KORAN JAKARTA
SEKTOR RIIL
®
Senin 11 MEI 2009
Divestasi Newmont I Pemerintah Optimistis Kesepatan Harga Tercapai pada Mei
Putusan Arbitrase Bisa Terlewati Pembahasan harga divestasi saham PT NTT masih alot. Newmont tidak ingin disalahkan apabila tidak tercapai kesepakatan harga. JAKARTA – Alotnya proses negosiasi antara pemerintah dengan pihak PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) terkait pembelian saham perusahaan itu berpotensi melanggar batas waktu proses divestasi yang ditetapkan putusan arbitrase internasional. Newmont tak ingin dipersalahkan atas keterlambatan itu sehingga mengajukan klarifikasi kepada arbitrase internasional. “Betul. Klarifikasi itu hanya untuk memperjelas posisi Newmont,” tutur sumber di Newmont yang ikut dalam proses negosiasi di Jakarta, Minggu (10/5). Sebelumnya, jaksa yang menangani kasus arbitrase Newmont, Joseph Suardi Sabda, menyatakan bahwa Newmont telah meminta klarifikasi untuk empat persoalan. Persoalan petama dan kedua terkait batas waktu realisasi divestasi yang ditetapkan 180
hari dari tanggal putusan arbitrase pada 31 Maret 2009. Putusan itu kemungkinan terlanggar karena belum adanya kesepakatan harga atau pemerintah belum menentukan pembeli 17 persen saham NNT (divestasi 2006-2008). Newmont tak ingin dinyatakan bersalah apabila dua hal ini terjadi di kemudian hari. Klarifikasi ketiga terkait dengan kemungkinan pengubahan harga divestasi tahun 2006 dan 2007 dari harga yang disepakati karena pemerintah kembali menawar lebih murah. Terakhir, Newmont ingin menunjuk agen untuk mengurus proses divestasi saham. Untuk persoalan terakhir, Newmont mengaku belum menunjuk agen. “Kalau negosiasi dengan pemerintah, Newmont-Sumitomo melakukannya langsung tanpa lewat perantara,” tegas sumber tadi. Head of Corporate Commu-
nication PT Newmont Pacific Nusantara, Rubi W Purnomo, menegaskan NNT tetap akan bekerja sama dengan pemerintah untuk melaksanakan putusan arbitrase. “Untuk detail prosesnya, saya tidak bisa berkomentar,” ujarnya. Negosiasi Harga Tim pemerintah kembali bertemu membahas harga saham NNT di Jakarta, Jumat (8/5). Tim harga pemerintah yang melakukan negosiasi terdiri atas perwakilan Departemen ESDM, Departemen Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan pemerintah daerah. Pemerintah optimistis kesepakatan harga akan tercapai pada bulan ini. “Kami optimistis Mei. Mekanisme pembelian kewenangan Departemen Keuangan,” kata Dirjen Minerbapabum Departemen ESDM Bambang Setiawan. Mengenai saham gadai, Presiden Direktur Newmont Pacific Nusantara, Martiono Hadianto, mengatakan secara
substansial pihak senior lenders sebagai kreditor Newmont telah setuju untuk membebaskan saham yang akan dijual kepada pemerintah. “Sekarang sedang dalam proses penyelesaian administrasi dan hukumnya,” katanya. Dia menerangkan jatuh tempo utang Newmont kepada kreditor tetap pada 2014. “Dua minggu hanya untuk mengubah kontrak Newmont dengan kreditor, itu cuma masalah jaminan saja,” kata dia. Dalam pertemuan kemarin, Martiono mengaku tim pemerintah dan Newmont hanya membahas dan menyamakan tiga hal yakni asumsi dan dasar penghitungan aset, menyamakan data, dan permintaan pemerintah mengenai due delligent. Kedua belah pihak masih belum sepakat tentang harga divestasi saham pada 2008. “Ini masih mau di-terusin lagi minggu depan,” terangnya. Dia menegaskan sesuai dengan keputusan arbitrase, harga saham divestasi 2006 dan 2007 sudah tidak bisa diubah. Pemerintah dan Newmont
Kepemilikan Saham PT Newmont Nusa Tenggara
15
STATISTIK Komoditas
4-Mei
8-Mei
^%
Minyak Mentah (AS$/Barel) - NYMEX Crude
54,47
58,63
7,64
- Dated Brent
54,11
57,72
6,68
