8
Kendari Pos |Kamis, 12 Juli 2012
Ironi Lembaga Kepolisian Ironi ....... Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, menetapkan salah satu tugas fungsional lembaga kepolisian adalah menjaga terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal ini sebetulnya hendak merumuskan kembali substansi dasar tugas lembaga kepolisian yang sejatinya tidak lagi mengkarakter ala militeristik yang ketika masa Orde Baru masih ditempatkan satu atap dengan institusi TNI. Angin reformasi telah merubah tatanan kenegaraan bangsa ini secara revolusioner termasuk lembaga kepolisian yang dikembalikan kiprahnya murni sebagai lembaga pengayom dan pelayanan hukum masyarakat. Sehingga lahirnya Undang-Undang Kepolisian baru tahun 2002, secara normatif, sekali lagi hendak mengembalikan khittah dasar kepolisian yang bekerja dalam tataran “internal order”, yaitu dengan memisahkan lembaga kepolisian dari kesatuan TNI, sebab tugas lembaga kepolisian sejatinya mitra masyarakat. Dalam konteks lebih luas, independensi lembaga kepolisian sesuai amanah UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002, berarti penyelenggaraan fungsi aparat kepolisian merupakan pelaksanaan profesi yang dalam menjalankan tugas seorang
anggota Polri, menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral. Kode etik profesi Polri memuat sejumlah norma prilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu-rambu nurani bagi setiap anggota kepolisian untuk bekerja profesional sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Disinilah titik berat seorangpolisiharus benar-benar jadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang bersih agar tercipta “clean governance dan good governance”. Ironisnya, kode etik profesi kepolisian yang dijadikan pilar penyangga tugas secara moral bagi setiap anggota kepolisian, masih kurang dipahami secara mendalam, justeru masih terdapat beberapa anggota kepolisian terjangkit mental “nerabas”, yaitu suatu sikap serta cara pandang melabrak tata krama nilai-nilai profesi, untuk tujuantujuan keserakahan materi. Sikap menghalalkan segala cara demi meraih kepuasan materi atau bisa jadi kekuasaan. Kasus oknum kepolisian Polsek Tampo, merupakan salah satu deskripsi penyakit mental nerabas yang tentu saja sangat tidak terpuji bila ditilik dari sudut pandang kode etik profesi kepolisian. Disinilah juga pentingnya pembinaan mental
bagi para anggota kepolisian yang tidak sekedar terbangun atas dasar paradigma teknis dan operasional. Pembinaan tugas-tugas anggota kepolisian yang hanya dibangun atas kerangka teknisoperasional minus perbaikan mental yang mengarah kepada kesadaran tanggung jawab dan amanah, tentu akan sangat berbahaya dalam pengertian berpeluang melahirkan aparat kepolisian bekerja hanya untuk kepentingan pragmatis-materialistik. Sikap demikian, tak pelak melahirkan sikap dan karakter anggota kepolisian, yang kasar, arogan, malah mensahihkan cara-cara premanisme dalam menjalankan tugas. Jadi sebetulnya, sikap-sikap sebahagian masyarakat kita yang beberapa di antaranya, belum simpatik masih menaruh antipati terhadap lembaga kepolisian, lalu berbuntut penyerangan pos-pos polisi atau markas kepolisian dalam beberapa kasus daerah di tanah air ataupun penilaian masyarakat menyatakan citra buruk sebahagian aparat kepolisian yang dikotori dengan sikap-sikap yang mengingkari pedoman dasar pelaksanaan kepolisian yang tercantum dalam Tribrata Polri, adalah buntut dari masih terpeliharanya mental nerabas yang menjangkiti sikap serta cara berpikir sebahagian oknumoknum anggota kepolisian. Kasus oknum aparat polisi sebagaimana berita Kendari Pos lalu, boleh jadi merupakan fenomena bola salju di tubuh
kepolisian kita, bahwa barangkali masih ada sejumlah kasus lain yang belum terkuak dari ulah oknum yang menodai citra kepolisian kita. Sehingga boleh dikatakan institusi kepolisian kita sampai hari ini masih merupakan sebuah ironi. Alih-alih berfungsi menciptakan rasa aman dan menegakkan hukum di tengah masyarakat, lembaga ini nyaris masih mendapat sorotan negatif. Sebab ulah oknum di dalamnya yang ternyata membuat citranya menurun. Pada akhirnya masyarakat cenderung alergi bila harus berurusan dengan kepolisian karena khawatir terhadap tindakan-tindakan oknum polisi yang masih ada terjangkit mental nerabas. Misalnya, tindakan pemerasan oleh beberapa oknum ataupun sikap-sikap arogansi yang ditunjukkan oleh beberapa oknum lainnya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Disinilah, sangat diharapkan upaya-upaya strategis dari para petinggi kepolisian kita baik, pada level nasional maupun daerah, agar melakukan pembinaan intensif kepada para anggota korps untuk bekerja tidak dalam tataran pragmatismaterialistik, tetapi bekerja atas landasan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang menjadi landasan pedoman Tribrata Polri. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan tindakan dan sanksi tegas oleh petinggi kepolisian kepada siapa saja yang mencoba-coba merusak citra kepolisian di tengahtengah masyarakat. (*)
Buru Aset Nazaruddin di Riau Jakarta,KP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berhenti mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang pembelian saham PT Garuda Indonesia dengan tersangka Muhammad Nazaruddin. Bahkan kini komisi antirasuah itu tengah memburu aset M Nazaruddin yang diduga terkait pencucian Nazaruddin di Kabupaten Kampar, Riau . Kemarin (11/7) beberapa penyidik KPK pun datang ke Kampar, untuk menyisir harta mantan Bendahara Umum Partai Demokratitu.KPKmemburu aset Nazaruddin di Riau lantaran diduga terkiat dengan pembelian saham PT Garuda Indonesia. Diduga suami Neneng Srwi Wahyuni itu membeli beberapa aset menggunakan uang hasil korupsi. Selain mendatangi beberapa tempat, penyidik juga memeriksa tiga orang saksi dari kalangan PNS Dinas Perizinan Kampar yang biasabertugasdiKantorPelayanan Terpadu(KPT)Kampar. Ketiganya diperiksa di kantor Sekolah Polisi Negara (SPN) Pekanbaru. “Informasi dari penyidik (di Pekanbaru), itu kasus TPPU Nazaruddin. Penyidik memeriksa saksidariDinasPerizinanKampar. Nama-namanyabelumdisampai-
Baca aset di Hal 7
Online Newspaper | Created by Taya