C M Y K
8
Kendari Pos |Kamis, 28 Juli 2011
C M Y K
Muhammadiyah Bantah Dukung SBY
SUWARJONO/KP
Disaksikan Gubernur Sultra, Nur Alam, Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar menandatangani plakat Desa Sadar Hukum bertempat di kantor Kemenkum HAM Sultra, kemarin.
Menkum HAM Ungkap Ketidak-adilan Aparat Di Kendari, ada Anak yang Dipenjara Karena Membawa Kayu Milik Seorang Gembong tapi Gembongnya Tak Dipenjara Kendari, KP Para penegak hukum nampaknya perlu lebih diefektifkan lagi. Pasalnya, banyak kasus yang ditangani tidak sesuai prosedur yang ada. Rakyat, selalu menjadi korban akibat banyaknya oknum penegak hukum
C M Y K
Jakarta, KP Kedatangan sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ternyata diartikan sebagai dukungan politis. Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah langsung melayangkan bantahan atas anggapan tersebut. Ketua Umum Din Syamsuddin melalui Humas PP Muhammadiyah Edy Kuscahyanto yang langsung membantah anggapan tersebut. Menurut Edy, Ketum langsung menyampaikan pesan singkat atau sms begitu mendengar pemberitaan bahwa Muhammadiyah mendukung SBY. “Langsung dari Madinah, Ketum mengatakan tidak benar bahwa Muhammadiyah bersama 12 ormas lain mendukung SBY,” kata Edy dalam pesan singkatnya, kemarin (27/7). Menurut Edy, Ketum menegaskan bahwa Muhammadiyah selalu berada di posisi yang netral. Sebagai ormas Islam, Muhammadiyah akan mendukung pemerintah jika berbuat baik dan benar. “Seba-
Susilo Bambang Yudhoyono liknya, PP Muhammadiyah akan tetap mengkritik jika sebaliknya,” ujar Edy menyampaikan pesan Din. Seperti diberitakan, sebanyak 12 ormas pada Senin (25/7) lalu bertemu Presiden SBY di Kantor Presiden. Selain Muhammadiyah, ormas lainnya adalah NU, Al Irsyad Al Islamiyah, Al Ittihadiyah, Al Washliyah, Rabithah Alawiyah, Syarikat Islam Indonesia, Perti, Azzikra, Persatuan Islam Tiong-
hoa Indonesia, Mathlaul Anwar, dan Persis. Dalam pertemuan itu, 12 ormas menyatakan sikap bahwa pemerintahan harus berjalan hingga lima tahun. Ormas-ormas Islam itu juga menyatakan menghargai aturan konstitusi, baik legislatif maupun eksekutif. Sepanjang tidak ada pelanggaran konstitusi, 12 ormas itu menyatakan mendukung jalannya pemerintahan selama lima tahun. Kesepakatan 12 ormas Islam tersebut didasari sikap menghormati dasar aturan tata negara yang ada, yakni sistem presidensial dengan masa jabatan lima tahun. Selain itu, 12 ormas tersebut menyatakan tetap memegang teguh komitmen terhadap empat pilar, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha berpendapat, dukungan tersebut bukan karena adanya gerakan penggulingan terhadap pemerintahan saat ini. “Itu spontan saja. Mereka tentu menginginkan pemerintahan yang konstitusional,” katanya.(bay/fal)
sung ke lapangan. Misalnya, ada tahanan yang seharusnya tidak masuk penjara justru dipenjarakan. Lalu, saya menemukan banyak putusan hakim yang tidak mengandung suara rakyat. Artinya, hakim itu harusnya bersikap adil tapi kenyataanya, banyak keputusanya sama sekali tidak dijalankan sesuai aturan hukum,” tegas Menkum HAM, Patrialis Akbar saat meresmikan Law and Human Right Centre di Kanwil Kemenkum HAM Sultra, kemarin. Dari sisi administrasi, Patrialis menemukan tidak adanya yang kerap menyalahgunakan kewenangan yang ada.
“Sangat banyak pengalaman pahit ketika saya turun lang-
Baca HAM di Hal. 7
C M Y K