Gas (AS$/MMBtu) - Nymex Henry Hub
3,73
4,31
15,55
20% 1 PT Pukuafu Indah 2 Nusa Tenggara Partnership 80%
- Henry Hub
3,29
4,16
26,44
• Nusa Tenggara Mining Corporation-Sumitomo (35%)
- Tembaga*
4.640,00
4.760,00
2,59
- Aluminium*
1.478,50
1.550,50
4,87
• Newmont Indonesia Limited (45%)
-Nikel*
11.900,00
13.035,00
9,54
-Timah*
12.750,00
14.025,00
10,00
902,20
917,30
1,67
Sumber: PT NNT
Mineral (AS$/Ton kecuali emas AS$/Toz)
- Emas
telah menyepakati harga saham divestasi tahun 2006 dan 2007. Kesepakatan harga tiga persen saham tahun 2006 adalah 109 juta dollar AS dengan nilai aset 3,63 miliar dollar AS. Sebanyak tujuh persen saham 2007 senilai 282 juta dollar AS dengan aset senilai 4,03 miliar dollar AS. Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan akan melaporkan kepada Presiden SB Yudhoyono soal rencana pemerintah membeli 31 persen saham NNT. “Kami akan meminta arahan kepada Presiden soal pembelian saham Newmont,” ujarnya. ims/lha/N-1 Komentar/saran/kritik berita ini via e-mail: redaksi@koran-jakarta.com, faks: 021 3155 106 SMS: 0813 8181 7227
» Produksi Tabung Elpiji
Pekerja PT » Nisako Logamindo, di kawasan industri Jababeka, Cikarang, Jawa Barat, Sabtu (9/5), menimbang tabung gas Elpiji tiga kilogram agar sesuai sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI). Pemerintah mendorong produksi tabung gas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang meningkat seiring kesuksesan program konversi energi.
Sumber: Bloomberg, LME, Kitco Metals
*Hingga 05/05 dan 07/05
KOMENTAR PEMERINTAH akan berusaha meningkatkan porsi keikutsertaan perusahaan nasional dalam pengembangan sektor minyak dan gas (migas). Saat ini, perusahaan nasional baru menguasai migas sekitar 25 persen. (Koran Jakarta, 8/5) Bisnis migas itu selain membutuhkan modal yang sangat besar, juga penuh dengan risiko kegagalan. Namun, pemerintah sebaiknya memberikan kepercayaan penuh pada pengusaha nasional untuk mengelola blok migas. 08111549xxx
KUOTA Wapres Larang BUMN Lakukan Impor CIKARANG – Wakil Presiden M Jusuf Kalla melarang semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan impor barang dengan alasan apa pun dan tetap menggunakan produk dalam negeri. Krisis global merupakan saat yang tepat untuk menggerakkan kemampuan bangsa. “Saya minta semua tak boleh ada impor. Pokoknya dalam negeri semua. Ini cara kita gerakkan kemampuan dalam negeri kita. Dan kita mampu,” katanya saat meninjau pabrik Elpiji di Cikarang, akhir pekan lalu. Namun, kalangan produsen barang dalam negeri mengaku menghadapi berbagai kendala. Perajin sepatu asal Jawa Barat saat ini kesulitan menghadapi harga bahan baku kulit yang berfluktuasi sehingga menyebabkan produksi relatif terbatas. Bahan baku kulit kelas satu ditawarkan ke pedagang sepatu berkisar 20-22 ribu rupiah per kaki, sedangkan impor dari Korea 14 ribu-15 ribu rupiah per kaki. “Kulit sering ditawarkan pedagang dengan memanfaatkan kondisi kurs dollar AS sehingga dibeli dalam jumlah terbatas,” kata Adeng Sugiarto, perajin sepatu asal Cibaduyut Bandung. Produksi sepatu di Cibaduyu meningkat seiring kampanye pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri. Perajin sepatu bahkan membuat sepatu merek “JK Collection” untuk menghargai upaya Wapres dalam mendorong industri sepatu dalam negeri. Sementara itu, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) meminta pemerintah membantu industri tekstil domestik dalam bidang pembiayaan modal (trade financing) dan memperketat pengawasan barang-barang impor. “Masih ada tekstil ilegal,” kata Ketua Umum API Benny Soetrisno. Dia menegaskan kualitas industri tekstil domestik sudah banyak yang lebih baik dibanding produk impor sehingga bisa memenuhi pangsa pasar dalam negeri. Ant/N-1
