8
Kendari Pos |Jumat, 28 Desember 2012
Aparat di Muna Lemah Tokoh Pemuda Prihatin dengan Kekacauan Kendari, KP Tindakan kekerasan dan perkelahian pemuda antar lorong di Kabupaten Muna mulai mendapat respon luar. Respon ini akibat tiap saat kabupaten itu sering dihebohkan dengan tawuran antar pemuda. Kepolisian setempat pun sering dianggap tidak mampu memecahkan persoalan tersebut. Untuk itu, sejumlah tokoh muda Muna dalam waktu dekat ini akan melakukan hearing dengan Muspida dan pemerintah Muna. Salah seorang tokoh pemuda Muna, La Ode Songko Panatagama mengungkapkan, kekacauan yang santer terjadi di Muna menunjukkan lemahnya aparat setempat. Selain itu, pihak eksekutif dan legislatif juga terkesan tidak punya langkah yang baik dalam merangkul masyarakat kalangan bawah. “Sebagai orang Muna kami tidak bisa melihat realitas ini terjadi terus menerus. Makanya kami selaku pemuda asal Muna akan melakukan langkah strategis untuk meminimalisir tingkat kekacauan yang terjadi di tanah kelahiran kami,” ujarnya. Hal senada juga diungkapkan
Hidayatullah. Ketua KNPI Sultra ini menawarkan perlunya menata kembali kehidupan sosial di Muna, khususnya di kalangan pemuda. “Saat kepemimpinan Ridwan, kekacauannya cenderung kurang kerena dia mampu merangkul para aktor pemuda Muna. Lain halnya dengan sekarang, kepemimpinan berubah, gaya pemerintahan pun berubah. Apa yang dilakukan pemimpin dulu, berbeda dengan yang sekarang. Dan itu berpengaruh signifikan dengan kondisi pemudanya di lapangan,” terang Hidayatullah. Sementara itu, Irvan Ido mengatakan, konflik sebenarnya bukan karakter orang Muna. Hanya mungkin ada motif lain di balik kekacauan yang terjadi. “Makanya kita perlu resolusi motif. Selain itu juga perlu melakukan identifikasi aktor konflik. Intelejen kepolisian dan TNI pasti punya data-data itu, tinggal bagaimana bupatinya juga turun tangan,” katanya. Sebagai langkah awal, para tokoh pemuda Muna seperti Isnain Kimi, La Ode Muh. Elwan dan tokoh pemuda lainnya akan bertemu Kapolda. Selanjutnya mengagendakan untuk melakukan hearing dengan bupati Muna, legislatif, dan Muspida untuk membahas masalah tersebut.(p4)
Sekretaris KPU Bersandar di BPKP Kejati ....... tahun 2012,” katanya. Nah, untuk mendukung keterangan itu, kemarin (26/12), Aspidsus mengundang Adnan Husaeny, mantan Sekretaris KPU Sultra, Hajaruddin, Plt Sekretaris KPU Sultra, serta Agung, Ketua Panitia Lelang. “Kami belum bisa bilang penyimpangan karena masih tahap pengumpulan data dan informasi, nanti dari hasil pengembangan informasi dan tindak lanjut baru bisa ditentukan sebagai saksi atau tersangka,” jelas Tomo. Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan Kejati Sultra, karena ada laporan dari masyarakat. Dari keterangan empat orang sekretariat KPU Sultra itu, Kejati masih akan memanggil pihak-pihak lain yang terkait. “Hasil pengumpulan data dan informasi ini akan dievaluasi untuk langkah selanjutnya. Awalnya kami meminta keterangan panitia, menyusul siapa ikut dan menang tender, serta kalau sudah ada indikasi penyimpangan pengadaan surat suara dengan anggarannya sekitar Rp 6 miliar ini, maka kami akan minta keterangan BPKP,” bebernya.
