Opini Defenisi Widyaiswara Widyaiswara berasal dari bahasa Sansakerta yaitu “Vidya”, “Ish” dan “Vara” yang memiliki arti Vidya berarti ilmu pengetahuan, Ish berarti memiliki dan Vara berarti terpilih, secara bebas dari segi bahasa Widyaiswara dapat diartikan seseorang yang terpilih karena memiliki/menguasai ilmu pengetahuan. Dan secara umum tugas Widyaiswara mirip dengan “dosen”, “guru”, instruktur” atau yang lebih popular adalah fasilitator. Sedangkan pengertian Widyaiswara dalam peraturan Menpan adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih PNS pada lembaga Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Pemerintah”.Pengertian tersebut setidaknya membatasi ruang gerak Widyaiswara terutama dalam melaksanakan Tupoksinya yaitu hanya mengajar pada lembaga kediklatan yang ada di pemerintahan dan pesertanya hanya Pegawai Negeri Sipil. Padahal banyak Departemen yang merupakan instansi pembina teknis pelaksanaan program Pemerintahan seperti Departemen Perdagangan yang ditugaskan melatih peserta yang berasal dari pengelola Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), demikian halnya di beberapa instansi dimana Widyaiswara mengajar pada peserta yang non PNS. Konsekwensi dari defenisi tersebut maka segala kegiatan Widyaiswara di luar instansi pemerintah atau diklat yang pesertanya non PNS tidak dapat dihitung sebagai angka kredit. SPESIALISASI WIDYAISWARA Spesialisasi Widyaiswara adalah keahlian khusus yang harus dimiliki oleh seorang Widyaiswara sesuai dengan rumpun keilmuan yang ditekuni baik dari sisi latar belakang pendidikan maupun dari sisi pengalaman kerja untuk menentukan mata diklat yang diampunya. Peraturan MENPAN Nomor PER/66/M.PAN/6/ 2005 tidak secara tegas mengatur mengenai pembatasan jumlah spesialisasi Widyaiswara, tapi jika dikaitkan dengan profesionalisme Widyaiswara maka setidaknya ada pembatasan mata Diklat yang diampunya. Persoalannya adalah
42
- WARTA KEPEGAWAIAN - Vol. 4 No. 12
apakah mata Diklat tersebut adalah satu kesatuan dari disiplin ilmu atau mata Diklat tersebut bagian dari ilmu terapan lainnya. Misalnya masalah kepegawaian yang terdiri dari perencanaan kepegawaian sampai pada persoalan pensiun, yang kesemuanaya adalah satu kesatuan yang utuh sehingga tidak perlu ada dikotomi. Karena ketika kita berbicara masalah disiplin Pegawai maka secara otomatis seluruh masalah terkait dengannya, mulai dari masalah gaji, kepangkatan, jabatan, sumpah PNS dan sumpah jabatan dan pemberhentian. Olehnya itu spesialisasi memang perlu untuk penguasaan keilmuan bagi Widyaiswara namun tidak pada berbagai disiplin ilmu hanya pada satu kedisiplinan ilmu saja. Untuk menunjang spesialisasi harus ditopang oleh penguasaan keilmuan dan pengalaman kerja, maka Widyaiswara harus diberikan kesempatan yang lebih luas untuk berorientasi tentang ilmu kepegawaian pada setiap bidang deputi atau biro yang ada di BKN, terutama yang menyangkut dengan masalah teknis seperti kepangkatan, pensiun, formasi dan pengadaan, kesejahteraan dan penggajian dengan waktu yang tidak terlalu lama, sehingga ada pengalaman kerja dan penguasaan peraturan perundangundangan. KOMPETENSI WIDYAISWARA Kompetensi Widyaiswara adalah aspekaspek yang wajib dimiliki oleh Widyaiswara terkait dengan penguasaan bidang substansi spesialisasi, keterampilan mengajar dan sikap prilaku yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan. Olehnya itu aktualisasi Widyaiswara harus dimulai dari diri sendiri kemudian penciptaan sistim dan lingkungan kerja yang mendorong kearah pengembangan, Termasuk alokasi anggaran tentang pengembangan kompetensi Widyaiswara apakah setiap tahuannya disediakan atau disediakan tetapi penggunaannya tidak menyentuh sama sekali bagi Widyaiswara itu sendiri. Kedepan memang perlu ada konsep khusus mengenai standar kompetensi Widyaiswara sehingga tidak membuat perbedaan persepsi diantara para Widyaiswara maupun pihak-pihak yang terkait lainnya.
PENGEMBANGAN PROFESI Dalam evaluasi yang telah dilakukan khususnya pada sidang penetapan angka kredit Widyaiswara disimpulkan bahwa masih banyak Widyaiswara yang kurang fokus pada kegiatan pengembangan profesi seperti penulisan karya tulis ilmiah (KTI). Kegiatan tersebut hanya menjadi kewajiban bagi Widyaiswara Madya sampai Widyaiswara Utama. Olehnya itu kedepan kegiatan KTI sudah ada pada setiap jenjang Widyaiswara dan merupakan kegiatan utama, sehingga diharapkan dapat meningkatkan professional kewidyaiswaraan. PENJENJANGAN DIKLAT Permasalahan yang sangat kursial bagi penerapan Peraturan MENPAN Nomor PER/66/M. /2005 adalah belum adanya peraturan penjenjangan untuk Diklat Teknis dan Fungsional secara umum sehingga membawa konsekwensi tidak diakuinya kegiatan Widyaiswara terkait dengan perhitungan angka kredit padahal pada Diklat Teknis dan Diklat Fungsional, padahal kegiatan Widyaiswara selalu didasarkan pada penjenjangan kegiatan Diklat. Hal lain adalah belum terakomodirnya kegiatan Widyaiswara yang bersifat Internasional dalam bentuk perhitungan angka kredit, padahal tuntutan profesionalisme Widyaiswara juga menuntut partisipasi aktif baik dalam bentuk pendidkian, seminar/pelatihan atau publikasi pada jurnal yang bersifat Internasional. Proses revisi peraturan Kewidyaiswaraan tengah digodok dan diharapkan lahir suatu kebijakan yang membawa perubahan fundamental bagi jabatan fungsional Widyaiswara, pertanyaannya adalah apakah cukup hanya merubah berbagai peraturan-peraturan kewidyaiswaraan tanpa harus dikuti perubahan cara memandang Widyaiswara, pembinaan dan kesempatan mengaktualisasikan diri serta pemberian tugas pokok Widyaiswara sesuai dengan aturan yang ada ???
Harun Arsyad, Widyaiswara Pusdiklat Kepegawaian BKN
Terdepan dan Teladan Dalam Pelayanan