6 Kades ...................... lalu digelandang di Polres Muna. Terungkap, Kades Lakawohe juga ternyata telah menjadi korban penipuan jaksa gadungan tersebut. Bila di Guali, Ia menggunakan nama Kadir Hasan. Di Desa Lakawohe, Baharuddin memakai nama Bahtiar Hamsah, SH, sesuai dengan buku tamu yang diisinya, Sabtu (15/1). Di Desa Lakawohe, jaksa gadungan tersebut meminta uang Rp 350 ribu sebagai biaya registrasi. Kasubagbin Kejari Raha, Ismail Musa, SH mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus itu ke kepolisian. Ia juga telah melaporkan ke atasannya, terkait pencemaran nama baik korps kejaksaan. Ismail Musa menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang melakukan investigasi mengatasnamakan kejaksaan. “ Bila ada, segera konfirmasi ke kami,” harapanya. (awn)
PAD ..................... bidang perhubungan sendiri hanya mampu mencapai 20,11 persen dari tahun sebelumnya yang berhasil hingga 97 persen. Ini disebabkan berkurangnya operasional perhubungan yang sebelumnya karena adanya warga Sulsel yang mendatangi Bombana lewat Pelabuhan Kolaka saat maraknya pendulangan emas lalu. Pariwisata, bisa menyumbang 51,31 persen sementara tahun lalu hanya sampai 37,38 persen. Target PAD dari sektor lainnya rata-rata mencapai target, bahkan banyak yang melampaui secara signifikan hingga di atas 100 persen. (p6)
Perusda ..................... itu dari beberapa mitra Perusda yang melakukan penambangan nikel, kini hanya PT. Media Arsir saja yang masih memiliki aktivitas. Itupun stok file ore yang dimiliki hingga kini belum dikapalkan, karena PT. Wirabuana (subkontraktor) yang juga milik anak seorang Direktur Perusda belum mendatangkan kapal yang hendak mengangkut ore. Haning meminta agar Pemkab Kolaka segera mengambil langkah evaluasi kinerja manajemen Perusda dan melakukan perbaikan. ‘’ Apalagi masa jabatan direktur Perusda akan berakhir bulan April mendatang. Jangan sampai dikemudian hari ada masalah apalagi yang berimplikasi pada hukum,’’ tandas Haning. (ndi)
Kendari Pos |Jumat, 21 Januari 2011
PenerimaRaskin Masih 31RibuKK Kolaka, KP Klaim Kadis Sosial Kolaka, Syamsul Rijal yang mengatakan mengklaim tak ada lagi warga miskin di daerahnya, sulit untuk dipercaya. Sebab nyatanya, jumlah masyarakat penerima beras miskin (Raskin) di Kolaka justru tetap banyak, bahkan masih perlu ditinjau ulang. Data penerima Raskin pada Bagian Perekonomian Setkab Kolaka yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 31.825 KK atau berada pada urutan keempat dari seluruh wilayah di Sultra. Tahun ini penyaluran Raskin menurut Kabag
Perekonomian Kolaka, Asmani Arief tetap menggunakan data BPS tahun 2008. Padahal Asmani juga menyakini perekonomian warga Kolaka sudah membaik. Meskipun sebelumnya jumlah penerima sebanyak 33.129 KK. ‘’ Sebenarnya warga Kolaka secara ekonomi sudah membaik, signifikan malah. Hanya saja penerima Raskin kita sesuaikan dengan data BPS. Untuk daftar terbaru, BPS menjanjikan kami April nanti. Jadi kita pakai yang ada dulu,’’ terangnya. Asmani menambahkan, dengan adanya program Demo Gerbang Mastra, perkembangan
kesejahteraan ikut membaik. Meski tak menyebutkan indikator keberhasilannya, dia mengaku Kolaka sudah menyandang predikat kabupaten yang lepas dari daerah tertinggal. Asmani mengklaim pula, masyarakat penerima Raskin saat ini sebenarnya tak semua masuk dalam kategori miskin. ‘’ Masyarakat sudah diberi bantuan pada berbagai lingkup. Mulai dari bantuan usaha, bibit, dana maupun perbaikan rumah layak huni melalui program Aladin. Jadi sebenarnya jumlah warga miskin berkurang,’’ ujar mantan Camat Kolaka ini.(p6)
Amirul Raih Leadership MDGs Award Baubau, KP Deretan prestasi mewarnai karir Wali Kota Baubau, H. MZ. Amirul Tamim dalam memimpin otorita itu. Awal pekan ini, Ia kembali memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat bersama 14 bupati/wali kota di Indonesia. Amirul Tamim menerima anugerah Leadership MDGs Award 2010 yang diserahkan Menko Kesra, Agung Laksono di Jakarta.
