7
Kendari Pos |Rabu, 14 Maret 2012
Pemerintah Disarankan ke MK Soal Harga BBM Jakarta, KP Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPR, Puan Maharani, menegaskan, sikap partainya tetap menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). "Sikap kami sudah jelas. Kami menolak," tegas Puan, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3). Ia menegaskan, pembatasan
BBM sudah ada di pasal 7 ayat 4 Undang-undang APBN 2012. "Nah, kalau sekarang tiba-tiba pemerintah ingin menakikkan, harus mengajukan ke MK soal pasal itu," kata putri Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, itu. Dia menegaskan, kalau pemerintah memberlakukan kenaikan BBM, maka masyarakat kecillah yang akan semakin
terbebani."Kalau itu dilakukan masyarakat kecil akan lebih berat bebannya," ujar Puan. Rencana dua opsi pemerintah untuk menetapkan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) secara tegas ditolak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). PDIP meminta satu opsi tambahan, yakni menolak pembatasan maupun kenaikan harga BBM bersub-
sidi untuk sekarang ini. "Kami menyikapi dua opsi yang diajukan pemerintah membatasi BBM bersubsidi atau menaikan harga BBM bersubsidi. Kami ajukan tiga opsi, menolak atau membatalkan keduanya," ujar Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri usai Rapat Koordinasi DPP PDIP dan Fraksi PDIP di Jakarta, Selasa (13/3).(boy)
Dari Awal, Keberadaan DPD Tidak Jelas DPD .......................... han bakar minyak (BBM). "Saya katakan kinerja DPD baik secara institusi maupun para anggotanya semakin tidak karuan. Terlebih disaat daerah dan masyarakat berteriak karena hilangnya BBM di pasar dan melambungnya harga sembilan bahan pokok," kata Margarito Khamis, kepada JPNN, di Jakarta, Selasa (13/3). Kalau DPD akan begini-begini terus, lanjut Margarito wajar bila DPR meragukan kinerja mereka sebagai representasi masyarakat dan daerah. Dikatakannya, jangankan memberikan kinerja yang terbaik terhadap masyarakat dan
daerah, untuk menjaga keseimbangan antara anggaran yang diberikan oleh negara dengan produktifitas kerja para anggota DPD saja sulit bagi kita untuk mengukurnya, ujar dosen Universitas Khairun Ternate itu. Selain itu, dia juga mengkritisi keranjingan para anggota dan pimpinan DPD yang menggunakan kata senator untuk menjaga gengsi mereka di parlemen Indonesia. "Belum pantas anggota dan pimpinan DPD menggunakan konsep senator karena keberadaan dan eksistensi DPD itu sendiri dari awal memang tidak jelas. Dibilang parlemen kita bikameral, nggak juga. Diposisikan sebagai check and balanced juga tidak kelihatan
karena tak bernyali mengkritisi DPR. Apalagi menyuarakan aspirasi masyarakat dan daerah, itu semakin kabur," imbuhnya. Demikian juga halnya terhadap tumpulnya sensitifitas para anggota DPD terhadap berbagai konflik di daerah yang bersumber dari sengketa lahan milik masyarakat yang diklaim oleh perusahaan sebagai asetnya. "Barangkali DPD berpandangan bahwa negeri ini amanaman saja. Padahal banyak masalah yang semestinya mereka suarakan di Senayan. Tapi itu tidak mereka lakukan dengan alasan keterbatasan wewenang," tegas Margarito Khamis. (fas)
Sidang Mobdis Gubernur Memanas Ternyata, Dugaan Korupsi
Mobdis ......................
