10
KAMIS
7 Maret 2013
Oknum Disdik ‘Sunat’ Beasiswa Guru
DPRD Gerah, Panggil Seluruh Cabdin PAMEKASAN-Adanya isu pemotongan beasiswa guru oleh salah satu oknum cabang Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan membuat wakil rakyat gerah. Menyikapi hal ini, mereka berencana memanggil semua kepala cabang disdik se-Kabupaten Pamekasan untuk dimintai penjelasan. Zainal Abidin Anggota Komisi
D DPRD Pamekasan, Rabu(6/3) mengatakan, pihaknya akan segera memanggil seluruh kepala cabang dinas pendidikan untuk mengklarifikasi isu yang berkembang itu. Menurut Zainal, ini dilakukan supaya guru yang telah masuk daftar beasiswa itu tidak merasa dirugikan setelah adanya pemotongan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. “Dalam waktu dekat, kami akan melakukan pemanggilan kepada semua kepala cabang dinas (Cabdin) sePamekasan,”ungkapnya.
Diakui Zainal, sebelumnya memang ada salah satu kepala cabang dinas pendidikan yang melapor terkait adanya pemotongan beasiswa itu, sehingga perlu ditindaklanjuti. “Kemarin kami mendapat laporan dari salah satu kepala cabdin jika ada pemotongan beasiswa guru untuk melanjutkan pendidikannya ke strata satu, namun tidak sempat kami panggil tetapi isu ini sudah berkembang,” tandasnya. Zainal menambahkan, selain akan memanggil seluruh kepala
cabang dinas, pihaknya juga akan memanggil pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan agar semuanya jelas, apalagi ada indikasi kongkalikong antara pihak dinas pendidikan dan cabang dinas sendiri. Sebanyak 13 kecamatan di Pamekasan diketahui, masing-masing terdapat 20 hingga 30 guru dan potongannya berbeda-beda. Minimal Rp 750 ribu, tapi ada juga yang dipotong Rp 1,2 juta tiap guru. Guru yang mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya
Email Redaksi: kabarmaduranews@gmail.com
Unas ditanggung negara, maka lembaga pendidikan negeri maupun swasta tidak boleh memungut biaya dari siswa atau orangtua siswa sepersenpun. ”Ini kan gawenya negara, jadi semuanya negara yang membiayai, kecuali untuk biaya try out ” terangnya menegaskan. Masuni menambahkan, pelaksanaan Unas tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Soal yang diberikan, lanjutnya, sangat bervariatif. Dari lima paket, sekarang menjadi 20 paket soal sehingga siswa yang satu bangku tidak bisa menyontek. ”Makanya dibutuhkan try out untuk pematangan,” terangnya lebih lanjut. Untuk diketahui, jumlah peserta UN pada 2013 mencapai 42.900 siswa yang meliputi lembaga SD/MI dan sederajat, SMP/MTs dan sederajat, dan tingkat SMA/ MA dan sederajat. Dengan jumlah lembaga sebanyak 1.378 di seluruh Kabupaten Sumenep. (rei/h4d)
KM/DOK
ZAINAL ABIDIN Anggota Komisi D DPRD Pamekasan
Aneh, UPT Tak Tahu Penerima DAK
Anggaran Unas 2013 Belum Ada SUMENEP-Persiapan Ujian Nasional (Unas) di wilayah Sumenep hampir rampung. Namun, alokasi anggaran untuk pelaksanaan Unas belum diketahui secara jelas. Sampai saat ini, pemerintah pusat sebagai penanggungjawab penuh dalam realisasi Unas belum mengeluarkan anggaran untuk Kabupaten Sumenep. Seperti diketahui, seluruh pembiayaan untuk Unas ditanggung pemerintah pusat. Dinas Pendidikan di daerah hanya bertindak sebagai kepanjangan tangan sampai saat ini belum menerima estimasi anggaran yang dibutuhkan. ”Biaya yang tanggung negara seperti transportasi, biaya rapat, biaya kepanitiaan. Kami belum tahu besaran anggaran itu karena belum terima dari pusat,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Ahmad Masuni kepada Kabar Madura, Rabu (6/3). Ahmad Masuni kemudian mengemukakan, karena
itu khusus guru yang belum lulus strata satu, baik guru yang sudah menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau guru tidak tetap (GTT). Dilain pihak, Zainul Muttaqin salah seorang guru mengatakan, wakil rakyat harus bisa menindaklanjuti adanya isu yang mencoreng wibawa pendidikan di Pamekasan, supaya tidak lagi terjadi hal serupa dikemudian hari. “Kalau dewan sudah mmpuyai rencana seperti itu bagus, tetapi harus benar benar terealisasi dan hailnya pun jelas,”ungkapnya. (jck/h4d)
KM/AHMAD AINOL HORRI
PERSIAPAN UNAS: Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Ahmad Masuni menjelaskan seluruh persiapan yang dilakukan menjelang Ujian Nasional 2013 hampir selesai.
SUMENEP-Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan gedung sekolah disayangkan DPRD Sumenep. Sebab, ketika komisi D turun ke lapangan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) pendidikan di kecamatan tidak mengetahui sekolah yang mendapatkan bantuan tersebut. Minggu terkhir ini, Komisi D DPRD Sumenep melakukan sidak ke sejumlah kecamatan untuk memantau realisasi DAK. Saat dewan mendatangi UPT pendidikan di kecamatan, UPT malah tidak tahu sekolah mana yang telah menerima bantuan DAK 2012. Padahal menurut salah satu anggota Komisi D DPRD Sumenep, Nur Asyur, peran UPT dalam realisasi program DAK sangat urgen. Mereka, tuturnya, mempunyai tugas untuk mengawasi realisasi program tersebut. ”Kalau tidak tahu, bagaimana bisa mengawasi program DAK,” ungkap politisi PKS itu setelah selesai turun ke kecamatan, Rabu (6/3) kemarin. Dalam sidak yang dilakukan Komisi D, Nur Asyur menceritakan, rombongan Komisi D pertamakali mendatangi UPT setempat di
setiap kecamatan. Karena mereka semestinya tahu dan dapat mengawasi program DAK. ”Saat kami datang ke sana, sebenarnya kami sudah pegang data. Namun saat kami tanyakan, sekolah (mana saja) yang mendapat DAK, mereka tidak tahu,” lanjut pria asal kepulauan itu. Ketidaktahuan UPT kata Nur Asyur disebabkan lemahnya koordinasi antara Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep dengan UPT pendidikan di kecamatan. UPT hanya mengajukan namun tidak ditembusi saat penetapan lembaga yang mendapatkan program pusat itu. “Makanya UPT tidak tahu,” ujarnya. Selanjutnya, dia berharap, Disdik Sumenep dan UPT pendidikan di masing-masing kecamatan melakukan kordinasi yang baik, sehingga dalam realisasi DAK, UPT dapat berperan dan mengawasi teknis di lapangan. Disinggung soal kualitas pekerjaan proyek yang dialokasikan dari dana DAK untuk bangunan sekolah, Nur Asyur menilai, semuanya dalam kondisi baik. “Kalau soal kualitasnya, masih bagus,” tandasnya. (rei/yoe)