6
Kendari Pos | Jumat 9 Juli 2010
APBD Kota Belum Pro Rakyat
Baubau, KP Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kota Baubau pada tahun 2009 dianggap belum pro rakyat. Perbandingan penggunaan anggaran yang masih lebih besar untuk belanja pegawai dibanding kebutuhan publik menjadi indikator kesimpulan tersebut. Kritikan itu diungkapkan Ketua Gabungan Komisi DPRD Kota Baubau, Ishak Zuhur dalam rekomendasi parlemen atas LKPJ wali kota. Dalam rapat paripurna tersebut, legislatif juga memberi sejumlah catatan penting agar dipatuhi eksekutif pada penyusunan draft APBD di masa mendatang. ‘’ Pemkot harus menginventarisir dan memaksimalkan
seluruh objek pendapatan dari retribusi daerah dan meminimalisir kebocoran. Dan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, maka LKPJ Wali Kota Baubau harusnya melalui serangkaianhasileksaminasiBPK RI sebelum diajukan untuk disampaikan dan dibahas DPRD, sesuai perundang-undangan,’’ saran Ishak sambil mengaku juga akan meminta penjelasan wali kota atas keterlambatan penyampaian LKPJ itu. Selain beberapa poin di atas, DPRD juga meminta agar eksekutif meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menciptakan aparatur berkualitas dan handal. Termasuk menyarankan agar melakukan pela-
belan gedung pemerintah dengan nama tokoh daerah atau budaya Buton. ‘’ Juga perlu dilihat kembali posisi jabatan publik yang kosong untuk diisi. Ini bukan hanya pertimbangan politis tetapi wujud kepatuhan pada konstitusi, seperti jabatan wakil wali kota. Pemerintah harus menyiapkan segala keperluan atas penyelenggara pemilihan wakil wali kota,’’ tegas ishak mewakili lima komisi yang ada di DPRD Baubau. Sementara itu Wali Kota Baubau, H. MZ Amirul Tamim menyambut baik semua rekomendasi DPRD itu. Menurutnya, semua saran tersebut akan dijadikan pelajaran ke depan untuk lebih baik membangun daerah.(yaf)
Dicari, 56 Kades Defintif Andoolo, KP Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Konsel menyiapkan pemilihan Kepala Desa (Kades) definitif di 56 wilayah. Pemilihan kepala pemerintahan terendah itu dilakukan karena masa tugas pejabat sementara yang ditunjuk Bupati Konsel, H. Imran beberapa waktu lalu hampir usai. Untuk kepentingan itu, BPMD membentuk panitia dari kabupaten, kecamatan hingga LPM dan desa bersangkutan. Pemilihan kepala desa di 56 wilayah tersebut akan digelar
mulai akhir Juli 2010. Kepala BMD Konsel, H. Ismail Camari mengakui, pelaksanaan Pilkades untuk masa jabatan enam tahun tersebut memang karena masa jabatan Pj Kades yang ditunjuk untuk menyiapkan sarana dan prasarana desa termasuk penyelenggaraan pemilihan, akan berakhir hingga September mendatang. ‘’ Bila ada Pj Kades yang akan maju bersaing di Pilkades, juga dapat diakomodir. Dengan catatan menanggalkan jabatannya dan mundur dulu agar pemilihan Kades berlangsung baik dan
demokratis,’’ jelas Ismail Camari, kemarin. Mantan Kepala BP2KB itu berharap, pemilihan kepala pemerintahan di 56 desa dapat disetujui DPRD dan dituntaskan hingga akhir tahun 2010. Harapannya, tahun 2011 mendatang, desa yang sudah punya pimpinan dapat memperoleh alokasi anggaran dana desa dari APBD Konsel, termasuk block grant Pemprov. “ Semua Pj Kepala desa, termasuk Camat akan disurati terlebih dulu untuk melakukan persiapan,”tandasnya. (era)
Judi dan Miras Jadi Musuh Bersama Wangiwangi,KP Peristiwa tragis yang menewaskan seorang guru SD di Tomia menjadi pelajaran berharga dan perhatian serius. Aparat Polsek Tomia akhirakhir ini kerap mengampanyekan perang terhadap judi dan Miras mendapat dukungan besar dari masyarakat. ‘’ Kegiatan Polsek memerangi aktivitas perjudian dan Miras di
masyarakat merupakan langkah tepat sebelum generasi muda di Kecamatan Tomia terjerumus lebih jauh. Makanya harus diperangi sampai ke akarakarnya,’’ kata Kades Kollo Soha, Sudiman. Khusus judi sabung ayam yang merupakan penyakit masyarakat, harus dihilangkan karena sejak lama telah mendarah daging. Apalagi, akibat
aktivitas itu satu nyawa manusia telah terenggut. ‘’ Kami semua para Kades se-kecamatan Tomia menyatakan dukungan kepada kepolisian,’’ tegasnya. Menurutnya, jika ada masyarakat yang masih melakukan perjudian dan Miras agar tak mendapat toleransi lagi. Jangan diselesaikan secara kekeluargaan, tapi ditindak sesuai hukum yang berlaku. (cr1)
Padi Hitam ................
