Kendari Pos | Jumat, 25 Januari 2013
Metro
15
Keruk dan Timbun...
Genjot...
sertifikat, meskipun di situ memang bukan daratan,” ungkap Direktur PT. Kendari Metropolitan, Muh. Samaruddin Toyib. Pria yang akrab disapa Rudi itu membenarkan jika pada 2012 lalu perusahaannya sudah mulai start untuk melakukan pembuatan talud. Pemerintah daerah bahkan telah memberi restu, termasuk DPRD Kota Kendari. Namun, dua bulan kemudian pihak parlemen kota kembali bersurat dan meminta agar pembangunan dihentikan sementara. Sebab dewan menduga adanya kerusakan mangrove di sekitar teluk akibat aktivitas perusahaan tersebut. “Karena dewan minta dihentikan sementara, terpaksa kami ikuti. Mudah-mudahan ke depan masih diberi kesempatan melanjutkan niat kami,” harapnya. Versi Rudi, revitalisasi dan pengelolaan Teluk Kendari menjadi salah satu upaya untuk menanggulangi pendangkalan. Apalagi kata dia jika proyek “utama” yakni penimbunan teluk itu benar-benar terealisasi, masyarakat akan dapat menikmati. Termasuk pada pedagang kali lima di sekitar teluk akan disiapkan tempat khusus untuk berjualan di kompleks pengelolaan. Untuk bisa tuntas, estimasi anggaran yang akan digunakan mencapai Rp 3,4 triliun. Namun, untuk tahap awal, pihaknya akan mengucurkan anggaran sebesar Rp 660 miliar. “Jelasnya, dalam proyek ini kami tidak ingin menguasai, meski menanggulangi pembebasan lahannya, namun kami akan serahkan kembali ke Pemda menjadi aset pemerintah,” argumennya. (fya)
proyeksi Rp 6.965.119.590, yang mampu direalisasikan hanya Rp 6.960.222.852, atau hanya 99,93 persen. Daerah yang mencapai realisasi PAD Samsat tertinggi adalah Kabupaten Buton. Dari target Rp 6.155.143.788 yang berhasil direalisasikan sebesar Rp 7.834.211.811. Untuk meningkatkan PAD tersebut, Sarlina mengaku, sebenarnya pihaknya selalu menyampaikan agar ada peningkatan layanan. Sebab dalam praktiknya ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya realisasi samsat, antara lain minimnya sarana dan prasarana, pelayanan yang kurang maksimal serta proses administrasi terlalu panjang. “Kalau semua persoalan itu bisa ditanggulangi, saya yakin kedepan capaian-capaian pajak kabupaten/kota akan lebih meningkat,” katanya. Untuk mempermudah proses administrasi kata pengganti Andi Nur, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan sistem online. Selain mempermudah masyarakat, proses itu juga akan mengurangi terjadinya kebocoran. “Samsat memang tidak bisa berjalan sendiri. Di lapangan, ada pihak kepolisian dan Jasa Raharja yang menjadi mitra kerja. Nah, tiga instansi ini memang harus lebih berkordinasi,” kata Sarlina. (fya)
DPK Gafatar Kota Kendari berpose bersama warga usai melakukan aktivitas sosial di Nangananga, Baruga beberpa hari lalu
IST
Gafatar Berbagi di Nangananga Kendari, KP Sebuah organisasi DPK Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Kota Kendari memperlihatkan kepedulian dalam kegiatan sosial dan berbagi pada sesama. Akhir pekan lalu, pentolan gerakan itu menyerahkan sejumlah bingkisan kepada 40 kepala keluarga
warga Nangananga, khususnya di RT 07/RW 03, Baruga. Ratusan pakaian bekas layak pakai tersebut dikumpulkan dari masyarakat kompleks BTN Griya Baruga Indah. Wakil Ketua DPK Gafatar Kendari, Suriono Kaji mengaku, kegiatan tersebut adalah untuk yang kedua kalinya di wilayah tersebut.
Pihaknya turun langsung ke masyarakat yang berniat membantu dan mengumpulkan pakaian bekas layak pakai. Sementara itu Ketua RW 03 Nangananga, Saleh yang didampingi Ketua RT 07, Mangi. R. Pauru mengapresiasi niatan organisasi tersebut dalam kegiatan sosial di masyarakatnya. (p16)