sidang dan langsung menundanya saat mendudukkan Chandra Liwang sebagai terdakwa. Sikap yang ditunjukan jaksa dalam persidangan tersebut dinilai terkesan main-main oleh majelis hakim dalam menangani perkara dugaan korupsi. Ketidakseriusan kejaksaan mengusut kasus korupsi cukup tampak pada persidangan kasus dugaan korupsi mobdis Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra tersebut. Tak hanya hakim, kuasa hukum terdakwa pun kesal. Persidangan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan mobil Land Cruiser dan Pajero untuk mobdis Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra dijadwalkan, kemarin di PN Tipikor Kendari. Agendanya, menghadirkan dan mendengarkan keterangan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra. Sidang pertama dimulai seki-
tar pukul 11.15 wita dengan mendudukan Bebi Manuhutu sebagai terdakwa. JPU yang hadir dalam persidangan adalah Arifuddin SH yang juga menduduki jabatan Kasi Pidsus Kejari Kendari. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Nelson Samosir SH didampingi dua anggota majelis hakim, Nendi Rusnendi, SH dan Wiyono SH. Sedang Bebi Manuhutu didampingi oleh kuasa hukumnya, Herman Kadir SH dan Munirodin SH. Sayangnya, agenda yang telah ditetapkan pada persidangan sebelumnya yakni JPU berjanji akan menghadirkan BPKP dalam memberikan keterangan ahli tidak terbukti. Tim auditor BPKP yang melakukan pemeriksaan terkait dugaan kerugian negara yang ditimbulkan dalam proyek pengadaan Mobdis Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra tersebut tak mampu dihadirkan oleh JPU. Majelis hakim pun terpaksa menunda persidangan terse-
but. "Kami memberikan kesempatan terakhir, pekan depan, kepada JPU untuk menghadirkan ahli dari BPKP. Jika tidak mampu menghadirkan ahli tersebut, kami akan mengambil tindakan tegas," ungkap Nelson Samosir kepada JPU. Tindakan tegas yang akan diambil oleh hakim jika tak menghadirkan ahli dari BPKP, pekan depan, maka sidang perkara Mobdis tersebut akan dilanjutkan. Keterangan ahli dari BPKP akan diabaikan. "Jika setahun menunggu ahli dari BPKP tidak hadir-hadir, maka sidangnya akan menunggu juga selama 1 tahun. Makanya, kami masih memberikan kesempatan terakhir pekan depan," ungkap Ketua PN Kendari itu. Kuasa hukum Bebi Mannuhutu mengungkapkan, sudah 14 kali kasus mobdis disidangkan, JPU belum bisa mengungkapkan hasil audit BPKP yang menyatakan kerugian negara dalam kasus tersebut. Mestinya ada audit invertigasi.
Seseorang bisa ditahan kalau ada audit BPKP untuk mengetahui kerugian negara. JPU,ArifuddinSHmengatakan, pihaknya akan menghadirkan ahli dari BPKP pekan depan. BPKP juga penuh kesibukan sehingga patut dimaklumi. "Pekan depan akan kami hadirkan," ungkap Arifuddin sambil berlalu meninggalkan PN Kendari. Ironinya, saat sidang yang sama dengan terdakwa Chandra Liwang beberapa menit setelahBebiManuhutudisidang,JPU sudah tidak berada lagi di PN Kendari. Hakim Tipikor PN Kendari terpaksa hanya membuka sidang untuk menunda hingga pekan depan. "Jika begini, JPUnya terkesan mainmain," ungkap Nelson Samosir. Kuasa hukum Chandra Liwang, Yusuf SH mengatakan, jaksa terkesan tidak kooperatif dalam persidangan kasus tersebut. "Saya harus bilang apa lagi, JPUnya tidak ada. Ini kan tidak kooperatif namanya," ujar Yusuf.(p10/aka)
Warga Tiongkok Tapi Masih Punya Saudara di Tuban Tiongkok .................... mur 16 tahun harus bekerja. Sedangkan anak-anak tetap bersekolah. Selama di penampungan mereka mendapat jatah makan dan minum yang cukup. "Pemerintah ada sokong kami yang berumur kurang dari 16 tahun. Masing-masing dapat beras dan minyak," ujarnya. Setelah enam bulan di penampungan, mereka disebar ke seluruh daratan Tiongkok. "Pemerintah tetap memberikan sokongan berupa rumah tinggal, beras, dan minyak. Jadi, kami tetap tenang," katanya. Meski demikian, ayah Zhang, Thio Tek Po, rupanya tak tahan menghadapi keadaan di tempat yang sama sekali baru. Begitu pula sang ibu, Go Len Nio. Apalagi, keduanya tak bisa berbahasa Mandarin. Kondisi tersebut mengganggu kesehatan Thio Tek Po. Dia pun sakit. "Saya ingat, waktu itu sekitar pukul 16.00 ayah demam. Dibawa ke klinik, pukul 19.00 ayah sudah tidak ada (meninggal)," kata Zhang di kediamannya, sebuah flat di Jalan Xi Heng Lu, Distrik Tianhe, Guangzhou, Tiongkok. Kediaman Zhang bersih dan nyaman. Dia mengganti seluruh lantai ruang tempat tinggalnya dengan keramik. Tak banyak barang di ruang yang terdiri atas dua kamar tidur dan sebuah kamar mandi itu. Zhang menyimpan sepedanya di lantai dasar yang juga digunakan penghuni flat lainnya. "Rumah ini saya peroleh dengan cara mengangsur. Kalau sekarang, rumah di daerah sini mahal sekali," katanya. Jika penghuni punya kendaraan roda empat, parkirnya di tepi jalan. Tentu, tidak gratis. Pihak pengelola flat mematok tarif sekitar RMB 300 (sekitar Rp 450 ribu) per bulan. Sepeninggal ayahnya, sang ibulah yang bekerja dibantu kakak tertua Zhang. Mereka adalah keluarga besar. Zhang memiliki tujuh saudara. "Meski sudah tinggal di sini bertahuntahun, ibu tetap berbicara dengan kami di rumah menggunakan bahasa Indonesia. Adik saya yang terkecil, ketika pindah masih berumur enam bulan, sampai sekarang masih lancar berbahasa Indonesia," tutur Zhang. Ibu Zhang kini berusia 90 tahun dan tinggal bersama salah seorang adiknya. Zhang mengaku beruntung karena bisa terus bersekolah. Sekitar 1970-an, Zhang mulai bekerja di dapur penampungan. "Saya bekerja di situ lima tahun. Kemudian, saya mendapat kesempatan sekolah teknik dua tahun," katanya.