ANTARA/SAPTONO
Sektor Perkebunan
PTPN II Remajakan 200 Ribu Ha Sawit JAKARTA – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II bersama dengan KL Kepong Plantation Berhard, Malaysia, sepakat membentuk anak perusahaan untuk melakukan penanaman ulang (replanting) 200.000 hektare kelapa sawit. Komposisi kepemilikan saham yang akan dibentuk tersebut sebanyak 40 persen dikuasai PTPN dan 60 persen KL Kepong Plantation. Biaya peremajaan kebun sawit yang berlokasi di Sumatra Utara itu akan menghabiskan biaya sebesar 800 miliar rupiah. “Peremajaan kebun sawit tersebut dilakukan pada tanaman yang sudah berusia 30 tahun,” kata Menneg BUMN Sofyan Djalil seusai menyaksikan penandatanganan nota
kesepahaman kerja sama itu di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, akhir pekan. Untuk program tersebut, kata Sofyan, dana investasi dialirkan bertahap. Pertama, uang muka (upfront fee) sebesar 26 miliar rupiah, selanjutnya initial fee (pendapatan awal) sebesar 5 juta dollar AS atau sekitar 50 miliar rupiah setiap tahun selama tiga tahun pertama. ”Kerja sama investasi antara kedua perusahaan itu akan dijadikan sebagai model bisnis bagi PTPN lainnya. Selain dapat meremajakan tanaman, perusahaan juga memperoleh dana dari hasil sewa kebun,” ujarnya. Sofyan menjelaskan KL Kepong Plantation adalah per-
« Kerja sama investasi antara kedua perusahaan itu akan dijadikan sebagai model bisnis bagi PTPN lainnya.
»
Sofyan Djalil MENNEG BUMN
usahaan sawit Malaysia bereputasi bagus yang mampu meningkatkan produktivitas kebun sawit sebesar 28-30 ton per hektare. Minyak Murah Terkait dengan penjualan minyak murah, Minyakita, banyak pemerintah daerah mengaku masih mempertanyakan realisasinya kepada Departe-
men Perdagangan. Program yang seharusnya telah mulai berjalan sejak Februari hingga awal Mei ini belum ada pelaksanaannya. ”Dalam waktu dekat ini kami akan kembali menanyakan program minyak murah. Kami mendengar pada pertengahan Mei ini akan disalurkan satu juta liter,” ujar Kepala Diperindag Kota Semarang, Arief Moelia Edie, kemarin. Kota Semarang mendapatkan kuota sebanyak 30 ribu liter yang diditribusikan ke enam titik tempat pendistribusian. Menurut Arief, program minyak murah tersebut sangat membantu masyarakat yang saat ini sedang mengalami kesusahan akan tingginya barang-barang kebutuhan po-
kok. “Masyarakat dapat langsung membeli minyak goreng dengan kualitas bagus namun mendapatkan harga yang murah dan diharapkan kebergantungan akan minyak curah dapat dikurangi,” katanya. Di Kota Padang, Sumatra Barat, harga minyak goreng curah di pasar tradisional terus bergerak naik dari posisi di awal pekan 9.700 rupiah per kilogram. Hendri, pedagang grosir kebutuhan pokok, mengatakan kenaikan ini terjadi sejak dua pekan terakhir. “Tingginya harga eceran minyak goreng curah membuat pedagang yang mengecer melepas pada kisaran 10.000 per kilogram, bahkan bisa jadi ada yang di atas itu,” katanya. SM/Ant/N-1
Trafik SLI
Panggilan Diminta Lewat Pemilik Lisensi JAKARTA – Para pemilik lisensi sambungan langsung internasional (SLI) clear channel meminta trafik yang datang dari luar negeri (terminasi) disalurkan melalui jaringan miliknya agar tidak terjadi manipulasi panggilan yang bisa merugikan negara dari sisi pajak. “Secara regulasi, semua trafik terminasi dari luar harus disalurkan melalui penyelenggara SLI, baik itu Voice Over Internet Protocol (VoIP) maupun clear channel. Jangan seperti sekarang, terminasi VoIP bisa dibawa nonpemilik lisensi SLI yang berujung adanya pasar gelap SLI di masyarakat,” ung-
