21
Kendari Pos | Rabu, 9 Mei 2012
Imran Mundur dari Demokrat PKS Pilih Cagub yang Pinang Kadernya Andoolo, KP Kontroversi soal Imran akhirnya terjawab. Bupati Konawe Selatan (Konsel) itu memilih mundur dari Partai Demokrat Sultra yang saat ini mengamanahkan jabatan Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) kepadanya. Pengajuan pengunduran diri itu sudah ia buat secara resmi dalam sebuah surat bermaterai dan dalam waktu dekat akan ia ajukan ke DPP Partai Demokrat. Tapi Imran beralasan bahwa kemundurannya itu sematamata karena ingin berkosentrasi di birokrasi mengingat saat ini dirinya adalah Bupati Konsel yang memerlukan perhatian penuh. “Nama saya masih dimasukkan dalam kepengurusan di PD Sultra dalam pelantikan beberapa waktu lalu. Makanya sekarang saya berniat mundur dan hendak berkonsentrasi di pemerintahan. Surat pengunduran diri saya akan disampaikan dalam waktu singkat,”ujar H Imran, kemarin. Menurut mantan Ketua DPD Partai Demokrat Sultra itu, permintaan mundur dari Demokrat itu tidak ada kait-
DOK/KP
Gambar ini diambil, Januari tahun 2011 silam ketika Musda Partai Demokrat Sultra dibuka Ketua DPP PD, Anas Urbaningrum. Ketika itu, Imran masih menjabat Ketua DPD PD Sultra tapi beberapa jam kemudian, lewat sebuah proses Musda yang mengejutkan, secara aklamasi, Endang SA yang menjabat Sekretaris DPD didapuk 12 DPC PD Se Sultra untuk jadi Ketua PD Sultra. Pasca itu, antara Imran dan Endang terjadi disharmonisasi hingga kemudian bulan ini, Imran memilih mundur dari Partai Demokrat. anya dengan Partai Gerindra yang mengajaknya untuk bergabung, yang belakangan ini ramai dibicarakan publik. Tetapi semua itu semata-mata untuk berkonsentrasi di birokrasi, seperti yang diungkapkan pasca kalah dari Musda Demokrat Sultra, beberapa waktu lalu. “Kalaupun suatu saat saya berpartai, itu merupakan suatu pilihan. Hanya untuk
saat ini biar dulu saya konsentrasikan membangun Konsel,”terangnya. Bupati Konsel periode kedua itu mengaku, ajakan Partai Gerindra untuk masuk di kepengurusanya itu merupakan suatu kehormatan. Terlebih itu disampaikan saat digelarnya Rapat Kerja Cabang Partai Gerindra Konawe Selatan yang dihadiri DPD Gerindra Sultra serta beberapa pen-
gurus DPC Gerindra Se Sultra. “Sikap politik saya nanti akan saya sampaikan disaat waktunya tiba. Pastinya, saat ini saya hendak mundur dari kepengurusan Partai Demokrat terlebih dulu,” tandasnya. Ditambahkan, ramainya baliho bergambar dirinya dengan latar belakang Partai Gerindra Baca Mundur di Hal. 22
Hari Ini, PNBK Bahas Soal Cagub Kendari,KP Desakan para pengurus DPC PNBK se-Sultra untuk segera melakukan rapat kerja daerah khusus (Rakerdasus) guna membahas berbagai hal termasuk yang paling urgen soal arah dukungan politik PNBK di Pilgub nanti akhirnya terwujud. DPD PNBK Sultra menjadwalkan, hari ini akan menggelar Rakerdasus di salah satu hotel di Kendari. “Semua DPC PNBK se-Sultra akan hadir dan diminta masukannya soal program, sebagai bagian dari konsolidasi partai,” ujar Ketua DPD PNBK Sultra, Ir Slamet Riadi. Dalam
Slamet Riadi
Rakerdasus itu juga nantinya, setiap DPC akan mengusulkan calon gubernur yang paling representative untuk diusung, mengingat sebelumnya DPD PNBK telah mengintruksikan untuk meminta DPC melakukan pencermatan di daerahnya. “Karena itu hari ini kami juga akan meminta data berapa pengurus yang masih ada, dan apa saja yang menjadi keinginan mereka terkait pencalonan. Olehnya itu hari ini akan dilahirkan rekomedasi pasangan calon, tepatnya 2 s.d 3 calon, untuk kemudian akan di bawa ke DPP,” lanjutnya.