Dari empat pejabat kesekretariatan KPU Sultra yang disebut Aspidsus, hanya Sekretaris KPU Sultra, La Ode Andi Pili yang sempat ditemui wartawan di Kejati. Menariknya, tidak seperti “tamu” Kejati lainnya yang kerap menghindari wartawan, La Ode Andi Pili justru tampil terbuka. Dibidik kamera wartawan pun justru mengambil gaya khusus seolah memberi kesempatan kepada fotografer untuk mengambil gambarnya secara sempurna. “Yang jelas, kita sudah lakukan pengadaan logistik sesuai aturan. Pemeriksaan ini atas laporan awal masyarakat bahwa pengadaan logistik tidak sesuai aturan. Mereka katakan tidak sesuai spesifikasi. Tetapi perlu diketahui, pengadaan logistik dilakukan setelah pemeriksaan BPKP, sehingga kami yakin sudah sesuai aturan berlaku,” kata La Ode Andi Pili sambil berucap dirinya siap untuk diperiksa kapan saja. Andi Pili muncul di Kejati sekitar pukul 09.00 wita dan baru meninggalkan ruangan Aspidus sekitar pukul 12.00 wita. Saat ditanya maksud kedatangannya, pengganti Andnan Husaeny ini mengatakan dirinya ditanya tentang pengadaan logistik Pilgub Sultra tahun 2012.(fas/ano)
Pemerintah Tak Serius Terapkan Daerah Otonom Jakarta, KP Wakil ketua komite Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI H Kamaruddin menilai, pemerintah yang ada saat ini terkesan tidak serius dalam penerapan otonomi daerah. Misalnya, dalam pemberian bagi hasil antara daerah dan pusat, yang cenderung tidak
terdapat perimbangan pada beberapa sektor andalan yang dimiliki seperti petambangan, pariwisata, migas dan lainnya. “Seharusnya daerah itu mendapatkan porsi lebih besar. Tapi, yang terjadi kan sebaliknya. Untuk kedepan, upaya komunikasi pusat dengan daerah harus bisa terjalin
dengan baik, sehingga memberikan iklim kepada daerah bisa lebih besar,”ujarnya, kemarin. Ia menjelaskan, untuk wilayah Sultra hasil kekayaan alam sangat melimpah. Banyak hal yang berkaitan dengan kehidupan. Nah, bagi hasil harusnya terjadi pada semua sektor, apalagi pariwisata mestinya daerah menda-
patkan kewenangan sebesar besarnya, termasuk bagaimana menyangkut infrastrukturnya agar wilayah bisa berkembang. Kamaruddin juga melihat pemekaran wilayah, untuk mempercepat proses pembangunan tidak diseriusi. Pemerintah kerap berdalih sangat tergantung dengan ketersediaan anggaran
secara nasional. “Kalau soal pemekaran, peluang masih terbuka dan itu juga tergantung bagaimana pemerintah pusat memberikan peluang. Januari hingga April 2013 ini, akan diadakan pembahasan. Ini semua juga, antara komisi II DPR RI dengan pemerintah,”ucapnya. (cr2)
Putusan Kasasi Mantan Bupati Bombana Belum Turun Haikal ....... Baubau, oleh majelis hakim Mahkamah Agung memutuskan terdakwa Haikal bebas dari segala tuntutan hukum. Selain kasus yang menjerat Haikal, Pengadilan Negeri (PN) Baubau juga sudah menerima putusan Mahkamah Agung berdasarkan permohonan kasasi JPU atas perkara kasus dugaan korupsi pos bantuan sekretariat daerah Kabupaten
Bombana dengan terdakwa La Ifa. Dalam perkara tersebut, La Ifa dijerat dengan pidana 4 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta. Selain membayar denda, majelis hakim juga memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti senilai Rp 490,6 juta. Ditemui di ruang kerjanya, Humas Pengadilan Negeri Baubau Ari Wahyu Irawan SH MH membenarkan pihaknya sudah menerima surat putusan kasasi terhadap perkara yang
menjerat Haikal dan La Ifa. Untuk perkara Haikal majelis hakim MA menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau yang menjatuhi vonis bebas terhadap terdakwa Haikal. Sementara untuk kasus yang menjerat La Ifa, keputusan majelis hakim MA menaikan masa kurungan pidana terhadap terdakwa dari 1,6 tahun menjadi 4 tahun. “Sebelumnya dalam perkara La Ifa majelis hakim PN Baubau memutuskan pidana kurungan 1,6 tahun ditambah denda dan
membayar uang pengganti. Setelah keluar hasil kasasi jaksa dari MA, putusan pidana terhadap terdakwa naik menjadi empat tahun dan tetap membayar denda dan uang pengganti,” jelasnya. Selain perkara yang menjerat Haikal dan La Ifa, jaksa penuntut umum Kejari Baubau juga melakukan kasasi terhadap sejumlah perkara korupsi lainnya. Diantaranya kasus yang menjerat mantan Bupati Bombana, Atikurah-
man yang juga divonis bebas oleh PN Baubau. Ditanya terkait hasil kasasi terhadap perkara yang menjerat mantan orang nomor satu di Kabupaten Bombana itu, Ari Wahyu Irawan menjelaskan sampai saat ini PN Baubau belum menerima surat resmi dari Mahkamah Agung mengenai putusan perkara itu. “Sampai saat ini baru dua yang kami terima yakni perkara mengenai Haikal dan La Ifa,” tutupnya.(m4/ong)