besar. “Hasil ini tidak cukup bayar utang. Padi disimpan saja,” jelasnya sembari menolak merinci utang yang dimaksudnya. Untuk diketahui, luapan air dari sungai selama sebulan ini akibat hujan terus menerus menggenangi seratusan hektar sawah petani di Desa Sulemandara dan Ambuulanu,
Pondidaha. Salah seorang petani, Robin Andriono Samanda menyebut, banjir besar setiap 10 tahun itu melanda sekitar 67 hektar sawah di Desa Ambuulanu, Kecamatan Pondidaha. Di Desa Sulemandara yang juga pemekaran Ambuulanu sekitar 40 hektar. Di Desa Bendewuta, Wonggeduku sekitar 60 hektar.(din)
tor, pemupukan hingga panen. “ Saat panen saja kami harus sewa ojek. Kalau banjir begini kami sewa perahu katinting untuk memanen,” sambungnya. Nena menambahkan, panen kali ini Ia dan rekannya yang lain tidak mendapatkan hasil lumayan. Ini adalah kerugian
HASRUDDINLAUMARA-KENPOS
Bupati Konawe, Lukman Abunawas saat menjenguk warganya yang menjadi korban banjir di Lambuya dan Puriala. Ia membagikan langsung bantuan pribadi kepada para pengungsi.
334 Korban Banjir Dievakuasi Bupati Serahkan Sumbangan Unaaha, KP 88 Kepala Keluarga (KK) di Kecamatan Lambuya dan Puriala menjadi korban banjir. Kemarin, 334 jiwa penduduk Desa Waworaha, Lambuya dan Kelurahan Watundehoa, Puriala yang mengungsi dari kediaman mereka sejak lima hari lalu itu baru dikunjungi Bupati Konawe, Lukman Abunawas di Posko Gabungan Medis Dinkes Konawe, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), PMI Konawe dan Dinsos. Saat tiba, Lukman
Endang ...................... lukada di Konsel membutuhkan suasana kondusif, “ pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Endang dituntut menarik kembali ucapannya sekaligus memohon maaf dalam dua kali 24 jam. Sebab sinyalemennya soal ada tanda tangan palsu lima anggo-
Abunawas menyerahkan bantuan pribadi sejumlah uang tunai dan kebutuhan pokok lainnya yang menjadi kebutuhan penting bagi pengungsi. Sumbangan itu langsung diberikan pada masing-masing pengungsi. Di tempat yang sama, bupati juga menyerahkan bantuan PMI Konawe yang diketuai Hj. Yati Lukman berupa tikar, peralatan mandi, detergen dan jerigen untuk air bersih. “ Bantuan ini diberikan secara langsung karena mereka sudah lima hari dievakuasi dari rumah yang terendam dengan ketinggian dua meter. PMI Konawe juga telah memberikan bantuan bersama dinas
kesehatan, dinas sosial dan BPBD. Uang yang diberikan untuk meringankan beban warga korban banjir sebab mereka tidak bisa lagi berkebun karena banjir,” ujar Lukman. Ketua Majelis Pimpinan Daerah Muhammadiyah Konawe itu menilai secara umum kondisi pengungsi sangat baik. Tim medis Dinkes Konawe dan PMI pun selalu siaga 24 jam. “ Ke depan jika banjir terus menerus setiap tahunnya melanda dua lokasi ini maka ada kemungkinan warga akan direlokasi di tempat aman dan layak huni,” katanya. Lurah Watundehoa Kecamatan Puriala,Patahuddinmengatakan hingga saat ini kondisi air di
wilayahnyabelumsurut.Namun sebagian besar warga masih bertahan, utamanya di lokasi yang diduga aman. ‘’ Kami belum menaksir kerugian. Nanti setelah air surut baru kami akan hitungkerugianwargayangdominan bertani coklat,” ujarnya. Korlap Logistik, Amir menambahkan dua hari evakuasi mereka berhasil mengumpulkan korban banjir dari dua wilayah itu. “ Ada warga lain yang belum dievakuasi karena dianggap berada di lokasi aman,” ujar Kabid Banjamsos Dinsos Konawe ini sembari menambahkan kendala di lapangan adalah genset dan kendaraan operasional. (din)
ta DPRD Konsel dalam tuntutan penundaan Pemilukada dianggap tidak berdasar. 16 anggota dewan yang mengaku keberatan dengan statement Endang tersebut adalah Irham Kalenggo, Tasbin Tadjuddin, Haeruddin, Harun Makati (Golkar), Rasyid, Tri Haryono, Armalaka, Andi Mansyur (PKS) Sarifuddin Pariwusi,
Asryanto (PPP), Sahrun, Wawan Suhendra (PKB), Abdul Malik Silondae (PDIP), Turi Sanjaya (PNBKI), Awaluddin (Hanura) dan Abdul Halik (PBB). “ Seharusnya Dia (Endang) menyebut nama lima anggota DPRD Konsel yang tanda tangannya dipalsukan itu. Termasuk siap orang yang me-
malsukan teken tersebut. Dengan pernyataan itu membuat kami dimata masyarakat seakan-akan menolak pemungutan suara ulang Pemilukada Konsel. Padahal yang kami tolak sebenarnya adalah penganggaran yang disetujui sepihak oleh Ketua DPRD tanpa melalui rapat Badan Anggaran,” ketus Haeruddin. (awn)