Dengan begitu satu minggu kedepan akan ada rapat pimpinan terbatas antara DPP dan DPD, untuk membahas calon yang diusulkan, dan kemungkinan akan di lakukan di Jakarta. “Setelah kita mencapai kata kesepakatan, paling tidak ada calon yang akan di undang ke DPP untuk memberikan presentase, kalau kritis tidak menutup kemungkinan menghadirkan dua calon untuk presentase. Dengan demikian pada akhir bulan Mei ini, PNBK sudah menetapkan pasangan calon beserta partai pengusungnya,” ungkapnya.(fas)
Kendari, KP Mau jadi calon gubernur dari PKS? Jika ada bakal calon yang punya keinginan diusung partai berlambang padi dan bulan sabit itu maka syaratnya ada dua. Pertama, harus membawa gerbong koalisi parpol minimal dua kursi dan kedua, diutamakan mereka yang mau menggandeng kader PKS untuk jadi calon wakil gubernur. PKS di DPRD punya lima kursi, atau masih kurang dua kursi lagi sebagai syarat minimal untuk bisa mengusung pasangan calon. Saat ini, ada empat kandidat yang secara terbuka sudah mengajukan pinangannya kepada partai itu yakni Nur Alam (NA) Buhari Matta (BM), Ali Mazi (AM) dan La Ode Ida (LOID). Kalau NA, tentu dia tidak punya beban lagi untuk urusan parpol, karena sudah ada PAN yang siap mengusungnya. Dengan begitu, jika syaratnya harus meminang kader PKS, sejauh ini belum ada tanda-tanda NA akan berkoalisi untuk urusan Cawagub. Sulkhoni, Sekretaris DPW
PKS Sultra, mengatakan bahwa kriteria yang bakal menentukan arah dukungan PKS kepada siapa mencaku dua hal, yakni harus se-visi dengan PKS dan tentunya telah berkontribusi kepada masyarakat Sultra. Sulkhoni juga menambahkan bahwa arah dukungan PKS akan lebih diprioritaskan kapada Cagub yang meminang Cawagub dari PKS. “Sebenarnya, untuk Cawagub yang kami usulkan kepada Cagub ini sifatnya hanya tawaran saja, bukan kewajiban. Tapi kalau nanti ada Cagub yang menawarkan untuk menjadikan kader PKS sebagai Cawagubnya tentu ini kesannya berbeda. Artinya, ini lebih akan menjadi bahan perhatian dari kami. Dan bisa jadi Cagub yang ini akan lebih kami proiritaskan ketimbang Cagub yang hanya menawarkan untuk menjadi rekan koalisi tanpa mengambil Cawagub dari PKS,” ujarnya. Jika dilihat dari segi hubungan yang pernah dibangun oleh PKS dan Cagub yang akan diusung, BM dan AM-
lah yang pernah membangun kedekatan dengan PKS. Pasalnya, saat Pilbup Kabupaten Kolaka lalu, PKS menjadi partner koalisi dengan BM dan saat Pilgub sebelumnya, PKS juga adalah koalisi dari AM. Sehingga, kata Sulkhoni bisa saja kedua kandidat berpeluang besar untuk menjadi rekan koalisi PKS untuk Pilgub ini. “Tapi kami juga tidak menutup mata bahwa yang dulu dan sekarang itu beda. Misalnya, Ali Mazi yang dulu dan yang sekarang kan itu beda lagi. Dan ini juga akan berpengaruh terhadap arah dukungan kami,” tukasnya. Terkait mahar lima kursi PKS di DPRD Sultra, PKS tidak memasang mahar bagi Cagub yang akan mereka usung. “Kami tidak pernah memasang mahar terkasit siapapun yang kami dukung. Prinsip PKS adalah berkerja keras untuk memenangkan siapa yang kami usung. Untuk Pilgub ini nanti PKS akan bawa koalisi dengan Cagub yang bersangkutan, bukan dengan koalisi partai,” tandas Sulkhoni.(p4)