Laporan Utama
Mencari Kejelasan Sist
S
istem pembayaran biaya masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) direncanakan berubah mulai tahun ajaran 2013/2014. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.58 Tahun 2012, pemerintah menetapkan tidak ada kenaikan uang kuliah. Lebih lanjut, Surat Edaran Dirjen Dikti No.97/E/KU/2013 tentang UKT menjelaskan bahwa mahasiswa baru (maba) tak perlu membayar Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik (SPMA). Mahasiswa, sebagai gantinya, hanya perlu membayar satu tagihan berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT). Dengan adanya UKT, biaya Sumbangan Peningkatan Pendidikan (SPP) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) juga ditiadakan. Peraturan tentang UKT sendiri berlandaskan pada UU No.12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Dikti No. 21/E/T/2012 tanggal 4 Januari 2012 juncto No. 274/E/T/2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang tarif tunggal. Isinya, Perguruan Tinggi harus meniadakan SPMA. Surat Edaran Dirjen Dikti No.97/E/KU/2013 tanggal 5 Februari 2013 lalu menetapkan SPMA dihapuskan mulai tahun ajaran 2013/2014. Ainun Naim, anggota Majelis Wali Amanat (MWA) UGM, mengatakan, UKT bertujuan mengakomodasi mahasiswa kurang mampu agar bisa kuliah. “Hal ini menjadi tujuan terbitnya UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,” tambahnya. Mekanisme penentuan besar UKT di UGM dilakukan oleh pihak jurusan bekerja sama dengan fakultas. Usulan tentang besar UKT tersebut lantas dikonsultasikan ke MWA. Perhitugan besar UKT dari jurusan menyebabkan ketidaksamaan tarif UKT di tiap jurusan. Pratikno, Rektor UGM, menyebutkan besar UKT sendiri bersifat tetap untuk delapan kali pembayaran. “Asumsinya, mahasiswa S1 reguler lulus dalam waktu delapan semester,” katanya. Sementara itu, usulan besar UKT dilakukan dengan cara menghitung satuan biaya pendidikan yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang terdiri dari biaya tenaga kerja langsung, yaitu gaji dan honor dosen, bahan habis pakai pembelajaran, serta sarana dan prasarana pembelajaran langsung. Sedangkan biaya tidak langsung terdiri dari biaya SDM manajerial dan nondosen, sarana dan prasarana nonpembelajaran, pemeliharaan, serta kegiatan pengembangan institusi untuk penelitian, kemahasiswaan, dan pengembangan program. Namun Wijayanti selaku Kepala Humas UGM menjelaskan, usulan besar UKT masih belum pasti. “Hal ini dikarenakan pedoman dari Dirjen Dikti mengenai besar UKT belum turun,” katanya. Meskipun demikian, Wijayanti memastikan seluruh jurusan di UGM sudah mengajukan
6 balkon
Tanpa kejelasan regulasi pelaksanaa mempertahankan ruang keadilan usulan besar UKT. Salah satunya adalah Jurusan Kimia. Prof. Dr. Triyono, SU, Ketua Jurusan Kimia, menyebutkan, besar UKT yang diusulkan sebesar Rp 4,4 juta. “Tapi, kami belum memasukkan biaya yang besarnya bervariasi seperti biaya Praktek Kerja Langsung, KKN, dan Wisuda,” paparnya. Berkaitan dengan hal ini, Wijayanti menjelaskan pihak universitas masih mengkaji apakah tiga biaya itu akan dimasukkan dalam hitungan UKT atau tidak. Sebagai kompensasi dari pelaksanaan UKT, pemerintah memberikan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Pemberian BOPTN dilakukan untuk menjaga agar SPP tidak naik. Selain itu, BOPTN juga digunakan untuk pengembangan perguruan tinggi. Dengan adanya UKT, pemerintah akan menaikkan dana BOPTN dari Rp 1,5 triliun menjadi Rp 2,7 triliun. Namun, Pratikno menjelaskan bahwa dana BOPTN sering tertunda. “Kadang dana BOPTN turun di tengah tahun sehingga menyulitkan pembayaran biaya perkuliahan awal tahun,” katanya. Meski begitu, Pratikno yakin keterlambatan turunnya dana BOPTN bisa dikendalikan. Pasalnya, berdasarkan data tahun lalu, jumlah maba yang lolos seleksi program S1 reguler dengan klasifikasi SPMA 0 rupiah adalah 18%, yang membayar SPMA