6 Perda ..................... “Saya juga heran, melihat karcisnya dasar yang digunakan Perda No 34 tahun 2009, “kata Tariala. Sementara itu, Komisi II sudah melakukan pemanggilan terhadap Dinas Perhubungan dengan Syahbandar Raha. Kesimpulan dari hearing tersebut, kata Fajaruddin, Ketua Komisi II, penarikan retribusi masuk pelabuhan dijadikan satu pintu. Teknisnya retribusi dinas Perhubungan digabung dengan retribusi dari Syahbandar. “Nanti ada petugas Dishub yang bantu mengawasi di pintu masuk, “ujarnya. Kemudian, kata legislator Golkar itu, pihak Syahbandar diminta untuk menyediakan uang kecil, sehingga tidak ada alasan tidak ada kembalian. Untuk masuk pelabuhan Raha, seyoknyanya sekali masuk untuk orang Rp 400. Namun pihak Syahbandar menarik Rp 1000. Alasan mereka, tidak ada uang kecil untuk kembalian. Sebelumnya saat ditemui diruang kerja beberapa waktu lalu, Kadis Perhubungan LM Syarif Andi Muna, mengungkapkan, dasar penarikan retribusi Pemda dipintu masuk pertama sesuai dengan Perda no 11 tahun 1997 tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah dari sektor laut/pelabuhan. Kemudian secara teknis diatur oleh Peraturan Bupati no 43 tahun 2001. Untuk penunjukan lokasi penarikan retribusi dikuatkan dengan SK Bupati no 233 tahun 2011. Dalam Perda no 11 tahun 1997, terang Dia, disebutkan rincian distribusi yaitu, tarif untuk orang Rp 1000, untuk motor Rp 2 Ribu, roda empat Rp 4 Ribu dan roda enam Rp 6 Ribu. (awn)
Kendari Pos |Rabu, 16 November 2011
Pimpinan DPRD Tertunda Disidang Baubau, KP Kasus dugaan korupsi dana pos bantuan desa tahun anggaran 2010 yang menjerat mantan bendahara pengeluaran Kabupaten Bombana Zainal Arifin Yasin, rencannya gelar di Pengadilan Negeri (PN) Baubau, kemarin. Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Baubau menghadirkan tiga orang saksi yang merupakan unsur pimpinan DPRD Bombana. Mereka antara lain, Ketua DPRD Kabupaten Bombana Andi Ardian, Wakil Ketua DPRD Bombana Johan SP dan anggota DPRD Bombana Abadi Makmur. Namun demikian, kehadiran tiga unsur pimpinan DPRD Bombana itu di meja hijau Pengadilan
Negeri Baubau, belum bisa memberikan keterangannya sebagai saksi, karena Ketua Mejelis Hakim Parlas Nababan masih sementara keluar daerah menjalankan tugas dinas sebagai Ketua PN Baubau. “Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda yang sama,” ujar Kasi Intel Kejari Baubau, Hijran Safar SH MH, kemarin. Hijran menjelaskan, terkait perkara tersebut, dana pos bantuan desa dengan total anggaran Rp 5,8 miliar terindikasi terjadi tindak pidana korupsi karena masih ada dana senilai Rp 1,4 miliar yang tidak dibayarkan kepada 116 desa yang ada di Kabupaten Bombana. (p1)
Delapan Kecamatan Masuk Minapolitan Andoolo, KP Pemerintah kabupaten Konawe Selatan menetapkan 8 Kecamatan dan 105 desa sebagai kawasan sentra Minapolitan. Delapan kecamatan itu masing-masing Tinanggea, Palangga Selatan, Laeya, Lainea, Moramo, Moramo Utara, Kolono dan Laonti, termasuk 105 Desa yang ada di kecamatan tersebut yang secara geografis berada di wilayah pesisir di Konawe Selatan. Sementara 14 kecamatan lainnya ditetapkan sebagai wilayah agropolitan atau wilayah pertanian dan perkebunan. Untuk mewujudkan Konawe Selatan sebagai Kabupaten Minapolitan, Bupati Konsel H Imran, mengatakan visi Konsel, sebagai kabupaten Minapolitan akan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Untuk merealisasikan program tersebut, pemerintah juga telah mengajukan ke DPRD Konsel untuk dijadi-
kan suatu produk Perda dan diharapkan di penghujung 2011 dapat ditetapkan. “Konawe Selatan terdapat 22 kecamatan dan delapan diantaranya berada di wilayah pesisir. Karena itu program kita adalah bagaimana sumberdaya laut akan menjadi penopang bagi daerah dalam pembangunan, sehingga pemerintah menjadikan Konsel sebagai kabupaten Minapolitan,” ujarnya, kemarin. Kata Imran, potensi sumber daya laut yang ada di Konawe Selatan di delapan Kecamatan dan 105 desa tersebut sangat menjanjikan. Potensi itu baik itu perikanan laut, budidaya rumput laut, tambak dan budidaya kepiting dan lainnya sangat menjanjikan. “Jika semua camat dan kepala desa mampu mengimplementasikan program Kabupaten Minapolitan, maka Konawe Selatan akan menjadi sentra penghasil perikanan terbesar di Sultra,” terangnya. (era)