Bansus ..................... hingga mendekati pusat mata air masyarakat. Masalahnya, antara warga dan pemerintah setempat sudah mulai terjadi perbedaan sikap soal investor itu. Di Rahampuu, Kecamatan Kabaena, ada PT Timah Eksplomin yang masuk. Masalahnya kemudian, saat ini antara pemilik lahan, yang belum menjual dan sudah menjual mulai ada bibit konflik. Mereka yang anti
Anugerah itu diberikan sebagai bentuk apresiasi bagi para pemimpin daerah yang dianggap mampu mengaktualisaikan komitmen pembangunan dalam bentuk pencapaian program-program aksi berkelanjutan yang searah dengan delapan tujuan pembangunan millennium. ‘’ Baubau dinilai telah melakukan program berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan
milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Sektor-sektor yang menjadi perhatian adalah dalam hal peningkatan pencapaian indeks pembangunan manusia dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi,’’ kata , Kepala Badan Kominfo Baubau, Sadarman. Selain itu, keberhasilan Pemkot Baubau dalam kendali Amirul Tamim juga terlihat dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi setiap tahun. (k1)
tambang menolak menjual lahan, sedangkan mereka yang wellcome terhadap investor, mau melepas lahan. Pernyataan Sekretaris APINDO Bombana ini bukan tanpa alasan. Katanya, kurang lebih sekitar 70-an perusaan yang telah di keluarkan Izin Usaha Pertambangannya (IUP) kurang lebih sekitar 20-an berada di Kabaena. Anehnya, hingga hari ini belum ada yang tersentuh oleh kinerja Bansus yang dipimpin Sahrun Gaus itu.
Samid menduga Bansus sudah “masuk angin” sehingga telah terjadi proses pembiaran terhadap kegiatan para penambang yang ada di Kabaena. Samid yang juga putra Desa Pongkalaero ini juga mempersoalkan hadirnya PT (PNS) dan AKB di Pongkalaero. Versi Samid, di desanya itu pertama kali hadir perusahaaan AKB dan dalam proses rekrutmen pekerja kemudian muncul PT PNS. Kehadiran perusahaan itu sesaat
Pemkab Hanya Dapat Rp 250 Dari Diving Wangiwangi,KP Target PAD yang harus dicapai sektor pariwisata Wakatobi tahun 2010 sesuai proyeksi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebesar Rp 350 juta, berhasil dicapai. Untuk terus meningkatkan capaian PAD, tahun 2011 akan dikeluarkan ketentuan penggunaan pin bagi setiap orang yang melakukan aktivitas diving bekerjasama dengan pengusaha penyedia jasa penyelaman. Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Wakatobi, H. Hasirun Ady menjelaskan, tahun 2011 ini, pin yang dicetak sebanyak 1500 keping dengan harga masing-masing hanya Rp 250. ‘’ Satu kali saja membayar untuk keperluan menyelam selama satu tahun,’’ katanya. Ketentuan penggunaan pin itu sudah disepakati dengan pihak ketiga dan akhir bulan ini akan dibagi kepada pengusaha-pengusaha penyedia jasa penyelaman seperti WDR Tomia, Tomia Dive Center, Raka Dive, Patuno Beach Resort dan Opwal Hoga. ‘’ Semakin meningkatnya jumlah kunjungan ke Wakatobi, maka penggunaan pin itu akan semakin meningkat juga, sehingga tidak menutup kemungkinan penambahan jumlah pin yang dicetak dilakukan,’’ tandas Hasirun. (cr1)
Kasus ......................... Saat ini pihaknya tengah memeriksa saksi-saksi. Setelah Egel Sofyan diperiksa, berkasnya dinyatakan lengkap dan layak disidangkan maka akan dilimpahkan ke PN Unaaha. Untuk diketahui, agenda sidang saat ini sidang pembuktian. Terdakwa Takrif Wahab kini menjadi tahanan PN Unaaha. Sementara, terdakwa lainnya Amran Yunus, Direktur PT Ranasfi Aryanori belum ditahan. Anggaran proyek cetak sawah ini sebesar Rp 2,3 miliar dari APBN tahun 2006. Proyek ini berasal dari Deptan melalui Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air, seluas 500 hektar. (din) setelah Bansus DPRD terbentuk bahkan PT yang dimaksud melakukan sosialisasi di masyarakat setelah masyarakat dikabarkan akan kedatangan tamu dari Bansus DPRD Bombana. Kondisi itu memprihatinkan Samid yang juga Ketua GAPENSI Bombana. Ia mengaku akhir-ahir ini banyak mendapatkan laporan dari masyarakat jika Bansus DPRD dekat dengan perusahaan tertentu yang masuk di Pongkalero. Sinyalemen itu tidak
berlebihan dengan melihat proses pembiaran dari Bansus terhadap PT PNS yang mencoba melakukan upaya provokatif pecah belah masyarakat setempat dengan memanfaatkan sekelompok warga untuk melakukan aktivitas pemetaan areal konsensi dalam bentuk menancapkan beberapa patok batasan areal tambangnya, yang diketahui juga sebagaian merupakan areal dari PT. AKB yang lebih awal telah memulai proses eksploitasinya. (abi)