kap VP Intercarrier Bakrie Telecom Herry Nugroho kepada Koran Jakarta, Minggu (10/5). Untuk menggelar jasa SLI, ada dua teknologi yang ditawarkan oleh operator, yakni VoIP dan clear channel. Kualitas dari VoIP biasanya di bawah clear channel mengingat menggunakan Internet protocol sehingga tidak real time. Penyelenggara clear channel di Indonesia berikut kode aksesnya adalah Telkom (007), Indosat (001), dan Bakrie Telecom (009). Diungkapkan Herry, praktik memanipulasi trafik terminasi biasanya dilakukan dengan
mengubah panggilan dari luar negeri yang berasal dari VoIP dengan membuatnya seolaholah panggilan lokal ke sesama pelanggan dari satu operator. Alat yang digunakan adalah Sim Box yang dijual di Singapura sekitar 7,5 juta rupiah. Salah satu pemilik kode akses SLI pernah menangkap basah praktik seperti ini di Yogyakarta belum lama ini yaitu satu mesin diisi 30 nomor Fixed Wireless Access (FWA) miliknya untuk mengubah percakapan seolaholah panggilan lokal. “Kerugian negara berupa PPN trafik sangat besar dari praktik semacam ini karena di
SLI itu yang terbesar adalah trafik terminasi. Pemerintah harus menertibkan ini secepat mungkin. Jika tidak, buat apa ada lisensi SLI,” katanya. Pola Trafik Secara terpisah, Direktur Pemasaran Indosat Guntur S Siboro mengakui adanya praktik gelap ini. “Memang benar ada terminasi di Indonesia dari panggilan di luar negeri menggunakan VoIP kemudian di-forward dengan menggunakan tarif murah oleh operator FWA atau seluler,” tambahnya. Meskipu terkesan ilegal, secara regulasi praktik ini ada
perlindungan hukumnya yakni lisensi VoIP. Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengatakan masalah praktik gelap yang dikeluhkan oleh Bakrie Telecom dan Indosat itu bisa diketahui dari pola trafik yang dimilikinya. Kepolisian bisa turun tangan karena sudah ada unsur yang merugikan negara. “Operator itu memiliki alat deteksi jika ada trafik yang anomali. Untuk membedakan teknologi yang digunakan itu clear channel dan VoIP cukup melihat delay atau latency-nya saja,” katanya. dni/N-1
Tim Upayakan Buka Lagi Rute Denpasar-Darwin JAKARTA – Pemerintah negara bagian Northern Territory (NT), Australia, semakin menunjukkan keseriusannya untuk mempertahankan dibukanya rute DenpasarDarwin oleh maskapai nasional Garuda Indonesia . Hal itu ditunjukkan dengan dibentuknya tim teknis yang terdiri dari Kementerian Negara BUMN bersama negara bagian Northern Territory (NT) untuk membuka kembali rute penerbangan yang ditutup Garuda pada 22 April lalu. “Telah dibentuk tim teknis yang akan membicarakan berbagai keputusan terkait pembukaan rute tersebut,” ungkap Menneg BUMN Sofyan Djalil di Jakarta, akhir pekan lalu. Sofyan mengungkapkan Indonesia memahami keinginan dari Pemerintah NT, namun BUMN penerbangan tersebut sendiri juga mendapatkan kesulitan jika mempertahankan rute tersebut terutama soal rendahnya tingkat isian (load factor). “Rute itu kan merugi. Garuda juga kekurangan pesawat dan pilot. Jadi banyak faktor-faktornya,” ujarnya. Sebelumnya, Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar menegaskan manajemen meminta meminta jaminan ke pemerintah NT akan kepastian dari tingkat isian jika kembali membuka rute Jakarta-Darwin. “Terus terang, daripada rugi terus lebih baik ditutup. Ini justru membantu Garuda mengoptimalkan armada ke rute lainnya. Hal ini karena Garuda kekurangan armada,” katanya Garuda saat ini mengaku fokus mengembangkan rute domestik dan internasional yang memiliki prospek bagus. Jalur internasional yang ditambah jadwal penerbangannya antara lain Jakarta-Kuala Lumpur. Selain Garuda, penerbangan internasional yang telah menutup rute Darwin-Denpasar antara lain Silk Air dan Royal Brunei. dni/N-1