5
Kendari Pos | Selasa, 26 Maret 2013
BPKP Kembali Lakukan Audit Kasus Lagasa BaP enam Tersangka Belum P21 Kendari, KP Rupanya Kasus dugaan korupsi proyek swakelola Penataan kawasan Kumuh Penimbunan pantai Lagasa-Tula, belum benar-benar rampung. Meski sebelumnya penyidik Polda Sultra telah menetapkan 12
tersangka, namun kenyatanya baru ada enam tersangka yang telah divonis. Sisanya, enam tersangka hingga kini berita acara pemeriksaannya belum juga lengkap alias P21. Belum lengkapnya BAP enam tersangka tersebut, karena penyidik Polda masih harus meminta audit ulang ke BPKP, terkait kerugian negara dalam proyek tersebut. Kabid Investigasi BPKP Sultra, Purwo Utomo mengatakan
audit tambahan bisa saja dilakukan dengan catatan penyidik harus melayangkan surat permohonan baru. Pasalnya, pihak BPKP hanya melakukan audit kerugian negara secara keseluruhan. “Kalau dilakukan audit tambahan, itu mungkin saja. Tetapi, penyidik Polda Sultra mestinya bersurat kepada kami,” jelasnya Purwo menjelaskan, dalam
Baca Lagasa di Hal 6
Tak Ada Amdal, Reklamasi Pantai Bone-bone Disoal Bupati Konsel H Imran didampingi Kadis PU Saala, Kepala Bappeda. Arsalim Arifin tinjau Banjir di desa Lerepako, kemarin.
herman/KP
Hujan Sejam, Satu Desa Terendam Banjir Andoolo, KP Desa Lerepako, Kecamatan Laeya, akhir pekan lalu terendam banjir. Bupati Konawe Selatan H Imran didampingi Sekda Konsel H Sardjun Mokke, Kepala Bappeda Arsalim Arifin, Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Saala ST, MT yang kebetulan melintas langsung melakukan peninjauan atas banjir setinggi lutut orang dewasa. Meski hujan yang turun hanya satu jam, tetapi sudah dapat menggenang satu desa. Meng-
ingat desa tersebut berada hulu sungai Laeya, yang mana kondisi hutannya sudah gundul, termasuk drainase yang tidak berfungsi lagi. Bupati Konsel H Imran yang melihat langsung kondisi air yang menggenang pemukiman warga dan lahan persawahan tersebut memerintahkan kepala Dinas PU Saala ST, MT, Kepala Bappeda untuk melakukan perbaikan drainase, termasuk perencanaan pembangunan saluran air yang lebih besar. “Melihat kondisi banjir ini,
dikarenakan drainase sepanjang jalan tidak berfungsi. Selain itu disebabkan hutan penyangga sudah parah, karena itu yang harus menjadi perhatian,” tegas Imran kemarin. Bupati juga menyempatkan diri berdialog dengan warga Lerepako yang kebanjiran. “Gimana rumahnya, apa ada korban jiwa dan lain sebagainya. Insyah allah drainase yang menjadi tergenangnya air akan segera mendapat perbaikan. Juga diingatkan agar turut membantu pemerintah men-
jaga hutan desa, bila hutan itu terus digunduli, maka dampaknya di kampung ini,” katanya. Imran menambahkan banjir seperti ini hanya sebentar saja, tetapi sudah merugikan warga, baik itu pemukiman warga, termasuk perabot-perabot rumah, sawah masyarakat. “Ini yang akan segera mendapat penanganan, baik itu dari Dinas PU dan Tata Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah, termasuk dari Bappeda untuk perencanaan pembangunannya,” ujarnya. (era)
Wabup Serahkan 60 Sertifikat Warga Andoolo, KP Lomba Kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Andoolo, dimanfaatkan BPN Konawe Selatan untuk penyerahan sertifikat tanah milik warga. Kemarin, Wakil Bupati Konsel H Sutoardjo Pondiu langsung menyerahkan sebanyak 60 sertifikat kepada masyarakat di Kantor Kecama-
Tiap Bulan, Dua Rumah Dibedah Rumbia, KP Rumah tidak layak huni di Bombana ternyata banyak. Bahkan di Rumbia, ibukota Kabupaten, paling dominan ditemukan. Rumah-rumah yang tidak layak kebanyakan berjejer dan berdiri di wilayah pesisir. Pemandangan seperti itu membuat hati dan perasaan H. Tafdil tersentuh. Bupati Bombana ini berjanji akan merubah tempat tinggal warganya itu melalui program bedah rumah. “Mulai bulan depan (April, red) program tersebut sudah mulai dijalankan,” kata Bupati Tafdil, didampingi Kapolres Bombana, AKBP Arief Dwi Koeswandhono dan Sekda Rustam Supendy, saat mereka mengunjungi perampungan pembangunan rumah korban puting beliung di desa Tapuahi kemarin. Ketua DPD PAN Kabupaten Bombana ini mengaku pro-
Baca Dibedah di Hal 6
tan Andoolo. Sertifikat yang diserahkan itu adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BPN Konawe Selatan melalui program nasional (Prona) tentang penyertifikatan lahan warga secara nasional. Dalam kesempatan itu Wakil Bupati Konsel mengatakan, program nasional penyertifikatan lahan itu sangat mengun-
tungkan warga. Dimana, lahan warga yang tadinya belum jelas kekuatan hukumnya, kini sudah jelas kepemilikannya. Bahkan, dengan adanya sertifikat tersebut, masyarakat yang akan mengambil kredit ke bank akan cepat dilayani. “Saya berharap kepada seluruh warga untuk dapat mendaftarkan lahannya atau
tanah untuk dibuatkan sertifikat, sehingga kedepannya lahan atau tanah-tanah tersebut tidak menjadi sumber konflik pertanahan,” ujar Sutoardjo kemarin. Wakil H Imran itu tak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak BPN Konsel
Baca Warga di Hal 6
Baubau, KP Reklamasi disekitar pantai Bone-bone yang melakukan penimbunan laut tidak jauh dari dermaga di Kelurahan Bone-bone dipermasalahkan. Pasalnya penimbunan laut tersebut tidak dilengkapi dengan dukomen kelengkapan analisis dampak lingkungan (amdal). Anggota DPRD Kota
Baubau, La Ode Ahmad Monianse menjelaskan pihaknya mendapat keluhan dari masyarakat setempat mengenai aktifitas penimbunan laut Bone-bone. Pasalnya masyarakat takut jika laut disekitar Bone-bone akan digeser karena ditimpun maka secara tidak langsung telah menghilangkan fungsi utama laut yang dominan menjadi
mata pencarian masyarakat setempat. “Seharusnya kita tidak boleh berpikir karena itu proyek provinsi atau pusat lantas main timbun saja, harus diperhatikan asas manfaatnya untuk masyarakat setempat,” tuturnya. Legislator PDIP itu men-
Baca Amdal di Hal 6