Kala itu dia masih kurang fasih berbahasa Mandarin. Zhang pun sering menggunakan bahasa Indonesia saat bertemu rekannya yang juga dari Indonesia. Belakangan dia paham alasan ayahnya memboyong seluruh keluarga ke Tiongkok. Sentimen antiTiongkok membuat gelombang pemulangan perantau. "Kalauadatentaralewat,kami ini sering dicurigai pro-Indonesia. Jadi, serbasalah. Padahal, saya tidak tertarik politik," kenang pria yang saudara kandungnya tersebar di Los Angeles, Hongkong, dan beberapa daerah di Tiongkok ini. Zhang kemudian bekerja di perusahaan kapal keruk. "Saya jadi teknisi untuk membetulkan kapal," ujarnya. Selain menangani kapal Tiongkok, dia memperbaiki kapal-kapal dari Rusia dan Indonesia. "Kalau ada kapal Indonesia, saya langsung naik dan berkenalan dengan krunya. Senang sekali rasanya bisa tahu ceritacerita tentang tanah kelahiran saya," ungkap pria yang masih punya saudara di Tuban, Jawa Timur, itu. Saat bekerja itulah Zhang
mendapatkan jodoh. Namanya Chen Hui Yun. "Saya dikenalkan teman," katanya. Chen Hui Yun senasib dengan Zhang. Chen meninggalkan Birma yang kala itu juga bergolak. Sekitar 1978 terjadi perubahan yang baik di Tiongkok. Orang-orang yang dulu berasal dari luar Tiongkok tak lagi dicurigai secara berlebihan. "Pokoknya lebih tenang dibanding awal tinggal di sini," cetusnya. Sayang, anak semata wayang Zhang, Lia Zhang, 27, enggan belajar bahasa Indonesia. Istrinya juga. "Ying Ying (demikian Lia Zhang disapa) termasuk pintar. Dia memilih bersekolah bahasa Inggris. Kini dia bekerja di perusahaan asing yang memproduksi pasta gigi," katanya. Menurut Zhang, anaknya kini berkedudukan cukup tinggi dengan gaji besar. Maklum, tak banyak warga Guangzhou yang mau belajar bahasa Inggris dengan sungguh-sungguh hingga meraih gelar sarjana. Ying Ying juga pernah beberapa kali pindah kerja. Salah satunya di Shanghai dan sempat tinggal berjauhan dengan orang
tuanya. Nasib Ying Ying berbeda dengan anak-anak perempuan kebanyakan di Guangzhou. Di kota terbesar ketiga di Tiongkok setelah Beijing dan Shanghai itu, masih banyak anak belasan tahun yang bekerja di toko atau rumah makan. Zhang hanya tersenyum ketika ditanya tentang kemungkinan kembali ke Indonesia. "Saya sudah tua. Di sini saya dan istri mendapat pensiun cukup. Kalau pemerintah Indonesia memberi sokongan, saya mau saja kembali ke Indonesia," katanya. Bila ditotal, Zhang dan istri mendapat pensiun sekitar RMB 4.700 (sekitar Rp 7 juta) setiap bulan. Sang istri, kata Zhang, mendapat pensiun lebih besar. Sebab, kedudukan istrinya ketika bekerja memang lebih baik. Saat ini dia berencana mengajukan diri menjadi relawan di sebuah rumah sakit swasta. Di rumah sakit yang khusus menangani kanker itu memang cukup banyak pasien dari Indonesia. "Nanti, suatu saat saya berkunjung ke Indonesia," ujarnya. (ca)
Lagasa Masih Diusut Lagasa .......................