Tunggakan ..................... Selain itu, perusahaan ini juga belum memberikan jaminan reklamasi serta masih berurusan dengan aparat berwajib karena di dalam konsesinya masih terdapat garis polisi. “Khusus kasus ini (adanya garis polisi), saya himbau untuk diselesaikan secepatnya,” tutur Ahmad Yani tanpa memberikan penjelasan lebih jauh apa penyebab hingga terdapat garis polisi di dalam konsensi PT. Cromindo. Mantan wakil ketua DPRD Bombana periode 2004-2009 ini juga menyoroti tidak adanya laporan pertriwulan UKL dan UPL PT. Cromindo. Padahal, sesuai aturan, laporan tersebut wajib hukumnya dilaporkan di instansi terkait yakni Badan Lingkungan Hidup. Selain itu, retribusi penggunaan alat berat, NPWP daerah, serta IMB yang belum dimiliki, juga diungkap komisi dua. “Pembangunan kantor penghubung di Bombana juga harus dilakukan. Ini perlu dilakukan, sehingga saat berhubungan atau berkoordinasi tidak lagi melalui sms (pesan singkat),” tambah Yani. Direktur PT. Cromindo, Adri pun menyanggupi putusan perbaikan yang dikeluarkan komisi dua. “Untuk beberapa poin yang disebutkan (pelanggaran yang dibacakan Ahmad Yani), Insya Allah bisa kami selesaikan dalam satu bulan. Tapi untuk beberapa item lain saya tidak mem-
Kepsek ..................... rekomendasi komisi III, maka akan diajukan ke ranah hukum. “Kita tetap akan rekomendasikan (ke Kejari Unahaa). Kami masih berikan kelonggaran siapa tahu dia kesulitan juga dapatkan uang, kita manusiawi. Walaupun 10 Nopember sudah berlalu, tetapi kita masih beri waktu. Saya sudah beritahu Haerul Saleh, tolong diselesaikan dalam minggu ini ,” tukasnya. Lebih tegas lagi ditegaskan Ardin, anggota DPRD Konawe lainnya. Kata dia, kasus Haerul Saleh ini harus segera direkomendasikan ke Kejari. Karena pihaknya melihat tidak ada itikad baik dari Haerul Saleh. “Padahal saat hearing (Kamis (3/11,red), Haerul Saleh berjanji
berikan jaminan karena membutuhkan waktu lama,” kata Adri. Dia pun mencotohkan salah satu item seperti pembangunan Pelsus. Untuk mengurus izin pembangunannya saja pihaknya belum bisa terselesaikan sampai hari ini. Padahal pihaknya sudah melakukan permohonan sejak beberapa bulan sebelumnya. Izin Pelsus kata Ardi, tidak hanya di tingkat kabupaten, tapi semua lini mulai dari provinsi hingga kementrian perhubungan dari dilalui. “Jadi prosesnya panjang,” tambahnya. Permasalahan lain seperti nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD), Adri mengaku bila perusahaannya telah dimiliki. Sedangkan IMB serta pembayaran pajak, Dia menuturkan bahwa khusus permohonan izin mendirikan bangunan, pihaknya memang belum melakukan karena sampai kemarin, belum ada bangunan permanen yang dibangun. Sedangkan mengenai pajak, perusahaannya siap melakukan jika sudah ada aturan yang ditetapkan dari Pemda Bombana.”Kami janji apa yang menjadi kekurangan kami, Insya Allah akan kami berusaha untuk perbaiki,” ungkap Adri. Sementara Slamet Rigay, Asisten II Bombana menuturkan, banyak hal yang harus dibenahi oleh PT. Cromindo. Olehnya itu, kesempatan yang diberikan dewan untuk melakukan perbaikan selama satu bulan benarbenar dimanfaatkan. (nur)
akan menyelesaikan. Tetapi ternyata kepala sekolah ini tidak ada perhatian,” ujar Ardin, kemarin. Ardin memastikan tak satupun rekomendasi yang direalisasikan Haerul Saleh saat hearing lalu. Menyangkut DPRD Konawe akan merekomendasikan kasus Haerul Saleh ini ke pihak berwajib menurut Ardin untuk memberikan efek jera. “Sebelumnya sudah ditempuh langkahlangkah penyelesaian masalah tersebut, nyatanya tidak ada realisasi juga. Apalagi ini menyangkut masyarakat miskin yang seharusnya layak diberi bantuan. Jangankan bantuan gratis, uang kita sendiri pun dapat membantu mereka. Apalagi ini terjadi dikalangan pendidik. Bagaimana wajah dunia pendidikan kita kalau sudah begini,” tambahnya. (din)