjang ada aturan perundang-undangan yang jelas, kata Gamawan, maka honor itu tak perlu dipermasalahkan. Kalau memang honorarium itu harus dihapus, dirinya juga
mempersilakannya. Tapi dengan catatan, harus diubah aturan tentang honorarium itu dan dipertimbangkan bentuk penggantinya untuk peningkatan kesejahteraan aparat birokrat. “Bagi saya kalau memang dihapus, tidak apa-apa. Tapi harus diingatkan juga bagaimana meningkatkan kesejahteraan aparat,” tukas Gamawan. Saat ditanya tentang fee yang diberikan Bank Pembangunan Daerah, Gamawan enggan menjawabnya. “Itu urusannya BPK. Karena yang saya tahu, setiap diaudit BPK, honorium itu dipermasalahkan BPK dari sisi kelengkapan administrasinya, bukan jumlah uangnya,” kata Gamawan. ags/don/ito/P-1
DIPILIH KEMBALI I Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto (tengah) didampingi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla, menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional Partai Hanura di Surabaya, Jumat (5/2). Wiranto diperkirakan terpilih kembali menjadi ketua umum untuk periode 2010-2015. Selaku pendiri, Wiranto dinilai sebagai perekat keutuhan partai ini.
Wiranto Jadi Faktor Perekat Partai Hanura SURABAYA – Wiranto dipastikan kembali memimpin Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) untuk periode 20102015. Pasalnya, hingga pelaksanaan Munas I partai itu yang berlangsung di Surabaya 5 – 7 Februari, Wiranto tetap sebagai calon tunggal. Kepemimpinan Wiranto untuk yang kedua kalinya dinilai masih menjadi faktor perekat agar partai yang didirikannya itu bisa fokus dengan masalah internal. “Kehadiran saya masih menjadi faktor perekat,” kata Wiranto kepada wartawan di Surabaya, Jumat (5/2). Partai Hanura dibaratkan Wiranto sebagai daun yang muda, sehingga jika ada gangguan eksternal maupun internal, partai belum terlalu kuat. Karena itu, perlu dijaga dengan baik. “Untuk itu, tidak ada alasan bagi saya untuk menolak memimpin Hanura satu periode lagi. Tapi saya tidak ingin seumur hidup di pimpinan partai, harus ada regenerasi,” ujarnya. Munas I Partai Hanura itu akan membahas tiga agenda utama. Agenda itu ialah penyempurnaan AD/ART partai, memilih ketua umum periode 2010-2015, dan penentuan target suara Hanura pada Pemilu 2014. Ketua OC Munas Hanura, Nurdin Tampubolon, menambahkan soal pemilihan ketua umum periode berikutnya, hingga saat ini belum ada nama lain yang diajukan peserta Munas selain Wiranto. “Kemungkinan Wiranto akan dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Hanura periode 2010-2015 dalam persidangan pada Sabtu (6/2),” ujarnya. Sementara mengenai posisi Sekjen, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu menjelaskan sepenuhnya akan ditentukan oleh tim formatur yang dipimpin oleh ketua umum terpilih. Hingga saat ini, muncul sejumlah nama yang akan meramaikan bursa calon Sekjen DPP Partai Hanura. Namanama itu, di antaranya Yus Usman (Sekjen periode 20062010), Ketua DPD Hanura Jatim Dosy Iskandar, dan anggota Fraksi Hanura DPR RI Saleh Husin. SB/P-2