pada Senin, dua hari lalu, di gedung Subdit Tipikor Polda Sultra. Kasus dugaan korupsi ini memang telah bergulir lama di Polda Sultra. Harap tahu, walaupun kedua saksi berstatus anggota DPRD Muna, namun dalam kasus ini LM Nasir Ido adalah berposisi sebagai Dirut PT Rapesa sebagai perusahaan yang menyewakan alat berat. Sedangkan La Ode
Dirun dipanggil dalam kapasitas sebagai pemilik perusahaan yang memenangkan tender proyek tersebut. Menurut Kabid Humas Polda Sultra, AKBP. M. Fahrurrozi melalui Kasubid PID Bid. Humas, AKP. Dolfi Kumaseh, pemanggilan keduanya sudah dijadwalkan sebelumnya namun baru dapat terlaksana setelah keluarnya surat izin dari gubernur. Sampai saat ini, katanya, jumlah saksi yang diperiksa sudah lebih dari 20 orang
dan tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah sambil menunggu turunnya hasil audit BPKP secara tertulis. Saat ditanya mengenai penetapan tersangka, AKP Dolfi menegaskan penyidik dalam waktu dekat akan merampungkan proses penyelidikan dan selanjutnya akan dibawa ke tahap satu. "Kepolisian belum dapat menetapkan tersangka dalam kasus ini karena masih menunggu pemeriksaan saksi-saksi oleh tim penyidik," ujarnya. (B18/nan)
Setelah Cerai, Aa Gym-Teh Ninih Menikah Lagi Menikah .................... san Pengadilan Agama pada Juni 2011 itu baru putusan cerai, sedangkan putusan dimadu itu harus diajukan oleh istri yang saat ini mendampingi Aa Gym yakni Teh Rini," jelasnya. Atas dasar itu, menurut Sobana, KUA tidak berani mengeluarkan surat nikah Aa Gym dengan Teh Ninih. "Dan kami nyatakan dengan tegas bahwa belum ada daftar mengenai pernikahan itu di KUA Kecamatan Sukasari," jelasnya. Meski demikian, Sobana, mengakui pada Senin (12/3) malam, KUA juga telah didatangi oleh pihak Aa Gym. Mereka meminta agar KUA mencatatkan pernikahan kembali Aa Gym dengan Teh Ninih. "Karena Kepala KUA berpegang teguh mengenai perihal dimadu, maka secara lembaga dan pribadi saya tidak hadir," ujarnya. Jika putusan pengadilan tel-
ah keluar, bagaimana status Teh Ninih? "Nantinya jika putusan pengadilan agama keluar, nanti Teh Ninih akan menjadi istri muda," ujarnya. Namun orang kepercayaan Aa Gym, Eka Santosa menegaskan pernikahan Aa Gym dan Teh Nini sudah disahkan secara legal. Salah satunya, kembali menjalankan akad nikah sesuai syarat pernikahan. Eka menambahkan, jika Aa Gym dan Teh Ninih hanya menikah secara agama, sepertinya tidak mungkin. Karena Aa Gym, katanya, memang sudah memiliki niatan kembali merajut rumah tangga dengan Teh Ninih cukup lama. "Saya rasa tidak mungkin begitu, Aa lebih tahu mana yang legal atau tidak,� cetus Eka. Menurut ayah Teh Ninih, KH. Muhsin, Aa Gym jadi suami sah putrinya karena menyerahkan mahar sebesar Rp 5 juta. "Benar, tadi rujuk di ru-
mah Dudung Abdulgani, adik Teh Ninih. Kira-kira pukul 07.00 pagi tadi. Atas seizin KUA, bapak sendiri yang menjadi wali," katanya. Teh Ninih menerima undangan rujuk itu setelah bermusyawarah dengan keluarga besar. Baginya sebagai orangtua, Muhsin menerima permintaan rujuk bekas mantunya itu agar anak dan cucunya kembali bahagia. "Acaranya sederhana, kita nggak mengundang siapasiapa. Hanya ada keluarga Aa Gym dan kita. Akadnya sendiri dilakukan di sini yang dilanjutkan dengan acara makanmakan,"ucapnya. Namun sayang, Teh Rini tak terlihat saat prosesi nikah. “Aa Gym dan ibu (Teh Rini) tinggal di Malaysia sejak 13 Februari lalu. Ini (pernikahan) mendadak sekali. Ibu kaget juga dan mau ajak saya, tapi saya bilang nggak mau, nggak siap,� kata sumber, pembantu rumah tangga Aa Gym.(any)